Anjing K9 adalah nama lain dari anjing yang lebih dikenal sebagai anjing polisi sekaligus merupakan homofon dari kata "anjing".
Dia memilki kemampuan yang tidak dimiliki anjing secara umum. Karena dilatih secara khusus pun ras anjing yang khusus pula.
Siapa belum ngantuk? Gila, ini ada konten keren banget dari Fristian Griec Media. Ngupas problematika dan masa depan kopdes dengan bahasa yang mudah dipahami oleh awam.
Are we truly ready for what we're about to face?
@txtharihariWNI Pernah. Indomaret golden coffee. Ikut aturan antri dpn mesin kasir coffee, krn sblmnya sempat layanin org. Nunggu orgnya beberes. Orgnya liat jg. Tiba2 layani kasir sebelahnya utk coffee. Disanggah, bilangnya, antri. Tinggal aja, tdk pernah ke situ lagi sekalipun tiap hari lewat.
Tapi tapi tu siapa mo? Dokumentasinya ada tuh.. Tujuan dibuatnya film itu sangat jelas kok.. Romo merasa diserang kah? Merasa kalo ada yang salah? Tinggal bilang CSR nya untuk apa lho mo.. @Dandhy_Laksono mungkin ga nanya lngsung ke keuskupan merauke tapi itu lho romo foto dengan bangganya dapet CsR, sebagai romo semakin tua hrusnya semakin bijak, semakin membela diri semakin terlihat anda masih sangat duniawi mo..
Tanggapan Uskup Agung Merauke terkait Film Pesta Babi tampaknya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Uskup Timika, dan Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC menganggap bahwa film tersebut merupakan film provokatif dan tidak melibatkan Keuskupan Merauke dalam proses penyusunan dokumenter—hanya menggandeng orang-orang yang punya “satu tujuan” dengan sutradara.
Akan tetapi, benarkah demikian? Mengapa baru diklarifikasi setelah semua terjadi. Ia menolak klaim yang tercermin dalam film tersebut bahwa keuskupannya mendukung PSN atau bekerja sama dengan perusahaan yang bertanggung jawab atas penggundulan hutan, menyebut tuduhan tersebut sebagai “fitnah besar.”
Sikap “diam” terkait PSN dikatakan bahwa merupakan pilihan pastoral yang disengaja.
“Diam juga merupakan cara untuk melawan. Jika saya berbicara, kata-kata saya akan diputarbalikkan dan dapat memecah belah Gereja,” katanya.
Apabila benar Gereja berpihak, mungkin seharusnya penangkapan para aktivis yang vokal beberapa bulan lalu tidak akan terjadi. Tunjukkan lebih galak melalui tindakan nyata, bukan melulu lewat kata-kata.
@kegemukan@stockmapping Bayangin dia menang, ga usah bandingin dg yg lain hehehe..
Membayangkan orang sakit bakal dibiarkan kyk dolar naik saat ini. Tidak akan dipikirkan rakyatnya akan menjadi apa. Mimpi rakyat saja dibatasi.
UPDATE: CSG has reported $2.8 billion in contracts with unnamed “Southeast Asian” customers. Reporting indicates most of this business is with a single counterparty in Indonesia.
We also found a mystery payment… which may help explain how CSG landed some of this business.
Bertepatan dengan hari komunikasi sedunia, ini adalah contoh keburukan yang harus dienyahkan. Berharap semua komponen lebih serius menjalankan "komunikasi" ke arah yang maju ke depan bukan mundur ke belakang.
Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media.
Letkol Teddy Indra Wijaya.
Sekretaris Kabinet.
Bukan menteri.
Bukan jenderal bintang empat.
Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas.
Apa yang terjadi di bencana Sumatra
dan di mana Teddy masuk:
Akhir November 2025.
Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
BMKG sudah memberikan peringatan
delapan hari sebelumnya.
Tidak ada rapat darurat.
Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat.
Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa.
Rapat soal koperasi.
Ketemu Menteri Kelautan.
Menerima Ratu Belanda.
Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar.
Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang.
Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh.
Lebih dari tiga minggu di lapangan.
Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan.
Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat.
Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi.
Rina melakukan siaran langsung.
Dia tumpahkan semua yang dia lihat.
Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet
menonton siaran itu dari Jakarta.
Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk.
Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti.
Bukan insiden tunggal ini pola:
Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa.
Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon.
"Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya."
"Tapi memang belum ada bantuan.
Faktanya begitu."
"Cerita soal dampaknya aja.
Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk."
Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja."
"Maksa banget," kata Indira.
Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar:
Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman.
Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan.
Yang ada adalah telepon.
Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu.
Tidak perlu SK.
Tidak perlu aturan resmi.
Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan.
Apa yang dilakukan Teddy?
Persis sama.
Menelepon pemilik media.
Mengamuk.
Meminta pemred diganti.
Tanpa surat resmi.
Tanpa proses hukum.
Cukup satu telepon.
Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain:
Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo.
Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda.
Lebih profesional.
Lebih terukur.
Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif,
bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana.
Bukan mengontrol berita palsu.
Bukan melawan disinformasi.
Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang.
Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli:
Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab.
Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan.
Tidak ada klarifikasi.
Tidak ada bantahan.
Hanya diam.
Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan.
Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar.
Dan sistem seperti itu pernah kita kenal.
Namanya Orde Baru.
Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana.
⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.
Kesalahan yg ada di cuitan ini:
1. Dia nge-QRT postingan stasiun manggarai tapi dia nanyain halte FO Kuningan
2. Letak FO Kuningan itu jauh dari TOD DuTas
3. Alasan 4D dan 6M dialihkan guna menghindari kemacetan di perlintasan kereta
4. Udahlh bu, keliatan bgt lu nyerang personal
Berdasarkan putusan terbaru per 12 Mei 2026, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Jakarta Ibu Kota Negara Indonesia.
FYI, anggaran untuk IKN per 2025 aja udah 75 triliun. Terus gak jadi apa-apa.
Bisa bangun berapa sekolah itu harusnya😭😭😭
Dear @kemendagri —
Kalian larang dulu dong institusi atau tempat usaha untuk minta KTP, baru himbau warga utk tidak serahkan. Pakai kewenangan kalian utk larang resmi lewat peraturan yg bersanksi.
Baru stlh itu suruh warga menolak serahkan.
Logikanya kan begitu. Ampun, deh.
@MiskinTV_ Juri 1 : Indri Wahyuni, S.IP., M.A
Juri 2 : Dra. Triyatni
Juri 3 : Dyastasita WB, S.Sos
MC : Shindy Lutfiana dan Said Akmad
DIPERSILAHKAN KEPADA NETIZEN UNTUK MENGULIK AKUN SOSMED MEREKA LOL
Td mba pijetnya anakku cerita, sekolah anaknya dia dulunya kekeh ga nerima MBG.
Jd masih konsisten catering sekolah. Tp tadi pas ketemu dia cerita, skrg sekolah anaknya terpaksa pakai MBG. Sekolahnya sampai didatangi kepolisian juga.
Dan gongnya Kepolisian bilang kalo ga pakai MBG nanti kegiatan sekolah yg butuh izin ga bakal dikasih alias dipersulit
Cooy MBG udh sampe segitunya kalo ditolak. Kaget banget aku pas denger. Ya ini mah namanya dipaksa semua harus pake MBG
cc:thread