Chlory Intan M.

Economics, Airlangga University

[Chlory Intan M. @ChloryIntanM]

Alhamdulillah bisa khatam Al-Qur'an dalam satu bulan Ramadhan tahun ini. Maaf ya bila norak, soale baru pertama kali bisa khatam Al-Qur'an di bulan Ramadhan. Biasane blum khatam udah Lebaran aja. Hehehe. Semoga tahun2 berikutnya bisa khatam lebih dari sekali dalam satu ramadhan.

[yahya M @YHYMHMN]

Lagi rame.

Ceritanya creator rembang urun karya bikinin logo ulang tahun Rembang ke 285. Awalnya udah disetujui tuh sama pemerintah buat dipake.

Eh H+1 diresmikan malah diganti.

Tebak kenapa?

[Jeni_Ly again @Jelli_cent]

Makanya gosah lebayy!
Kena tampol halus gini ga malu apa?

Bahkan mencintai pasangan sendiri berlebihan sj ga dianjurkan kok..
Pake mencintai presiden, menangisi presiden

Noh lihat rakyat Indonesia, keadaan negara ini.
Tangisin!!

Lagian berani2 mencintai presiden.. ga takut buna? 🤪

Mas Media Wahyudi nih emang 👍🏻
Selalu bisa ngontrol emosi, tone, intonasi..
Tp sll nusuk smp ke ulu hati.

[Torch @writingtorch]

Audionya ketinggalan

[Chlory Intan M. @ChloryIntanM]

Kak, @IndiHome cek DM dong! Jangan PHP saya terkait permintaan upgrade speed. Makasih

[The Curut @TheCurut007]

Pernyataan Prof. Salim S (Alm.) ini tidak berlaku buat mereka yg memiliki kepala batu. ☺️
Udah dinasehatin sangat nalar, masih ngeyel juga.

[Ahmad Arif @aik_arif]

Pernyataan ini terdengar heroik, “Pangkas 1.000 BUMN jadi 250, bayangkan rakyat yang gaji komisaris, perusahaannya tak untung.”

Tapi bisa jadi ironis. Karena di era kekuasaannya, komisaris BUMN justru penuh dengan titipan politik dari timnya sendiri.

Kalau benar mau dibenahi, bagaimana caranya?

Realitanya, BUMN menghadapi hambatan besar berupa patronase politik yang sudah sangat mengakar. Studi Transparency International (TI) Indonesia mengungkap fakta itu, kursi komisaris sering jadi tempat penampungan atau balas jasa.

Data per September 2025, dr 562 posisi komisaris di 119 BUMN. 60% di antaranya diisi oleh birokrat dan orang-orang dengan afiliasi politik langsung. Enam puluh persen. Bukan angka kecil lho.

Ini artinya, meski ada wacana memangkas jumlah BUMN dan mengganti komisaris dengan “orang rakyat”, struktur patronase politik masih sangat dominan.

Bagaimana mungkin efisiensi tercapai kalau meritokrasi kalah dengan kedekatan?

[MANTO @KangManto123]

Kami warga indo mengusulkan agar anggota DPR diganti AI juga...

[Reftif @reftif_]

JUST IN: Tanggapan Media Askar, Dosen UGM sekaligus Direktur Kebijakan CELIOS terkait meningglanya 5 calon Manajer KDMP

"Ungkapam duka cita itu tidak mengembalikan nyawa saudara kita"

"Selama 10 tahun terakhir, empat orang meninggal dalam wajib militer di Korea Selatan, dan itu jumlahnya dua juta orang."

"Indonesia, hanya dalam dua minggu, lima orang meninggal untuk pelatihan militer. hanya pesertanya 32.000 orang."

"Lebih ironi lagi, di Korsel itu pelatihan militernya untuk perang, di Indonesia pelatihan militernya untuk calon manajer toko kelontong, ini absurd, ini aneh, ini tidak bisa diterima dengan akal sehat!"

"Jadi cara berpikir kebijakan kita balik lagi ke 1970-an, dan menurut saya, saya sepakat untuk dihentikan saja"

"ANGGARAN ITU MUNGKIN BISA HILANG, TAPI NYAWA ITU TIDAK BISA DIKEMBALIKAN."

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Argumen Ahli hukum tatanegara dari DPR, Oce Madril selaku dosen dari UGM mudah dipatahkan oleh kuasa hukum dari Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI), Daniel Winarta, dengan pertanyaan telak:

Jika MBG dimasukan dalam 20% Anggaran Pendidikan, dengan dalil penambahan gizi dari aspek kesehatan, lantas mengapa pil penambah darah untuk siswi serta imunisasi siswa-siswi di sekolah selama ini menggunakan anggaran kesehatan?

Dia gak bisa jawab 👊

[Si Juki @JukiHoki]

Katanya memilih pemimpin harus berbudi, beragama, beradat, dan berbudaya.
Tapi yang dipilih yang menjaga mulut saja tak punya daya

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Definisi libur sekolah itu, siswa gak ada di sekolah. Saking gelap matanya.

Keliatan siapa yang kelaparan

[CatatanAli7 @Catatan_ali7]

Namanya Bu Soe Tjen Marching Dosen di London dan penulis

Seorang dosen Financial freedom tapi masih peduli keadaan bangsa dan negara

Itu buzzer rupiah untuk makan dan bayar sekolah anak harus jual kesedihan dan nipu dulu

Kok bisa bisanya jilat jilat penguasa

[je suis Moi même @ikbenmoi]

@G3nX_files Tapi lu ga cukup pinter buat masuk UI dan ga cukup kaya buat masuk Binus

[al ୨୧ @akuhanyaaku24]

Anak FK UI sempet-sempetnya jadi wakil bem univ, keren bgt masyaAllah.
Kalimat yg disampaikan rapih, tertata, jujur dan kritis.

Kalo wakil yg onoh, bisa gak serapih ini kalo debat?

[Acho @MuhadklyAcho]

Yang sopan dong budiman. Lagian pertanyaan ini kan bisa kamu tanyakan ke dirimu sendiri.

[BBC News Indonesia @BBCIndonesia]

"Kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke TNI, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG," kata Iman Zanatul Haeri, seorang guru, di hadapan Mahkamah Konstitusi.

[swan. @Swanketigaaa]

UI, UGM sudah di black list oleh beberapa warga yang anaknya sudah pasti tidak akan lolos seleksi. Daftar black list kampus akan bertambah mengingat ITB hari ini juga turun ke jalan. Dalam dunia pergerakan, jika ITB sudah turun ke jalan, itu artinya kondisi negara memang tidak baik baik saja. Mereka terkenal cukup eklusive dalam berdemo. Hanya issue issue krusial saja yang membuat mereka memutuskan berhenti belajar sejenak dan turun ke jalan.

Ketua KM ITB Nahdah Nabillah HR menilai kondisi ekonomi nasional saat ini menunjukkan sejumlah persoalan mendasar yang berakar pada tata kelola pemerintahan. Dikutip dari IDN Time, Ada 4 tuntutan yang dikemas dalam demo yang bertajuk Menggugat Negara Kilat Rakyat Sekarat.

1. memperkuat tanggung jawab fiskal melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan membuka ruang partisipasi publik secara substantif.

2.menghadirkan kebijakan strategis yang mendukung industrialisasi berbasis riset dan manufaktur agar Indonesia memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih besar.

3. melakukan evaluasi internal terhadap berbagai program pemerintah sekaligus memperbaiki sistem komunikasi publik agar kebijakan yang diambil dapat dipahami masyarakat.

4.memastikan setiap program strategis disusun berdasarkan kajian dan riset yang matang.

Sebab, menurut KM ITB, sejumlah program yang berjalan saat ini terkesan dilaksanakan secara terburu-buru dan belum sepenuhnya mengedepankan prinsip good governance.

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Buat temen-temen yang minta paparan kemaren di MK, silahkan.

[AdePRS @Ade_PRS]

@Hidupsebagai62 Hasil cari ilmu dikampus dan hasil jual sawah, ya jelas beda mint 🤣🤣😭😭