https://t.co/YyGJuxLfUe
𝗪𝗔𝗣𝗥𝗘𝗦 𝗕𝗔𝗥𝗨?
Apa saja temuan utama setelah selesai pembuktian?
1. Terbukti, cacat administratif pendidikan, tidak ada bukti tamat pendidikan SMA.
2. Terbukti, cacat manipulatif, pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU 19/2023 dinormakan untuk membantu pencalonan Gibran?
Bagaimana jelasnya? Silakan tonton lengkap videonya.
Salam Integritas!
Dr Tifa: sejak tahun 2023 sudah pertanyakan Ijazah Gibran
Jika anda melihat tanggal berita ini:
22 November 2023 saya sudah menginvestigasi pendidikan Gibran yang mencurigakan, dan temuan-temuan kejanggalan saya sampaikan melalui sosial media.
Hasil investigasi sekaligus penelitian berbasis Ilmu Neuro politika tentang perilakunya menggunakan akun Fufufafa saya tulis dalam buku Gibran Black Paper (GBP). Buku ini terbit menunggu momentumnya.
Jadi tugas saya tentang Gibran sudah selesai.
Alhamdulillah Para Ilmuwan, Akademisi, dan Pemerhati lain sudah bergerak melanjutkan: Subhan Palal, Bonatua Silalahi, Mercy Sihombing, dan para Ilmuwan Hukum yang dipimpin Prof Denny Indrayana.
Semoga mendapatkan ridha Allah dan seluruh perjuangan ini semata demi kebaikan bangsa dan negara.
KAPOLRI GANTI
KAPOLDA METRO JAYA GANTI
DIRESKRIMUM GANTI
Semua yang mengawal Laporan Polisi Jokowi kepada saya, karena saya membongkar ijazahnya
Yang periksa saya mulai jadi Saksi, Terlapor, Tersangka, sampai jadi Terdakwa,
Ganti semua.
Mantap jiwa.
DI TENGAH SIDANG, DATANG SEBUAH KABAR YANG MELEGAKAN
Kamis, 1 Oktober 2026.
Saya sedang berada di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menjalani Sidang Pokok Perkara.
Hari itu adalah Hari Kesaktian Pancasila.
Di tengah suasana persidangan yang serius, di tengah perjuangan hukum yang sudah berlangsung begitu panjang, tiba-tiba saya mendengar sebuah kabar dari luar ruang sidang.
Komjen Pol. Suyudi Ario Seto resmi dilantik menjadi Kapolri, menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kabar itu terasa berbeda.
Bukan semata-mata karena terjadi pergantian seorang Kapolri.
Tetapi karena bagi saya, pergantian kepemimpinan di institusi penegak hukum selalu membawa harapan baru tentang penegakan hukum, keadilan, profesionalitas dan keberpihakan kepada kebenaran.
Pada hari yang sama, DPR menyetujui Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, setelah Komisi III menyetujuinya secara aklamasi.
Dan beberapa jam kemudian, Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Kapolri.
Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini.
Saya juga tidak ingin mendahului proses hukum.
Biarlah hukum berjalan. Biarlah fakta berbicara. Biarlah setiap institusi menjalankan kewenangannya secara profesional dan independen.
Tetapi sebagai seorang warga negara yang sedang berhadapan dengan proses hukum, tentu saya berharap satu hal:
Semoga era baru ini menjadi era yang lebih terang bagi penegakan hukum Indonesia.
Saya sedang berada di ruang sidang memperjuangkan apa yang saya yakini.
Dan pada hari yang sama, Indonesia menyaksikan pergantian Kapolri.
Bagi saya, ini bukan sekadar pergantian jabatan.
Ini adalah pergantian zaman yang sedang kita saksikan dari dekat.
Saya tetap di dalam ruang sidang. Tetap tenang. Tetap menghadapi persidangan.
Dan tetap menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah SWT, sambil menjalankan ikhtiar manusia sampai batas kemampuan.
Yang kita harapkan dengan pergantian KAPOLRI adalah:
**HUKUM TEGAK.
KEADILAN HADIR.
KEBENARAN MENEMUKAN JALANNYA.**
Dr. Tifa
Akan ada Tantrum Massal
Pada 29 September 2026, Presiden Prabowo memberikan arahan kepada sejumlah kementerian/lembaga untuk melakukan pembenahan atau “bersih-bersih”. Menkum Supratman menyebut pesan tersebut mencakup seluruh kementerian dan lembaga.
Ini terjadi setelah Prabowo juga membuka kemungkinan reshuffle dan mengatakan evaluasi dapat berujung pada penggantian pejabat, antara lain untuk menempatkan orang yang tepat atau ketika terdapat persoalan yang harus dipertanggungjawabkan.
Kalau dibaca secara neuropolitika, ada beberapa konsekuensi yang perlu diamati
1. Semakin banyak kepentingan yang tersentuh → semakin banyak aktor yang merasa dirugikan.
Jika “bersih-bersih” benar-benar menyentuh jabatan, anggaran, proyek, jaringan birokrasi, atau kepentingan lama, maka kritik terhadap pemerintah dapat datang dari berbagai arah.
2. Kritik dapat bergeser dari kritik kebijakan menjadi kritik terhadap personal Presiden.
Ini penting.
Publik perlu membedakan:
kritik terhadap kebijakan,
kritik terhadap menteri/pejabat,
konflik antar-elite,
pemberitaan investigatif,
dan serangan politik yang memang diarahkan kepada Presiden.
3. Momentum dua tahun pemerintahan membuat evaluasi menjadi lebih politis.
Prabowo sendiri menyebut dua tahun sebagai waktu yang logis bagi evaluasi karena para menteri sudah mempunyai kesempatan menunjukkan kemampuan.
4. Pergantian pejabat dapat menjadi pemicu konflik baru.
“Semakin dalam proses konsolidasi dan pembersihan pemerintahan Prabowo, semakin besar pula potensi munculnya kontestasi kepentingan, kritik, dan konflik politik di sekitar Presiden.”
Siap-siap. Mulai tanggal 1 Oktober hingga 20 Oktober 2026, akan banyak jantung berdenyut lebih kencang, bahkan bisa terjadi Kejang-Kejang Massal.
Alhamdulillah, hari ini saya mendapatkan rezeki silaturahim dengan Prof Mahfud MD, dan taping di "Ruang Sahabat". Insya allah tayang nanti malam jam 20:00 WIB.
Wajib nonton ya!
Salam Integritas!
Terserah orang mau bilang pansos kek, konten kek, riya kek, itu urusan dia dengan Tuhan.
Tapi apa yg jelas uang yg dikeluarkan dari dompetnya dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, ketimbang jabatan Menteri pakai uang negara, tp cuma bisa flexing manggul Beras, unfaedah.
BERITA INI ANYEP KARENA YANG PUNYA HAJAT SUAMI ISTRI POLISI 😕
jadi di hari minggu tanggal 27 kemarin, di daerah kalibata dekat stasiun, ada mbak2 habis lari dan gym, lewat depan hajatan terus dituduh maling amplop perkara pakai baju item. mbaknya diamanin, dianiaya, ditarik-tarik sampe jilbabnya lepas. dan pas dicek cctv, ternyata malingnya saudara dari yang punya hajat sendiri.
ini video klarifikasinya yang punya hajat. suami istri parcok jadi berhak buat mukulin warga 😟
Ini lagi2 kasus ijazah. Sejak 2004 sampai 2024, bahkan selesai dilantik resmi jadi wagub, ada saja masalah dg ijazah para pejabat yg dipilih oleh rakyat.
Wapres lulusan SMP?
Petualangan sekolah Fufufa
Dimulai dari SMA Santo Yosef Solo dua tahun, tinggal kelas,
Lalu pindah SMK Kristen Solo, dua tahun juga, tanpa lulus
Terus dikabarkan pindah Singapore di Orchid Park Secondary School (yang ternyata setara SMP)
Terus dikabarkan ikut Bimbel di INSEARCH Australia (bukan SMA ini tapi Bimbel)
Berakhir di SUKET, Surat Keterangan Lulus setara SMK Jurusan Akuntansi.
Btw, kenapa Suketnya lulus SMK ya? Bukan SMA?
Jadi kemungkinan besar, petualangan SMA sebenarnya parkir di SMK Kristen Solo jurusan Akuntansi, dua tahun,
lalu pindah (atau dievakuasi) ke Singapore (beneran ngga nih), didaftarkan secara asal-asalan ke Orchid Park Secondary School (sekolah baru banget yang berdiri tahun 2000)
Ngga berani minta SUKET setara SMA, awokwokwok.
Terus tiba tiba punya ijazah https://t.co/d0g5dFGPHK dari Bradford University UK yang didapat secara asongan di Singapore (ini juga tandatanya beneran kuliah ngga, orang buktinya ngga ada satupun teman kuliah yang memberi kesaksian dan bukti satu-satunya cuma foto wisuda sama bule).
Gelar https://t.co/d0g5dFGPHK ternyata juga tidak berani disematkan di foto WAPRES. Eits apa hubungannya Fufufafa itu Gibran?
Hubungannya 99,9%, kata mas @KRMTRoySuryo2
Kalo sama Samsul? Slamet? Belimbing Sayur? Hubungannya berapa persen?
12% kata Petugas Pajak.
Awokwokwok
Banyak yang bertanya kepada saya, kapan jadwal sidang selanjutnya?
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026, berikut jadwal tahapan persidangan selanjutnya.
Akan hadir pembukaan Gerakan UI Mengajar angkatan ke-16 di Fakultas MIPA UI jam 1 siang ini. Ada rekomendasi, kantin UI mana yg enak buat makan siang sesudah Jumatan di masjid UI nanti? :)