Fuck your police dad. Fuck your police mom. Fuck your police grandpa. Fuck your police cousin. Fuck your police great grandma. Fuck your police gay boyfriend. Fuck all the cops I don’t care whoever they are to you. Fuck you
Ada satu yayasan yang dalam waktu kurang dari setahun mengelola 1.179 dapur MBG di 38 provinsi. Satu yayasan, tanpa batas maksimal jumlah dapur yang boleh dikelola , sementara yayasan lain dibatasi maksimal 10.
Namanya Yayasan Kemala Bhayangkari. Strukturnya melekat langsung di hampir seluruh Polda dan Polres Indonesia , 419 kepengurusan dari pusat sampai cabang. Pucuk pimpinan di setiap wilayah otomatis diisi oleh istri Kapolda atau Kapolres setempat. Bukan dipilih. Otomatis.
Hitungan ICW: dari insentif BGN saja : Rp6 juta per hari per dapur, 313 hari operasional , perputaran dananya bisa menyentuh Rp2,2 triliun per tahun. Di luar dana awal Rp500 juta per dapur dan biaya operasional.
Ketika ICW coba menelusuri profil 419 kepengurusan yayasan ini di sistem AHU Kemenkumham, sebagian besar datanya tidak bisa ditampilkan. Yayasan yang mengelola triliunan rupiah uang program pemerintah, tapi profilnya tidak bisa diakses publik.
ICW sudah surati KPK sejak 24 Februari 2026 untuk minta pengawasan. Sampai hari ini belum ada tindak lanjut yang signifikan.
Program makan bergizi gratis harusnya soal anak-anak yang perlu makan.
Tapi kalau satu yayasan yang strukturnya melekat di institusi penegak hukum bisa dapat privilege tanpa batas, kelola triliunan rupiah, dan datanya tidak bisa diakses publik , siapa yang mengawasi?
Ini kok kaya bosnya dikasi dayang-dayang, dijauhin dari permasalahan, terus ga dikasi informasi yang sebenernya biar gampang ngubek2 urusan2 di dalam
orang bodoh emosian emang gampang dikibuli
kepala BGN, Nanik lagi nyiapin skema baru pendanaan MBG. selama ini, MBG dibiayain 100% oleh APBN
kedepanny, sumber dana MBG bisa dari CSR perusahaan BUMN/swasta serta bantuan negara lain (antek asing?)
tujuanny agar MBG gak lagi full pakai APBN sehingga mengurangi beban negara
Pejabat terpilih memang cerminan mayoritas masyarakatnya
Mayoritas masyarakat memang yg cuma ngandalin otot, ga taat aturan, rakus, oportunis, dan tidak menghargai pendapat ahli
Ga kaget makin tambah usia kemerdekaan malah makin hancur
@narkosun (cont.) disetujui jadi nilai PPJ yang diterima daerah
Apakah nilainya akurat? Belum tentu. Kalau pemda ga inventarisasi titik2 yang jadi haknya, bisa aja PLN bayar PPJ kurang dari yang mereka tarik dari masyarakat. Selisih kurangnya ke mana? Cuma pihak dari PLN yg tahu.
@narkosun Wkwk thread terlalu mbulet
Faktanya di lapangan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) itu memang masuk ke PLN dulu. Lalu PLN dan Pemda rekonsiliasi berapa nilai PPJ yang harus dibayar PLN ke Pemda. Seringnya rekon ini cuma satu pihak saja alias si PLN ngasi satu angka dan itu disetujui