FYI manteman: demo / unjuk rasa itu pengajuan surat ke polisi bukan surat izin ya, tapi SURAT PEMBERITAHUAN. Ini diatur di UU 9/1998 ttg Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Jadi kalau bilang "gak ada surat izin", polisinya yg tolol dan tidak baca sebab ACAB.
Lagi dan lagi dan lagi
Cermin gaya komunikasi publik pemerintah yg usang, simplistis, dan cenderung berlindung di balik narasi global untuk menjustifikasi beban yg dilemparkan begitu saja ke pundak rakyat.
Menahan kenaikan harga sejak Maret? Apa pula ini? Mau bikin narasi seolah2 pemerintah pahlawan hebat yg telah berkorban? Lalu rakyat harus tahu diri dan memaklumi kenaikan ini?
Gini ya ted, menyediakan energi dgn harga terjangkau adl kewajiban konstitusional pemerintah. Bukan kebaikan hat atau sedekah.
Pokoknya adak..
Ini Humas Polda Metro Jaya salah baca nomor Pergub atau mengada-ngada?
Pergub 232/2015 itu tentang pelaksanaan unras, yang intinya ada di pasal 4 terkait MENYEDIAKAN lokasi Unras.
Bukan tentang peruntukan atau pengaturan Bundaran HI.
MENYEDIAKAN itu bukan berarti harus di sana unjuk rasa. Itu fasilitas, yang boleh dimanfaatkan, boleh tidak.
Lagipula Pergub tsb tidak ada pasalnya yang melarang unjuk rasa di lokasi lain,
Yang buat Pergub saya yakin ndak bahlul, karena ndak mungkin Pergub bertentangan dengan UU, dengan membatasi apa yang tidak dibatasi UU.
Salam
FK
Lucu rasanya. Pasukan lengkap TNI-Polisi dikerahkan untuk menghadang barisan orang muda tanpa senjata yang hendak menyuarakan haknya. Mengingat berkali-kali menyaksikan negara begitu “softspoken” sama penjahat perang macam Trump dan Netanyahu. Tapi berlaga sangat galak kepada rakyatnya sendiri. Republik anomali
Kepada para pemimpin republik, kami orang muda bukan musuh bangsa ini. Jangan kerahkan tentara dan polisi untuk membatasi suara kami.
Ajak kami berdialog dan penuhi tuntutan kami. Kami bukan penyebab krisis, para pejabat brengsek itu adalah penyebab kekacauan ini.
rekan-rekan semua,
sebagai tanggung jawab moril profesi, kantor kami AMALGAM Law Office berencana akan memberikan layanan pendampingan hukum GRATIS bagi para demonstran yg berangkat aksi pada Jum’at, 12 Juni 2026 ini di Jakarta (jika ada yg membutuhkan)
tapi kami juga harus mengakui bahwa manpower dan resource kami terbatas. sehingga, apakah ada rekan-rekan sejawat lawyer atau kantor hukum yg berkenan untuk beraliansi bersama kami dalam hal ini? if so, please reach me out
thanks in advance!
tuhan melindungi setiap langkah mereka yang turun ke jalan hari ini. terima kasih sudah memperjuangkan kepentingan semua orang. doa baik selalu. ✊🇮🇩 tinju ke atas.
Baru beres nonton video ini di yt.
Dan saya tersadarkan kalo menjamurnya org yg jualan seblak, cilok, gorengan dan pedagang olahan tepung lainnya di jalanan bukanlah tanda kebangkitan ekonomi rakyat, tpi sinyal keputusasaan (necessity entrepreneurship) untuk menutupi status pengangguran.
Setidaknya ada 6 poin yg saya dapati :
• Jebakan low barrier to entry: Bisnis olahan tepung dipilih cuma krn modalnya murah dan gk butuh keahlian khusus.
Dampaknya, terjadi ledakan keseragaman yg memicu kanibalisme ekonomi (sesama pedagang kecil saling mematikan di radius beberapa meter saja)
• Romantisasi penderitaan oleh negara: Narasi "UMKM Pahlawan Ekonomi" dikritik sebagai alat politik agar negara bisa lepas tangan dari kewajiban menyediakan lapangan kerja formal dan jaring pengaman sosial.
• Paradoks data pengangguran: Angka pengangguran resmi terlihat turun, tpi pekerja sektor informal melonjak smpe 60%. Ini adalah fenomena pengangguran terselubung, tercatat bekerja, tapi pendapatan minim dan gk menentu.
• Perang Harga vs Hancurnya Daya Beli: Di tengah inflasi dan turunnya kasta kelas menengah, merek bukan lagi faktor penting. Pedagang terpaksa memotong margin keuntungan demi mempertahankan konsumen yg sensitif harga.
• Ironi "Negara Tepung" yg 100% Impor: Indonesia menopang jutaan pedagang kecil dari komoditas yg gak bisa tumbuh di tanah sendiri. Ketergantungan impor gandum yg mutlak membuat nasib pedagang cilok di jalanan sangat rentan terhadap konflik geopolitik dunia dan kurs Dolar.
• Model bisnis ini udah di titik jenuh. Para pedagang seperti berjalan di tempat, bekerja keras 12 jam sehari menghirup asap jalanan, tetapi posisi finansialnya gk bergeser maju sama sekali.
Source : https://t.co/YnzpIZpO3L
Presiden terdahulu klo market ancur, rupiah melemah, dan rakyat udah berisik bakal cepet ditangani problemnya.
2013 parah banget rupiahnya tapi pak SBY take action jg saat itu jadi bisa ternetralisir
2015 budget berantakan parah, trus Pak Jokowi take action jg dengan manggil balik bu SMI.
2018 berantakan karena tariff Trump dan BI berani pre-emptive rate hike dan pemerintah adjust anggaran juga
Baru kali ini market ancur hampir 40% dan rupiah melemah terus tapi gak ada respon serius. Masih nyalahin BI, masih glorifikasi MBG, masih anti kritik tentang plesir ke LN, dll.
Problemnya itu. Global economy gk lagi baik2 aja. Spekulasi pasar saham gila2an dan credit issue mulai muncul. Kalau gaya kerjanya masih kayak gini.
Gw gak paham lagi mau seberapa hancur rupiah dan IHSG ketika nanti kejadian.
Kalian yg minta kalo kritik itu harus baik, beretika dan memberikan solusi. Apa yang disampaikan Pak Dino itu sudah sangat baik, halus, sopan, beretika, dan terstruktur serta memberikan saran dan solusi sesuai yg kalian mau. Sekarang masih tetep dianggap ga beretika. Intinya memang kalian itu enggan menerima kritik.
Saya udh ga tau harus komen apa lagi sama pejabat2 di negara ini. Dikritik keras salah, dikritik baik salah. Maunya semua orang dukung.
Kesan yang kutangkap: Prabowo males ketemu realita. Di luar negeri dia presiden, disambut arak-arakan, fine dining, pasukan berkuda. Serba "bangsawan", serba elegan.
Di dalam negeri? Dia "cuma" politisi yang harus bergelut sama lumpur politik, keluhan rakyat, dan kemiskinan yang nggak bisa disembunyiin di balik seragam militer. Wajar dong klo dia lebih suka "kerja keras" di luar negeri.
Tapi pertanyaannya, dulu nyapres buat apa, kalau realita negeri sendiri aja nggak mau dia hadapin?
Aneh banget cuy...
Ada tiga poin yang bisa di-highlight dari keanehan ini.
Pertama, Seskab itu eselon II dalam tata administrasi pemerintahan.
Eselon II itu cuman pejabat menengah, bahkan di bawah Dirjen.
Pertanyaannya, kenapa menteri malah menghadap sekelas direktur dan kepala biro di kementerian?
Kalau di daerah malah sekelas Kepala Dinas..
Ini secara teknis janggal dari tata administrasi jabatan kabinet maupun pemerintahan.
Kalau mau, mending Teddy dijadiin Seskeb sekelas menteri aja deh.
Cuma statusnya sebagai militer aktif harus dihapus.
Kedua, ini lagi-lagi menguatkan dugaan Tempo...
Kalau menteri-menteri melaporkan kinerja dan berkoordinasi dengan Seskab.
Ketiga, untuk apa ada foto bareng presiden di situ?
Secara interaksionisme simbolik, foto itu menimbulkan kesan doi sedang menunjukkan posisinya kepada para menteri.
@rossonerifreak Menurut ente gimana min? Kayakna secara historis mirip2 fonseca cuman doi epl proven, imo kayaknya butuh waktu lama buat nerapin taktik spanyol ke itali, fabregas butuh 2 th buat como jd sekarang