0day ID

Six Path

[0day ID @0day_ID]

Seni Menilai Kinerja Negara: Mengapa Kita Sering Terburu-Buru Mengambil Kesimpulan?

Menilai kebijakan pemerintah itu harus pakai kacamata jernih. Di saat media sosial ramai riuh rendah, ada kerja-kerja struktural di balik layar yang luput dari perhatian karena hasilnya gak instan.

Mengapa kita perlu membedakan antara "mengawal" dan "menggembos"? A Thread.

Kita sepakat, dinamika awal program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau tekanan ekonomi itu nyata. Gak ada yang menyangkal.
Tapi mari pakai Horizon Waktu yang Adil. Kebijakan struktural (MBG, penataan ekspor, ekonomi desa) itu didesain untuk jangka panjang. Menuntut hasil instan sekarang itu prematur.

Di tengah riuhnya narasi di medsos, ada realita lain di lapangan: penutupan celah kebocoran negara sedang masif berjalan.
Kasus timah Bangka Belitung dibongkar, tata kelola minyak diusut, dan penyelidikan under-invoicing ekspor sawit bahkan jadi sorotan media global sekelas Bloomberg.

Kebijakan ekspor satu pintu dan penertiban jutaan hektare lahan bermasalah adalah langkah konkret menyelamatkan devisa.
Efek sampingnya? Tentu ada yang tidak nyaman. Setiap kali negara menutup keran kebocoran uang, pihak-ihak yang selama ini diuntungkan pasti gerah.

Di sinilah kita harus jeli. Program jangka panjang seperti Sekolah Rakyat, infrastruktur desa, dan MBG butuh pondasi anggaran yang bersih. Dan pondasi itu sedang dibangun dengan cara memerangi mafia ekonomi dan pengusaha curang.

Menyampaikan aspirasi adalah hak rakyat. Tapi kita juga harus rasional. Sikap terbaik adalah kawal ketat, bukan batalkan. Tuntut transparansi, audit anggarannya, tapi beri ruang kebijakan ini bekerja. Jangan sampai kita sibuk mendebat proses, sementara penyelamat aset negara digemboskan di tengah jalan.

[0day ID @0day_ID]

UI 😐😑

#kaliansibukdemo
#prabowoperanglawanmafia

[0day ID @0day_ID]

Sekelas UI Lupa Sila Pertama, Dukung LGBT dan Ini Yang Mau Mendikte Pemerintah Dengan Demo?

Lucu melihat akun mahasiswa sekelas SUMA UI bikin postingan dukung LGBT bawa-bawa Pancasila, tapi malah loncat melompati Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari logika dasar bernegara saja sudah bengkok dan gagal paham, tiba-tiba hari ini mereka sibuk turun ke jalan menggerakkan massa buat demo pemerintah.

Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di lapangan saat ini.

Gimana publik bisa percaya dengan tuntutan demo hari ini kalau motor penggeraknya saja mengalami "cacat logika" akut?

Mereka berteriak soal keadilan dan hak asasi (Sila Kedua) untuk melegitimasi penyimpangan LGBT, tapi dengan sengaja mengabaikan Sila Pertama. Pancasila itu satu kesatuan utuh, bukan menu prasmanan yang bisa kalian pilih sesuka hati demi agenda kelompok!

Dalam hierarki ideologi kita, nilai-nilai Ketuhanan (Sila 1) adalah pondasi dasar yang menjiwai kemanusiaan dan keberadaban (Sila 2).

Jika urutan mendasar ini saja mereka langgar dan anggap tidak ada, artinya moralitas dan agama sudah dibuang dari cara berpikir mereka. Lalu, dengan standar moral apa mereka hari ini merasa paling suci untuk mendikte kebijakan negara di jalanan?

Kejadian ini membuka mata kita semua, ada degradasi nalar intelektual yang nyata di kampus yang katanya "Jaket Kuning".

Alih-alih kritis pada isu-isu strategis bangsa, energi mereka habis untuk mengadopsi narasi liberal Barat yang jelas-jelas ditolak oleh rahim budaya, hukum, dan seluruh agama di Indonesia. Dari sini saja kiblat berpikirnya sudah salah arah.

Maka jangan heran jika aksi demo hari ini terasa janggal dan dipaksakan. Ketika pola pikir mahasiswa sudah berhasil "dibelokkan" untuk mendukung penyimpangan, maka mereka akan sangat mudah disetir untuk menyerang pemerintah tanpa data yang valid.

Mereka ribut di jalanan bukan demi rakyat, tapi karena nalar kritisnya sudah disandera kepentingan asing.

Rakyat Indonesia hari ini sudah cerdas. Kita bisa melihat mana murni aspirasi, dan mana aksi yang digerakkan oleh elite yang memanfaatkan mahasiswa gagal paham Pancasila.

Sila Pertama saja dilompati, urutan bernegara saja tidak mengerti, jangan sok mau mengatur masa depan bangsa lewat demo pesanan! Belajar agama dan adab lagi yang benar, dek!

#kaliansibukdemo
#mahasewa

[0day ID @0day_ID]

KALIAN SIBUK DEMO, PRABOWO SIBUK KERJA

Kalian sibuk demo,
Prabowo sibuk lawan koruptor.

Kasus timah Bangka Belitung dengan kerugian negara ratusan triliun dibongkar.
Kasus tata kelola minyak yang merugikan negara juga diusut.
Negara mulai menagih mereka yang selama ini menikmati uang rakyat.

Kalian sibuk demo,
Prabowo sibuk lawan mafia ekonomi.

Bukan cuma jadi berita nasional.
Kasus-kasus ini bahkan sudah menjadi perhatian media internasional.

Bloomberg melaporkan penyelidikan terhadap dugaan manipulasi nilai ekspor sawit Indonesia.
Otoritas memeriksa sejumlah pihak, termasuk perbankan yang terkait transaksi ekspor perusahaan besar.
Bankir dari Maybank Indonesia diperiksa sebagai saksi dan dimintai dokumen terkait transaksi ekspor PT Salim Ivomas Pratama.

Setelah ada kebijakan 1 pintu langsung pada kepanasan, ini sudah ga masuk akal sekali tiba-tiba langsung pada beringas di sosial media menyalahkan Prabowo.

Kalian sibuk demo,
Prabowo sibuk lawan pengusaha curang.

Pemerintah mengungkap dugaan praktik under-invoicing ekspor sawit.
Barang dijual dengan harga tertentu, tetapi dilaporkan lebih rendah di atas kertas.
Akibatnya, potensi penerimaan negara dan devisa bisa hilang dalam jumlah besar.

Kalian sibuk demo,
Prabowo sibuk selamatkan devisa negara.

Ekspor strategis mulai ditata.
Celah kebocoran devisa ditutup.
Uang hasil kekayaan Indonesia didorong kembali masuk ke dalam negeri.

Kalian sibuk demo,
Prabowo sibuk kembalikan aset negara.

Jutaan hektare lahan yang sebelumnya bermasalah mulai ditertibkan.
Negara mengambil kembali aset yang seharusnya menjadi hak rakyat Indonesia.

Kalian sibuk demo,
Prabowo sibuk kasih makan anak-anak sekolah.

Program Makan Bergizi Gratis dijalankan agar jutaan anak Indonesia bisa belajar dalam kondisi yang lebih baik.

Kalian sibuk demo,
Prabowo sibuk sekolahkan rakyat miskin.

Sekolah Rakyat dibangun untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka kesempatan yang lebih adil bagi seluruh anak bangsa.

Kalian sibuk demo,
Prabowo sibuk bangun desa.

Jembatan dibangun.
Infrastruktur diperbaiki.
Akses ekonomi rakyat diperluas.

Sekarang pertanyaannya:

Siapa yang paling terganggu ketika negara mulai menertibkan ekspor?
Siapa yang paling terganggu ketika negara mulai mengejar koruptor?
Siapa yang paling terganggu ketika aset dan uang negara mulai ditarik kembali?

Rakyat berhak menyampaikan aspirasi.

Tetapi rakyat juga berhak tahu bahwa setiap kebijakan yang menutup kebocoran uang negara pasti memiliki pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Karena ketika negara mulai menagih,
selalu ada yang tidak nyaman.

#KalianSibukDemo
#PrabowoPerangLawanMafia

[Muii muii @G3nX_files]

Under Invoicing Ekspor : Ketika Negara Dikalahkan Permainan Kekuasaan Pejabat Pemberi Ijin.

Setiap kali kasus under invoicing ekspor mencuat, publik selalu disuguhi narasi teknis: ada kekurangan pengawasan, ada celah administrasi, ada permainan harga internasional.

Namun semakin lama praktik ini berulang, semakin sulit masyarakat percaya bahwa semua itu hanya soal kelemahan sistem.Logikanya sederhana. Barang ekspor Indonesia bukan barang kecil yang bisa dimasukkan ke koper lalu lolos tanpa jejak.

Batu bara, nikel, timah, CPO, hingga mineral lain dikirim dalam jumlah jutaan ton. Ada penimbangan, ada surveyor, ada bea cukai, ada manifest kapal, ada perbankan, ada dokumen ekspor, bahkan ada pengawasan lintas lembaga.

Tetapi anehnya, praktik manipulasi nilai transaksi tetap terus muncul dari tahun ke tahun. Di titik ini, publik mulai memahami satu hal penting: permainan under invoice bukan soal menyembunyikan barang, melainkan menyembunyikan nilai sebenarnya.

Barang tetap berangkat. Volume tetap tercatat. Kapal tetap berlayar. Namun harga di atas kertas dibuat lebih rendah dari harga riil pasar. Selisih pembayaran kemudian bergerak melalui jalur lain di luar transaksi resmi.

Negara akhirnya hanya menerima sebagian kecil dari nilai ekonomi yang seharusnya masuk. Inilah bentuk korupsi modern yang jauh lebih rapi dibanding pencurian konvensional.

Semuanya tampak legal di atas dokumen, tetapi substansinya merampok hak negara. Yang lebih mengkhawatirkan, praktik seperti ini hampir mustahil berjalan sendirian.

Transaksi ekspor bernilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah tidak mungkin hanya bergantung pada keberanian satu dua pengusaha tanpa ada :

1. Dibutuhkan situasi yang “aman”.
2. Dibutuhkan pengawasan yang sengaja dilonggarkan.
3. Dibutuhkan pembiaran.

Dan di sinilah aroma permainan kekuasaan mulai terasa. Publik tahu bahwa dalam banyak sektor strategis, izin, rekomendasi, dan pengawasan sering kali lebih ditentukan oleh kedekatan daripada integritas.

Ketika hubungan bisnis dan kekuasaan terlalu dekat, hukum berubah menjadi formalitas administratif. Pemeriksaan bisa diatur. Audit bisa diperlambat. Temuan bisa “diamankan”.

Bahkan tidak sedikit dugaan bahwa oknum aparat atau pejabat justru ikut menikmati rantai keuntungan itu melalui perantara. Akhirnya yang lahir bukan lagi sekadar pelanggaran pajak, tetapi ekosistem korupsi yang terorganisir.

Pengusaha mendapat keuntungan besar dari selisih harga. Broker mendapat bagian. Perusahaan afiliasi luar negeri menjadi tempat parkir keuntungan. Oknum pejabat memperoleh “jatah pengamanan”.

Sementara negara hanya menerima sisa. Ironisnya, semua bisa tetap terlihat resmi dan sah.

Ada invoice.
Ada dokumen ekspor.
Ada surveyor.
Ada pembayaran bank.
Ada izin.
Ada tanda tangan pejabat.

Tetapi legalitas administratif tidak selalu berarti keadilan ekonomi. Dokumen bisa lengkap, namun nilai kekayaan negara tetap bocor keluar. Inilah kutukan klasik negara kaya sumber daya alam:

Semakin besar nilai komoditasnya, semakin besar pula godaan untuk memainkan angka. Selisih beberapa dolar per ton mungkin tampak kecil di atas kertas, tetapi ketika dikalikan jutaan ton ekspor, nilainya bisa setara anggaran pembangunan satu daerah.

Akibatnya sangat serius. Negara bukan hanya kehilangan pajak, tapi :

Devisa bocor keluar negeri.
Data perdagangan menjadi bias.
Kebijakan ekonomi menjadi tidak akurat.

Dan yang paling berbahaya: kepercayaan publik terhadap institusi negara perlahan runtuh.

Karena rakyat akhirnya melihat bahwa aturan sering kali tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Pedagang kecil bisa ditindak cepat karena pelanggaran administratif, sementara permainan ekspor bernilai triliunan justru sering menghilang dalam labirin birokrasi dan kompromi kekuasaan.

Itulah sebabnya solusi under invoice tidak cukup hanya dengan digitalisasi sistem atau pengetatan regulasi. Teknologi hanya alat. Selama manusia di dalam sistem masih bersedia bermain mata dengan uang dan kekuasaan, celah akan selalu ditemukan.

Rakyat membutuhkan keberanian @prabowo secara politik dan Prabowo butuh dukungan rakyat. Sebab persoalan sebenarnya bukan apakah pemerintah memiliki teknologi untuk mendeteksi manipulasi transaksi tapi keberanian pemimpinnya menindak secara tegas.

[0day ID @0day_ID]

Sementara dunia cemas soal krisis pangan, ini yang terjadi di Indonesia hari ini.

Presiden Prabowo sidak Gudang Bulog Danurejo, Magelang. Tidak terjadwal. Bukan kunjungan protokoler.

Hasilnya?

7.000 ton beras. Dua gudang. Keduanya PENUH.

Sidak ini dilakukan spontan, setelah Prabowo memberi pengarahan ke Ketua DPRD se-Indonesia di Akmil Magelang. Beliau sendiri yang minta lihat gudang Bulog dalam perjalanan pulang.

Kenapa ini penting?

Konflik Timur Tengah memicu krisis pangan dan energi global. Banyak negara panik. Harga melonjak. Rantai pasok kacau.

Indonesia? Stok aman. Harga stabil. Siap salur.

Tapi Prabowo tidak puas hanya dengan gudang penuh. Beliau tekankan tiga hal: ketersediaan, kualitas beras, dan distribusi yang tepat waktu serta tepat sasaran.

Karena ketahanan pangan bukan soal angka di gudang. Soal apakah rakyat benar-benar merasakan.

Saat dunia tertatih, gudang kita penuh.

🇮🇩

[0day ID @0day_ID]

1. tulisan lo emang tertata sih, dan pertanyaan tata kelola gini juga harus ada. Yang lo paparkan soal fiskal juga akurat (defisit, downgrade, tekanan devisa). Tp ada beberapa hal yg menurut gue belum lengkap, izin nambahin ya.

2. Soal latar belakang Gerindra-nya, argumen ini selektif sih. Pratikno yg akademisi non-partai juga punya jaringan & loyalitas, ga pernah dikasih standar yg sama. Yg penting tuh keputusannya bisa diaudit apa engga, dan Keppres ini udah wajibkan laporan tiap 6 bulan ke Presiden.

3. Soal analogi 3 proyek di kantor, ini malah ngelemahin argumen lo sendiri. Lo udah bilang sendiri 'bukan orang pemerintahan'. Mensesneg bukan freelancer pegang multiproject, dia mimpin Setneg dgn ribuan staf. Yg dibutuhkan dr dia di Satgas itu otoritas mutus, bukan jam kerja teknis tambahan.

4. Soal 'kalo koordinasi cukup Menko udah ada', ini logikanya pincang. Menko emang punya mandat koordinasi, tp otoritas mutus hambatan di K/L lain butuh back-up Keppres yg eksplisit. Satgas ya back-up itu. Bukan duplikasi, ini eksekusi yg lebih tegas. 6 bulan lagi laporan pertama, kita liat aja hasilnya.

[0day ID @0day_ID]

@saidiman kapan negara maju kalo tiap ada presiden baru menjabat 1 tahun 2 tahun di suruh mundur atau di guling kan ? LSM itu emang antek aseng karena memang mereka di biayain aseng dan itu fakta !

[0day ID @0day_ID]

@liaasister Namanya kalo melakulan kesalahan ya hukum harus di tegakan bukan trus nyalahin pemerintah

[0day ID @0day_ID]

@PaltiHutabarat Lho berbisnis apa?presiden udah kaya dari orok ...pas pdip berkuasa justru merekalah yg berbisnis

[0day ID @0day_ID]

@serujinews Prabowo udah oke eh yg ngaku pengamat malah ngajakin makar
..tolol !!! Kurang"in dah orang kek gini ...ngaku profesor tapi goblok banget ngajakin rusuh

[0day ID @0day_ID]

@GunRomli Guntur mabok kali ni ya kan kemarin jepang lo kecewain , skrng ente balikin narasi 😅

[CNBC Indonesia @cnbcindonesia]

Kejagung Tetapkan Taipan Batu Bara Samin Tan Tersangka Korupsi Tambang https://t.co/4BRNMhaE5c

[0day ID @0day_ID]

@cnbcindonesia Udah pasti bakal merembet kemana" ini nanti sektor lain jg bakal di libas kwkwkw ...sekelas tan aja bisa di libas gmn yg lain

Ga takut ni prabowo elite indonesia pada di sikat kalo korupsi

[Muii muii @G3nX_files]

Di Tengah Kenaikan BBM Asia, Indonesia Memilih Melindungi Rakyat.

#TerimaKasihPakBowo

A THREAD.

[txtangkringan @txtangkringan]

Framing negatif secara sistematis terus dilakukan terhadap setiap kebijakan pro rakyat / pencapaian pemerintah,
yang langsung dibingkai sebagai

“gagal”
“bahaya”
“hanya buat kepentingan elite”
“membohongi rakyat”

[0day ID @0day_ID]

@VeronicaKoman Tai ledig

[0day ID @0day_ID]

Bu Melani, Cahaya yang Padam di Pegunungan Yahukimo

Ia adalah sosok guru yang mengajar dengan cinta di tengah terpencilnya pegunungan Yahukimo.
Bu Melani Wamea (31), guru yang dikenal lembut dan berdedikasi, gugur saat menanam pohon bersama murid-muridnya dimana itu simbol harapan dan kehidupan di tanah Papua.

Namun hari itu berubah menjadi tragedi.
Bu Melani diserang secara kejam oleh kelompok teroris KKB di Kampung Holuwon, Yahukimo.

Teriakan murid-muridnya menjadi saksi bisu kebiadaban yang merenggut nyawa sang pendidik.
Sebuah kisah pilu dari ujung negeri tentang seorang guru yang tewas di tangan teroris, saat ia justru sedang menanam harapan bagi masa depan anak-anak Papua.