Tidak mungkin pihak pemenang mau melakukan tindakan seperti ini, justru ini melukiskan rasa frustasi Trump akibat sederet kegagalan militer AS dalam upaya menetralisir kekuatan militer Iran.
Alih-alih mengurangi tensi, Iran justru memperluas eskalasi dengan cara menargetkan pangkalan militer AS di kepulauan Diego Garcia. Pesan yang sangat mendalam, bukan hanya menepis klaim kemenangan AS, tapi juga menampar hingga menjatuhkan kredibilitas Trump di mata publik internasional terutama para sekutunya.
Wajar saja jika komplotan mereka yang tergabung dalam NATO sampai detik ini enggan membantu AS dalam kampanye militer terhadap Iran, karena bukan hanya telah mengabaikan sekutunya dalam proses pengambilan keputusan terhadap Iran, namun Trump juga telah membawa kepentingan negara-negara NATO kepada situasi yang sangat membahayakan.
Trump juga dinilai gagal memberikan jaminan keamanan atas lalu-lintas pelayaran di Selat Hormuz, janji yang sempat dilontarkan 2 pekan silam tak kunjung terealisasi.
Kini Trump memilih jalan yang bertentangan dengan memoarnya, yakni dengan memberlakukan kelonggaran kepada Iran agar bersedia menjual minyak ke pasaran internasional guna mencegah krisis energi global.
Tentu saja ini merupakan kemenangan bagi Iran, membuktikan kepada dunia bahwa strategi bangsa Iran yang memainkan sektor energi dunia sangat efektif untuk menekan lawan.
Posisi Iran kini berada diatas angin, nilai tawar Iran jauh melampaui posisi AS. Jika ingin membawa Iran kembali ke meja perundingan, maka tidak ada ruang bagi AS kecuali menuruti tuntutan Iran yakni:
🔻 Penarikan total pasukan AS dari kawasan Timur Tengah.
🔻 Pembayaran kompensasi perang.
🔻 Pencabutan seluruh sanksi terhadap Iran.
Jika mendukung Iran lalu dituduh SYIAH, saya lebih bangga ditudung SYIAH daripada mendukung Israel dn Amerika dan dituduh ZIONIS...
Labbaika ya Rasullah..
Tokoh-tokoh dunia yang mengundurkan diri karena terkait dengan Jeffrey Epstein dan disebut dalam Epstein Files
1. Pangeran Andrew dicabut gelar dan kehormatan kerajaan oleh saudaranya, Raja Inggris Charles III.
2. Miroslav Lajcak mengundurkan diri sebagai penasihat keamanan nasional Perdana Menteri Slovakia.
3. Peter "Lord" Mandelson, politisi senior Inggris, mantan Komisioner Perdagangan Eropa, dan mantan duta besar Inggris untk Amerika Serikat mengundurkan diri dari Partai Buruh.
4. Joanna Rubinstein mengundurkan diri dari jabatan ketua Swedia untuk UNHCR (Badan PBB untuk Urusan Pengungsi).
5. Caroline Lang, mantan aktris dan anak mantan Menteri Kebudayaan Prancis Jack Lang, mengundurkan diri sebagai kepala produser film Serikat Produksi Independen (SPI).
6. George Mitchell, mantan senator Amerika Serikat dihapus dari salah satu institut di Queen's University Belfast di Irlandia Utara.
7. Larry Summers, profesor, mantan Presiden Harvard University, mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat, berhenti mengajar dari Harvard University, mundur sebagai direktur Mossavar-Rahmani Center for Business and Government di Harvard Kennedy School, dan mengundurkan diri dari Dewan Direksi OpenAI.
8. Mohamed Waheed Hassan, mantan presiden Maladewa mengundurkan diri sebagai Utusan Khusus Presiden Maladewa Mohamed Muizzu.
Sumber dari berita media-media luar negeri.
VENEZUELA: POLA YANG BERULANG
Setiap kali ada negara yang berani menguasai sumber daya alamnya sendiri, dan kebijakan itu merugikan perusahaan Amerika, pola yang sama selalu muncul:
tekanan politik, propaganda, sanksi ekonomi…
lalu upaya penggulingan rezim.
Venezuela hari ini adalah bab terbaru dari pola yang telah berlangsung lama ini. Venezuela bukan tentang narco-terrorism seperti kata AS. Trump sudah berterus-terang, "They took our oil rights. We had a lot of oil there. They threw our companies out. And we want it back." ["Mereka mengambil hak minyak kami. Kami memiliki banyak minyak di sana. Mereka mengusir perusahaan kami. Dan kami menginginkannya kembali."]
Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar sedunia. AS merasa BERHAK atas minyak & sumber daya alam di sana, dan di negara-negara lain.
Lihat polanya:
Iran, 1953.
Perdana Menteri Mohammad Mossadegh menasionalisasi minyak Iran.
CIA mendalangi kudeta, lalu rezim pro-Barat (Shah Pahlavi) berkuasa.
Chile, 1973.
Presiden Salvador Allende menasionalisasi tambang tembaga. Perusahaan AS dirugikan.
Hasilnya?
Kudeta berdarah.
Allende tewas. AS mendukung rezim Pinochet yang sangat kejam pada rakyatnya.
Kongo, 1961
Patrice Lumumba dibunuh karena ingin rakyatnya berdaulat atas mineral mereka sendiri.
Libya 2011
Muammar Qaddafi ingin membuat mata uang bersama Afrika, melawan dominasi dolar, dan berusaha mengontrol sebagian besar sumber minyaknya.
AS bersama NATO membombardir negeri termakmur di Afrika itu.
Guatemala 1954, Afghanistan 2001, Irak 2003, Suriah 1949, 1957, 2011-2024, Mesir 2013, Iran pasca-1979 [AS mengupayakan berbagai aksi untuk penggulingan pemerintah], dst. Daftarnya masih sangat banyak...
Jangan lupa, Indonesia pun tidak lepas dari pola ini.
Presiden Soekarno dulu mendorong kedaulatan ekonomi, menasionalisasi aset asing, dan menolak tunduk pada blok Barat.
Hasilnya?
AS di balik layar membantu operasi perubahan rezim tahun 1965.
Ada yang menghitung, AS terlibat langsung atau tidak langsung dalam lebih 70 upaya perubahan rezim sejak 1945. Angka pastinya bisa diperdebatkan. Tapi polanya SANGAT JELAS:
-jika pemimpin sebuah negara tunduk dan berbaik-baik, ia akan aman dan kebagian
-jika ia melawan, AS akan melakukan berbagai upaya untuk menggulingkannya.
Dan hari ini, lihat Palestina.
Israel dengan didukung penuh AS melakukan segala bentuk kekejian dan pembantaian massal di sana.
Padahal, ini bukan soal Hamas; bukan soal “keamanan Israel.”
Ini soal kontrol wilayah. Ingat, ada ladang gas yang sangat kaya di lepas pantai Gaza. Ingat, Trump bicara soal menjadikan Gaza sebagai pusat pelesiran pantai ("Riviera in Middle East") dan mendorong warga Gaza untuk keluar saja dari tanah air mereka.
Jadi setiap kali AS bicara tentang “demokrasi” dan “hak asasi”, lihat satu hal dulu:
-Ada sumber daya alam apa di sana?
-Siapa yang menguasai sumber daya alam itu?
-Siapa yang diuntungkan?
#StopUSTerrorism
I have followed developments in Venezuela with grave concern. The leader of Venezuela and his wife were seized in a United States military operation of unusual scope and nature. Such actions constitute a clear violation of international law and amount to an unlawful use of force against a sovereign state.
President Maduro and his wife must be released without any undue delay. Whatever may be the reasons, the forcible removal of a sitting head of government through external action sets a dangerous precedent. It erodes fundamental restraints on the use of power between states and weakens the legal framework that underpins international order.
It is for the people of Venezuela to determine their own political future. As history has shown, abrupt changes in leadership brought about through external force will bring more harm than good, what more in a country already grappling with prolonged economic hardship and deep social strain.
Malaysia regards respect for international law and sovereignty as paramount to peaceful relations between states. Constructive engagement, dialogue and de-escalation remain the most credible path towards an outcome that protects civilians and allows Venezuelans to pursue their legitimate aspirations without further harm.
ANWAR IBRAHIM
Tlong lah pihak KPK , kami sudah beberapa kali aksi demontrasi di depan kantor kalian, kami meminta beberapa oknum DPRD NTB yang menyalahgunakan anggaran Daerah, segara lakukan pemanggilan dan penangkapan.
@KPK_RI@KejaksaanRI
Kami meminta untuk pihak KPK dan kejagung dan menutup mata terhadap persekongkolan yang sistematilk para perampok uang rakyat @KPK_RI@KejaksaanRI
Jaringan Mahasiswa dan Pemuda NTB-Jakarta Desak KPK Bongkar Habis Korupsi di Tubuh DPRD NTB - https://t.co/LQTwggontc