Revisi daftar 40 homeless media yang disebut Qodari sebagai mitra baru pemerintah. Lengkap sama username IG mereka.
Ada yang ketinggalan 1 nih. Gue barusan dengar ulang, ternyata The Maple Media juga ikut main ke Bakom.
1. Folkative (folkative)
2. Indozone (https://t.co/NJlwBAjejI)
3. Dagelan (dagelan)
4. Indomusikgram (indomusikgram)
5. Infipop (https://t.co/PbTKRGp7wX)
6. Narasi (narasinewsroom)
7. Muslim Folks (https://t.co/U9mlfHnbZE)
8. USS Feed (ussfeeds)
9. Bapak-Bapak ID (bapak2id)
10. Menjadi Manusia (https://t.co/Xu4fYnLGiT)
11. GNFI (gnfi)
12. Cretivox (cretivox)
13. Kok Bisa? (kokbisa)
14. Taubatters (taubatters)
15. Pandemic Talks (pandemictalks)
16. Kawan Hawa (kawanhawa)
17. Volix (https://t.co/444OLyexcG)
18. Ngomongin Uang (ngomonginuang)
19. Big Alpha (bigalphaid)
20. Good Stats (https://t.co/nE8osOm0eW)
21. Hai Dudu (hai.dudu)
22. Proud Project (proud.project)
23. Vibiz (vibizmedia)
24. Unframed (https://t.co/MPq4Qck8fF)
25. Kumpul Leaders (kumpul.leaders)
26. CXO Media (cxomedia)
27. The Maple Media (themaplemedia)
28. How to be Nothing (https://t.co/DmPZAxjgm7)
29. Everest Media (https://t.co/DonW9uvMRQ)
30. Geometry Media (geometrymedia)
31. Folks Daily (?)
32. Dream (dreamcoid)
33. Melodi Alam (melodi.alam)
34. NKTSHI (?)
35. Modestalk (https://t.co/2PEte60wy3)
36. Lead Media (https://t.co/SPJkrCZqj3)
37. Nalar TV (redaksinalartv)
38. Mahasiswa dan Jakarta (mahasiswadanjakarta)
39. Notch Plus (?)
40. Mature Indonesia (mature.idn)
Coba dong gaes sambil dibantu dengar, ada yang salah ejaan gak kira-kira? Gue jujur gak hafal semua homeless media yang disebut Qodari.
Tinggal Folks Daily, NKTSHI, dan Notch Plus yang masih belum jelas. Gak tahu deh penulisannya yang benar gimana.
Notes: Buat homeless media yang merasa gak datang di Konferensi Pers Bakom RI, boleh dong klarifikasi langsung. Biar sekalian protes karena namanya dicatut Qodari.
Mengapa Negara Menzalimi Suami Saya, yang Tulus Berkorban Banyak Untuk Negara?
Sebagai istri, sakit hati rasanya. Enam belas tahun aku kenal Ibam, dia ngga money oriented. Niatnya tulus. Kalau sudah mau bantu, dia akan benar-benar bantu.
Ibam dituntut penjara 15 tahun dan harus bayar Rp16,9 miliar, kalau tidak maka pidananya ditambah 7,5 tahun.
Berarti, Ibam dituntut 22,5 tahun penjara.
Ibam, yang pernah menolak tawaran puluhan miliar karena merasa misi bantu negara lewat bangun teknologi masih belum selesai.
Sekarang ironisnya dituduh korupsi. Padahal sampai 57 saksi diperiksa, tidak ada satu pun bukti Ibam memperkaya diri. Tidak ada konflik kepentingan untuk memperkaya orang lain.
Dia hanya konsultan teknis, rela tolak tawaran asing, turun gaji demi negara, ngga punya jabatan dan kewenangan, selalu profesional dan netral dalam kasih masukan, tapi terjebak dalam pusaran para elite birokrasi.
Masukan teknis Ibam yang sudah terdokumentasi baik, transparan akan kelebihan dan kekurangan, diceritakan sepotong-sepotong saja oleh pejabat pengadaan. Sehingga seakan-akan Ibam memaksa hanya Chromebook.
Untungnya, Ibam punya banyak dokumentasi yang sudah jadi bukti di persidangan. Sudah terungkap di sidang bahwa:
1. Ibam bukan pejabat, tapi konsultan yayasan. Gaji Ibam sama sekali bukan dari APBN.
2. Ibam baru kenal Nadiem setelah dia jadi menteri. Ngga ada persekongkolan, dan ngga pernah ketemu personal.
3. Di banyak bukti chat & notulen rapat: Ibam tidak mengarahkan pengadaan, tidak buat kajian, bahkan Ibam minta kementerian untuk uji Chromebook dulu.
4. Pejabat Eselon I akhirnya mengakui: dia yang menolak masukan pengujian Ibam, dia yang memutuskan Chromebook lewat SK yang dia keluarkan.
5. Ahli IT telah menyatakan masukan Ibam sudah netral dan profesional, sesuai best practice keahlian, serta benar dalam menyerahkan keputusan ke kementerian.
Puncaknya, nama Ibam dicatut ke dalam SK pengadaan yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Dalam pengesahan kajian Chromebook yang ditugaskan SK, tidak ada tanda tangan Ibam.
Terungkap juga di sidang, belasan pejabat, termasuk yang berupaya ‘menyalahkan’ Ibam, mengakui telah menerima ratusan juta rupiah suap dari vendor. Namun mereka semua bebas, tidak ada yang jadi tersangka.
Disaat mereka bebas, Ibam ditahan dan dituntut penjara. Bagiku perkara ini jelas. Suamiku bukan pelaku, tapi korban permainan elite birokrasi yang seenaknya melempar semua keputusan mereka pada Ibam.
Sekarang, kami hampir sampai di ujung jalan.
Ibam dituntut 22,5 tahun penjara.
Dua terdakwa lain, pejabat Eselon II di Kemendikbud, yang mengatur pengadaan dan sudah mengakui ada aliran dana sampai miliaran rupiah, dituntut 6 tahun saja.
Semakin kontras ketika surat tuntutan sendiri mengakui: tidak ada aliran dana ke Ibam.
Tuntutan bilang di laporan SPT 2021, kekayaan Ibam naik Rp16,9 miliar. Ibam sudah tunjukkan bukti di persidangan kalau itu dari saham Bukalapak yang didapat jauh sebelum Ibam menjadi konsultan Kemendikbud, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Chromebook atau Gojek.
Bukti itu ditolak JPU dalam tuntutannya. Mereka bilang karena Ibam sudah resign, sahamnya hangus. Mereka tidak paham kata-kata dalam surat pemberian saham, bahwa yang hangus hanya “saham yang belum diberikan”. Padahal, sebelum resign juga ada sebagian saham yang sudah diberikan.
JPU menyatakan, karena mereka tolak bukti itu, Rp16,9 miliar Ibam diduga hasil korupsi, jadi mereka tuntut 15 tahun ditambah 7,5 tahun.
Bagi kami, ini puncak dari kezaliman. Ibam yang tidak pernah, sekali lagi, TIDAK PERNAH ADA ALIRAN DANA SAMA SEKALI, dikriminalisasi atas prestasinya bantu negara, yang tidak ada hubungannya dengan perkara.
Dua minggu lagi putusan Ibam akan dibacakan oleh Majelis Hakim, kami tetap berharap keadilan putusan bisa sesuai dengan fakta persidangan.
Karena, ini bukan sekedar perkara hukum, ini menyangkut nasib seseorang, masa depan keluarga kami, anak-anak kami, serta kemerdekaan kami sekeluarga.
Setahun terakhir ini adalah masa yang sangat berat bagi kami. Keluarga kami kehilangan penghasilan, kesehatan jantung Ibam kian memburuk, bahkan tabungan hidup kami terkuras habis untuk biaya medis dan biaya hukum.
Namun, aku bersaksi bahwa Ibam adalah seorang perintis. Hidupnya penuh perjuangan dari kecil, insya Allah kami siap bangun dari nol lagi.
Hanya saja, jika pengabdian untuk Indonesia harus dibayar semahal ini. Jika bukti persidangan sudah seterang ini, dan jika upaya mengkambinghitamkan Ibam sudah sekentara ini, dia tetap dipenjara puluhan tahun...
Ini adalah ketidakadilan yang teramat pahit.
Bukan hanya bagi Ibam, tapi bagi siapa pun yang pernah atau akan bantu bangsa ini dengan niat tulus.
Apa memang berbakti bagi merah putih seberbahaya ini?
Apa memang tidak ada keadilan bagi orang jujur yang sudah berkorban banyak bagi negara?
Tolong bantu kami mencari keadilan untuk Ibam selagi masih ada waktu. Mohon bantu bagikan tulisan ini, pada rekan atau kerabat, konsultan atau pejabat, siapapun yang bisa bantu menyuarakan keadilan dan memberi perhatian.
Agar tidak ada lagi profesional seperti Ibam yang jadi korban kriminalisasi.
Jakarta, 16 April 2026
Ririe - Istri dari Ibrahim Arief (Ibam)
Di bidang astronomi, jarak yg sangat jauh diukur dgn satuan “tahun cahaya”
Di Indonesia ada satuan baru dlm perhitungan harga/biaya yg sangat mahal, yaitu “hari MBG”
* Anggaran beasiswa LPDP: 5 hari MBG
* Subsidi BPJS Kes: 40 hari MBG
* Biaya pembangunan Whoosh: 94 hari MBG
😁
Di titik ini saya bisa bilang Indonesia adalah negara jahat. Selama dua tahun belakang, tidak ada kebaikan yang dihasilkan oleh negara. Semuanya kejahatan.
Guys kata Tom Lembong di podcast Malaka dan ini salah satu yang paling jujur yang gw dengar dari mantan pejabat Indonesia soal kondisi sekarang.
Dia bilang kebijakan luar negeri Indonesia sekarang paling berantakan sejak 1965.
Bukan sejak 1998. B
ukan sejak reformasi. Tapi sejak 1965.
Dan dia kasih contoh konkret yang bikin gw tidak bisa bantah.
Beberapa minggu lalu Indonesia bergabung ke Board of Peace yang diketuai Amerika dan Israel.
Seminggu setelah itu Amerika dan Israel menyerang Iran.
Sekarang Indonesia ngemis ke Iran minta kapal tanker kita boleh lewat Hormuz.
Dan Iran dalam kondisi marah besar habis diserang mau simpati ke kita?
Itu konsekuensi langsung dari kebijakan luar negeri yang tidak berprinsip.
Soal energi ini yang paling bikin gw ngeri.
Stok BBM dan LPG nasional kita hanya ekuivalen dengan 20 sampai 25 hari konsumsi.
Itu saja.
Kalau Hormuz tidak buka dalam 25 hari puluhan kota di Indonesia bisa kehabisan bensin dan gas.
Ibu ibu tidak bisa masak.
Logistik lumpuh.
Bukan skenario jauh.
Itu risiko yang menurut Tom Lembong sangat nyata dan sangat dekat.
Bandingkan dengan Jepang yang stoknya 250 hari. China yang stoknya 1,3 miliar barel.
Mereka sudah siap dari jauh jauh hari.
Kita masih 20 hari dan tidak ada rencana darurat yang jelas.
Dan ini yang paling menyakitkan dari semua yang dia bilang.
Tahun lalu harga minyak dunia lagi murah.
Surplus 2 juta barel per hari.
Itu saat yang sempurna untuk borong dan nambah cadangan nasional.
Tapi tidak dilakukan.
Uangnya dialihkan ke program program lain yang multiplier effect-nya kecil yang kita sudah tau semua itu yaps EMBEGE
Soal tarif Trump Indonesia panik duluan. Buru buru negosiasi. Dapat kesepakatan tarif 19%. Eh satu hari kemudian Mahkamah Agung Amerika batalkan tarif itu karena ilegal. Negara yang tidak panik sekarang cukup bayar 10%. Kita yang paling semangat negosiasi malah kena 19%.
Tom Lembong bilang ini pelajaran lama yang terus diulang. Kalau kita tinggalkan prinsip demi keuntungan jangka pendek hasilnya selalu buruk. Selalu.
Dan kata dia satu satunya hal yang bisa dilakukan masyarakat sekarang hemat. Kencangkan ikat pinggang. Nabung. Dan mulai pikirin alternatif kalau LPG benar benar langka.
Karena pemerintah sendiri belum punya solusinya.
Gw mau lo baca ini pelan pelan.
Pak Purbaya bilang kalau anggaran kurang, pilihannya cuma dua. Geser anggaran pembangunan atau BBM naik. Yang tidak akan digeser adalah anggaran Makan Bergizi Gratis.
Sekarang gw mau kita hitung bareng.
Anak sekolah dapat makan gratis 10 ribu per hari.
Tapi BBM naik harga logistik naik. Harga logistik naik semua harga barang di pasar naik. Bahan makanan naik. Ongkos transport naik. Tagihan listrik naik.
Satu keluarga bisa keluar tambahan ratusan ribu per bulan karena efek domino BBM naik.
Tapi anaknya dapat makan gratis 10 ribu per hari.
Jadi pemerintah dengan bangga kasih 10 ribu ke anak lo di sekolah sementara mereka ambil jauh lebih besar dari meja makan keluarga lo di rumah.
Dan ini dikemas sebagai kebijakan pro rakyat.
Yang lebih bikin gw geleng geleng ini bukan kebodohan. Ini kalkulasi.
Karena makan gratis itu kelihatan. Bisa difoto. Bisa dijadiin konten. Bisa dijadiin legacy program.
Tapi dampak BBM naik itu tersebar. Gak kelihatan langsung. Gak ada yang foto ibu rumah tangga yang diem diem ngurangin lauk karena harga naik.
Mereka tau persis mana yang akan diingat publik.
Dan mana yang akan ditelan diam diam.
🚨 Pernyataan Sikap Kami atas Video ini 🚨
Kawan-kawan, Handai Tolan. Coba perhatikan mulai dari menit 5:41. Kacau ini presiden. Mental dendamnya kentel banget. Kemampuannya dalam mencerna kritik sangat buruk. Amat sangat buruk.
"Berarti kamu butuh MBG ya? Soalnya katanya MBG gak penting. Banyak orang-orang pintar di Jakarta yang bilang kalau MBG gak penting. Buang-buang anggaran."
Woy, Gendut. Kalau sedari awal 'blueprint' MBG itu menyasar anak-anak sekolah yang nasibnya seperti Yamisa, KAMI JAMIN, gelombang kritik dan protes ngga akan semasif seperti sekarang. Nilai gizi perporsi bakalan lebih bagus, anggaran yang dipakai juga nggak bakalan setekor sekarang.
Masalahnya adalah, den, presiden, MBG udah berjalan setahun lebih, sektor yang dikorbankan sudah banyak, anggaran udah kebuang triliunan rupiah, tapi pendistribusiannya masih sangat carut marut. Masih banyak siswa/i kayak Yamisa yang belum kebagian, tapi di lain sisi siswa/i yang ortunya mampu, yang biaya SPP sekolahnya ada di level menengah sampai mahal, malah kebagian, dan bentuk menu yang disajikan terkesan melecehkan kemampuan ekonomi mereka.
Mosok koyok ngono rak paham sih, Ndut?
Tolong hentikan narasi dan berbicara pada khalayak publik perihal banyak orang pintar yang menolak MBG. Tidak ada yang menolak MBG apabila program ini berlandaskan kajian dan riset yang kuat, roadmap yang mateng, dan target kategori penerima manfaat yang sangat jelas. Dengan terus-menerus menarasikan kritik terhadap MBG sebagai bentuk penolakan, maka bukan tidak mungkin kalau kami mengecap presiden sebagai dalang konflik warga vs warga, rakyat vs rakyat.
"Ya kan untuk bisa merata kami perlu waktu."
Alah, omong kosong. Kalau pelaksana program sedari awal mau untuk melakukan riset yang lebih dalam terlebih dahulu, mengizinkan para ahli untuk turut terlibat, waktu dan biaya tidak akan banyak terbuang seperti sekarang. Dan tidak akan ada anak-anak sekolah seperti Yamisa, yang terlambat mendapatkan haknya.
@yudisyudis@utdfocusid Nyatanya pernah mengalami musim-musim buruk 🤝
Parenting MU & Liverpool itu mengajarkan banyak rasa dan dewasa 🤣 jadi si itu cuma beda parenting saja kayaknya 🤣
"335 TRILIUN buat makan siang itu setara dengan:
🎓 3,3 JUTA anak kuliah GRATIS sampai lulus S1 (kampus terkemuka yaa)
🏥 670 RUMAH SAKIT baru standar internasional (bisa bikin lapangan kerja baru)
🏫 167 RIBU sekolah rusak diperbaiki total.
👩🏫 Gaji 5,5 JUTA guru honorer jadi 5 JUTA/bulan (kesejahteraan guru meningkat).
Semoga menang. Salah satu bentuk kedzoliman provider jaringan telco yg udah dibiarinin terlalu lama & bikin mereka nyaman seenak2nya. Ga ada win2 solution, it means business modelnya zolim.
Memang udah saatnya orang2 makin awake dan aware. Gw dukung penuh!
Dan lo juga harus.
Percaya gak kalau salahsatu penyebab kerugian PLN adalah karena over-capacity? Jadi ceritanya tahun 2015 dulu ada inisiatif Jokowi untuk peningkatan kapasitas listrik nasional secara agresif, berujung ke pembangunan PLTU-PLTU swasta (IPP) untuk bantu tingkatkan kapasitas produksi listrik.
Masalahnya? Prediksi pertumbuhan ekonominya meleset, tapi pembangunan IPP sudah berjalan, sehingga statusnya saat ini adalah over-capacity!
Sedangkan bentuk kerjasama dengan IPP nya adalah fix quota "take or pay", alias terpakai tidak terpakai harus dibayar PLN, alhasil PLN selalu merugi. Selama 2015-2024, jumlah surplus energi yang harus dibayar PLN bahkan melebihi jumlah konsumsi nasional selama setahun!
Masalahnya, karena jenis kontrak yang disepakati, maka pemerintah melalui PLN secara perdata berkewajiban tetap membayar PLTU rekanan, dan untuk mengatasinya lantas mengeluarkan aneka "kebijakan" untuk meningkatkan konsumsi listrik masyarakat.
Misalnya? Rencana konversi konsumsi gas 3 Kg ke kompor listrik, meminimalisir izin pembangkit mandiri (mis: solar panel), juga subsidi pembelian motor dan mobil listrik yang baru lewat itu.
Kebijakan lainnya? Untuk menerima kenaikan harga listrik, seperti usulan Bahlil terbaru.
Alhasil, negara yang salah hitung, tapi rakyat lagi yang kena getahnya...
Ini adalah keadaan Pulau Sangihe pada hari ini, pergulatan yang dimenangkan Rakyat di Mahkamah Agung pada tahun 2022 lalu sia-sia. Seharusnya, wilayah Sangihe adalah Pulau kecil yang tidak boleh ditambang tetapi Sangihe Masih terus dihajar oleh perusahaan tambang emas Dari Kanada
Dari segala banyak opini yang berseliweran, kita sering lupa satu hal penting:
Laras adalah warga biasa seperti kita, yang marah ketika melihat polisi MEMBUNUH Affan.
Maka mendukung Laras adalah sikap keberpihakan yang penting bahwa negara GAK BOLEH BUNUH warga serampangan.