Sin

apa yaaa

[Sin @wispssus]

@tanyarlfes A55

1. ISO 50 F/1.8, 1/3000
2. ISO 50 F/1.8, 1/350
3. ISO 50 F/1.8, 1/3000
4. ISO 160 F/1.8, 1/50

[Dimar @dimarsasongko98]

Firli Bahuri adalah Ketua KPK.
Tugasnya: memberantas korupsi. Menangkap koruptor. Menjaga integritas lembaga paling dipercaya rakyat Indonesia.

Sekarang mari kita lihat apa yang benar-benar terjadi.

2020: Firli, sebagai Ketua KPK, ketahuan naik helikopter swasta untuk perjalanan PRIBADI ke kampung halaman. Dewas KPK nyatakan: pelanggaran etik. Waktu dikritik publik, jawaban Firli:
"Gaji saya cukup untuk membayar sewa heli. Ini bukan hidup mewah."

Oke. Kita catat.

2 Maret 2022: Firli bertemu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di GOR Badminton Mangga Besar. Ada foto. Ada video. Viral. Dikonfirmasi. Saat itu, KPK di bawah komando Firli sedang menyelidiki dugaan korupsi di Kementan , kementerian yang dipimpin SYL.

Bos KPK ketemuan sama menteri yang lagi diintai KPK-nya sendiri. Di lapangan badminton. Sambil ada uang berpindah tangan dari ajudan ke ajudan.

Oktober 2023: Firli , selaku Ketua KPK , menandatangani surat penangkapan SYL. Dia menangkap orang yang di saat bersamaan sudah dilaporkan ke polisi atas dugaan memerаsnya.

Ketua KPK menangkap orang yang diduga jadi korban perasannya sendiri.

22 November 2023: Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai TERSANGKA. Dijerat pasal berlapis UU Tipikor.
Ancaman: penjara seumur hidup.

Firli adalah Ketua KPK pertama dalam sejarah Indonesia yang berstatus tersangka korupsi.

Lalu di persidangan SYL , Juni 2024, di bawah sumpah , SYL mengaku memberi uang Rp 1,3 miliar ke Firli: Rp 500 juta tunai di lapangan badminton itu, Rp 800 juta lewat perantara.

Firli bantah. "Bohong!" katanya.

Tapi foto pertemuan itu nyata. Pengakuan di bawah sumpah itu nyata. Status tersangkanya nyata.

Dan sekarang , Juni 2026 , sudah 2 TAHUN 7 BULAN berlalu sejak Firli jadi tersangka.

Firli belum ditahan. Firli belum disidang. Firli masih bebas.

Kejaksaan sudah kembalikan SPDP ke Polda karena berkas tak kunjung dilengkapi.
Polisi masih bilang: "Tidak ada kendala. Proses sedang berjalan."

Hasto Kristiyanto , Sekjen PDI-P , jadi tersangka KPK 2025, langsung ditahan dalam hitungan waktu.

Firli Bahuri , mantan Ketua KPK itu sendiri , 2,5 tahun tersangka, belum tersentuh.

Ini bukan soal apakah Firli bersalah atau tidak , itu urusan pengadilan yang entah kapan dimulainya.

Ini soal satu pertanyaan sederhana yang tidak bisa dijawab oleh siapapun:

Kalau rakyat biasa jadi tersangka, langsung ditahan. Kenapa mantan Ketua KPK jadi tersangka 2,5 tahun lalu — dan sampai hari ini masih bisa tidur nyenyak di rumahnya sendiri?

"Gaji saya cukup untuk membayar sewa heli."

Rupanya, cukup juga untuk hal-hal lain.

[🥀 @boxxtoc]

Kalian mau ikutan nggak gaes? Ngeri juga sih kalau sampe kejadian reformasi jilid 2

[ꦩꦸꦂꦠꦝ @MurtadhaOne1]

Jadi rumornya gini
Pur mau digeser ke BI
posisi menkeu ditawarkan ke dede
tapi dede ngajuin sarat2 salah satunya hapus MBG
Tentu wowo ilfil dan akhirnya batal deh

[Joel Picard @sociotalker]

ketika jubir mbgerindra kena skakmat

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Kasian banget ya Allah😭😭😭
Kuruss kering gitu pasti udah kelaparan berapa lama😭😭😭

[Twips | AI & Crypto @TwipsX]

Meet Nicko Widjaja.

Dia punya semua alasan untuk tidak pulang.

Dia tinggal lebih dari 10 tahun di Amerika, Oregon State, Dominican University, dia kerja di tempat dimana semua uang mengalir di sana yaitu Silicon Valley.

Tapi dia lebih memilih pulang ke Indonesia pada tahun 2003 alih-alih stay di Amerika.

Bukan karena tidak dapat kerja di sana. Tapi karena dia lihat sesuatu yang orang lain tidak lihat waktu itu, Indonesia butuh orang yang mau masuk dan bangun dari dalam.

Karir pertamanya di Indofood. Perusahaan mie instan. Jauh banget dari Silicon Valley.

Tapi dari sana dia mulai susun visinya.

- 2010 dia diriin salah satu venture fund pertama di Indonesia yaitu Systec Ventures senilai $10 juta namun gagal.

- 2014 dia bangun MDI Ventures dari nol buat Telkom dan dalam lima tahun berhasil menjadikannya salah satu VC paling profitable di Asia Tenggara dengan tiga unicorn, dua IPO internasional, dan tujuh exits.

- 2019 BRI minta dia bangun BRI Ventures dan hasilnya sama, dua unicorn, satu IPO di IDX, dan $250 juta dikelola.

Dan di tengah semua itu, dia pilih invest ke TaniHub.

Startup agritech yang mau bantu petani Indonesia jual hasil panen langsung ke pembeli. Bukan ke tengkulak. Bukan lewat rantai distribusi panjang yang makan margin mereka.

Orang yang tinggalkan Silicon Valley demi Indonesia, invest ke startup yang mau bantu petani.

Kalian bisa bayangkan kenapa dia tertarik.

TaniHub bangkrut 2022.

Dan September 2025 Nicko ditahan. Jaksa sebut investasi $5 juta ke TaniHub itu korupsi. Padahal semua prosedur sudah dijalankan, due diligence, rapat direksi, komite berlapis, tidak ada yang dilewati.

Startupnya gagal. Dan kegagalan itu sekarang dianggap kejahatan.

21 Mei 2026, jaksa tuntut 11 tahun penjara.

Dari dalam rutan, dia tulis surat tangan:

"Tidak ada penyalahgunaan wewenang. Tidak ada konflik kepentingan. Tidak ada kickback, tidak ada keuntungan pribadi, tidak ada niat jahat."

Gue tidak tahu dia bersalah atau tidak. Itu urusan hakim.

Tapi coba bayangkan sebentar.

Orang yang punya pilihan tinggal di Silicon Valley, memilih pulang. Orang yang sudah gagal sekali dengan dana $10 juta, tidak menyerah dan balik lagi. Orang yang bisa invest ke startup tech yang aman dan menguntungkan, memilih invest ke startup yang mau bantu petani.

Setiap keputusan dalam hidupnya menunjuk ke satu arah yang sama, dia mau bangun Indonesia dari dalam.

Dan sekarang dia duduk di Rutan Cipinang, dituntut 11 tahun, gara-gara satu investasi yang gagal, yang semua prosedurnya sudah dijalankan, yang tidak ada satu sen pun masuk ke kantong pribadinya.

Di negeri yang katanya butuh lebih banyak orang seperti dia.😔🙏

[orgil @bingungharaboji]

dihina pun ikut ketawa sekarang hadeh

[Wawat Kurniawan (WeKa) 🇲🇨 @WeKa_Ronin]

Benturan antara kedaulatan negara (nasionalisme ekonomi) dan mekanisme pasar bebas.

Hukum Supply and Demand vs. Intervensi Harga

Dalam perdagangan global, harga komoditas seperti Crude Palm Oil (CPO) ditentukan di bursa berjangka internasional (seperti Rotterdam atau Malaysia Derivatives Exchange).

​Risiko Pematokan Harga:
Jika sebuah negara produsen mematok harga di atas harga pasar secara sepihak, pembeli internasional (buyer) memiliki opsi untuk beralih ke negara pesaing (misalnya Malaysia) atau mencari alternatif minyak nabati lain (seperti minyak kedelai, bunga matahari, atau rapeseed).

​Dampak Kelebihan Pasokan: Jika asing menolak membeli, pasokan sawit di dalam negeri akan menumpuk (oversupply), yang justru berisiko menjatuhkan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani lokal karena pabrik kelapa sawit tidak bisa mengekspor produknya.

​Kepemilikan Lahan: Negara vs. Swasta & Petani

Bahwa "negara tidak memiliki sawit" adalah fakta struktural yang penting.

Industri sawit Indonesia tidak berdiri tunggal di tangan BUMN, melainkan terbagi menjadi tiga aktor utama :
🔹️Swasta (Besar)
Menguasai porsi terbesar dari total luas lahan sawit nasional. Mereka adalah investor yang menghitung kepastian pengembalian modal (return on investment).
🔹️Petani Swadaya/Rakyat
Menguasai sekitar 40% lahan sawit. Sektor ini yang paling rentan jika pasar ekspor terganggu karena modal mereka terbatas.
🔹️BUMN (PTPN)
Hanya menguasai sebagian kecil dari total industri sawit nasional.

Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang terlalu ketat atau konfrontatif terhadap pasar global, yang paling pertama merasakan dampaknya adalah INVESTOR swasta (yang kehilangan kepastian hukum/pasar) dan petani RAKYAT (yang harga jual TBS-nya anjlok karena pabrik berhenti menyerap sawit).

​Sudut Pandang Konstitusi: Pasal 33 UUD 1945

​Di sinilah letak wilayah abu-abu yang sering memicu perdebatan hukum di Indonesia.

​Argumen Pasar Bebas: Setelah amandemen UUD 1945, arah ekonomi Indonesia memang lebih terbuka terhadap arus modal dan prinsip efisiensi pasar global.

Kebijakan yang terlalu membatasi perdagangan dianggap mencederai kepastian berinvestasi, baik bagi lokal maupun asing.

​Argumen "Hak Menguasai Negara": Di sisi lain, pemerintah sering menggunakan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 ("Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara...") sebagai tameng hukum, juga sangat LEMAH.

Karena pasal 33 ayat 4, Bunyi lengkap pasal tersebut adalah:
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas DEMOKRASI EKONOMI dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

​Kesimpulan & Realita di Lapangan
​Statmen "Kalau gak mau beli pakai harga RI, jangan beli" bersifat retorika politik. Banned sawit Indonesia oleh Asing itu mudah, cukup isue DEFORESTASI untuk mempereloha HARGA MURAH maka Retorika Ga mau beli harga Indonesia tidak berguna (Senjata Regulasi: Kasus EUDR (European Union Deforestation Regulation)

​Pada akhirnya, pemerintah biasanya tetap harus berkompromi dengan realitas pasar.

Sebab, mematikan total jalur pasar bebas untuk komoditas strategis seperti sawit justru bisa menjadi senjata makan tuan yang merugikan iklim investasi dan jutaan petani yang menggantungkan hidupnya di sektor ini.

Jadi dengan kebijakan Prabowonomic ini, membuat Ekonomi Indonesia dan Rupiah semakin terpuruk, kita baru bisa BERGAYA Ga Butuh Asing Jika NEGARA dan Bangsa ini MAKMUR bukan dalam situasi saat ini MELARAT.

Saat ini, Indonesia tidak memiliki daya tawar bos...

:: WeKa ::

[intinyadeh @intinyadeh]

#intinyadeh abis paparan Presiden Prabowo di DPR, mic Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bocor, kedengeran blg:

"Jgn teriak "Hidup Jokowi""

Viral, byk dikomentari netizen.

Salah seorang diintimidasi nomor WA gak dikenal, suruh hapus tweet:

“Klo gak mau masalah, segera hapus”

[Panggil aja Purbo @piyopikavet]

Antek-antek asing

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.

Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.

Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.

Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.

Dan ini yang paling menggelikan:

Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.

Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:

Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?

Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.

50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.

Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.

Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.

Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.

Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.

Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.

Tapi bioskop.

Dan ini logika yang paling sederhana:

Dr. Tirta sudah bilang:

rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.

Ahok sudah bilang:

kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.

Mahfud MD sudah bilang:

demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.

Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.

Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.

Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.

Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan

Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.

Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.

Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.

Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.

Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.

Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.

Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.

Tapi yang diusulkan adalah bioskop.

DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.

Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:

kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?

Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?

Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?

Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.

[Kementerian Meme @kementerianmeme]

Presiden indo jadi bahan taruhan di situs Polymarket wkwkw.

Penjelasan singkat :

> Polymarket itu platform taruhan online berbasis crypto
> jadi bukan modelan kasino, tapi lebih ke taruhan prediksi
> topik taruhannya "prabowo mundur sebagai presiden indonesia pada tahun...?"
> orang bikin pertanyaan tentang kejadian nyata
> intinya nanti peserta taruhan bakal beli vote "yes" atau "no"
> kalo bener kejadian, yg beli vote "yes" dapat duit, kalo gak kejadian, yg beli vote "no" dapat duit

nah aturan mainnya :

> ada 3 pilihan tanggal, 31 Mei, 30 Juni, 31 Desember
> market resolve "YES" kalau Prabowo berhenti jadi presiden dalam periode apapun
> termasuk: resign, ditahan, dicopot, atau dihalangi jalankan tugasnya
> kalau ada pengumuman resmi lengser, langsung resolve YES, ga peduli kapan efektifnya
> sumber keputusan: info resmi pemerintah Indonesia atau konsensus media kredibel

yang udah pesimis atau punya bisikan ordal bisa nih ikutan ambil votenya wkwkkwkw

[txtdaritaxpayer @txtdaritaxpayer]

Kemarin Presiden pidato di DPR:
"Kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti"

Eh hari ini diberitakan nerima suap😬

berani ga mecat temen sesama ex-tim mawar?

lagian udah dibilang dari awal, ngapain milter masuk ke jabatan sipil🧐

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita hari ini yang menurut gue paling mengungkapkan sekaligus paling memalukan dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan membawa laporan 10 perusahaan yang melakukan under invoicing ke makan siang bersama Prabowo.

CPO. Batu bara.
Manipulasi data ekspor.
Perusahaan melaporkan harga ekspor jauh di bawah harga riil dengan cara membuat perusahaan di luar negeri dan menjual ke sana dengan harga murah, lalu di luar negeri dijual dengan harga sesungguhnya.

Hasilnya:
pendapatan di Indonesia terlihat kecil.
Pajak dan royalti yang dibayar ke negara kecil.
Tapi keuntungan riil masuk ke rekening di luar negeri.

Dan ini berlangsung selama 34 tahun.
Dari 1991 sampai 2024.
Kerugian negara: Rp15.400 triliun.

Dan ini pertanyaan yang tidak bisa diabaikan:

Selama 34 tahun di mana Bea Cukai?
Di mana Direktorat Jenderal Pajak?
Di mana KPK?
Di mana semua lembaga yang dibayar dari pajak rakyat untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi?

Prabowo bilang ini adalah data dari PBB.
Artinya data ini bukan baru kemarin ada.
Data ini sudah diketahui secara internasional.
PBB sudah mencatatnya.
Dunia sudah tahu.

Tapi selama 34 tahun tidak ada yang bertindak di dalam negeri.

Dan ini yang paling menohok:

Purbaya bilang dia punya data 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing.
Dia bawa laporannya ke makan siang dengan presiden.

Tapi dia tidak mau mengungkap nama perusahaannya.

"Kalau ditanya saya akan jawab tapi kalau enggak ditanya tidak."

Perusahaan yang sudah merugikan negara Rp15.400 triliun namanya tidak boleh disebutkan ke publik.

Rakyat yang membayar pajak. Rakyat yang kehilangan Rp15.400 triliun potensi penerimaan negara selama 34 tahun.

Rakyat yang anggaran pendidikannya dipotong.
Rakyat yang subsidi BBM-nya terus dikurangi.
Rakyat yang guru-gurunya digaji Rp1,5 juta per bulan.
Rakyat itu tidak berhak tahu siapa yang mencuri uang mereka.

Dan ini yang perlu dipahami soal Bea Cukai:
Kasus ini tidak muncul dari kerja keras pemerintah yang tiba-tiba menemukan under invoicing setelah 34 tahun.
Ini muncul setelah tertangkapnya sejumlah petugas Bea Cukai.

Ketika petugas yang selama ini menjadi kunci karena mereka yang menandatangani dan memvalidasi data ekspor mulai tertangkap, barulah praktik ini mulai terungkap.

Artinya: Bea Cukai bukan tidak tahu. Bea Cukai adalah bagian dari sistemnya.

Pejabat yang seharusnya mencegah manipulasi data ekspor adalah pejabat yang selama ini membiarkan atau bahkan memfasilitasinya.
Dan ketika mereka tertangkap barulah semua ini keluar ke permukaan.

Dan ini angka yang harus benar-benar dipahami:

Rp15.400 triliun selama 34 tahun.
Anggaran pendidikan Indonesia per tahun:
Rp700 triliun.
Uang yang dicuri dari negara melalui under invoicing bisa membiayai pendidikan Indonesia selama 22 tahun tanpa perlu memungut pajak sepeser pun dari rakyat.

MBG yang diklaim untuk rakyat menghabiskan Rp335 triliun per tahun.
Uang yang dicuri melalui under invoicing bisa membiayai MBG selama 46 tahun.

Rp15.400 triliun.
Hilang.
Selama 34 tahun.
Dan tidak ada satu pun orang yang masuk penjara karenanya.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi ini:

Prabowo sekarang membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia badan baru yang akan menjadi satu-satunya eksportir komoditas strategis. Batu bara. CPO. Ferroalloy.

Alasannya: untuk menghentikan under invoicing.

Tapi pertanyaannya sangat sederhana:
kalau Bea Cukai yang selama ini menjadi kunci pintu ekspor sudah bisa disuap apa yang memastikan Danantara tidak bisa disuap juga?

Kalau 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing tidak bisa disebutkan namanya ke publik apa jaminan bahwa perusahaan yang sama tidak akan bekerja sama dengan badan ekspor baru ini?

Kalau selama 34 tahun tidak ada yang dihukum — mengapa sekarang akan berbeda?

Dan ini yang Ahok pernah bilang tentang Pertamina dan sangat relevan sekarang:

"Dalam satu jabatan di militer hanya boleh dua kali kepangkatan." Bukan soal militer tapi soal sistem.

Sistem yang benar bukan yang mengandalkan kejujuran satu orang. Sistem yang benar adalah yang membuat ketidakjujuran sangat sulit dan sangat mahal untuk dilakukan.

Pertamina di bawah Ahok efisien bukan karena semua orang tiba-tiba jujur.

Tapi karena dia membangun sistem yang membuat kecurangan sangat sulit disembunyikan.

Ask the Chairman Anything.
Audit menyeluruh.
Penolakan supplier yang tidak sesuai spesifikasi meski ada tekanan.

Danantara tidak punya satupun dari sistem itu.
Belum ada audit yang transparan.
Belum ada laporan keuangan yang dipublikasikan. Belum ada mekanisme pengawasan independen.

Dan sekarang diberi wewenang mengelola ekspor komoditas senilai ratusan miliar dolar per tahun.

Dan ini yang paling relevan dengan konteks lebih besar:
Mahfud MD di UII bilang: ada autocratic legalism hukum dibuat untuk melegalkan kejahatan.
Orang korupsi menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu.

Under invoicing selama 34 tahun adalah bukti paling konkret dari itu. Sistem yang seharusnya mencegah pencurian digunakan untuk memfasilitasinya.

Bea Cukai yang seharusnya memverifikasi malah memvalidasi kecurangan.

Dan tidak ada undang-undang, tidak ada lembaga, tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk menghentikannya selama lebih dari tiga dekade.

Sampai petugas Bea Cukai mulai tertangkap.
Dan barulah semuanya terbuka.

Rp15.400 triliun hilang dari negara ini selama 34 tahun.
Cukup untuk membiayai pendidikan gratis selama 22 tahun.

Cukup untuk menggaji guru berkualitas selama puluhan tahun.
Cukup untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke berkali-kali lipat.

Tapi tidak ada yang masuk penjara.
Tidak ada nama yang boleh disebutkan.

Dan solusinya adalah membentuk badan baru tanpa audit transparan, tanpa pengawasan independen, tanpa hukuman keras yang membuat orang takut.

Singapura memberantas korupsi dengan hukuman yang membuat pelakunya tidak punya masa depan. China mengeksekusi koruptor.
Arab Saudi menyita seluruh aset.

Indonesia membuat badan baru.
Dan tidak menyebut nama siapa yang sudah mencuri Rp15.400 triliun dari rakyatnya.

[Denis Malhotra @denismalhotra]

Omong kosong ndut @prabowo?

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

BOCOR, PRABOWO KETAHUAN BUAT KEBIJAKAN TANPA KONSULTASI MENTERI DAN KABINETNYA SENDIRI,
TRUS DAPAT MASUKAN DARIMANA?
BAU BUSUK DIMANA-MANA

The Straits Times dan Bloomberg menyebut langkah ini sebagai "crackdown terbesar" Prabowo terhadap para konglomerat Indonesia. Dan yang paling mengejutkan bukan hanya isi kebijakannya, melainkan caranya: tanpa sepengetahuan kabinetnya sendiri.

RAPAT RAHASIA DI RUMAH PRIBADI

Pada awal Mei, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah kecil penasihat terdekatnya ke kediamannya di Jakarta Selatan untuk membahas cara menambah penerimaan negara di tengah lonjakan harga minyak yang mulai membebani keuangan Indonesia.

Dari pertemuan tertutup yang sangat terbatas itu, lahirlah keputusan besar. Dari pertemuan tertutup tersebut lahir gagasan yang berpotensi mengubah secara fundamental sektor komoditas Indonesia: pembentukan entitas negara baru di bawah sovereign wealth fund Danantara untuk mengawasi ekspor minyak sawit, batu bara, ferro-alloy, nikel, dan komoditas strategis lainnya.

Yang luar biasa adalah:

hampir tidak ada pejabat, menteri, maupun pelaku industri yang tahu sebelum pengumuman resmi dibacakan.

Kebijakan sebesar ini diputuskan dalam lingkaran sangat kecil, lalu langsung diumumkan ke muka publik di sidang paripurna DPR.

Prabowo menyatakan bahwa ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferro alloy akan secara bertahap diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola ekspor terpusat yang dikoordinasikan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebuah perusahaan negara khusus yang dibentuk di bawah struktur investasi berdaulat Indonesia

Dengan kata sederhana: para pengusaha swasta, konglomerat sawit, dan taipan batu bara tidak lagi bisa langsung mengekspor sendiri.

Mereka harus melalui BUMN yang ditunjuk negara sebagai satu-satunya pintu ekspor.

Inilah yang membuat berita ini viral di media internasional. Kebijakan ini memicu kepanikan di kalangan pengusaha, investor, hingga pejabat internal pemerintah karena dinilai sangat mendadak dan sulit diterapkan.

Pelaku usaha mengaku tidak dilibatkan sama sekali.
Pelaku usaha batu bara dan petani sawit mengaku tidak dilibatkan pemerintah dalam penyusunan draf regulasi ekspor komoditas.

Para menteri pun baru tahu saat Prabowo sudah bicara di podium DPR. Ini bukan gaya pemerintahan biasa, ini gaya komando militer:

keputusan diambil di puncak, lalu diperintahkan ke bawah tanpa konsultasi panjang.

REAKSI PASAR: SAHAM DAN RUPIAH LANGSUNG TERDAMPAK

Pasar bereaksi cepat dan negatif. Jakarta Stock Exchange langsung turun hampir 1,5 persen sesaat setelah pengumuman tersebut.

Investor khawatir kebijakan ini menandai babak baru intervensi negara yang makin agresif terhadap ekonomi. Rupiah melemah hingga kisaran Rp 17.700 per dolar AS.

Kepercayaan pasar terhadap kepastian hukum dan iklim investasi Indonesia kembali dipertanyakan.

Ada masa transisi tiga bulan di mana eksportir dan pembeli masih dapat melanjutkan bisnis seperti biasa, tetapi entitas yang ditunjuk pemerintah akan memantau transaksi ekspor. Pada akhir masa transisi, semua ekspor harus dilakukan melalui perusahaan yang ditunjuk negara, yang akan diawasi oleh Danantara.

Cara pelaksanaannya menjadi sorotan serius.
Kebijakan ekonomi berskala ratusan miliar dolar tidak boleh diputuskan dalam pertemuan rahasia beberapa orang, lalu dikejutkan kepada semua pihak.

Kebijakan tentang industri sawit jangan sampai dibuat secara serampangan karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Pemerintah jangan mengambil kebijakan strategis tanpa mendengarkan pendapat dan kondisi dunia usaha.

Niat baik saja tidak cukup.

Yang dibutuhkan adalah eksekusi yang terencana, transparan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Pertanyaannya, apakah ini akan berhasil memulihkan kebocoran devisa yang selama puluhan tahun menggerus kekayaan negara, atau justru menambah deretan kebijakan yang bagus di atas kertas namun berantakan di lapangan?

[Algo Research @algo_research]

🇮🇩 Rupiah depreciated back to 17,700/USD despite a “bazooka” interest rate hike of 50bps this week.

Our thesis remains intact.

A monetary move is insufficient (or somewhat irrelevant) because the main catalyst to outflows is the lack of fiscal credibility and distrust to policy direction.

Fun fact: The combined net foreign inflows from Indonesian equity (IHSG) and bond markets (SRBI + SBN) reached IDR 25 trillion this year, suggesting that most of the capital flight come from domestic.

Will they care about an interest rate increase? Unlikely

[The Straits Times @straits_times]

Prabowo’s biggest crackdown on Indonesia tycoons shocked his own officials https://t.co/ut3RcV80wJ

[Abul Muzaffar @abulmuzaffar10]

Prabowo diam diam bikin kebijakan ekspor SDA harus lewat danantara.

Anak buahnya sendiri ga tahu bahkan kaget.

Pantes investor reaksinya langsung negatif.

Unpredictable business => hal yang paling dibenci pengusaha.

[The Institute for Ecosoc Rights @ecosocrights]

Waspadai tindakan @prabowo dlm kaitannya dng kebijakan perang AS. Track tecordnya sejak jd Presiden adalah mengkhianati negara. Mulai dari gabung dlm BoP, jual kedaulatan negara dng perjanjian dagang, membiarkan pesawat AS melintasi udara RI, kini menjadikan RI pusat pemeliharaan pesawat militer AS. Arahnya bisa2 ia menjadikan RI sbg pangkalan militer AS. Tolak RI dijadikan obyek kebijakan AS. Tolak kolonialisme AS.
#StopPengkhianatanNegara
#IndonesiaBukanNegaraBagianAS