Wawan Ermawan

suka teknologi, suka ketik kode yg terstruktur, pekerja ringan, simple..

[Wawan Ermawan @wer29properties]

@mr_iyus30 😂😂

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

ibu ini cerita kenapa Nadiem Disingkirkan:
- Digitalisasi ancam koruptor= mereka gk bisa korupsi lg
- kebijakan berbasis data bikin penyelewengan ketahuan
- Putus rantai vendor lama
- pindah ke Chrome OS bikin vendor Microsoft & pelatih lama kehilangan income
- Hapus ujian nasional
- hilangkan proyek kertas, buku, soal ujian bernilai miliaran
- hapus jual beli kunci jawaban
- Dana BOS jadi transparan
- laporan terintegrasi, tidak bisa lagi lapor fiktif
- Angkat 700.000 guru PPPK
- ganggu sistem jual beli jabatan yang sudah lama berjalan
- Tidak paham adat
- masuk kolam kotor tapi mau bersih-bersih
- Nadiem disingkirkan karena terlalu banyak pihak kehilangan uang dari pusat sampai daerah

[5tePh3N @P3gEl]

Wawancara terhadap seorang investor: ia jelaskan alasan investor luar enggan berinvestasi ke Indonesia. Dia bercerita pengalamannya 5 tahun lalu saat di Indonesia. 😯

[suarawarga.txt @suarawargatxt]

Temen gue minjem duit Rp 500 juta. Jaminannya sertifikat rumah asli senilai Rp 700 juta. Janji 10 bulan balik.

​Gue: "Aman lah ya, sertifikat asli di tangan gue." Pas jatuh tempo lewat 2 bulan, bisnisnya bangkrut, duitnya amsyong.

​Gue: "Gue sita ya rumah lo." Dia ngakak: "Sita aja bro kalau bisa. Megang sertifikat asli gak bikin lo bisa milikin rumah gue."
​Gue langsung lemes.

KESALAHAN 90% ORANG: NYAMAIN "PEGANG SERTIFIKAT ASLI" = OTOMATIS AMAN

​Banyak orang mikir, kalau sertifikat rumah debitur udah di tangan, kita udah jadi "raja" yang bisa usir dia kapan aja kalau macet. Ini blunder fatal.

​Di mata hukum, pegang sertifikat doang tanpa eksekusi yang sah itu cuma modal megang kertas mahal. Surat lamaran sita lo bakal masuk tong sampah pengadilan.

RAHASIA 1: PEGANG SERTIFIKAT TANPA APHT = AMPAS

​Temen gue pinter memanfaatkan celah hukum, sedangkan gue cuma modal percaya.

​Harusnya pas pinjemin duit Rp500 juta, gue gak cuma ambil sertifikatnya. Tapi wajib bawa dia ke Notaris/PPAT buat bikin APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan).

​APHT itu lalu didaftarin ke BPN sampai terbit Sertifikat Hak Tanggungan. Di situ baru ada titel eksekutorial "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

FUNGSI HAK TANGGUNGAN: JALUR CEPAT SITA JAMINAN

​Kalau ada APHT dan Sertifikat Hak Tanggungan, posisi gue aman sebagai Kreditur Preferen (diutamakan).

​Begitu dia nunggak bayar (wanprestasi), gue punya hak:
1.​Langsung jual objek jaminan lewat lelang KPKNL.
2.​Gak perlu izin dia lagi, gak perlu nunggu sidang perdata yang tahunan.

​Tanpa APHT? Sertifikat aslinya cuma jadi pajangan lemari. Lo gak bisa apa-apain.

RAHASIA 2: JEBAKAN BATMAN TANPA PERJANJIAN TERTULIS
​Udah jatuh tertimpa tangga. Pas gue ancam mau gugat perdata ke pengadilan, dia malah nantang.
​Temen: "Gugat aja, Bro. Emang lo punya bukti apa kalau gue ngutang?" Gue: "Kan gue ada bukti transfer Rp500 juta!"
​Temen: "Gue tinggal bilang di sidang kalau duit itu modal investasi bisnis bareng. Lo investornya, bukan utang. Kalau bisnis rugi, ya tanggung bareng. Lo punya bukti chat atau kontrak utang?" Gue: Zonk.

KASUS UTANG TANPA KONTRAK = BUNUH DIRI FINANSIAL
​Bukti transfer doang GAK CUKUP buat buktiin itu transaksi utang-piutang. Di pengadilan, argumen "modal usaha" atau "pemberian" sering dipakai debitur nakal buat ngeles.
​Apalagi kalau gak ada surat perjanjian utang (SPH) di bawah tangan maupun notariil.
​Niatnya mau baik bantuin temen, malah habis duit puluhan juta buat bayar pengacara dan waktu habis di sidang yang gak jelas ujungnya.

RAHASIA 3: ATURAN MAIN UTANG PIUTANG AMAN
​Biar lo gak zonk kayak gue, ini pola aman kalau mau pinjemin duit jumlah besar pakai jaminan properti:
1.​Wajib bikin Perjanjian Pokok (Perjanjian Utang Piutang).
2.​Wajib bikin Perjanjian Aksesoir (Pengikatan Jaminan lewat APHT).
3.​Urus semua di depan Notaris/PPAT yang sah.
​Jangan pernah transaksi di bawah tangan cuma modal "enggak enakan" sama temen.

SIKAP DI INTERVIEW: CARA JAWAB SOAL RISK MANAGEMENT
​Kasus ginian sering keluar di interview user bank/BUMN bagian legal atau risk analis.
​User: "Bagaimana mitigasi risiko kredit macet dengan jaminan properti?" Jawaban gagal: "Saya pegang sertifikat aslinya, Pak, biar aman."
​Jawaban cerdas: "Melakukan pengikatan Hak Tanggungan (APHT) hingga terbit Sertifikat HT dari BPN untuk mendapatkan hak eksekutorial langsung tanpa jalur gugatan perdata biasa."

KENAPA JASA NOTARIS MAHAL? KARENA MEREKA JUAL AMAN
​Banyak orang pelit bayar biaya Notaris/PPAT pas utang piutang karena merasa kemahalan.
​"Ah, masa bikin akta sama daftarin jaminan habis jutaan rupiah?" Akhirnya milih jalur bawah tangan. Begitu macet, rugi Rp500 juta.
​Biaya notaris itu adalah premi asuransi hukum lo. Bayar mahal di awal, aman di akhir. Jangan pelit buat legalitas bisnis.

SKILL LEGAL YANG WAJIB DIKUASAI DI DUNIA KERJA:
​Kalau lo mau masuk perbankan, BUMN, atau korporat, kuasai ini:
1.​Hukum Jaminan: Paham beda Hak Tanggungan (properti) vs Fidusial (kendaraan/benda bergerak).
2.​Drafting Kontrak: Bisa bikin klausul wanprestasi yang mengunci ruang gerak debitur nakal.
3.​Litigasi Dasar: Paham alur gugatan sederhana (Small Claim Court) buat utang di bawah Rp500 juta.
​Punya skill ini, lo bakal dicari banyak perusahaan.

KALIMAT SI TEMEN NAKAL YANG BIKIN GUE SADAR:
​"Hukum itu gak melindungi orang yang naif. Hukum itu melindungi orang yang tertib administrasi."
​Artinya: Di hadapan hukum, niat baik lo itu gak bernilai kalau gak ditulis di atas kertas bermeterai dan didaftarkan ke negara.
​Stop pinjemin duit modal percaya. Mulai tanya: "Gimana legalitas pengikatan jaminannya?"

cc : ngoprekbareng2

[jurnalsibapak @fajrek1]

Tanggal 25. Gajian cair. Bapak buka mobile banking. Transfer 15 juta bulat-bulat ke rekening istri.

"Udah masuk ya Ma. Semua gaji bulan ini. Atur aja."

Bapak taruh HP di meja. Senyum bangga. Rebahan di sofa. Nonton TV. Merasa sudah jadi laki-laki paling bertanggung jawab se-RT.

Merasa bulan ini tugasnya SELESAI.

Fast forward tanggal 20 bulan depan. Istri bilang uang menipis. Bapak naik darah:

"Kok boros banget sih?! 15 juta! Kamu belanjain apa aja?!"

[txt keresahan WNI @KapudS640]

Baru saja aku tau kalau para Bankir Elit di Singapura lagi panik karena keran dollar dari RI sudah di tutup. Akibat aturan ekspor dengan 1 pintu, otomatis dollar RI tidak ada yang singgah ke Singapura.

Apa kalian ada yang sadar kalau negara kita lagi mengganggu bisnis ribuan triliun rupiah dari oligarki yang selama puluhan tahun ini ongkang-ongkang kaki?

cc:threadryzkisatria

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada satu keputusan dalam sejarah Indonesia yang sampai hari ini masih diperdebatkan dan menurut gue adalah salah satu keputusan paling berani yang pernah diambil oleh seorang presiden Indonesia.

BJ Habibie melepas Timor Timur.

Dan konsekuensi politisnya
langsung dia tanggung sendiri:
laporan pertanggungjawabannya ditolak di sidang MPR 1999.
Karirnya sebagai presiden berakhir.
Dia tidak pernah bisa maju sebagai presiden lagi.

Tapi kenapa dia melakukannya?

Pertama konteks sejarah yang sering dilupakan:
Timor Timur bukan bagian dari batas wilayah Indonesia saat kemerdekaan 1945.

Wilayah itu adalah bekas jajahan Portugal selama ratusan tahun bukan Belanda seperti wilayah Indonesia lainnya.

Setelah lama menjadi jajahan Portugal, pada 17 Juli 1976, Timor Timur baru resmi menjadi provinsi Indonesia yang ke-27 di bawah Soeharto.

Dan sejak awalPBB tidak pernah mengakui integrasi itu sebagai sah.
Tekanan internasional tidak pernah berhenti selama 23 tahun.

Dan ini alasan-alasan Habibie yang paling fundamental:

Satu — kalkulasi rasional yang dingin.

Karena analisis untung-rugi yang tidak menguntungkan, keputusan yang paling rasional adalah untuk provinsi yang bukan bagian dari batas asli sejak kemerdekaan 1945 untuk diberikan pilihan demokratis apakah mereka ingin tetap berada di Indonesia atau tidak.

Habibie adalah insinyur.
Dia berpikir dengan kalkulasi.
Dan kalkulasinya sangat jelas:
Indonesia menghabiskan dana militer yang sangat besar untuk mempertahankan wilayah yang tidak diakui PBB, yang terus-menerus menjadi sumber konflik berdarah, yang terus mencoreng nama Indonesia di mata internasional dan hasilnya tetap tidak ada perdamaian selama 23 tahun.

Dua — konteks reformasi dan demokratisasi.

Pilihan ini sejalan dengan program demokratisasi umum Habibie setelah era Presiden Soeharto.
Habibie naik ke kursi presiden di tengah tsunami reformasi.
Memberikan suara kepada rakyat Timor Timur adalah konsisten dengan semangat memberikan suara kepada seluruh rakyat Indonesia.

Tiga — tekanan internasional yang sudah tidak bisa dibendung.

Habibie meminta Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan pada 27 Januari 1999 agar PBB menyelenggarakan referendum di mana Timor Timur akan diberi pilihan antara otonomi yang lebih besar di dalam Indonesia atau kemerdekaan.

Amerika Serikat, Inggris, Australia semua sudah bergerak ke arah yang sama.
Habibie memilih untuk memimpin proses itu daripada terus melawan arus yang sudah jelas arahnya.

Dan ini yang paling mengejutkan hasilnya:

Referendum digelar 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET, diikuti 451.792 penduduk Timor Timur.
Hasilnya: 78,5% menolak otonomi khusus yang ditawarkan Indonesia.

Hampir delapan dari sepuluh orang Timor Timur memilih pisah dari Indonesia.
Bukan hasil yang tipis.
Bukan hasil yang bisa diperdebatkan.
Sangat telak.

Dan itu menjawab pertanyaan yang selama 23 tahun tidak pernah dijawab secara demokratis:
mayoritas rakyat Timor Timur memang tidak mau bersama Indonesia.

Dan ini yang paling pahit untuk Habibie konsekuensi politisnya:

Laporan pertanggungjawaban Habibie sebagai presiden ditolak di sidang MPR. Satu-satunya faktor adalah lepasnya Timor Timur dari Indonesia.

Tidak ada ruang dan kesempatan baginya untuk mencalonkan diri jadi presiden lagi.
Habibie berbesar hati dan menyadari kegagalannya.

Dia tidak ngotot.
Tidak berkelit.
Tidak mencari kambing hitam.
Dia mengakui konsekuensinya dan mundur dengan bermartabat.

Dan ini yang paling bijaksana dari seluruh cerita ini:
Habibie tahu keputusannya akan menjatuhkan karirnya. Dia tahu dia akan dihujat.
Dia tahu MPR akan menolak laporannya.

Tapi dia juga tahu bahwa mempertahankan Timor Timur dengan paksa tanpa legitimasi PBB, tanpa dukungan internasional, dengan korban jiwa yang terus bertambah dalah pilihan yang jauh lebih mahal bagi Indonesia dalam jangka panjang.
Mahal secara ekonomi.
Mahal secara diplomatik.
Mahal secara moral.

Dia memilih kepentingan bangsa jangka panjang di atas kepentingan politiknya sendiri jangka pendek.

Dan itu di era politisi yang berlomba-lomba mempertahankan kekuasaan dengan segala cara adalah sesuatu yang sangat langka.

Tokoh Katolik Franz Magnis Suseno mencatatnya sebagai sebuah keberanian:

setelah lebih dari 20 tahun diduduki, Habibie berani menawarkan kepada rakyat Timor Timur untuk menyatakan pendapat mereka dan Indonesia merelakan mereka mencapai kemerdekaan.

Habibie melepas Timor Timur bukan karena lemah. Bukan karena tidak cinta Indonesia.
Tapi karena dia cukup jujur untuk mengakui bahwa mempertahankan sesuatu yang tidak diakui dunia dengan biaya darah dan uang yang terus mengalir tanpa hasil bukan patriotisme.
Itu keangkuhan.

Dan dia cukup berani untuk menanggung sendiri konsekuensi dari keputusan yang benar itu kehilangan kursi presiden, kehilangan kesempatan mencalonkan diri lagi, dihujat oleh sebagian besar elite politik.

Pemimpin yang baik tidak selalu membuat keputusan yang populer.
Tapi pemimpin yang besar membuat keputusan yang benar bahkan ketika itu menghancurkan karir politiknya sendiri.

Habibie adalah contoh langka dari yang kedua.

[Wawan Ermawan @wer29properties]

@LambeSahamjja 😭😭

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada kesaksian dari mantan Ketua DPRD Morowali yang menurut gue paling mengerikan dan paling mengungkapkan yang pernah gue dengar tentang apa yang sebenarnya terjadi di tanah Indonesia yang kaya nikel.

Namanya Irwan Arya.
Ketua DPRD Kabupaten Morowali 2014-2019.
Putra daerah asli.
Dan dia hadir di Jakarta bukan untuk minta jabatan. Tapi untuk berteriak bahwa tanah kelahirannya sudah bukan milik rakyatnya lagi.

Dan ini yang dia katakan:
"Kedaulatan wilayah kami dari ujung Morowali sampai ujung Morowali sudah dikuasai oleh orang-orang asing. Kami tinggal nama di sana."

Dan ini faktanya satu per satu:
Morowali adalah rumah bagi kawasan industri terbesar untuk nikel di Asia bahkan mungkin di dunia. PT IMIP.
Tiga smelter dalam satu kawasan.

Pabrik baja stainless.
Pabrik baterai lithium untuk mobil listrik.
Pelabuhan yang bisa menampung puluhan kapal besar sekaligus.

Nilainya:
triliunan rupiah per bulan.
Satu perusahaan saja PT Vale dalam dua sampai tiga bulan menghasilkan 2 juta ton nikel.
Hitung sendiri berapa puluh triliun omsetnya.

Dan PAD yang diterima Kabupaten Morowali dari semua ini: sekitar Rp200 miliar per tahun.
Perusahaan dapat puluhan triliun.
Rakyat pemilik tanah dapat dua ratus miliar.

"Ibarat dikasih permen sebiji.
Anak kecil dikasih permen."

Dan ini yang paling mengejutkan dan paling mengkhawatirkan:
Sebagai Ketua DPRD lembaga pengawas yang dipilih oleh rakyat Irwan Arya tidak bisa masuk ke kawasan industri IMIP.

Lima tahun menjabat.
Hanya sekali masuk ketika ada peresmian smelter oleh Presiden Jokowi.
Itu pun hanya untuk duduk di acara seremonial lalu keluar.

Selain itu:
ditolak.
Dipersulit.
Diminta komunikasi ke kantor pusat di Jakarta dulu. Lalu tidak ada jawaban yang pasti.

"Kami tidak pernah mendapatkan data.
Berapa TKA yang masuk.
Berapa produksi per bulan.
Berapa yang dihasilkan smelter untuk negara.
Tidak pernah ada."

Anggota DPR yang dipilih rakyat untuk mengawasi tidak bisa mengawasi.
Di tanah Indonesia sendiri.

Dan ini soal TKA yang paling mengejutkan:
Di kawasan IMIP ada bandara khusus yang dibangun oleh perusahaan sendiri Bandara IMIP.

Setiap hari pesawat Airbus dan Boeing mendarat dua sampai tiga kali.

Siapa yang mengawasi?
Tidak ada imigrasi.
Tidak ada bea cukai.
Tidak ada satupun representasi institusi negara di sana.

Penerbangan langsung dari China mendarat di Bandara IMIP tanpa ada pihak berwenang yang memeriksa siapa yang turun.

Sekarang rutenya berubah:
dari China turun ke Manado, ganti pesawat domestik, lalu ke IMIP.
Lebih rapi.
Tapi tetap tanpa pengawasan bermakna di tujuan akhirnya.

Dan ketika ada yang mencoba menginvestigasi TKA mereka dilarikan ke hutan.

"Setiap ada kunjungan investigasi tentang TKA mereka dilarikan ke hutan."

Dan ini yang paling tidak bisa diterima:
Di dalam kawasan IMIP nama-nama jalan sudah menggunakan tulisan China.

Ada apartemen khusus untuk TKA.
Hotel bintang lima di dalam kawasan.
Fasilitas lengkap seperti kota kecil kata Irwan seperti Singapura kalau dilihat dari atas.

Dan di salah satu perusahaan kawasan industri PT Wangsiang ditemukan surat administrasi dengan stempel palu arit.

"Ini fakta.
Saya berani pertanggungjawabkan."
Sementara di luar kawasan jalan berlubang.
Listrik masih sering padam.

Pendidikan gratis yang dijanjikan belum berjalan.
Rakyat lokal susah dapat kerja karena kalah bersaing dengan TKA yang bahkan untuk pekerjaan kasar sekalipun.

Dan ini yang paling ironis dari seluruh cerita:
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sudah memperingatkan:
Morowali adalah "negara dalam negara."
Sudah ada pernyataan resmi.
Sudah dibahas di level kementerian.

Tapi sampai hari ini Irwan mengonfirmasi DPRD Morowali masih tidak bisa masuk ke kawasan.

Bandara masih tanpa pengawasan imigrasi.
TKA masih terus berdatangan.
Dan tidak ada perubahan yang signifikan.

"Tidak ada perubahan yang signifikan dari rezim Jokowi ke rezim Prabowo.
Kalau bilang ada perubahan belum ada yang bisa kami rasakan."

Dan ini yang paling menyedihkan:
Irwan dipenjara.
Bukan karena korupsi.
Bukan karena kejahatan.

Tapi karena meneruskan voice note tentang warga China yang meninggal akibat COVID di kawasan industri untuk dilaporkan ke Tim COVID Kabupaten.
Dia ditangkap di masjid.
Dituduh menyebar hoaks.

Sementara pejabat yang konferensi pers menyangkal informasi itu tidak ditangkap.
Tidak diproses.
Tidak ada konsekuensi apapun.

"Hukum kita lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas."
Dan ini konteks yang harus disambungkan dengan semua yang sudah kita bahas:

Indonesia punya nikel terbesar di dunia. Morowali adalah jantungnya. Nikel dari sana adalah bahan baku baterai mobil listrik yang menjadi rebutan dunia.

Tapi rakyat yang tanahnya mengandung kekayaan itu tidak bisa masuk ke kawasan industri yang berdiri di atas tanah mereka.

Tidak mendapat data tentang berapa yang diambil. Tidak mendapat kesejahteraan yang sebanding.

Dan yang berteriak meminta keadilan dipenjara.
Yang mempertahankan tanah adat dikriminalisasi.
Yang mencoba mengawasi sebagai wakil rakyat dilarang masuk.

Ini bukan hilirisasi untuk rakyat.
Ini hilirisasi untuk modal asing dengan rakyat lokal sebagai penonton di tanahnya sendiri.

Dan pesan Irwan untuk Prabowo yang paling mengena:

"Pak Prabowo, jangan hanya mendengarkan bisikan orang-orang yang selalu bilang beres, baik, dan aman di lapangan. Padahal itu semua bohong. Kami masyarakat bawah yang merasakan langsung."

Kalimat itu adalah kalimat yang sama yang seharusnya didengar oleh setiap presiden Indonesia. Tapi selalu tertahan di pintu istana karena yang masuk ke istana hanya mereka yang bisnisnya bergantung pada presiden tidak mendengar kebenaran itu.

Indonesia punya nikel terbesar di dunia.
Kekayaan yang seharusnya bisa membiayai rakyatnya dengan makmur selama puluhan tahun.

Tapi di Morowali yang paling dekat dengan sumber kekayaan itu rakyatnya masih mati lampu.
Jalannya berlubang.
Anaknya susah dapat kerja.
Tanahnya dirampas.
Yang bersuara dipenjara.

Sementara di dalam kawasan hotel bintang lima menyala.
Pesawat dari China mendarat tiga kali sehari.
Dan tidak ada satupun institusi negara yang mengawasi apa yang masuk dan apa yang keluar.

Mahfud MD bilang: "Negara ini bisa bubar melalui disorientasi, distrust, disobedience, dan disintegrasi."

Morowali sudah di tahap awal dari semua itu.
Dan tidak ada yang memperhatikan karena yang memperhatikan sudah dibungkam.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada rapat yang bocor hari ini yang menurut gue paling mempermalukan Indonesia di depan investor asing.

Dan yang paling mengejutkan yang ngomong paling keras soal betapa rusaknya sistem kita bukan pengkritik pemerintah.
Bukan oposisi.
Bukan ekonom independen.

Tapi Purbaya sendiri.
Menteri Keuangan kita.

Ceritanya simpel dan sangat memalukan:
Ada perusahaan dari Amerika Serikat, Singapura, dan Arab Saudi yang masuk ke KEK Mandalika Lombok.

Mereka diundang oleh ITDC perusahaan negara yang mengelola kawasan itu untuk membangun instalasi pengolahan air laut menjadi air bersih.

Mereka datang.
Mereka investasi.
Mereka bangun infrastruktur.
Mereka operasi.
Mereka suplai air ke hotel-hotel di Mandalika termasuk untuk kebutuhan MotoGP.

Lalu apa yang terjadi?
ITDC membuat anak perusahaannya sendiri untuk ambil air dari PDAM memotong kontrak dengan investor yang sudah mereka undang.

Investor yang sudah keluar uang besar,
sudah bangun infrastruktur,
sudah operasi tiba-tiba kehilangan pelanggan karena pelanggannya pindah ke perusahaan yang dibuat oleh si tuan tanah sendiri.

Penghasilan investor turun dari 100% ke 10%.
Karyawan lokal satu per satu resign karena tidak ada pekerjaan.
Mesin berhenti.
Investor menyerah.

"Kami sudah tidak punya harapan."

Dan ini kata-kata Purbaya di rapat itu langsung, tanpa sensor:

"Ini bisnis yang enggak benar."

Anda undang investor masuk.
Lalu Anda buat perusahaan Anda sendiri jadi pesaingnya.
Pasti investornya kalah.
Pasti dikalahkan.

Harusnya dari pertama kalau mau gitu
jangan undang investor.
Tapi karena sudah terlanjur diundang
sekarang jadi kacau.

"Enggak mau berbagi untung.
Padahal sudah ngundang orang masuk."

"Ini cara membunuh investor.
Begitu gampang pasti kabur.
Muka kita jelek sekali."

Gue ulangi ini bukan kata pengkritik pemerintah.
Ini kata Menteri Keuangan Prabowo sendiri.

Dan soal izin ini yang paling bikin geleng kepala:

Berdasarkan perjanjian yang sudah ditandatangani dari awal ITDC yang wajib mengurus izin operasional untuk investor itu.

Rapat itu terjadi setelah 5 tahun proyek berjalan.
Izin belum keluar.

Ketika ditanya kenapa jawabannya berputar-putar. Butuh kajian teknis.
Butuh konsultan.
Konsultan butuh bayaran.
Tidak ada yang mau bayar.
Masing-masing pihak saling tunjuk.

Lima tahun. Izin belum ada.
Investor sudah bangkrut duluan.

Dan solusinya ditemukan di rapat itu dalam hitungan menit:

Purbaya telepon langsung perwakilan investor yang ada di Bali.

Tanya: kalau proyek dilanjutkan,
kapan bisa kirim tim ke Mandalika?

Jawaban: empat sampai enam jam.

Lima tahun mandek karena birokrasi.
Empat jam untuk siap jalan kalau ada yang mau gerak.

Dan izin yang katanya butuh berbulan-bulan ternyata bisa keluar dalam 5 hari kerja.
Bahkan lebih cepat kalau ada yang monitor sungguh-sungguh.

Dan ketika ITDC bilang ada benturan kepentingan kalau mereka yang urus izin:

Purbaya langsung semprot:
"Enak aja Anda ngomong benturan kepentingan ketika Anda rugi.

Waktu Anda bikin anak perusahaan sendiri jadi pesaing investor waktu itu Anda enggak bilang benturan kepentingan."

Dan ini yang paling penting untuk dipahami:
Kasus Mandalika ini bukan kejadian langka.
Ini bukan kesalahan satu orang atau satu perusahaan.

Ini adalah cerminan dari sistem yang terjadi di seluruh Indonesia.
Investor diundang masuk dengan janji manis.
Setelah masuk dipersulit izinnya.

Dibuat pesaing dari dalam.
Dikuras sampai tidak bisa bertahan. Lalu pergi.

Dan kita heran kenapa investasi tidak masuk.
Kita heran kenapa rupiah melemah.
Kita heran kenapa lapangan kerja tidak tumbuh.

Sementara di Mandalika karyawan lokal yang seharusnya dapat pekerjaan dari investor asing itu sudah resign semua karena proyek mati.

Mereka jadi pengangguran.
Bukan karena investor tidak mau datang.
Tapi karena sistemnya mengusir investor yang sudah datang.

Dan soal Purbaya gue mau jujur:

Dalam rapat ini Purbaya tampil sangat berbeda dari biasanya. Dia tegas. Dia marah.

Dia menyebut masalahnya dengan jelas.
Dia telepon investor langsung di tengah rapat.
Dia paksa semua pihak untuk berkomitmen.

Itu bagus. Gue apresiasi.

Tapi pertanyaannya: kenapa baru sekarang?
Kasus ini sudah 5 tahun.
Investor sudah menjerit bertahun-tahun.
Karyawan lokal sudah lama kehilangan pekerjaan.

Dan orang yang sama Purbaya selama ini bilang fundamental Indonesia kuat. Bilang investor percaya pada Indonesia. Bilang tidak perlu khawatir.

Sementara di Mandalika investor yang sudah masuk saja tidak bisa bertahan.

Bagaimana investor baru mau masuk kalau yang lama diperlakukan seperti ini?

Prabowo pidato soal reformasi Bea Cukai.
Purbaya menyemprot staf Danantara soal investor yang dikecewakan.

Semua itu bagus sebagai sinyal.
Tapi sinyal saja tidak cukup.

Yang dibutuhkan bukan rapat dramatis yang viral.
Yang dibutuhkan adalah sistem yang memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi di Mandalika, di Nusa Tenggara Timur, di Papua, di seluruh Indonesia.

Karena selama sistem yang sama terus berjalan investor akan terus diundang, lalu digerogoti dari dalam, lalu pergi dan yang paling merugi bukan investornya.

Yang paling merugi adalah karyawan lokal yang seharusnya dapat pekerjaan tapi malah jadi pengangguran.

Dan rakyat yang seharusnya menikmati investasi asing yang masuk tapi tidak pernah merasakan apapun karena investasinya mati duluan sebelum berkembang.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, mantan Ketua BPK baru bicara soal kasus Nadiem.
Dan yang dia ungkap menurut gue paling mengguncang dari seluruh persidangan ini.

Namanya Agung Firman Sampurna.
Dia bukan aktivis.
Bukan pengamat.
Bukan orang yang benci kejaksaan.
Dia mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan lembaga audit tertinggi negara ini.

Dan dia hadir sebagai saksi ahli di persidangan Nadiem.
Apa yang dia bilang? Sangat sederhana:
Dakwaan ini cacat dari akarnya.

Pertama — cara menghitung kerugian negaranya salah:

BPKP menggunakan metode yang mereka namakan "rekalkulasi" untuk menghitung kerugian negara dari pengadaan Chromebook.

Agung bilang langsung: "
Metode rekalkulasi ini tidak dikenal dalam literatur forensic accounting manapun."

Tidak ada dalam delapan varian metodologi yang diakui ilmu audit forensik.
Agung cari dari mana-mana tidak ada.
Metode ini diciptakan sendiri.

Dan metode yang seharusnya dipakai untuk barang elektronik seperti laptop yang dijual bebas di pasaran adalah perbandingan harga pasar.
Bukan rekalkulasi komponen biaya produksi.

Yang paling ironis:
"Peraturan Presiden sendiri bilang acuan harga adalah harga pasar.
Tapi cara menghitung kerugiannya tidak pakai harga pasar.
Itu tidak masuk akal."

Kalau metode penghitungannya salah angka kerugian negaranya salah.
Kalau angkanya salah tidak ada kerugian negara yang bisa dibuktikan.

Kedua — persekongkolan tidak pernah dibuktikan:

Dalam kasus pengadaan barang yang harus dibuktikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah persekongkolan.

Apakah yang menentukan harga bersekongkol dengan distributor?
Apakah ada manipulasi yang disengaja?

Agung bilang:
Laporan audit BPKP tidak pernah menguji adanya persekongkolan.
Ada kronologinya tapi tidak diuji apakah ada persekongkolan di dalamnya.

Tanpa persekongkolan yang terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum.

Ketiga — dan ini yang paling mengerikan:

Sebelum audit investigasi boleh dimulai harus ada yang namanya predikasi.
Yaitu indikasi awal bahwa ada fraud yang perlu diselidiki lebih dalam.

BPKP sudah dua kali mengaudit pengadaan Chromebook yang sama tahun 2019 dan tahun 2020-2021.

Hasilnya kedua kali:
tidak ada masalah.
Tidak ada predikasi.

Tapi kemudian di audit ketiga tiba-tiba ada kerugian negara.

"Bagaimana mungkin dua audit sebelumnya untuk objek yang sama tidak menemukan masalah lalu tiba-tiba di audit ketiga ada kerugian negara?
Ini lompatan yang sangat perlu dipertanyakan."

Dan ada satu hal lagi yang kebanyakan orang tidak tahu:

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian negara adalah BPK. Bukan BPKP.

BPKP adalah auditor internal pemerintah.
BPK adalah auditor eksternal yang independen.

Kasus Nadiem menggunakan hasil audit BPKP bukan BPK sebagai dasar perhitungan kerugian negara.

Artinya:
lembaga yang melakukan auditnya pun bukan lembaga yang punya kewenangan untuk menetapkan kerugian negara.

Dan soal Chromebook kenapa pakai Google bukan Windows:

Karena Chrome OS gratis untuk pendidikan.
Google Docs, Sheets, Slides gratis.
Sementara Windows butuh lisensi Rp2,6 juta lebih. Microsoft Office butuh lisensi lagi Rp2,2 juta lebih.

Dan Chrome Device Management memungkinkan pemerintah memantau dan mengontrol semua laptop yang dibeli.
Kalau anak pakai untuk judi onlinebisa diblokir.
Kalau akses pinjol bisa diblokir.

"Ini alasan teknis yang sangat kuat.
Bukan upaya menguntungkan Google."

Dan ini yang paling tidak masuk akal dari seluruh kasus ini:

Tiga syarat mutlak pembuktian korupsi:

Satu — kerugian negara yang nyata dan pasti.
Tidak terbukti metode perhitungannya salah.

Dua — perbuatan melawan hukum.
Tidak terbukti persekongkolan tidak pernah diuji.

Tiga — hubungan sebab akibat antara keduanya.
Tidak relevan karena dua syarat sebelumnya sudah tidak terpenuhi.

Tiga syarat mutlak.
Tiga-tiganya gagal dibuktikan.
Tapi tuntutannya tetap 27 tahun.

Mantan Ketua BPK orang yang paling paham soal audit forensik dan kerugian negara di republik ini sudah bicara di pengadilan dan bilang dakwaan ini tidak memenuhi syarat ilmiah maupun hukum untuk membuktikan korupsi.

Tapi tuntutannya 27 tahun.

Sementara yang korupsi Rp75 miliar nyata dan terbukti dituntut 6 tahun.

Dan Noel yang berdiri di pengadilan dan bilang "menyesal tidak korupsi lebih banyak" dituntut 5 tahun.

Tiga kasus.
Satu sistem yang sama.
Dan tidak ada satu pun penjelasan hukum yang masuk akal untuk ketiga-tiganya.

Kalau sistem ini tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri secara logis maka ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kesalahan prosedur yang sedang terjadi di sini.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Benix baru sharing sesuatu langsung dari Wall Street New York yang menurut gue paling menampar muka kita sebagai bangsa dalam waktu belakangan ini.

Bukan soal rupiah.
Bukan soal IHSG.
Tapi soal sesuatu yang lebih fundamental:

Indonesia kehilangan ribuan triliun investasi bukan karena tidak ada yang mau masuk.
Tapi karena kita sendiri yang mengusir mereka.

Tiga negara yang mengadu dan ini memalukan:

Swiss:
Duta besar Swiss untuk Indonesia
Olivier Zender secara terbuka komplain.
Ada lebih dari 150 perusahaan Swiss yang beroperasi di Indonesia dan mau ekspansi.

Mau invest di sawit, pabrik pengolahan susu, keju, petrochemical, farmasi.
Sampai sekarang tidak bisa.
Gara-gara perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa tidak kunjung diimplementasikan.

"Ini momen yang memalukan.
Duta besar negara lain membela pengusahanya supaya bisa invest di negara kita

sementara duta besar kita tidak pernah terlihat bela pengusaha Indonesia di luar negeri."

Prancis:
Duta besar Prancis Muhammad Omar sudah 4 tahun bertugas di Indonesia.
Ada 11 perusahaan Prancis yang sudah siap invest.

Sampai sekarang masih pending semua.
Alasannya satu: tidak ada kepastian regulasi.
Hari ini bebas pajak.
Besok tidak.
Hari ini satu aturan.
Besok aturan berubah.
Tidak ada yang bisa diprediksi.

Uni Emirat Arab:
Ini yang paling brutal.
Hampir Rp800 triliun gagal masuk ke Indonesia.

Ada satu investor Arab yang sudah siap bawa Rp85 triliun 5 miliar dolar.
Di saat yang sama dia juga lihat peluang di Amerika Serikat. Karena proses izin di Indonesia tidak jelas-jelas selesai dia akhirnya buka pabrik di Amerika.

Sekarang pabriknya di Amerika sudah running.
Di Indonesia masih standby.
Dan Rp85 triliun itu pergi ke Amerika.

Dan keluhannya selalu sama dari dulu:
Benix bilang keluhan investor tidak berubah dari ribuan seminar yang sudah dibikin pemerintah.

Birokrasi berbelit-belit.
Izin tumpang tindih antara pusat dan daerah.
Tidak ada kepastian hukum.
Pungli dan premanisme merajalela.
Regulasi berubah-ubah tanpa pemberitahuan.

Pemerintah pusat bilang A.
Gubernur bilang B.
Bupati bilang C.
Walikota bilang D.
Kepala desa bilang E.
RT/RW bilang F.
Dan kalau tidak ikut semua lapisan gudangmu bisa dibakar, bisa didemo ormas.

Contoh yang paling gila:
BYD, Cherry, Wuling datang ke Indonesia.
Buka pabrik mobil listrik.
Lapangan kerja tercipta.
Impor BBM berkurang.
Semua pihak diuntungkan.

Tapi setelah pabrik berdiri insentif pajak yang dijanjikan tiba-tiba dihilangkan.

Hari ini bebas pajak.
Besok tidak bebas pajak.
Hari ini tidak bayar PPN.
Besok harus bayar.
Hari ini ada satu aturan.
Besok ada aturan baru lagi.

Siapa yang mau invest di negara seperti itu?
Itu bukan investasi. Itu perjudian.

Dan ini yang paling ironis:
Indonesia punya semua yang dibutuhkan investor:

280 juta penduduk pasar konsumen terbesar keempat di dunia.
Nikel terbesar di dunia.
Sawit terbesar di dunia.
Lokasi strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik. UMR yang kompetitif.

Tapi yang jadi pusat perdagangan Asia Tenggara bukan Indonesia. Singapura.

Negara kota yang luasnya tidak lebih besar dari sebagian Jakarta.

Negara yang menikmati posisi strategis Selat Malaka bukan Indonesia yang memilikinya tapi Singapura yang mengelolanya dengan benar.

Dan rupiah terus melemah ini bukan kebetulan:
Ketika investor tidak mau masuk dolar tidak mengalir masuk. Capital outflow terus terjadi. Rupiah makin tertekan.

Prabowo bilang: "Mau dolar berapa ribu kek."

Gubernur BI bilang: "Rupiah stabil volatilitasnya 5,4%."

Tapi kenyataannya: duta besar Swiss, Prancis, dan Uni Emirat Arab semua mengadu bahwa investasi mereka tidak bisa masuk.

Rp800 triliun dari UEA saja gagal masuk. Berapa total yang sudah gagal selama bertahun-tahun?

Masalah Indonesia bukan kurang sumber daya alam. Bukan kurang potensi. Bukan kurang investor yang mau masuk.

Masalah Indonesia adalah sistem yang membuat orang yang mau masuk akhirnya memilih pergi.

Dan selama birokrasi berlapis-lapis, regulasi berubah-ubah, pungli dan premanisme tidak diberantas serius, serta izin bisa berbeda antara pusat dan daerah investor terbaik yang sudah siap bawa triliunan ke Indonesia akan terus memilih Vietnam, Thailand, atau Singapura.

Dan rupiah akan terus melemah.
Bukan karena faktor global semata.

Tapi karena kita sendiri yang membangun tembok untuk mengusir uang yang seharusnya bisa menciptakan lapangan kerja bagi rakyat kita.

[Desmond Wira @desmondwira]

Sudah berapa kali ya pak Menkeu bilang serok-serok?

Menteri Keuangan Purbaya menilai penurunan IHSG di bawah Rp 6.500 bersifat sementara, menyarankan investor untuk tidak takut dan memanfaatkan koreksi sebagai peluang akumulasi saham; ia memprediksi pasar dapat berbalik arah dalam satu atau dua hari.

Terakhir kali bilang serok pas awal Mei, selanjutnya pasar saham IHSG makin junam 😁

Sumber:
https://t.co/0M10VCGZHm

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Ahok baru ngomong sesuatu soal Chromebook dan MBG yang menurut gue paling jujur dan paling berani dari siapapun yang gue dengar dalam beberapa bulan terakhir.

Dan dia ngomongnya
bukan sebagai pembela Nadiem.
Dia ngomong sebagai orang yang paham betul bagaimana sistem pendidikan dan teknologi seharusnya bekerja.

Soal Chromebook dan kenapa Ahok marah:
Ahok bilang dengan sangat tegas:
pengadaan Chromebook itu sebenarnya adalah kebijakan yang sangat masuk akal secara logika.

Chromebook itu bukan laptop biasa.
Operating system-nya berbasis cloud sekali beli langsung include semuanya, tidak perlu diperbarui terus-menerus.

Harganya jauh lebih terjangkau
dari laptop konvensional.
Dan yang paling penting sistemnya dirancang agar anak tidak bisa nonton video porno, tidak bisa judi online, dan seluruh aktivitas belajar bisa dipantau.

Ahok kasih contoh nyata.
Ada guru di Jawa Barat yang punya empat sertifikat internasional bisa mengajar di level dunia. Ujiannya hanya 10 dolar.

Bayangkan kalau semua guru Indonesia bisa akses sertifikasi seperti itu lewat Chromebook yang terhubung Starlink di daerah terpencil anak di kampung tiba-tiba bisa belajar setara dengan anak di Kanada atau Australia.

Itu bukan mimpi.
Itu sudah bisa dilakukan sekarang dengan teknologi yang ada.

"Bayangin kalau semua anak kita di kampung ada Starlink juga kan.
Anak di kampung kita tiba-tiba belajar setara dengan orang di Kanada atau di Amerika atau di Australia."

Lalu kenapa Ahok merasa ini sengaja dihambat:
Ahok bilang dengan sangat hati-hati karena takut diproses hukum lagi tapi dia tetap bilang:

"Saya pikir ini sengaja."

Logikanya sederhana dan sangat keras.
Kalau rakyat pintar, rakyat kritis, rakyat bisa akses informasi dari mana saja mereka lebih sulit dikuasai.
Lebih sulit dibohongi.
Lebih sulit dimanipulasi menjelang pemilu.

Sistem yang membiarkan rakyat bodoh dan miskin adalah sistem yang menguntungkan mereka yang berkuasa.

Karena rakyat yang bodoh dan miskin lebih mudah disuap dengan sembako, lebih mudah digiring dengan hoaks, lebih mudah dikontrol dengan ketergantungan pada program-program yang terkesan murah hati tapi tidak memberdayakan.

MBG- makan bergizi gratis menurut Ahok adalah contoh dari cara berpikir yang sama.

Daripada kasih rakyat laptop yang bisa membuka pintu dunia, lebih mudah kasih makanan yang habis dimakan dan orang tetap tergantung besok makannya dari mana.

"Kalau saya tanya mau bikin sekolah bagus,
kasih makan bergizi atau rakyat punya laptop yang bisa komunikasi ke mana-mana?"

Yang paling menohok soal survei dan legitimasi:

Ahok tidak berhenti di situ.
Dia lanjutkan dengan sesuatu yang sangat pedas.

Pemerintah melakukan survei.
Rakyat bilang mereka suka makanan gratis.
Lalu itu dijadikan legitimasi untuk program MBG.
Seolah-olah karena rakyat minta ya sudah diberikan.

Tapi Ahok membaliknya:
kalau kamu memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah tahu bahwa ada pilihan yang jauh lebih baik tentu mereka akan pilih yang ada di depan mata.

Itu bukan preferensi yang genuine.
Itu keterbatasan informasi yang dimanfaatkan sebagai justifikasi.

"Mereka juga pintar.
Dia survei, Pak.
Rakyat suka makanan itu jadi legitimasi."

Dan soal Nadiem yang sekarang dituntut 27 tahun:
Ahok tidak membela Nadiem secara personal.
Tapi dia bilang satu hal yang sangat logis dan sangat sulit dibantah:

Menteri itu tidak pernah menyentuh
anggaran secara langsung.
Menteri membuat kebijakan.
Yang mengeksekusi adalah birokrasi di bawahnya.

Kalau ada yang salah dalam eksekusi pertanyaannya adalah:
apakah menteri yang memerintahkan secara eksplisit?
Apakah ada aliran dana yang bisa dibuktikan masuk ke kantong menteri?

PPATK sudah menjawab:
tidak ada.
Nol aliran dana ke Nadiem dari siapapun.

"Saya pikir ya ini soal profesionalisme.
Menteri kan enggak pernah nyentuh anggaran perantaran kan, kecuali dia nyuruh ya atau terima ya."

Ahok tidak sedang bicara soal
Chromebook sebagai produk.
Dia sedang bicara soal pilihan fundamental sebuah bangsa:

apakah kita mau membangun rakyat yang pintar dan mandiri, atau kita mau mempertahankan sistem di mana rakyat tetap bergantung pada belas kasihan penguasa?

MBG memberikan makan hari ini.
Chromebook bisa mengubah nasib seumur hidup.

Dan ketika kebijakan yang lebih transformatif justru dipersoalkan secara hukum sementara program yang lebih konsumtif dirayakan sebagai prestasi itu bukan kebetulan.

Itu adalah pilihan yang sangat disengaja oleh mereka yang paling diuntungkan dari rakyat yang tetap tidak berdaya.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys lu pada sadar gak angka ini lumayan bikin merinding.
Dia pinjam Rp18.800.000
Tapi total yang harus dibayar jadi Rp29.360.160 selama 18 bulan.

Artinya selisihnya langsung:

Rp29.360.160 - Rp18.800.000 = Rp10.560.160

Jadi bahkan kalau dia lancar bayar pun, uang yang “terbakar” cuma buat bunga + biaya udah Rp10,56 juta.

Rinciannya dari screenshot:
Dana diajukan: Rp18,8 juta
Biaya admin 6%: Rp1,2 juta
Total pokok tercatat: Rp20 juta
Cicilan per bulan: Rp1.631.120
Tenor: 18 bulan

Hitungannya:

Rp1.631.120 x 18 = Rp29.360.160

Belum selesai di situ…

Di screenshot kiri terlihat tagihan dia sudah naik jadi:
Rp37.981.913

Dan tertulis sudah termasuk denda:
Rp5.684.057

Berarti kalau lihat posisi sekarang:
Rp37.981.913 - Rp18.800.000 = Rp19.181.913

Dia minjam 18,8 juta
Potensi uang keluar total hampir 38 juta
Nyaris 2x lipat dari uang yang diterima.

Kalau dibagi:
Per bulan beban cicilan: Rp1,63 juta
Per minggu: sekitar Rp376 ribu
Per hari: sekitar Rp53 ribu

Kelihatannya kecil kalau dilihat harian.
“Tiap hari cuma 50 ribuan kok.”

Padahal itu berjalan 540 hari (18 bulan) nonstop.

Ini yang sering bikin banyak orang kejebak:
butuh uang cepat hari ini, tapi masa depan digadaikan berbulan-bulan bahkan tahunan.

Dan kalimat “gali lubang tutup lubang” itu real banget.
Pinjam buat nutup pinjaman lama → panik → pinjam lagi → bunga numpuk → denda masuk → makin sesak.

18,8 juta itu nominal yang sebenarnya masih bisa habis cepat buat kebutuhan sesaat.

Tapi ketika tagihannya berubah jadi hampir 38 juta…

itu setara harga motor, DP mobil kecil, modal usaha kecil, atau dana darurat yang hilang cuma karena keputusan panik sesaat.

Makanya banyak orang bilang masalah pinjol bukan cuma soal bunga.

Tapi soal betapa mudahnya orang dikasih akses utang besar dalam kondisi mental lagi kacau.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada foto yang menurut gue bicara lebih keras dari seribu pidato kenegaraan.
Di foto itu ada Lawrence Wong Perdana Menteri Singapura.

Dia tiba di Cebu untuk KTT ASEAN.
Naik Singapore Airlines.
Penerbangan komersial biasa.
Turun dari garbarata seperti penumpang biasa.

Tidak ada foto dramatis keluar dari pesawat karena memang tidak ada yang spesial untuk difoto dia cuma turun dari pesawat komersial layaknya orang normal.

Di hari yang sama Prabowo tiba di Cebu dengan pesawat kenegaraan.
Diiringi Hercules yang khusus membawa Maung
dan segala kebutuhan rombongan.

Konteksnya yang membuat ini makin menohok:
Singapura adalah salah satu kreditor terbesar Indonesia.

Utang Indonesia ke Singapura gabungan swasta, BUMN, dan berbagai instrumen lainnya mendekati Rp1.000 triliun.

Jadi analoginya begini:
ada orang yang punya utang ratusan miliar ke tetangganya.

Terus ada acara arisan di kompleks.
Si tetangga yang punya piutang ratusan miliar itu datang naik ojek santai, tidak perlu pamer.

Sementara si yang punya utang ratusan miliar datang naik Lexus dikawal Alphard dan Innova berjejer.
Itu bukan gaya hidup orang kaya.
Itu gaya hidup orang yang ingin terlihat kaya.
Dan bedanya sangat jauh.

Yang paling ironis:
Maung kendaraan yang dibawa dengan Hercules untuk dipamerkan di KTT ASEAN adalah mobil yang komponen lokalnya masih diperdebatkan.

Masih banyak bagian yang diimpor.
Masih jauh dari bisa disebut produk murni Indonesia.

Jadi kita membawa Hercules khusus untuk memamerkan mobil yang belum sepenuhnya Indonesia ke forum internasional sementara PM negara yang kita utangi hampir Rp1.000 triliun datang naik penerbangan komersial tanpa drama apapun.

Dan yang paling menyakitkan:
Prabowo dan Gerindra dulu adalah yang paling keras menyindir gaya pamer pemerintah sebelumnya.

Mereka yang paling lantang bicara soal efisiensi, kesederhanaan, dan tidak menghamburkan uang negara untuk gengsi.

Hari ini tidak ada yang bisa menjelaskan dengan muka lurus kenapa PM negara sekaya Singapura cukup naik SQ komersial,

sementara Indonesia yang defisit anggarannya Rp240 triliun di Q1 2026 saja merasa perlu membawa Hercules untuk urusan protokoler kenegaraan.

Kesederhanaan bukan tanda kelemahan.
Lawrence Wong tidak terlihat lemah dengan naik penerbangan komersial.

Justru sebaliknya dia terlihat seperti pemimpin yang tahu bahwa uang negara bukan untuk membiayai penampilan.

Sementara kita dengan segala tekanan fiskal, rupiah yang tertekan, dan defisit yang melebar masih merasa perlu membuktikan sesuatu dengan cara yang justru memperlihatkan ketidakamanan kita sendiri.

Bangsa yang benar-benar besar
tidak perlu selalu terlihat besar.
Bangsa yang benar-benar percaya diri tidak perlu membawa Hercules untuk membuktikannya.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Kalian pasti tahu pemilik x sekarang
itu elon musk
Elon Musk secara teknis miskin
Bukan miskin dalam arti tidak punya apa-apa.
Tapi miskin dalam arti:
uang cash yang dia pegang di rekening itu kurang dari 0,1% dari total kekayaannya.

Orang terkaya di dunia
tapi hampir tidak pegang uang tunai.
Bagaimana bisa?
Karena net worth bukan isi rekening.

Ini yang paling sering bikin orang salah paham.
Ketika media bilang kekayaan Elon Musk 300 miliar dolar itu bukan angka di rekening banknya.
Itu adalah nilai kepemilikan sahamnya di Tesla, SpaceX, xAI, dan X.

Kalau valuasi Tesla naik angka kekayaannya naik.
Tapi uang di rekeningnya tidak bertambah sepeser pun.
Karena sahamnya belum dijual.
Masih berupa ownership kepemilikan di atas kertas.

Dan selama saham itu tidak dijual secara hukum itu bukan penghasilan.
Bukan objek pajak penghasilan.

Dan di sinilah sistem pajak bekerja dengan cara yang tidak pernah diajarkan di sekolah:

Di Amerika dan di hampir semua negara pajak penghasilan dikenakan atas realized income penghasilan yang benar-benar terealisasi.
Gaji, dividen, keuntungan dari penjualan aset.

Kalau saham naik tapi tidak dijual itu unrealized gain. Keuntungan yang belum terealisasi.
Dan di kebanyakan sistem pajak itu tidak kena pajak.

Jadi Elon Musk bisa kekayaannya naik puluhan miliar dolar dalam satu tahun tanpa membayar pajak penghasilan hampir sama sekali secara legal dan sesuai aturan yang berlaku.

ProPublica pernah membongkar data pajak orang-orang terkaya Amerika dan menemukan bahwa beberapa di antaranya membayar effective tax rate yang lebih rendah dari pekerja biasa bergaji menengah.

Bukan karena mereka curang.
Tapi karena sistemnya memang dirancang atau dibiarkan seperti itu.

Cara mainnya lebih canggih dari sekadar tidak jual saham:

Orang super kaya seperti Musk tidak perlu jual saham untuk dapat uang tunai.
Mereka meminjam uang dari bank dengan menjadikan saham sebagai jaminan.

Mekanismenya:
Saham senilai 50 miliar dolar dijadikan collateral
Bank meminjamkan cash puluhan miliar
Pinjaman bukan penghasilan tidak kena pajak
Uang pinjaman dipakai untuk hidup, berinvestasi, membeli perusahaan baru

Cicilan dibayar dari dividen atau pinjaman baru
Saham aslinya tidak pernah dijual nilainya terus naik

Ini yang disebut "Buy, Borrow, Die" strategi
yang sudah lama dipakai kalangan ultra-kaya:
Beli aset produktif.
Pinjam uang menggunakan aset sebagai jaminan. Meninggal dan aset diwariskan ke ahli waris dengan basis pajak yang direset.
Tidak ada pajak capital gains besar yang pernah dibayar sepanjang hidupnya.

Kenapa ini penting untuk dipahami bukan untuk iri, tapi untuk melek:
Orang kebanyakan bekerja untuk menghasilkan gaji. Gaji itu langsung kena pajak penghasilan.
Sisanya dipakai untuk konsumsi atau disimpan di deposito yang bunganya juga kena pajak.

Orang kaya membangun kepemilikan aset.
Aset naik nilainya tanpa kena pajak selama tidak dijual.
Kalau butuh uang pinjam.
Kalau butuh lebih banyak pinjam lebih besar.

Sistem ini bukan rahasia.
Bukan konspirasi.
Ini adalah cara kerja sistem keuangan modern yang memang lebih menguntungkan mereka yang sudah punya aset dibanding mereka yang hanya punya tenaga kerja.

Dan pertanyaan yang sebenarnya lebih penting dari sekadar mengagumi Musk:
Apakah sistem yang memungkinkan orang terkaya di dunia membayar pajak efektif lebih rendah dari guru SD itu adil?

Ini bukan pertanyaan yang mudah dijawab.
Ada yang berargumen bahwa kekayaan Musk menciptakan lapangan kerja dan inovasi yang menguntungkan semua orang.
Ada yang berargumen bahwa sistem ini secara struktural memperlebar kesenjangan.

Keduanya punya poin.
Dan keduanya layak untuk diperdebatkan secara serius bukan dihindari karena dianggapiri.

Yang bisa diambil untuk kehidupan sehari-hari:
Mindset perbedaannya sederhana tapi dampaknya besar.

Orang yang hanya fokus pada cash akan selalu terbatas pada seberapa banyak mereka bisa menghasilkan per jam atau per bulan.

Orang yang mulai membangun kepemilikan aset saham, properti, bisnis, apapun yang nilainya bisa tumbuh sendiri sedang membangun sesuatu yang bekerja bahkan saat mereka tidur.

Ini bukan nasihat untuk tidak bekerja.
Ini adalah kesadaran bahwa cara orang kaya berpikir tentang uang fundamentally berbeda dari cara kebanyakan orang diajarkan untuk berpikir tentang uang.

Cash itu liquid.
Tapi aset itu leverage.
Dan leverage dalam skala apapun adalah yang membedakan orang yang bekerja untuk uang dan orang yang membuat uang bekerja untuk mereka.

[dunia kegelisahan @IndonesiaFedera]

MENGAPA TIDAK ADA DOKTER YANG MEMBERITAHUMU 7 PERBAIKAN INI?

1. Jika kamu tidak bisa tidur, kamu butuh magnesium. Makan sayuran hijau: bayam, alpukat.

2. Jika kamu bangun merasa lelah, kamu butuh kalium. Makan pisang, minum air kelapa.

3. Jika kamu merasa kurang energi, kamu butuh zat besi. Makan kismis, daging merah.

4. Jika kamu sakit kepala, kamu butuh natrium. Minum jus acar, makan keju.

5. Jika kamu merasa lemah, kamu butuh seng (zinc). Makan mangga, makanan laut.

6. Jika kamu merasa stres, kamu butuh vitamin B. Makan biji-bijian utuh, telur, sayuran hijau.

7. Jika kamu nganggur ingatlah janji 19 juta lapangan kerja

[Onno W. Purbo @onnowpurbo]

Buat temen2 yang tertarik membaca perjalanan karir beberapa Eisenhower Fellow seperti Cak Nur, Marie Pangestu, Tantowi Yahya, Bambang Brojonegoro, OWP dll ... silahkan di download dari https://t.co/qey4QYBm4o

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Timothy Ronald baru ngomong sesuatu yang dia sendiri mengaku lumayan takut buat ngomongnya.
Dan setelah gue dengerin gue ngerti kenapa.
Permainan di pasar modal Indonesia itu tidak adil untuk retail.
Bukan clickbait.
Itu kata-katanya langsung.
Dan dia kasih konteks yang bikin gue diem lama.

Siapa sebenernya Bandar itu?
Ini yang paling mengejutkan dari semua yang dia ceritain.
Bandar terbesar dari suatu saham di Indonesia bukan hedge fund asing.
Bukan institusi gede.
Bukan siapapun yang lo kira.
Bandar terbesar itu adalah owner emitennya sendiri.

Logikanya simpel.
Siapa yang paling tahu kapan corporate action bakal terjadi?
Kapan ada right issue?
Kapan ada berita bagus yang belum keluar ke publik?
Ya ownernya sendiri.

Dan di Indonesia karena regulasi insider trading praktis hampir nggak pernah ditegakkan seperti di Amerika mereka bisa manfaatin itu.
Beli saham pakai nama orang lain, KTP orang lain, akun sekuritas orang lain.
Nomini setahun paling Rp1 juta.
Murah banget buat main miliaran.
Cara kerja Bandar ini yang harus lo pahami.

Timothy breakdown dua tipe bandar.
Tipe pertama Bandar Ngampok.
Naikin harga setinggi-tingginya, buang semua barang ke retail di puncak, selesai.
Sahamnya tinggal puing.

Tipe kedua Bandar Pintar.
Ini yang lebih berbahaya karena keliatan normal.
Cara mainnya begini dia beli di harga 700, naikin ke 2.600, jual semua.
Profit gede.
Saham turun ke 1.000.

Tapi dia nggak pergi.
Dia masuk lagi di 1.000 pakai profit yang tadi.
Terus dia pupuk pelan-pelan beli sedikit di 1.000, retail ikut masuk, dia beli lagi di 1.300, retail ikut lagi, di 1.400 dia beli lagi.

Dia nggak perlu modal gede buat naikin dari 1.000 ke 3.000. Retail yang ikut-ikutan itu yang jadi bahan bakarnya.

Dan siklus ini berulang terus akumulasi, distribusi, akumulasi, distribusi.
Selama emitennya mau maintain, permainan ini bisa jalan bertahun-tahun.

Soal pompom lo selama ini salah kaprah.
Banyak yang kira pompom artinya influencer suruh beli, harga naik, dia ikut untung.
Salah.
Pompom yang sesungguhnya adalah bandar udah beli dulu di harga bawah, udah naikin harganya sendiri, baru suruh retail beli di harga yang udah tinggi itu.
Retail jadi exit liquidity tempat bandar buang barangnya.