#intinyadeh sekolah diintimidasi SPPG krn nolak MBG. Kronologi:
> Sering insiden: basi, buah busuk
> Puncaknya: ditemui kapsul obat di MBG
> Sekolah minta libatkan polisi & BPOM, SPPG nolak
> SPPG jemput anak SD yg nemu kapsul, interogasi sepihak tanpa ortu & sekolah
(1/3)
[PERNYATAAN SIKAP]
Darurat Pembatasan Informasi Bencana: Negara Wajib Minta Maaf
Dalam beberapa hari terakhir, pembatasan terhadap pemberitaan bencana di Sumatera terjadi secara masif dan sistematis. Polanya jelas dan berbahaya.
-utas-
Sebuah video mengharukan yang memperlihatkan pertemuan seorang ibu dengan buah hatinya di balik jeruji tahanan, viral di media sosial.
Ibu tersebut, Tina Rambe, terlihat memeluk erat anak balitanya. Ia ditangkap karena menolak pengoperasian pabrik kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, pada Senin (20/5/2024) lalu.
Kala itu, ratusan warga Kelurahan Pulopadang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, melakukan aksi menolak pengoperasian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT PPSP karena lokasinya berdekatan dengan pemukiman mereka. Warga khawatir pabrik itu menyebabkan pencemaran lingkungan dan kebisingan dari mesin-mesin yang dioperasikan.
Dalam video yang viral itu, terlihat Sang Ibu (Tina Rambe) menahan tangis sambil mencium dan memeluk buah hatinya, sambil tetap berusaha menenangkannya. "Jangan sedih," ucapnya seraya menghapus air mata di pipi sang anak.
| Narasi Daily
1006 orang meninggal. Belum ada yang dipenjara. Belum ada status bencana nasional. Presidennya sibuk jalan ke luar negeri. Kabinetnya nolak bantuan luar. Menterinya sibuk mantau donasi. DPRnya iri ama influencer yang ke lapangan. Uda gila negara ini
Jejak Endipat di Bisnis Ekstraktif
Rekam jejak Endipat Wijaya nyaris sepenuhnya terjalin di sektor ekstraktif, dari kehutanan industri sampai batu bara.
Lulusan Teknik Metalurgi ITB ini memulai karier di Double A Group, perusahaan pulp dan kertas yang sepenuhnya bergantung pada pasokan kayu skala besar dan menjadi bagian dari industri kehutanan komersial di kawasan Asia.
Setelah itu, ia bergeser ke Kalimantan Timur dan bekerja di PT Kaltim Prima Coal (KPC), salah satu tambang batubara terbesar di Indonesia yang dikendalikan keluarga Bakrie.โ
Tahap berikutnya, Endipat menjadi manajer di PT Nusantara Energy, perusahaan batubara di Berau, Kaltim yang merupakan bagian dari jaringan usaha Prabowo Subianto.
Kini ia duduk sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra, partai yang juga dipimpin Prabowo Subianto, dengan Dapil Kepulauan Riau.
https://t.co/WoBzUKXe7X
Satu juta. Angka itu bukan statistik. Itu adalah 1.057.482 tatapan kosong di tenda pengungsian, bau basah dari pakaian yang tak sempat diselamatkan, dan 961 kursi kosong di meja makan yang takkan pernah terisi lagi.
โKau tahu apa yang paling menjijikkan dari data 961 nyawa melayang dan hampir seribu orang hilang ini? Estimasi biaya pemulihan.
โBNPB bilang, butuh Rp51,82 triliun untuk memulihkan Aceh, Sumbar, dan Sumut. Bayangkan. Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian sistematis pembalakan liar, tata ruang abal-abal, dan penegakan hukum tumpul terhadap korporasi perusak kini harus ditanggung negara. Uang kita.
โPejabat datang, pasang wajah prihatin di depan kamera, bilang "Indonesia Mampu Atasi Musibah". Mereka memastikan APBN cukup (Kata Mensesneg 3 Des 2025). Tentu saja cukup! Anggaran untuk event pencitraan, studi banding, atau food security project yang tiba-tiba muncul, angkanya jauh lebih berani.
โLihat kontrasnya:
โBiaya pemulihan: Rp51,82 Triliun.
โBantuan yang diserahkan Menag tahap awal: Rp155 Miliar (fakta, 2 Des 2025) โ mayoritas dari donasi Baznas dan lembaga lain, bukan murni kucuran APBN Penuh.
โKorban meninggal hampir 1.000 jiwa, tapi Pemerintah Pusat TIDAK MAU menetapkan status Bencana Nasional (fakta, dikritik ekonom karena membatasi ruang fiskal darurat - 1 Des 2025). Kenapa? Karena menetapkan Bencana Nasional berarti pejabat harus kerja, bukan pencitraan. Itu berarti membuka dompet sebesar-besarnya, bukan sekadar mengirim 3-4 pesawat Hercules berisi mi instan.
โSementara anak-anak di pengungsian merindukan satu piring nasi hangat, elite di Jakarta sibuk berdebat: Apakah lebih penting kerja lapangan atau administrasi? (fakta, alasan belum ditetapkan Bencana Nasional - 3 Des 2025).
โJutaan nyawa terancam. Ribuan hilang. Puluhan triliun rupiah ludes karena keserakahan yang dilegalkan. Dan kita, yang kehilangan saudara, hanya bisa melihat mereka beradu argumen di podium.
โKita menabur kemanusiaan, yang kita tuai hanya lip service dan angka kerugian yang membengkak.
Irene Sokoy dan bayi dalam kandungannya meninggal dunia setelah ditolak oleh empat rumah sakit di Jayapura, Papua.
Dinas Kesehatan Papua sudah mengakui ada keterlambatan dan kegagalan sistem rujukan dalam kasus ini.
Bagaimana kronologinya?
bertahun-tahun menjadi pekerja teks komersial, baru kali ini se-enggak sudi itu mengerjakan dan menyematkan kredit nama di proyek nyebokin program itu.
kalau bukan perkara tanggung jawab dan profesionalisme mah...
Israel :
- the most advanced military and nuclear armed power in the Middle East
- getting a full backing and impunity from the The United States
- conducting the on going genocide killing thousand lives
Prabs be like :
Israel harus dijamin keamanannya uwuu ๐ฅบ
BERAAKKKKKKK ๐คฎ
Ending Genocide, Enforcing Justice
The world cannot continue to pretend that reasonable solutions will be possible so long as Israel remains under the leadership of Benjamin Netanyahuโs regime. His government has overseen a genocidal campaign that has crossed the threshold of humanityโs most serious crime. Until accountability is enforced and the present path is altered, the prospect of genuine peace will remain obstructed.
At this moment, the most urgent priority is not abstract negotiations, but the immediate cessation of the ongoing genocide in Gaza and the lifting of the inhumane blockade that strangles its people. The United Nations Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory has already determined that Israel is committing genocide in Gaza. There is no moral or legal basis to soften this language. Meanwhile, the International Criminal Court has issued an arrest warrant against PM Netanyahu for war crimes and crimes against humanity. The international community must recognize that words of condemnation alone are no longer sufficient. Justice must follow!
The logical next step is to ensure that these crimes are prosecuted before an international tribunal. Anything less would be an abdication of the duty to uphold international law and human dignity. Some nations in the West have begun to recognize the State of Palestine, an overdue act that tragically required the enormity of genocide to compel action. But this must not be the endpoint. The next decisive move is to secure Palestineโs full membership in the United Nations, affirming the rights of its people in the family of nations.
Only after halting the genocide, securing justice for the victims, and ensuring Palestineโs rightful place in the international order, can we begin to speak of a sensible, durable solution for all. Until then, the credibility of the international system itself hangs in the balance. For it is not only Gaza that is under siege, but also the very principles of justice and humanity on which our common future depends.