Gua tetap menolak untuk bisa mengerti dan paham kenapa bisa ada kelompok masyarakat terdidik, punya akses informasi, yang milih doi. Kok bisa?
Kurang terang apa kegelapannya?
Duo boti tidak sadar bahwa ini bisa digolongkan korupsi atau penyalahgunaan wewenang, atau paling minimal: pelanggaran disipilin dan akuntabilitas.
Yang pasti ini sudah melanggar hukum. Tapi kembali lagi, memang rakyat bisa apa? 👍🏼
BESOK SIDANG DI MK MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR. GUGATAN NO 55 TERHADAP MBG DALAM UU APBN 2026.
Selasa, 14 April 2026.
Pukul 10.30 WIB.
MOHON DOANYA,
@penduduk_lokal_ jangan lupa kacamata item.
guys kalau mau kirim martabak dan kopi, bolehlah ke alamat MK. Satpamnya ramah-ramah kok.
per pagi ini, ada emak2 lagi kesusahan mutar otak sembako naik, sementara ada satu orang gendut yg kerjaannya tiap week day keluar negeri pakai uang pajak emak2 tadi sambil bawa konco2 nya pesen hotel mewah 2-4 lantai pakai private jet. sebuah ironi😌
Pak Dadan, semoga anda mendapatkan adzab yg sangat pedih di dunia dan di akhirat.
Dan semoga saya masih dikasih umur untuk menyaksikan anda mendapat adzab di dunia
Aamiin
Padahal yang mengkritisi itu fokusnya bukan menggulingkan. Cuma pengen programnya dikaji ulang karena lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.
Tapi malah kaya nantang. Ayo coba saja gulingkan saya dengan mekanisme yang ada. Angel.
Guys, update terbaru dari drama motor listrik BGN dan jawaban resminya justru bikin lebih banyak pertanyaan dari sebelumnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana akhirnya bicara langsung ke Menkeu Purbaya.
Dan jawabannya cuma dua kata:
Sudah terlanjur.
Sekali lagi
Sudah terlanjut
Tunggu dulu.
Kita recap dulu dari awal.
BGN beli 21.801 unit motor listrik merek Emmo untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR.
Menkeu Purbaya sudah blokir anggaran ini di 2025.
Komisi IX DPR bilang tidak pernah dikonsultasi dan kalau dikonsultasi pasti ditolak.
Kantor distributor motornya bahkan belum selesai dibangun.
Dan sekarang penjelasan resminya adalah:
Itu anggaran tahun lalu.
Sudah terlanjur keluar.
Mari kita bedah satu per satu.
Pertama anggaran tahun lalu.
Purbaya sendiri mengakui dia sudah blokir pengadaan motor ini di tahun 2025.
Artinya secara resmi anggaran itu harusnya tidak bisa keluar.
Tapi ternyata keluar juga.
Sebagian.
Kalau anggaran sudah diblokir bagaimana bisa terlanjur keluar?
Siapa yang otorisasi pengeluarannya?
Mekanisme kontrolnya di mana?
Kedua sudah terlanjur
Ini bukan jawaban dari institusi negara yang mengelola uang rakyat senilai triliunan rupiah.
Ini jawaban orang yang lupa matiin kompor sebelum pergi.
Sudah terlanjur bukan penjelasan tata kelola.
Itu pengakuan bahwa ada proses yang berjalan tanpa kontrol yang memadai.
Ketiga merek Emmo.
Motor listrik yang dibeli adalah merek Emmo yang desain industrinya baru didaftarkan di 2025.
Merek baru.
Pengalaman di lapangan belum terbukti. Dan ini dipilih untuk program nasional skala 21.000 unit lebih.
Proses seleksinya seperti apa?
Siapa yang evaluasi kesiapan teknisnya?
Kenapa merek baru yang belum teruji?
Keempat motornya masih di gudang.
21.801 unit motor listrik.
Sudah dibeli.
Sudah dibayar atau dalam proses pembayaran.
Tapi semuanya masih parkir di gudang distributor menunggu proses administrasi BMN.
Artinya uang sudah keluar.
Motor sudah ada.
Tapi belum dipakai.
Dan program MBG berjalan tanpa motor-motor itu selama ini.
Lalu untuk apa beli sekarang kalau belum bisa dipakai?
Dan ini yang paling gue garisbawahi:
Narasi resmi sekarang adalah: Jumlah 70.000 unit itu tidak benar.
Realisasinya cuma 21.801 unit.
Oke. Tapi "cuma" 21.801 unit itu bukan angka kecil.
Itu ribuan unit motor dari merek baru yang dibeli tanpa persetujuan DPR, setelah Kemenkeu blokir, dengan distributor yang kantornya belum selesai dibangun.
Dan penjelasan resminya adalah sudah terlanjur.
DPR memanggil BGN hari Senin 13 April.
Dan gue harap Komisi IX tidak puas dengan jawaban sudah terlanjur di depan mereka.
Yang perlu dijawab dengan konkret:
siapa yang otorisasi pengeluaran anggaran yang sudah diblokir Kemenkeu?
Bagaimana proses seleksi merek Emmo dilakukan?
Berapa total nilai pengadaan ini?
Dan siapa yang bertanggung jawab kalau motor ini ternyata tidak bisa beroperasi dengan baik di lapangan?
Sumber: Tribun News
GILA YAA?? NYARI SUSU FULL CREAM AJA SUSAHNYA KAYAK NYARI ONE PIECE???
seminggu ini isinya berita jelek semua. can we PLEASE be realistic for once kalo MBG tuh emang banyakan mudaratnya daripada manfaatnya. keracunan, penggelapan dana, negara yang rugi sampe triliunan. SEMUANYA.
Guys, ini baru keluar dan gue rasa ini salah satu berita paling penting soal MBG yang perlu semua orang tahu.
BGN beli 21.000 motor listrik untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR.
Tanpa persetujuan Kemenkeu.
Dan kantornya distributor motor itu belum jadi.
Baca lagi.
Kantornya belum jadi.
Tapi motornya sudah ada di Indonesia.
Kronologi yang perlu lo tahu:
2025 Menkeu Purbaya sudah menolak pengadaan motor listrik ini.
Secara resmi.
Diblokir.
2026 BGN tetap beli.
21.000 unit.
Sudah masuk ke Indonesia.
Komisi IX DPR tidak pernah dikonsultasi.
Tidak pernah dapat laporan.
Tidak pernah diminta persetujuan.
Kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak, kata Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris.
Dan ini yang paling bikin gue speechless.
Charles bilang dia nonton video dari salah satu media dan yang dia lihat adalah:
kantor distributor motor listrik itu belum selesai dibangun.
Tapi di dalamnya sudah disiapkan satu SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang akan beroperasi di sana.
Terjemahannya:
motor sudah dibeli,
distributor sudah ditunjuk, l
okasi SPPG sudah disiapkan
semua sebelum kantornya selesai dibangun.
Something fishy, kata Charles.
Dan gue setuju.
Pertanyaan yang harus dijawab:
Satu siapa yang beli?
BGN beli 21.000 unit motor listrik.
Dari merek apa?
Importir mana?
Harganya berapa per unit?
Total anggarannya berapa?
Dua dari anggaran mana?
Kalau Kemenkeu sudah blokir di 2025 dari mana uangnya keluar di 2026?
Ada pos anggaran yang tidak terpantau?
Tiga siapa distributornya?
Kantornya belum jadi tapi sudah jadi distributor resmi pengadaan pemerintah itu bisa terjadi hanya kalau ada yang melindungi di belakang.
Empat kenapa motor listrik untuk program makan bergizi gratis?
SPPG adalah satuan dapur kepala dapurnya butuh motor untuk apa?
Untuk koordinasi antar lokasi?
Oke, mungkin.
Tapi 21.000 unit?
Tanpa laporan ke DPR?
Ini bukan soal motor listriknya.
Ini soal tata kelola yang berantakan dari program yang anggarannya Rp71 triliun per tahun.
Kalau pengadaan motor saja bisa bypass Kemenkeu, bypass DPR, masuk diam-diam, dan kantornya belum jadi apa lagi yang bisa bypass dengan cara yang sama?
Dan ini yang paling menyakitkan:
Program MBG lahir dari niat mulia memberi makan anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Itu niat yang tidak bisa diperdebatkan kebenarannya.
Tapi niat mulia yang dieksekusi dengan tata kelola yang kotor ujungnya bukan anak-anak yang kenyang. Ujungnya distributor motor yang belum punya kantor yang panen.
Dan yang rugi? Sama seperti biasa.
Rakyat yang bayar pajak.
Dan anak-anak yang harusnya dapat makan bergizi tapi anggaran programnya habis di jalan.
Senin 13 April 2026 BGN dipanggil Komisi IX DPR.
Dan gue harap DPR kali ini tidak cuma memanggil tapi benar-benar minta jawaban yang konkret dan transparan.
Karena kalau rapat Senin itu berakhir dengan jawaban normatif dan tidak ada yang dipecat atau diselidiki berarti kita semua tahu ceritanya akan ke mana.
I just wish the leaders (president, his groups, his colony, his family, and whoever got profit from his dzalim policies) who make the chaos and crisis to the people, are rott in hell.
Pelajar SMK mengirim surat kepada Presiden, ia menolak menerima MBG dan meminta jatah makan MBG miliknya diberikan untuk kesejahteraan guru. Para pelajar kita, ada yang pikirannya tajam dan halus perasaannya. Rafif Arsya, anda membuat sejarah.
🔥🔥🔥🔥🔥
Total ada 4 gugatan:
1. Yayasan, guru, mahasiswa
2. Dosen
3. Guru Honorer & P2G
4. MBG Watch, lembaga, individu
Seinget saya masih ada lagi tapi lupa. Yang merasa dirugikan oleh program Makan Bergizi dalam UU APBN 2026, bukan sekedar gugatan pada APBN-nya, tapi mempersoalkan MBGnya.
Ingat, ini bukan soal menang dan kalah, ini soal mendidik negara untuk taat konstitusi.