Duka 135 nyawa di Stadion Kanjuruhan belum usai, dan tuntutan keadilan dari keluarga korban masih terus bergema. Namun di sisi lain, karier perwira yang terlibat saat itu terus berjalan langgeng.
Masih ingat dengan Kombes Pol Ferli Hidayat yang saat tragedi menjabat sebagai Kapolres Malang dan sempat dicopot? Saat ini dirinya resmi diangkat menjadi Koordinator Staf Pribadi Pimpinan (Koorspripim) Polri.
Justice for 135.
"Monyet yang rakus hanya bisa menghabiskan dua tandan pisang,
Gajah yg mengamuk hanya bida merusak 10 pohon saja,
Tapi manusia rakus dengan akalnya bisa membakar hutan, merusak pulau, dan gunung!"
-media askar
D.N. Aidit pernah menemukan sebuah "koperasi" di Tjiandjur, tahun 1964.
Ia dibentuk dengan instruksi dari atas dan mempunyai pengawas yang dilatih kekerasan.
Keuntungannya sedikit dan sulit dibuktikan. Harga produknya lebih mahal, sedangkan persediaan sangat tidak lengkap.
23 Juli 2001, pada dini hari juru bicara presiden Yahya C. Staquf membacakan maklumat presiden yang memerintahkan pembekuan DPR dan MPR, persiapan pemilu yang dipercepat, dan pembekuan Partai Golkar.
Maklumat ini diumumkan dini hari menjelang pelaksanaan Sidang Istimewa MPR pada hari yang sama. Presiden berusaha memblokade sidang tersebut dengan membekukan DPR dan MPR.
Menanggapi maklumat presiden, Panglima TNI Laksamana Widodo A.S. menggelar jumpa pers mengumumkan bahwa TNI menolak perintah tersebut karena dinilai inkonstitusional.
Alih-alih memblokade sidang, TNI dan Polri justru mengamankan jalannya Sidang Istimewa MPR yang memakzulkan Presiden Abdurrahman Wahid dan mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai presiden yang baru.
📷 Rakyat Merdeka, AFP, Getty Images
Moncong senjata menghadap istana menjelang kejatuhan Gus Dur, 22 Juli 2001.
Ribuan personel TNI disiagakan di Lapangan Monas seberang Istana Merdeka. Mereka bahkan tidur di lokasi dengan mengenakan kain sarung.
Sinyal bahwa militer tidak akan mendukung dekrit presiden.
📷 AFP
Benar, bahwa diantara para guru juga ada yang sentimen terhadap sesama mereka yang sedang berjuang dalam kesejahteraan. Itu juga sedang dialami para dosen. Konteks sosial memang nyata.
Dan persoalan seperti ini, bukan hal yang baru. Mungkin itu sedang terjadi diantara profesi lain, seperti nakes. Atau kita para pendidik, perlu belajar kepada teman-teman buruh. Namun bukan berarti mereka tidak memiliki persoalan.
Tapi percayalah, pada satu waktu di masa lalu, saya sempat menganggap adanya serikat dosen, seperti Serikat Pekerja Kampus, adalah sesuatu yang utopis. Saya sendiri ketika menjadi guru, tidak membayangkan bahwa organisasi guru bisa mewakili keresahan guru.
Ternyata itu mungkin terjadi, dan sekarang terwujud. Hal tabu yang pada masa lalu tidak bisa dicapai, kini bisa. Dan memang pasti akan menghadapi masalah baru yang mungkin diluar yang bisa kita bayangkan.
Delapan kali sidang di MK, saya tidak selalu hadir, bukan karena alasan heroik, tapi alasan biasa terjadi pada orang biasa-biasa saja, dan @penduduk_lokal_ kadang tertahan kemacetan, kepala pusing belum ngopi, dan menertawakan nasib sendiri. Bersama teman-teman koalisi, kami lebih sering bercengkrama sebagaimana orang-orang biasa.
Tentu, tidak perlu menghebat-hebatkan apa yang kita lakukan. Tidak ada aktivis guru, kita hanya guru. Perjuangan upah minimum pendidik [guru dan dosen], bukan ide baru. Ini estafet yang pernah disuarakan orang-orang di masa lalu. Perjuangan atas hak pendidikan juga bukan kali pertama. Kebetulan Reza itu paling nekat, 1 diantara jutaan guru lainnya.
Bahwa, agak naif, kami, mencintai profesi kami sebagai guru, dan merasa, ada harga diri yang harus dipertahankan, demi pilihan profesi ini. Gugatan MBG ke MK, dilakukan bukan karena tahu kita akan menang, tapi karena kita sadar, merebut kembali anggaran pendidikan, layak dimenangkan.
Mungkin, inilah yang dimaksud Freire, dalam konteks perjuangan, kita membuat jalan sambil berjalan, karena kita mencintai perjalanan-- sebagai guru.
Anda tahu ini kejadian apa? Kemarin, pada 6 Juli 2026, Ribuan ASN PPPK dan PPPK Paruh waktu ricuh, merespon rencana pemda yang akan merumahkan: pemecatan massal. Rencana itu gagal, tapi rasa terancam itu nyata.
Kenapa? demi kebijakan efisiensi. Kenapa efisiensi? karena TKD yang bersumber dari anggaran pendidikan berkurang untuk MBG.
Hubungan ini yang dimasukan dalam gugatan UU APBN 2026. Sebab diantara ASN PPPK, dan PPPK Paruh Waktu tersebut termasuk para guru. Pemerintah bisa berdalih efisiensi untuk MBG tidak mempengaruhi kesejahteraan guru. Mereka bisa berbohong, atau bersilat lidah. Tapi rasa terancam itu nyata, dan fiskal daerah menyempit tidak bisa ditutup-tutupi. Amoek itu nyata.
Silahkan, sampaikan pada orang-orang yang ada dalam kerumunan itu bahwa "ini langkah yang baik."
Sudahlah. Membaca Rocky Gerung kayak gini saja:
Di era Jokowi, apa pun kebijakannya, yang salah presidennya.
Di era Prabowo, apa pun kebijakannya, yang salah menterinya.
Mau jaga toko saja taruhannya nyawa. Bisa ditebak sendiri gimana nasib mereka yang ikhtiarnya menjaga idealisme, hak asasi, tanah atau hak ulayat sendiri.
Tan Malaka, yang kabur sembunyi dari Filipina ke Singapura dll. karena dikejar pemerintah kolonial. Tan Malaka, yang membawa gagasan persatuan kelompok Islam dan Sosialis di Moskow.
Sekarang sebuah organisasi yang mengatasnamakannya, anggotanya mecah belah buat nyepong PG.