S&P Global Ratings maintained its stable outlook on Indonesia and affirmed its long-term foreign-currency issuer rating at BBB https://t.co/yfWrwIC6ul
Indonesian authorities used online disinformation campaigns to brand activists and journalists as "foreign agents" and silence dissent, sometimes leading to physical threats, Amnesty International said. https://t.co/sFoBm6AbMx
Saya rangkum poin-poin penting dari tulisan @TheEconomist terkait Indonesia terbaru. Silakan renungkan sendiri:
The Economist menilai pemerintahan Prabowo Subianto terlalu boros secara fiskal dan makin otoriter secara politik.
Program makan gratis dan koperasi desa dianggap membebani anggaran di tengah penerimaan pajak melemah dan subsidi energi membengkak.
Defisit mendekati batas 3% PDB, dengan risiko penurunan rating utang, pelemahan rupiah, dan keluarnya modal asing.
Pencopotan Sri Mulyani Indrawati disebut sebagai tanda melemahnya disiplin fiskal.
Kekuasaan politik dan ekonomi dinilai makin tersentralisasi melalui Danantara, BUMN, dan pelemahan independensi Bank Indonesia.
Artikel juga menyoroti menguatnya peran militer dan melemahnya oposisi parlemen, memunculkan kekhawatiran kembalinya pola Orde Baru. The Economist menyebut gaya sentralisasi dan kontrol elite Prabowo lebih mirip Sukarno, tetapi kekhawatiran publik terhadap militerisme mengingatkan pada era Soeharto.
Meski begitu, The Economist mencatat Prabowo belum sepenuhnya represif dan masih menunjukkan beberapa sikap moderat.
Kesimpulan utamanya: Indonesia dinilai sedang bergerak menjauh dari semangat Reformasi, dengan risiko ekonomi dan demokrasi yang sama-sama meningkat.
Kalau lu profesional gak punya beking atau afiliasi politik, sebaiknya jangan masuk ke proyek pemerintahan. Kalaupun masuk, main yang kecil2 aja.
Angka 3 digit M ke atas itu mainannya udah ekstrim.