@LiterasiRakyat Setuju, saya juga tdk sependapat dg doktif.. enak banget keluarga itu, kalau bisa dihukum seberat2nya, supaya presiden berikutnya supaya tidak senak hatinya..
Kita boleh tak sepakat dengan satu nama..
Kita boleh tak sama utk semua hal..
Kita boleh berbeda pendapat tentang Prabowoโฆ.!!!!
Tapiโฆ.,
jika suara itu bergema dan dari siapa pun suara itu datang, bila hari ini ia memanggil untuk :
โข Meruntuhkan Oligarki dan mengembalikan maruah pasal 33 UUD1945โฆ
โข Melepaskan cengkeraman pajak pada rakyat dan menggantinya dengan sumber daya alam negeriโฆ
โข Membebaskan demokrasi dari sandera kerakusan dan ketamakkan Dinasti Jokowiโฆ
โข Menumpas kebiadaban semua antek-antek Termul dan Kermul pengecut, penebar fitnah, pengadu domba dan penista agamaโฆ.
โข Mengembalikan aparat keamanan bekerja sesuai Tupoksinyaโฆ
maka, wajib hukumnya kita ikut berjuang bahu membahu, berjihad menumpas kejahatan dan kebiadaban para pengkhianat bangsa dan negaraโฆ!!!.
๐๐ฒ๐บ๐ฏ๐ฎ๐น๐ถ๐ธ๐ฎ๐ป ๐๐ฒ๐ฑ๐ฎ๐๐น๐ฎ๐๐ฎ๐ป ๐๐ฒ ๐ง๐ฎ๐ป๐ด๐ฎ๐ป ๐ฅ๐ฎ๐ธ๐๐ฎ๐โฆโผ๏ธ
MAFIA๐ฅ
PANTESAN WOWOK SUKA NGAMUK-NGOMUK, TERNYATA RUMAH SAKIT DI INDONESIA INI BANYAK PEMAINNYA.
ORANG SAKIT AJA DIBISNISKAN. ADA OBAT SEJENIS YANG MURAH DI SURUH BELI YANG MAHAL. OBAT YANG HARUSNYA SUDAH DI-COVER BPJS DISURUH BELI DI LUAR PAKAI DUIT PASIEN, DAN JUGA SERING RUMAH SAKIT OVERCLAIM.
HARUS DIBERESIN SIH SELURUH RUMAH SAKIT NAKAL DI INDONESIA INI, KALAU GAK BERES CABUT AJA IZINNYA DAN NEGARA WAJIB BANGUN BANYAK RUMAH SAKIT BARU YANG BER-STANDAR KEK DI PINENG LAH MINIMNYA
Wak, ini bukan gosip. Ini adalah pengalaman nyata jutaan rakyat Indonesia yang sakit.
Lu pernah tidak, Wak, bawa orang tua lu ke rumah sakit, sudah pakai BPJS, sudah bawa kartu JKN, tapi masih disuruh bayar?
Bu, obat ini tidak di-cover BPJS, Bu. Harus beli di luar, Bu. Harganya Rp 850.000.
Pak, alat ini tidak ada di rumah sakit, Pak. Harus beli di apotek sebelah, Pak. Harganya Rp 2,3 juta.
Bu, kamar penuh, Bu. Kalau mau naik kelas, harus bayar selisih Rp 500.000 per malam, Bu.
Pak, operasi ini harus pakai alat yang bagus, Pak. Kalau pakai alat BPJS, hasilnya tidak maksimal. Kalau pakai alat yang ini, Rp 15 juta, Pak.
Wak, kalau lu pernah dengar kalimat-kalimat itu, lu adalah korban dari mafia rumah sakit.
Dan lu tidak sendirian, Wak. Jutaan orang mengalami hal yang sama setiap hari.
1. OBAT SEJENIS YANG MURAH, DISURUH BELI YANG MAHAL.
Wak, ini permainan paling klasik di farmasi Indonesia.
Ada obat yang namanya GENERIK. Obat generik itu obat yang kandungan zat aktifnya sama, khasiatnya sama, tapi harganya murah. Contoh: Paracetamol generik harganya Rp 500 per tablet. Paracetamol paten harganya Rp 5.000 per tablet. Kandungan sama: Paracetamol 500 mg. Khasiat sama: Menurunkan panas.
Tapi, Wak, dokter di rumah sakit sering tidak mau kasih obat generik. Dokter kasih obat paten yang mahal. Kenapa? Karena dokter dapat fee dari perusahaan farmasi. Setiap dokter yang meresepkan obat paten, dokter dapat komisi 10-20% dari perusahaan farmasi.
Ada juga apotek rumah sakit yang sengaja tidak stok obat generik. Alasannya: Obat generik kosong, Bu. Padahal obat generik ada di gudang, tapi sengaja tidak dikeluarkan, supaya pasien beli obat paten yang harganya 10x lipat.
Dan yang paling busuk, Wak: Ada obat yang seharusnya sudah di-cover BPJS, tapi rumah sakit bilang tidak di-cover, suruh beli di luar.
Contoh: Obat kanker, obat jantung, obat diabetes, obat cuci darah. Semua itu sudah ada di dalam formularium BPJS. Artinya, BPJS sudah bayar ke rumah sakit untuk obat itu. Tapi rumah sakit bilang: Obat ini tidak ada, harus beli di luar.
Kenapa? Karena rumah sakit mau dapat 2x untung: Untung dari BPJS yang sudah bayar obat itu, plus untung dari pasien yang beli obat di luar dengan harga mahal.
Wak, itu namanya perampokan. Itu namanya menipu orang sakit.
2. OBAT YANG HARUSNYA SUDAH DI-COVER BPJS, DISURUH BELI DI LUAR PAKAI DUIT PASIEN.
Wak, ini yang paling banyak terjadi di rumah sakit-rumah sakit nakal.
BPJS Kesehatan itu sudah bayar ke rumah sakit dengan sistem INA-CBGs. Artinya, untuk 1 penyakit, BPJS bayar 1 paket. Misalnya: Operasi usus buntu, BPJS bayar Rp 8 juta. Di dalam Rp 8 juta itu sudah termasuk: Biaya kamar, biaya dokter, biaya operasi, biaya obat, biaya alat.
Tapi, Wak, rumah sakit nakal bilang: Obat ini tidak termasuk, harus beli sendiri. Alat ini tidak termasuk, harus beli sendiri. Kamar ini tidak termasuk, harus naik kelas.
Padahal semua itu sudah termasuk di dalam Rp 8 juta yang dibayar BPJS.
Kenapa rumah sakit berani begitu? Karena pasien tidak tahu. Pasien tidak tahu berapa yang BPJS bayar ke rumah sakit. Pasien tidak tahu apa saja yang sudah di-cover. Pasien hanya tahu: Dokter bilang harus beli, ya saya beli.
Dan kalau pasien protes, rumah sakit bilang: Kalau tidak mau beli, silakan pindah rumah sakit lain. Padahal pasien sedang sakit, sedang sekarat, tidak bisa pindah.
Wak, ini adalah pemerasan. Ini adalah memanfaatkan orang yang sedang lemah untuk mengambil uangnya.
Sambung dibawah biar mata lu lebih terbuka wak
๐ ๐ข๐ฃ ๐ฎ๐ฑ๐ฎ๐น๐ฎ๐ต ๐บ๐๐๐๐ต ๐ฏ๐ฎ๐ฟ๐ ๐ฃ๐ฟ๐ฎ๐ฏ๐ผ๐๐ผ ๐๐ด ๐ต๐ฎ๐ฟ๐๐ ๐ฑ๐ถ๐ฏ๐ฒ๐ฟ๐ฎ๐ป๐ด๐๐ ๐๐ฒ๐ฏ๐ฒ๐น๐๐บ ๐บ๐ฒ๐ป๐ด๐๐ฎ๐!
Geng SOP boleh jadi telah kehilangan sejumlah pentolannya, tapi jangan terkecoh. Kekuasaan yg kehilangan wajah belum tentu kehilangan jaringan.
Mereka bisa bermetamorfosis menjadi MOP, kelompok perencana Makar, Oligarki Pro-Jokowi. Kelompok ini adalah sisa-sisa Parcok pro makar dan para oportunis pengkhianat yg menyusup ke berbagai institusi negara.
Presiden Prabowo harus belajar dari sejarah. Ketegasan pemerintahan Orde Baru periode 1966โ1975 dalam membongkar jaringan PKI menunjukkan betapa seriusnya negara menghadapi ancaman makar (pemberontakan) terhadap stabilitas kekuasaan.
Bersihkan kabinet dari konflik kepentingan SOP, pastikan calon Wapres bebas dari afiliasi MOP, bongkar jaringan kepentingan di BUMN, evaluasi pejabat kementerian dan lembaga hingga tingkat eselon, serta hancurkan cengkeraman oligarki yg merampok kekayaan negara melalui penegakan hukum.
Jangan beri ruang bagi loyalis kekuasaan lama untuk menjadikan institusi negara sbg benteng konsolidasi MOP.
Audit, investigasi, dan proses hukum harus menjangkau siapa pun, tanpa pandang jabatan maupun koneksi politik.
Prabowo jangan hanya memenangkan pertarungan politik, tapi juga harus memenangkan perang melawan pembajakan negara.
Jangan sampai Geng SOP berganti nama menjadi MOP, sementara orang-orang, jaringan, dan sumber logistiknya tetap bercokol di dalam kekuasaan.
Presiden @prabowo harus memastikan negara tidak boleh kalah oleh jaringan kekuasaan bayangan!.
@indepenSumatera Saya suka dg narasi " orang yg bilang Prabowo Lebay baru hidup di jaman pria kurap jadi Presiden" mereka semua memang t0l0l bin t0l0l..
Hey congor two tone, jangan jabatannya aja yg elu mau, kerja putar otak lu dongโฆ
Yang dapat gaji menteri elu, yg dapat fasilitas menteri elu, masa negara kurang duit lu minta sama rakyat, madi kipe, enteng banget bacot luโฆ!!!
Jika mereka dicalonkan jadi presiden apa yang terjadi
Di negara DENGAN SDM rendah dan ber-IQ setara gorila yang akan terpilih pasti Gibran atau KDM.
Tapi di negara dengan SDM tinggi dan IQ diatas rata-rata, yang menang pasti Anies.
Wak, baca kalimat ini pelan-pelan. Karena kalimat ini bukan soal orangnya. Kalimat ini soal KITA, pemilihnya.
Kita bicara 3 nama yang hari ini paling sering disebut-sebut untuk 2029:
1. GIBRAN RAKABUMING RAKA
2. DEDI MULYADI (KDM)
3. ANIES BASWEDAN
Tiga orang ini beda total. Beda gaya. Beda cara main. Beda pemilihnya.
KENAPA DI NEGARA SDM RENDAH dan BER-IQ SETARA GORILA, GIBRAN DAN KDM YANG MENANG?
Karena di negara yang SDM rendah dan ber-IQ setara gorila, pemilih tidak memilih GAGASAN. Pemilih memilih PERASAAN.
Gibran menang karena apa? Karena dia anak Jokowi. Karena dia anak presiden. Karena dia kosong. Karena dia viral di TikTok. Karena dia punya 10 juta follower. Karena dia sering joget. Karena dia sering bagi-bagi susu.
Coba tanya pemilih Gibran: Apa visi-misi Gibran untuk Indonesia 5 tahun ke depan? Apa programnya untuk menyelesaikan krisis iklim? Apa pandangannya soal geopolitik Indonesia di antara Amerika dan China?
Sebagian besar tidak bisa jawab, Wak. Yang mereka tahu cuma: Gibran itu anak Jokowi. Jokowi itu baik. Jadi Gibran pasti baik.
Itu namanya feodal, politik dinasti. Politik warisan. Bukan politik gagasan.
KDM menang karena apa? Karena dia rajin ngonten. Karena dia rajin blusukan. Karena dia rajin marah-marahin pejabat di depan kamera. Karena dia rajin bagi-bagi duit di jalan. Karena dia rajin nyapu jalan, rajin pura pura merakyat, rajin bohong
bohong.
Coba tanya pemilih KDM: Apa kebijakan KDM untuk menyelesaikan masalah struktural Jawa Barat? Apa APBD-nya? Apa rencana jangka panjangnya untuk pendidikan dan kesehatan?
Sebagian besar tidak bisa jawab juga. Yang mereka tahu cuma: KDM itu baik. KDM itu merakyat. KDM itu sering bantu warga.
Itu namanya politik konten. Politik pencitraan. Bukan politik kebijakan.
Wak, saya tidak bilang Gibran dan KDM itu orang jahat. Tidak. Mereka punya kelebihan. Gibran punya pengalaman jadi Wali Kota Solo dan Wapres. KDM punya pengalaman jadi Bupati Purwakarta dan Gubernur Jabar.
Tapi di negara literasi rendah, kelebihan itu tidak dinilai dari kerja. Kelebihan itu dinilai dari VIRAL.
Siapa yang paling viral, dia yang menang. Siapa yang paling banyak joget, dia yang menang. Siapa yang paling banyak bagi-bagi sembako, dia yang menang.
Padahal jadi presiden itu bukan jadi konten kreator. Jadi presiden itu bukan jadi seleb TikTok. Jadi presiden itu harus bisa baca data, bisa baca APBN, bisa baca peta geopolitik, bisa negosiasi dengan presiden Amerika, bisa berdebat dengan Presiden China, bisa mikir 20 tahun ke depan yang pasti bisa setara dipandang dunia.
Kalau pemilihnya cuma lihat siapa yang paling lucu, siapa yang paling jokowi, siapa yang paling sering masuk FYP, ya yang menang pasti Gibran dan KDM. Karena mereka jagonya di situ.
KENAPA DI NEGARA SDM TINGGI, ANIES YANG MENANG?
Karena di negara yang literasi politiknya tinggi, pemilih tidak memilih PERASAAN. Pemilih memilih GAGASAN.
Anies menang karena apa? Karena dia punya narasi. Karena dia punya data. Karena dia punya konsep.
Coba tanya pemilih Anies: Kenapa lu pilih Anies?
Mereka bisa jawab panjang lebar: Karena Anies punya konsep keadilan sosial. Karena Anies mau bangun Indonesia yang merata, bukan cuma Jawa. Karena Anies punya program untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk perubahan iklim. Karena Anies bisa pidato tanpa teks, bisa debat tanpa contekan.
Anies itu tidak viral karena joget. Anies viral karena pidatonya. Anies viral karena debatnya. Anies viral karena tulisannya dan anies viral karna kinerjanya.
Di negara literasi tinggi, orang tidak akan pilih pemimpin hanya karena dia anak presiden. Orang akan tanya: Anak presiden itu prestasi pribadinya apa? Bukan prestasi bapaknya.
Menjadi Wapres Tanpa Kapasitas, Berakhir Didesak Turun Tanpa Kehormatan.
Qui ascendit sine merito, descendit sine honore.
(Barang siapa naik tanpa kelayakan, akan turun tanpa kehormatan.)
@__Deaa__ Mul termul apa sih hebatnya anak ini? Jika bukan karena anak Jokwi yg presiden saat proses pemiluโฆsiapa yg kenal dia? Apa prestasinya? Tolong sebutkan prestasi pribadinya bukan krn anaknya jokowi dan bukan krn jabatan yg melekat padanya
Waktu konstitusi diutak-atik demi satu keluarga, kok tidak ada yang bilang "mau dibawa kemana negeri ini"?
Jangan dibalik, Pak.
Negeri ini tidak rusak karena rakyat ribut. Negeri ini rusak karena elitnya maunya adem-adem saja, semua nurut, semua diam, walau aturannya sudah dilanggar, walau etikanya sudah diinjak-injak.
TER-TER WAK:
KEMENDIKDASMEN RESMI MENCABUT SURAT KETERANGAN PENYETARAAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS GIBRAN
Akhirnya. Tamat. Game Over.
Setelah berbulan-bulan rakyat disuruh percaya kalau ada ijazah siluman, setelah berbulan-bulan buzzer teriak FITNAH, setelah berbulan-bulan istana bungkam...
HARI INI NEGARA BICARA.
Kemendikdasmen resmi mencabut Surat Keterangan Penyetaraan SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka.
Artinya apa, Wak?
Artinya selama ini yang kita curigai itu BENAR.
Artinya wapres yang duduk di Istana itu TIDAK PUNYA IJAZAH SMA YANG SAH.
Artinya negara ini selama lebih dua tahun dipimpin oleh wapres dengan ijazah BODONG.
Kalian paham betapa memalukannya ini?
Ini bukan cuma soal ijazah. Ini soal konstitusi yang dikangkangi. Soal MK yang dilanggar etiknya oleh pamannya sendiri. Soal PP yang diubah oleh bapaknya sendiri. Soal seluruh sistem negara yang ditekuk hanya untuk meloloskan satu orang anak.
Kita pernah punya wapres yang profesor. Kita pernah punya wapres yang ulama. Kita pernah punya wapres yang ekonom hebat.
Dan sekarang kita punya wapres yang ijazah SMA nya saja harus dicabut negara?
Malu, Wak. Malu kita sebagai bangsa.
Apa kata dunia? Wapres negara G20, negara terbesar ke-4 di dunia, ijazahnya dicabut Kemendikdasmen?
Masih mau kalian bela? Masih mau kalian kasihani? Masih mau kalian bilang KASIHAN ANAK MUDA?
PALA BAPAK KAU KASIHAN!
Yang harus kalian kasihani adalah rakyat yang pajaknya dipakai untuk menggaji orang yang ijazahnya saja bermasalah. Yang harus kalian kasihani adalah anak-anak di pelosok Sumatera yang sekolahnya roboh, tapi harus melihat orang tanpa ijazah sah jadi wapres.
Ini bukan akhir. Ini baru awal.
Setelah ini, giliran MK. Giliran KPU. Giliran DPR harus bicara.
Karena kalau ijazah SMA nya saja tidak sah, maka pencalonannya tidak sah. Kalau pencalonannya tidak sah, maka pelantikannya tidak sah. walikota solo juga tidak sah. Dll
Penting, sampaikan ke semua orang disekitarmu.๐จ
Gibran itu seorang pecundang, dia bukan negarawan apalagi pahlawan.
Dia mundur karena ada putusan MA suket setara SMA nya tidak sah.
Seharusnya dia dimakzulkan.
Gibran bisa jadi wakil presiden itu karena,
Ada pasal yg diselundupkan ke KPU.
Ada aturan ijazah yg diakali.
Ada aturan umur yg diubah di MK yg diketuai pamannya.
Menurut kalian sebutan apa yang pantas untuk orang ini selain pecundang?
Ingat GIBRAN Bukan Pahlawan dia mundur karna ada PUTUSAN MA
Dia mencoba mengakali administrasi demi untuk berkuasa
Waktu itu MK Lolos & Dia pikir semua bisa lolos ternyat MA memberikan pukulan telak bagi dia ๐ซต
Jadi Stop meratapi hal hal tersebut
Bung Hatta itu Patriot dan Pahlawan Proklamasi, beliau bukan Nabi, bahkan juga bukan Wali. Tapi menyandingkannya saja dengan Gibran, itu sudah merupakan ๐ฃ๐ฒ๐ป๐ถ๐๐๐ฎ๐ฎ๐ป ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐ฃ๐ฒ๐ป๐ด๐ต๐ถ๐ป๐ฎ๐ฎ๐ป, apalagi membandingkan dan menyetarakan.
Maaf ya, Emas dan Kotoran Manusia itu sama-sama Kuning. Tapi hanya orang Gila dan berotak miring yg menyandingkan keduanya, apalagi membandingkan dan menyetarakan.
Sekalipun Gibran menyampaikan secara resmi surat pengunduran dirinya secara sukarela, dan DPR/MPR menerima mengunduran diri secara sukarela tersebut, konsekwensi atas putusan MA yg menyatakan Suket Gibran TIDAK SAH sejak awal tetap saja akan menjadi pertimbangan bahwa Pengunduran Diri Sukarela diterima dengan Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
Konsekwensi hukum ikutan lainnya adalah pencalonan dan pelantikan atas jabatannya di masa lalu dianggap tidak sah karena cacat hukum. Dan itu tidak hanya berlaku bagi pencalonan Gibran sebagai Wapres saja, tapi juga Walikota Solo.
Bahkan jika kelak putusan DPR/MPR menyatakan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, maka hal tersebut akan dijadikan rujukan bagi DPRD Kota Surakarta untuk membatalkan hak-hak dan fasilitas pensiun Gibran sebagai Walikota Solo dan Gubernur Jawa Tengah saat mengevaluasi APBD yg diajukan Walikota Solo.
Karena seorang Kriminal yg datang secara sukarela ke Kantor Polisi dengan itikad baik mengakui seluruh tindak kejahatannya tidak secara otomatis mendapatkan pengampunan, melainkan tetap menghadapi konsekwensi hukum atas tindak kejahatannya.
@ajengcute16__ Anak kuli bangunan saja biisa menyekolahkan anaknya sampai minimal SMA, ini anak walikota, gubernur, sekaligus presiden, kok bisa gak sekolah? Kelihatan sekali memang orangnya bermasalah
๐ก๐๐ฅ๐๐ฆ๐ ๐ฆ๐๐ฆ๐๐ง ๐ฆ๐๐๐ง ๐๐ก๐
Saya melihat ada pola narasi yang terus dibangun,
" Mempertandingkan empati terhadap Presiden dengan penderitaan rakyat "
Seolah-olah ketika seseorang membela Presiden dari dugaan penyadapan, berarti tidak peduli kepada korban bencana, karhutla, MBG, bayi ISPA, atau kesulitan ekonomi masyarakat.
Ini logika yang menyesatkan!
Sejak kapan empati harus memilih? Kita bisa membela Presiden dari tindakan ilegal sekaligus menuntut pemerintah bertanggung jawab atas persoalan rakyat.
Jangan gunakan penderitaan rakyat sebagai senjata untuk membungkam persoalan lain.
Empati bukan kompetisi. Membela Presiden bukan berarti mengkhianati rakyat. Dan mengkritik pemerintah bukan berarti harus membenarkan semua narasi yang menyerang Presiden.