Hukum dipertanyakan di forum internasional, investor byk yg cabut karna kebijakan hitam putih ga jelas, di sindir ch soal kebijakan korupsi, dikritik sama media ekonomi global, rupiah nyentuh 17,500, wallahi we're doomed😂😂 tamatlah riwayat kita
Kasus Nadiem sampai masuk New York Times.
Hukum di Indonesia di jadikan bahan olokan internasional atas akal-akalan kasus ini.
@prabowo
https://t.co/zHKynfGxYk
Saya rangkum poin-poin penting dari tulisan @TheEconomist terkait Indonesia terbaru. Silakan renungkan sendiri:
The Economist menilai pemerintahan Prabowo Subianto terlalu boros secara fiskal dan makin otoriter secara politik.
Program makan gratis dan koperasi desa dianggap membebani anggaran di tengah penerimaan pajak melemah dan subsidi energi membengkak.
Defisit mendekati batas 3% PDB, dengan risiko penurunan rating utang, pelemahan rupiah, dan keluarnya modal asing.
Pencopotan Sri Mulyani Indrawati disebut sebagai tanda melemahnya disiplin fiskal.
Kekuasaan politik dan ekonomi dinilai makin tersentralisasi melalui Danantara, BUMN, dan pelemahan independensi Bank Indonesia.
Artikel juga menyoroti menguatnya peran militer dan melemahnya oposisi parlemen, memunculkan kekhawatiran kembalinya pola Orde Baru. The Economist menyebut gaya sentralisasi dan kontrol elite Prabowo lebih mirip Sukarno, tetapi kekhawatiran publik terhadap militerisme mengingatkan pada era Soeharto.
Meski begitu, The Economist mencatat Prabowo belum sepenuhnya represif dan masih menunjukkan beberapa sikap moderat.
Kesimpulan utamanya: Indonesia dinilai sedang bergerak menjauh dari semangat Reformasi, dengan risiko ekonomi dan demokrasi yang sama-sama meningkat.
Yg 'males' baca artike di bawah, intinya gini..👇
- Prabowo Subianto terlalu boros (spendthrift) dan terlalu otoriter (authoritarian), sehingga membahayakan stabilitas ekonomi dan demokrasi Indonesia.
- Prabowo punya sifat mercurial (mudah berubah-ubah): kadang terlihat ramah & menerima kritik, tapi sering marah-marah dan menuduh kekuatan asing mendanai LSM untuk mengganggu stabilitas.
- Masalah Ekonomi: Program-program populis yang sangat mahal (terutama makan bergizi gratis) menekan anggaran negara, melemahkan rupiah, dan mengancam stabilitas makroekonomi.
- Masalah Demokrasi: Tendensi sentralisasi kekuasaan, pembungkaman kritik, dan gaya kepemimpinan yang semakin otoriter.
- Latar belakang: Prabowo mantan jenderal yang punya masa lalu “thuggish” (kasar), kini berubah image jadi kakek penyayang kucing, tapi watak aslinya masih muncul dan mengkhawatirkan sekutu sendiri.
- Inti kritik dari Economist: Prabowo sedang membawa Indonesia ke jalur berbahaya dengan kombinasi pengeluaran berlebihan + gaya kepemimpinan yang kurang demokratis.