@kring_pajak Pagi kak, saya mau tanya, perusahaan saya bergerak dibidang pariwisata (hotel) mendapatkan fasilitas DTP PPh21.
tapi saya ada potong pph21 untuk konsultan dan notaris (Imbalan Kepada Tenaga Ahli) apakah ini termasuk DTP jg? Trims.
@kring_pajak Selama sore kak, mau tanya cv saya dipunggut pph 22 tarif 0.5% dari SIPLah Blibli, ini apakah bisa saya kreditkan?
karena di coretax bukti potong ini termasuk di penghasilan final.
@kring_pajak siang kak mau tanya. Saya umkm yang bayar tarif 0,5%. Jadi apakah saya harus mengajukan NPPN untuk tahun pajak 2026? Karena saya takut jika tidak mengajukan NPPN nnti tahun 2026 akan jadi pembukuan.
@kring_pajak Selamat sore kak. Saya mau bertanya. saya ingin memanfaatkan PMK18 . Deviden bebas pajak.
Tapi urutannya investasi dibulan oktober, deviden dibagikan bulan november, RUPS dibulan desember.
Dengan kondisi seperti ini apakah bisa deviden yang saya terima bebas pajak?
@DitjenPajakRI Sore kak, Sehubungan dgn pelaporan PPN masa Feb'25 trdpt selisih nilai kompensasi dari masa pajak sblmnya Jan'25. Nilai LB PPN masa Jan'25 = -606.065.668, tapi pd konsep SPT PPN Masa Feb'25 nilai kompensasi dr Masa pajak Jan'25 -1.818.197.004. bgmn solusinya?Thanks
@TinkerbellHwi@DitjenPajakRI Sama kak masalah kita.
Pnya saya juga bermasalah di konsep SPT. Di Spt induk dan A2 omset 0. Pdhal dipjk keluaran ada. Gak hilang.
Apakah sudah ada solusi atas ini kak?
@kring_pajak selamat sore kak..
Mau tanya jika pemberian deviden dari PT (berada di dalam negeri) kepada komisaris yg berdomisili di luar negeri. Pajak apa yg dikenakan atas deviden itu? Serta apa kode objek pajaknya? Thanks.
@kring_pajak hallo kak...
Bni belanja kami bukakan faktur pajak 030. Yang mau saya tanyakan. Stor ppnnya atas nama siapa? BNI atau cv. Saya? Mohon infonya kak.. Terimakasih.
@kring_pajak Selamat siang Bapak/Ibu, saya ingin bertanya apakah perlu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21, sementara perusahaan saya sudah tidak ada kegiatan dan sudah tidak ada karyawannya. Mohon infonya. Terimakasih.
NIK = NPWP
Pemerintah telah menerbitkan PMK 112/PMK.03/2022 untuk implementasi penggunaan NIK Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai amanat UU HPP.
Simak infografis berikut untuk mengetahui poin-poin ketentuan yang berlaku dalam peraturan ini.
10 Hal Paling Sering Ditanya tentang Program Pengungkapan Sukarela.
Manfaatkan program yang berakhir pada 30 Juni 2022 untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dimasukkan di SPT Tahunan.
https://t.co/zDMp4GJZl9
@kring_pajak Selamat siang kak. Saya ingin melaporkan rekening bank di pps.. pengisian di form pps di (tahun perolehan).. Apakah tahun buka rekening atau isi tahun 2020 saja? Karena saya lapor saldo akhir per2020. Terimakasih kak.