Anggota TNI bukan tiket untuk berlaku arogan!
Jika benar sikap dalam video ini menunjukkan intimidasi terhadap warga, maka patut dipertanyakan: apakah ini wajah pengabdian kepada rakyat, atau justru mempertontonkan arogansi di hadapan rakyat?
TNI dihormati bukan karena rakyat takut pada seragamnya, tetapi karena integritas, disiplin, dan sikapnya yang melindungi rakyat.
DEMI MBG TETAP BERJALAN SEKOLAH TIDAK D LIBURKAN
(SEORANG AYAH BERKENDARA MOTOR MENGANTAR ANAKNYA PEEGI KE SEKOLAH)
RAJA JULI BILANG,
KEBAKARAN D KALIMANTAN TIDAK SEPARAH D SOSMED🤬
(Coba gantian suruh dia ke sana)!!!
@rkiveforlive luar biasa daya rusak lingkungan akibat orang2 tdk bertanggung jawab...pengerukan sumber daya daerah,kebijakan berbasis pusat telah merusak dan meninggalkan penderitaan bagi rakyat daerah,ntah yg kaya negara,ataukah pemburu rente...
Rakyat boleh mendulang tapi di bagian bawah ya..
Makin ganas, SDA dikeruk habis habisan, rakyat punya duit dikit disensus di curigai..
Negara apa ini.!
@Fahrihamzah pakarnya g lagi pinter,udah dikasih doble job...dl waktu di ILC stiap tampil,kata2nya sperti petir menyambar siapa sj yg keluar dr pikiranya,sekarang,tak lebih dr pendongeng belaka.kelak semua itu akan dikembalikan.
@MurtadhaOne1 sesungguhnya sekarang ini sdh ada namanya pemimpin daerah,mrk hnylah alat utk dijadikan kambing hitam,bersuara dikriminalisasi,g bersuara rakyat daerah jd korban...mentrinya yg deket aja dibuang,apalagi yg jauh...
GUBERNUR MULAI MELAWAN PUSAT.
AKANKAH DIIKUTI KEPALA DAERAH LAIN?
Ketegangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat kembali menjadi sorotan. Ketika kebijakan dari pusat dinilai tidak sejalan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, muncul pertanyaan: sampai sejauh mana kepala daerah akan mengikuti kebijakan pusat?
Jika persoalan daerah terus menumpuk sementara pemerintah pusat dianggap belum memberikan solusi yang dirasakan masyarakat, bukan tidak mungkin tuntutan agar daerah memiliki ruang lebih besar dalam menentukan kebijakannya kembali menguat.
Situasi ini menjadi ujian bagi hubungan pusat dan daerah—terutama ketika kepentingan masyarakat di lapangan berhadapan dengan kebijakan yang dibuat dari pusat
@LambeSahamjja mau dicuci otak,sesungguhnya kota dan kabupaten tdk lg punya pemimpin daerah,yg ada pimpinan pusat,banyak kota dan kabupaten dibuat bangkrut krn sentralisasi dan instervensi pusat...hancur.
Clear ya guys.. Menurut Mahkamah Konstitusi MBG adalah program pemerintah yg TIDAK MEMILIKI LANDASAN UNDANG-UNDANG. TETAPI dijalankannya menggunakan UU APBN, sehingga seolah-olah MBG merupakan kebijakan besar.
Kira2 pemerintah bisu - tuli ini akan patuh kpd MK atau tidak?
SUDAH HIRUP ASAP BERACUN, MASIH HARUS ANTRI BBM LAGI. PULANG KE RUMAH MATI LISTRIK.
MASUK NERAKA LAH KALIAN, PARA PEMANGKU JABATAN YANG PUNYA WEWENANG TAPI MALAH ZOLIM SAMA RAKYAT YANG BAYAR PAJAK DAN MENGGAJI KALIAN.
📍Puruk Cahu, Kalimantan Tengah
🎥 Video antrean BBM — 15 September 2026
@SammiSoh sampek detik ini ada gak yg ditindak ke ranah hukum,keracunan...tutup..keracunan...tutup,tdk ada program dgn sistem berbasis kopetensi yg efesiensi, bergizi dan aman bagi kesehatn.