Saya sih nggak terlalu kaget soal isu sensitif istana yang lagi beredar. Yang justru bikin saya kaget adalah fakta bahwa ternyata Komdigi bisa secanggih itu.
Bisa gerak cepat. Bisa responsif. Bisa menekan platform besar. Bisa bikin akses media sekelas YouTube/Google ikut kena tindakan (walaupun masih bisa diakses lewat VPN h3h3). Bisa bikin pernyataan resmi (padahal target subyek pembahasan di video bukan Komdigi, tapi Komdigi rela nyebokin).
Bahkan bisa sigap ambil langkah hukum dan bisa bypass aturan MK soal pedoman UU ITE yang nggak bisa digugat oleh badan/instansi.
Berarti kemampuan teknisnya ada.
Dan kalau kemampuan itu memang ada, harusnya ruang digital kita bisa jauh lebih bersih dari sekarang.
Harusnya iklan penipuan nggak semudah itu lewat. Harusnya nomor pribadi masyarakat nggak seenaknya dipakai SMS promosi.
Harusnya data kita nggak gampang bocor lalu dipakai buat nawarin pinjaman, j*dol, investasi bodong, sampai lowongan kerja palsu. Harusnya platform-platform digital yang merugikan masyarakat juga bisa ditindak dengan kecepatan yang sama.
Karena ternyata masalahnya bukan karena negara ini nggak punya alat. Alatnya ada. Jalurnya ada. Kapasitasnya ada.
Cuma selama ini kita terlalu sering melihat teknologi negara bekerja cepat ketika yang terganggu adalah kekuasaan, bukan ketika yang dirugikan adalah masyarakat.
Karena ternyata tombolnya memang ada.
Cuma rakyat sering kebagian tulisan:
“mohon menunggu”.
Tapi yaa kita sama-sama paham lah ya, kenapa isu-isu krusial yang lain terkesan sulit diberantas.
Sekelas warung remang-remang saja mesti "koordinasi" dulu biar bisnisnya tetap jalan.
Paham kan ya..
cc:cakraadinegara
Anies Baswedan sudah memberikan contoh dalam menyampaikan statement dengan tone tegas, jelas penuh dengan rasa marah, terkait tindakan keji Israel yang baru saja merenggut nyawa prajurit TNI, anak bangsa Indonesia... Sejauh ini belum ada tanggapan serupa dari Presiden Prabowo.
Guru yang melakukan mogok kerja (strike) di Indonesia, dianggap sebagai tindakan ilegal
Tapi giliran Pemerintah mengakali UUD 1945 khususnya mengurangi Anggaran Pendidikan 20%, masih diperbolehkan
"Jangan salahin programnya! Salahin tuh yayasannya, SPPGnya, pegawe²nya. BGN ga salah, presiden ga salah. Pasti ada yang nyabotase biar dikira embege gak sukses!"
Nah itu dia, kalo udah tau programnya rawan sabotase dan minim tindakan preventif, kenapa dipaksa terus jalan??
Gini yah, anak2 nggak makan MBG 1 bln itu kecil kemungkinan akn berakibat fatal
Peserta PBI Hemodialisa, anak penderita Thalasemia, jk telat berobat taruhannya kejar2an dgn penurunan kualitas kesehatan yg bisa berujung fatal pd kematian
Bela pemerintah boleh, bodoh jangan