Seharusnya pak Jokowi ini tidak usah pergi ke mana-mana apalagi sampai ke NTT segala.
Toh juga mengaku kalau sudah pensiun dan ngga bisa berbuat apa-apa.
Yang terbaik justru hadir di PN Jakarta Timur, menghadiri Sidang atas laporan polisinya seperti selalu dia katakan sendiri:
Saya akan hadir.
Saya sudah tidak sabar untuk hadir.
Lha ini sidang dr Tifa yang kesekian kali sudah didelenggarakan demi dia lha kok malah berkali-kali mangkir?
Korban gempa NTT nanya air.
Jawabannya nggak bisa apa-apa, saya pensiunan
Bisanya:
Datang ke tenda.
Bawa rombongan.
Bawa kamera.
Sadar sudah pensiun, ngapain ke NTT.
Kalau cuma mau mejeng, nggak bisa apa-apa, mending nunggu sidang ijazah.
Kamis ini, 17 September 2026, MK sudah mendaftar permohonan diskualifikasi Gibran sebagai perkara nomor 01/PHPUPRES-XXIV/2026. Tepat seminggu sejak kami masukkan permohonan di Kamis minggu lalu.
Bagaimana selanjutnya. Kita tunggu jadwal sidang dari MK.
Semoga Sembilan Negarawan Hakim Konstitusi membuka persidangan dan memeriksa perkara hingga ke agenda pembuktian.
Salam Integritas!
Sepakat dengan pak Dino, sudah saatnya Gibran speak up hadapi Denny Indrayana, sebab menjaga dan menunjukan integritas bagi seorang pemimpin itu adalah sangat penting dalam bernegara.
Jika integritas saja tidak bisa dijaga, gimana mau menjaga harkat dan kedaulatan bangsa dan negara?
#Eh
Saya memonitor upaya gencar @dennyindrayana menggugat ijazah SMA Wapres Gibran di Mahkamah Konstitusi.
Sbg political scientist, saya memandang rakyat punya hak yang mutlak untuk mengetahui kualifikasi pemimpinnya, termasuk utk mengetahui apakah telah terjadi konspirasi pelecehan administratif thdp persyaratan kandidat cawapres, yang juga berarti pelecehan pemilu, pelanggaran hukum dan penistaan thdp demokrasi kita. Negara ini milik kita semua, dan kedaulatan berada di rakyat, bukan pihak manapun. Hukum dan peraturan yg berlaku bagi semua WNI juga berlaku bagi Gibran.
Gibran perlu memberikan klarifikasi thdp tuduhan Denny Indrayana, apapun konsekwensinya. Bahkan menurut saya, ini kesempatan bgai Gibran utk membuktikan kualitasnya sbg politisi/pemimpin, dan bagi rakyat utk menilainya sendiri.
Namun sampai kini, tidak ada respon apapun dari Gibran - berbeda dari ayahnya yg paling paling tidak memberikan respon thdp upaya serupa Roy Suryo dkk. Bahkan Wapres Gibran terkesan menghindar dan bersembunyi ketimbang menghadapi serangan2 ini, dan mengandalkan pembelaan orang2 yg sebenarnya juga tidak tahu apa situasi sebenarnya mengenai ijazah SMAnya.
Bagi saya, logikanya sederhana : Kalau Gibran tidak bisa dan tidak berani membela integritas dan kredibilitas dirinya sendiri, bagaimana dia akan bisa dan berani membela integritas NKRI jika diserang ? We expect more from our leaders. Bagi yg sayang pada Gibran, silahkan, tapi anda sebaiknya lebih sayang pd Indonesia. Something to think about.
https://t.co/cExwN57lUR
Gibran soal ijazahnya sendiri
Responsnya? Diam. Menghindar. Titip pembelaan ke pendukungnya.
Kalau credibilitas pribadi saja tidak sanggup dibela,
Jangan harap dia sanggup bela NKRI
Tanggal 9 September lalu, saya mengajukan lagi permintaan informasi terkait sekolah Gibran di UTS Inserach, Sydney, Australia. Permintaan resmi saya daftarkan online, dan dikonfirmasi UTS melalui potongan email di atas.
Saya meminta seluruh data sekolah Gibran di sana. Kapan masuknya? Program apa? Apakah selesai? Kapan lulusnya? Bagaimana nilainya? Dst.
Apa jawaban UTS, kita tunggu saja.
Kalau tidak diberikan juga, saya mempertimbangkan menggugat Keterbukaan Informasi Publik melalui kantor hukum saya INTEGRITY Lawyers yang punya cabang di Sydney, Australia.
Karena saya sendiri punya izin praktik hukum (Solicitor) di Australia, selain advokat di Indonesia.
Keep on fighting for the better Indonesia.
Salam Integritas!
Comedian Menachem Silverstein: “My name is Menachem and I support Israel.”
The audience: OK Bye
He might’ve just set a new world record for clearing a comedy club before the first punchline. 😂
Minta Gibran dipecat bukan karena dendam.
Tapi karena syarat umur diakali, ijazah tidak pernah ditunjukkan, dan MK dijadikan alat keluarga.
Yang ditolak bukan orangnya.
Yang ditolak adalah konstitusi yang diakali
Konstitusi harus ditegakkan, jangan dibengkokkan semaunya
Negara milik bangsa Indonesia bukan Dinasti keluarga Jokowi
Karma pengkhianat, bapak anak nggak akan pernah tenang hidupnya.
Besok Kamis 10 September 2026, permohonan Sengketa Pilpres mendiskualifikasi GIBRAN akan dimasukkan ke @officialMKRI .
Terimakasih pak @dennyindrayana dan semua pihak, semoga perjuangannya berhasil.