slowbite

Taking nap.

[slowbite @zidnion]

Dear jodoh:
Sainganmu, kasurku

[slowbite @zidnion]

Dipikir lagi
Nulis di prasasti lebih sakral ya utk mempertahankan legitimasi lintas generasi.

Pertanyaannya, mau memimpin cuma 5 tahun apa selamanya?

[slowbite @zidnion]

@karirfess Asik banget

[Ismail Fahmi @ismailfahmi]

Saat Aceh dan Sumatera "Tenggelam", Percakapan Publik Mengungkap Sesuatu yang Lebih Gelap dari Sekadar Banjir

Banjir mungkin datang dari langit, tapi kemarahan publik datang dari bawah. Dari lumpur, dari jalan-jalan terputus, dari warga yang berteriak minta tolong sementara negara sibuk berdebat soal status bencana nasional. Dan di balik semua itu, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah Aceh dan Sumatera sedang kebanjiran air, atau sedang kebanjiran ketidakadilan?

Bencana Besar yang Membuka Luka Politik Lama

Laporan Drone Emprit menunjukkan betapa besar skala bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Antara 25–29 November 2025 saja, percakapan publik mencapai 102.599 mentions dengan 382 juta interaksi, mayoritas dari X/Twitter dan TikTok. Di lapangan, kerusakan sangat masif. Jembatan putus, jalan nasional lumpuh, puluhan kecamatan terisolasi, dan korban jiwa melonjak hingga 303 orang pada 29 November.

Tetapi data ini mengungkap sesuatu yang lebih besar dari bencana. Kemarahan terhadap persepsi ketidakadilan politik.

Di media sosial, sentimen negatif mencapai 35–46%, didorong oleh narasi:

- Penolakan pemerintah menetapkan status bencana nasional
- Isu Jawa-sentrisme dalam penanganan bencana
- Tuduhan bahwa izin tambang & sawit adalah akar kerusakan ekologis
- Persepsi bahwa Sumatera diabaikan karena bukan Jawa

Tagar seperti #SaveOrangUtanTapanuli dan kritik terhadap deforestasi masif semakin mempertegas bagaimana publik melihat bencana ini bukan lagi sebagai musibah alam, tetapi kejahatan ekologis.

Dua Realitas: Apa yang Dilihat Media, dan Apa yang Dialami Warga

Menariknya, laporan menunjukkan jurang persepsi antara pemberitaan media online dan narasi publik di medsos.

Media mainstream menonjolkan hal-hal positif: helikopter TNI, evakuasi udara, kunjungan presiden, dan bantuan puluhan ton logistik. Sebanyak 60% pemberitaan bernada positif.

Media sosial menampilkan realitas yang lebih gelap: warga terjebak, akses komunikasi hilang, solar habis, listrik padam berhari-hari, dan banyak yang tidak tersentuh bantuan karena terisolasi.

Peta percakapan X menunjukkan empat kluster besar:

1. Narasi Pemerintah: update cuaca, instruksi evakuasi, dan evaluasi tata kelola hutan.

2. Narasi Publik Positif: doa & donasi.

3. Narasi Media: penyebab banjir (Siklon Senyar & deforestasi).

4. Narasi Aktivis & Publik Kritis: tuduhan bencana ekologis & kritik politik.

Di sinilah terlihat Indonesia hidup dalam dua realitas informasi. Yang satu melihat negara bekerja, yang satu melihat warga berjuang sendiri.

Banjir atau Bencana Ekologis? Publik Mengarahkan Tudingan

Walau BMKG menyebut Siklon Tropis Senyar sebagai pemicu hujan ekstrem, publik menolak menjadikan cuaca sebagai kambing hitam. Data percakapan menunjukkan narasi ekologis sangat dominan.

Beberapa tokoh menegaskan hal ini, misalnya:

- WALHI menyebut banjir sebagai “bencana ekologis akibat campur tangan manusia”.

- Komisi VIII DPR menunjukkan keberadaan kayu gelondongan mengindikasikan perambahan hutan di hulu sungai.

- Tagar seperti #SaveOrangUtanTapanuli memperkuat desakan publik untuk audit izin tambang dan sawit.

Ratusan ribu warga membagikan video satelit, drone, dan foto deforestasi, menunjukkan perubahan tutupan lahan secara drastis di daerah-daerah terdampak.

Di panggung opini publik, bencana ini bukan lagi “banjir karena hujan”, tetapi “banjir karena kebijakan”.

Solidaritas Warga

Di tengah isolasi dan terputusnya akses, publik bergerak sendiri.

Gelombang solidaritas terlihat jelas:

- Donasi publik meningkat tajam

- Warganet membuat peta lokasi warga terjebak

- Organisasi masyarakat, PMI, MDMC, dan lembaga keagamaan bergerak lebih cepat di beberapa titik dibanding bantuan pemerintah daerah

Laporan menunjukkan tagar #PrayForSumatera bukan hanya doa, tetapi alat mobilisasi kolektif untuk bantuan darurat. Ini menunjukkan apa yang disebut laporan sebagai “solidaritas organik”. Saat warga mengambil alih peran yang seharusnya dikerjakan pemerintah dalam kondisi darurat.

Ketika Mesin Negara Dikerahkan

Di tengah kritik keras soal lambatnya respons di darat, negara sebenarnya sudah mengerahkan kekuatan udara secara masif untuk menjangkau wilayah yang lumpuh total. Menurut laporan, akses darat ke Sibolga dan beberapa daerah di Tapanuli sempat tidak bisa ditembus karena jalan nasional terbelah dan jembatan putus. Satu-satunya cara masuk adalah lewat udara.

Presiden Prabowo memerintahkan mobilisasi TNI–Polri–BNPB untuk percepatan evakuasi dan distribusi logistik, termasuk:

- Helikopter SAR untuk evakuasi dan airdrop bantuan

- Pesawat angkut untuk mengirim logistik dalam jumlah besar

- Bantuan pangan seperti 32,7 ton beras dan 6.300 ton minyak goreng dikirim via udara oleh pemerintah pusat

- Operasi cuaca untuk mengurangi curah hujan ekstrem di wilayah terdampak

Data ini tercatat sebagai salah satu faktor yang menciptakan sentimen positif di media online, yaitu 60% pemberitaan memuji respons cepat dan koordinasi negara dalam pengerahan bantuan udara.

Bahkan di media sosial yang cenderung kritis, visualisasi helikopter dan aparat menyelamatkan warga mampu mendorong peningkatan sentimen positif, khususnya di platform berbasis video seperti YouTube dan TikTok.

Bencana Ini Mengungkap Lebih dari Sekadar Kerusakan Fisik

Data dalam laporan menunjukkan bahwa bencana di Sumatera adalah:

1. Krisis ekologis yang lama ditumpuk, baru meledak sekarang.

Deforestasi, tata ruang yang lemah, dan izin lahan dilepaskan seperti bom waktu.

2. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah pusat.

Penolakan menetapkan status bencana nasional menjadi simbol “ketimpangan respons negara”.

3. Krisis infrastruktur vital.

Ketakutan terbesar publik bukan airnya, tapi terjebak tanpa listrik, komunikasi, atau logistik.

4. Krisis komunikasi pemerintah.

Media memberikan narasi positif, tetapi publik melihat kenyataan berbeda.

Dan pada akhirnya, laporan ini menunjukkan: banjir membanjiri Aceh dan Sumatera, tetapi ketidakadilan membanjiri percakapan publik.

[slowbite @zidnion]

@txtdrimedia Oalah bapak asli mana?

[slowbite @zidnion]

@dosenkesmas Ga kebanyang UU diubah sesuka hati mereka

[slowbite @zidnion]

@dosenkesmas Ternyata ya selama ini yg bikin rusak ya dalemnya sendiri

[The Conversation Indonesia @ConversationIDN]

Paparan radioaktif Cs-137 di Cikande, Banten, bikin waswas. Awalnya dari udang yang ditolak AS, sumbernya diduga pabrik besi.

Menurut Yuyun Ismawati (International Pollutant Elimination Network), biang keladinya: aAturan limbah yang longgar.

🎧 https://t.co/304Zywzhyc

[Mahfud MD @mohmahfudmd]

Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor ttg dugaan mark up Whoosh. Di dlm hukum pidana, jika ada informasi ttg dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa jg memanggil sumber info utk dimintai keterangan.

Laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yg tdk diketahui oleh APH shg perlu ada yg melaporkan, misalnya penemuan mayat. Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH hrs langsung bertindak menyelidiki tak perlu menunggu laporan.

Dlm kaitan dgn permintaan agar saya membuat laporan, ini kekeliruan yg kedua dari KPK. Yg berbicara soal kemelut Whoosh itu sumber awalnya bukan saya. Seperti saya sebut di podcast TERUS TERANG yg awalnya menyiarkan itu adl NusantaraTV dlm rubrik "Prime Dialog" edisi 13 Oktober 2025 dgn narsum Agus Pambagyo dan Antony Budiawan.

Semua yg sy sampaikan sumbernya adl NusantaraTV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagyo yg disiarkan scr sah dan terbuka. Saya percaya kpd ketiganya maka saya bahas scr terbuka di podcast TERUS TERANG.

Jadi jika memang berminat menyelidiki Whoosh KPK tak usah menunggu laporan dari saya. Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan siaran dari Nusantara TV tsb. Setelah itu panggil NusantaraTV, Antoni Budiawan dan Agus Pambagyo untuk menjelaskan. Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan.

Tapi aneh jika lembaga sebesar KPK tidak tahu bahwa NusantaraTV sdh menyiarkan masalah tsb. sebelum saya membahas di podcast TERUS TERANG. Terlebih hal itu sdh sy sebutkan juga. Coba lihat lagi🙏

[𝗪ɪᴛʜ @withwith4n]

الجروح نفسها ليست بالضرورة قادرة على أن تحملها أكتاف مختلفة
"Luka yang sama, belum tentu sanggup dipikul oleh bahu yang berbeda."

[slowbite @zidnion]

Di bawah bukan berarti patut diinjak gais

[slowbite @zidnion]

Nambah 1 udah seneng banget 🥹

[slowbite @zidnion]

@sosmedkeras Awikwowowowk

[tempo.co @tempodotco]

Presiden Prabowo akhirnya mengakui bahwa komunikasi pemerintahnya belum maksimal.

Bahkan, sejumlah menteri mengeluhkan sulitnya komunikasi dengan Presiden.

Sebenarnya, siapa penyebab komunikasi pemerintahan Prabowo blunder melulu?🤷‍♀️

#TempoThread

[slowbite @zidnion]

@convomf Menurutku ga boleh ngelangkahin itu kan kultur daerah tertentu. Sekarang udah jamannya orang open minded yg artinya udah pada milih pilihan ya msg2, better tanyain dulu kakakmu dia orang yg kek apa. Di lingkunganku ada byk yg milih ga nikah padahal udah 35+ 🥲

[slowbite @zidnion]

@samsarigged Ooh jadi gitu cara icibos dapet uang yg seger

[slowbite @zidnion]

@pwettymeong Kemaren aku liat sendiri anggota TNI lagi ngospek juniornya di depan Alfamart, kak. Jujur perasaanku malu karna dia ngospek pake ngerokok,malah nyuruh juniornya ngerokok juga terus pas baru setengah disuruh buru2 matiin. Bisa kaga ada malunya sama orang lain di sekitar 🥲🥲

[slowbite @zidnion]

@ARSIPAJA Aku juga kaget, pol*** ini juga berani mal** di dunia pendidikan. Emg pol*** itu punya data per orang? Kok bisa narif 100 sampe 1M, sekelas polresta mal** duit 1M buat apa?

[slowbite @zidnion]

Kalo blackpink yg ini suka sih

[slowbite @zidnion]

@HumorJonTampan Haruse jgn cuma 1