Tipe kepemimpinan Megawati kala menjabat Presiden RI itu sangat efektif. Jumlah kabinet di pemerintahannya cuma diisi 33 Menteri/Menko ditambah 3 pejabat setingkat menteri, seperti: Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet & Kepala BIN.
Jumlah ini menjadi salah satu kabinet paling ramping dalam sejarah pasca-reformasi.
Meski ramping, menteri-menteri di kabinet Mega tidak bertindak kaku. Mega memberikan kepercayaan penuh pada lingkaran menteri di sekelilingnya untuk membuat kebijakan politik asal tujuannya untuk kepentingan rakyat.
Pada bidang Kesejahteraan Rakyat ada Jusuf Kalla, pada bidang Keuangan ada Boediono, serta bidang Politik dan Keamanan ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pun nama-nama di atas, di waktu berikutnya bahkan menjadi kandidat di Pilpres. Ada dalam kapasitas Capres dan ada yang jadi Cawapres. Semuanya pernah terpilih serta menjabat presiden atau wapres.
Poinnya adalah terlepas dari perbedaan politik. Mega tidak pernah melakukan penjegalan terhadap mereka yang ingin maju dalam kontestasi Pilpres.
Mega punya hati yang luas & taat konstitusi dengan tidak pernah melakukan "operasi politik" memanfaatkan institusi negara untuk menjegal lawan politiknya.
Mega juga tidak pernah punya niat "menguntit" seorang tokoh dan aktivitas partai politik lain. Pasalnya Partai Demokrat didirikan 9 September 2001, beberapa bulan setelah Mega menjabat presiden. Dan salah satu sosok yang mendirikannya adalah SBY, Menko Polkam di kabinet pemerintahan Mega.
Jika saat itu Mega tidak taat konstitusi & bersikap demokratis, bisa saja ia "memadamkan" Partai Demokrat sebelum sempat berkembang. Justru itu tidak pernah terlintas sedetik pun di pikiran Mega. Melakukan tindakan inkonstitusional.
Situasi yang sama juga terjadi ketika Partai Demokrat coba "dibegal" lewat operasi politik kekuasaan di tahun 2021.
Mega saat tahu ada praktik-praktik yang mencoba bertindak inkonstitusional, ia sama sekali tidak suka sehingga meminta Menkumham Yasonna Laoly saat itu untuk bersikap objektif.
Cerita soal sikap Mega ini diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sendiri pada penutupan Kongres Partai Demokrat pada 25 Februari 2025 lalu.
@CakKhum@CamotJr banyak daerah yang terjadi konflik berdasarkan etnis dan juga para transmigran yang tidak mau berbaur dengan masyarakat setempat apakah itu menurut anda keberhasilan?