Menjawab fitnah liar yang bahkan bertentangan dengan kesaksian Khalid, ini saya muat video. UKB menjelaskan dia mendapat kuota dari Ibnu Mas'ud, sesama travel. Artinya, dia mengambil alih kuota dari travel lain. BUKAN dari Kemenag.
Fitnah liar lainnya yg sering dipakai pembela Khalid yang ga paham persoalan pembagian kuota gak beres.
Nah, ini video sidang saksi ahli KPK yang bilang TIDAK ADA YANG SALAH dengan pembagian kuota itu
@prabowo#MimpiAnakMiskin bukan mewarisi kemiskinan orang tuanya. Mereka mau maju. Bukan cuma jadi sejahtera tp juga lebih cerdas. Tp ada kelompok yg gak siap lihat orang miskin di desa kenal institusi ekonomi & pendidikan modern. Inilah kaum Populis Agraris yg sinis
@budimandjatmiko@prabowo Anak-anak dari keluarga sederhana berhak bermimpi besar, mengenyam pendidikan berkualitas, dan menikmati kemajuan ekonomi. Jangan biarkan latar belakang menentukan masa depan mereka. Saatnya membuka akses seluas-luasnya agar #MimpiAnakMiskin menjadi kenyataan!
Kehadiran Khalid di sidang melahirkan berbagai reaksi. Banyak yang langsung menyalahkan Gus Yaqut. Katanya, pembagian kuota adalah wewenang menteri. Nah, TEPAT! Pembagian kuota tambahan MEMANG wewenang atributif menteri. Seperti yg disarankan oleh anggota komisi 8 sendiri
Yut iyut... udahlah kafir, seneng fitnah dan adudomba juga. Pake istilah "Bani Yaqut". Besar banget kebencianmu pada Gus Yahya. Mau minta apa emang sampai caper begini?
Terbukti yang keji adalah mereka2 yang sudah memvonis dan ikut menebar hoax tanpa bukti. Ada hak seseorang yang dirampas karena tuduhan tak berdasar seperti ini marak sejak tahun lalu. Tgl 8 Sept 2025, Gus Yaqut baru sekali dimintai keterangan oleh KPK. Tapi ribuan buzzer sudah mendengungkan bahwa Gus Yaqut korupsi. Dzalim!
Sejak awal tuduhan terhadapnya adalah framing KPK. Bayangkan, dlm setahun ada 17 berita tentang korupsi haji di kanal KPK, plus 1 episode khusus webinar membahas kasus. Ini tentu pelanggaran asas praduga tak bersalah. KPK bertindak sbg penyidik, jaksa, sekaligus hakim.
Bandingkan dengan berita soal Kemnaker, hanya 14 berita dalam 4 thn, berita soal Imigrasi/Silmy Karim hanya 3.
Dari sini saja terlihat upaya keras KPK mencoreng reputasi yang buktinya, "Nanti kita buktikan!" kata Asep Guntur selalu.
KLK Group disebut dalam daftar tersebut dan dikaitkan dengan PT Menteng Jaya Sawit Perdana Jejak Asap Asing harus menjadi pengingat bahwa setiap dugaan keterkaitan perlu diperiksa secara transparan sementara perlindungan warga dan hutan tak boleh ditunda #KarhutlaKorporasi
Hutan terbakar kabut asap menyebar dan masyarakat kembali menjadi korban Jejak Asap Asing mengingatkan kita bahwa krisis karhutla bukan sekadar soal api tetapi juga soal tanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan ancaman kesehatan publik #KarhutlaKorporasi
Sebanyak 20 entitas teratas yang terkait dengan sumber asap dan wilayah terdampak kebakaran sepanjang 2026 diidentifikasi oleh Greenpeace Indonesia Greenpeace Malaysia dan Pantau Gambut Jejak Asap Asing ini perlu ditelusuri secara terbuka dan menyeluruh #KarhutlaKorporasi
Terima kasih Mas @ibamarief dan Bang @amsalsitepu atas dukungan moral ini. Hukum di Indonesia harus kita tegakkan berdasarkan fakta dan bukti seterang cahaya. Penegakan hukum yang dilakukan lewat framing dan penyebaran fitnah adalah pengkhianatan terhadap keadilan!!!
Strafrecht is een slecht recht, hukum pidana adalah hukum yang buruk. Apalagi dengan kualitas aparat seperti Asep Guntur dan timnya yang mengarahkan jawaban saksi-saksi. Bahkan saksi bercerita, "Itu bukan dari saya, itu kan diulang2, sudah ada otomatis di BAP."