Indonesia:
Rupiah anjlok, begal dimana-mana, kriminalisasi meningkat, harga kebutuhan naik, bencana alam, mati lampu satu pulau
Presidennya:
"Belajar bahasa prancis yuk,,,😚❤️💕"
negara lagi compang camping gini malah sibuk world tour hari hari keliling dunia ke luar negeri, efisiensi efisiensi, di mana letak efesiensinya konyol
Presiden kita ini benar benar tidak punya rem untuk tidak mengambur hamburkan uang negara. Coba istana jelaskan ke rakyat secara gamblang tentang hasil nyata dari tiap kunjungan yang dilakukan hampir tiap minggu melawat ke luar negeri? Berapa anggaran negara yg dihabiskan hanya untuk berpergian? Pantaskah itu dilakukan saat rupiah terpuruk terhadap dollar, harga saham merosot dan remuk di mata investor, serta banyak rakyat sedang kesulitan ekonomi karena harga harga kebutuhan yang makin mahal? Apa tidak ada orang di sekeliling presiden yg bisa menasehati agar pak Prabowo lebih punya empati, hingga mendahulukan bekerja berdasarkan prioritas dan akuntabilitas?
Seekor Gajah Borneo terlihat berdiri terdiam di tengah area yang dulunya merupakan hutan alami. Kini, kawasan tersebut telah berubah menjadi ahan sawit, menyisakan pemandangan yang membuat banyak orang sedih dan prihatin.
Momen ini kembalk mengingatkan banyak orang tentang dambak deforestasi terhadap habitat satwa liar, terutama di wilayah Borneo yang menjadi rumah bagi berbagai spesies langka. Kehilangan hutan membuat satwa seperti gajah semakin sulit mencari makanan, jalur migrasi, hingga tempat berlindung.
Foto ini ramai dibagikan di media sosial karena dianggap menggambarkan kondisi nyata yang sedang terjadi pada habitat satwa liar saat ini.
Sumber gambar: aaronbaggenstos
Jokes lawas Idul Adha:
*ngomong ke orang berbadan gemuk
“Ngumpet begoo, ntr dipotong lo..”
Semua orang tau ini becandaan doang. Tapi ternyata ada satu orang yg nganggep ini serius, dia takut dan akhirnya pergi ke Perancis. 😔
PERBEDAAN PRESIDEN DULU DAN PRESIDEN SEKARANG...
PRESIDEN DULU RELA MENGUBUR MIMPINYA DEMI MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA...
PRESIDEN SEKARANG, RELA MENGUBUR RAKYATNYA DEMI SEMUA MIMPINYA....‼️
#2029PartaiGerakanRakyat#2029PartaiGerakanRakyat
🆘🆗
WOWO kurban 1.098 sapi dananya dari APBN, kurban atas nama PRABOWO SUBIANTO
kalau pake dana APBN sebutnya jangan dari Presiden dong, yang berkurban adalah rakyat indonesia yang bayar PAJAK
Eh ini penting banget guys, ini udah sampe ke media belum tolong di up. Nelayan Indonesia dan Pakistan saat ini disandera oleh bajak laut dari Somalia.
Film dokumenter berjudul "Pesta BABI" mendadak ramai diperbincangkan publik setelah dianggap berani mengangkat kenyataan sosial yang terjadi di Papua. Meski memakai judul yang memancing perhatian, “babi” dalam film tersebut ternyata bukan merujuk pada hewan ternak, melainkan simbol bagi manusia tamak yang rakus mengeruk kekayaan alam milik masyarakat adat.
Karya dokumenter itu menggambarkan bagaimana sumber daya alam Papua perlahan diambil oleh pihak-pihak berkepentingan, sementara masyarakat asli justru masih bergelut dengan berbagai persoalan kesejahteraan. Narasi yang disajikan dinilai tajam, penuh sindiran, namun tetap relevan dengan kondisi sosial yang terjadi di lapangan.
Di media sosial, banyak warganet menyebut film ini sebagai “tamparan keras” bagi oknum yang selama ini menikmati hasil bumi Papua tanpa memikirkan nasib masyarakat lokal. Tak sedikit pula yang memuji keberanian sineas film tersebut karena dinilai sukses menyampaikan kritik sosial lewat pendekatan simbolik.
“Awalnya saya kira benar-benar membahas pesta adat dan hewan babi, ternyata maknanya jauh lebih dalam,” tulis salah satu pengguna media sosial.
Film ini juga dianggap berhasil membuka mata publik soal pentingnya menjaga hak masyarakat adat atas tanah dan kekayaan alam mereka sendiri. Dengan gaya dokumenter yang lugas, *Pesta Babi* disebut mampu menyampaikan pesan moral tanpa harus tampil menggurui.
Respons positif terus bermunculan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Banyak yang menilai film tersebut bukan sekadar tontonan, melainkan pengingat bahwa kerakusan manusia sering kali menjadi sumber ketimpangan di daerah kaya sumber daya.
Di sisi lain, sebagian penonton menyebut judul "Pesta BABI" sengaja dipilih sebagai bentuk satire sosial. Sebab dalam cerita yang ditampilkan, “pesta” sesungguhnya terjadi ketika para elite sibuk membagi keuntungan, sementara rakyat asli hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri.
Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media.
Letkol Teddy Indra Wijaya.
Sekretaris Kabinet.
Bukan menteri.
Bukan jenderal bintang empat.
Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas.
Apa yang terjadi di bencana Sumatra
dan di mana Teddy masuk:
Akhir November 2025.
Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
BMKG sudah memberikan peringatan
delapan hari sebelumnya.
Tidak ada rapat darurat.
Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat.
Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa.
Rapat soal koperasi.
Ketemu Menteri Kelautan.
Menerima Ratu Belanda.
Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar.
Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang.
Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh.
Lebih dari tiga minggu di lapangan.
Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan.
Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat.
Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi.
Rina melakukan siaran langsung.
Dia tumpahkan semua yang dia lihat.
Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet
menonton siaran itu dari Jakarta.
Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk.
Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti.
Bukan insiden tunggal ini pola:
Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa.
Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon.
"Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya."
"Tapi memang belum ada bantuan.
Faktanya begitu."
"Cerita soal dampaknya aja.
Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk."
Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja."
"Maksa banget," kata Indira.
Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar:
Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman.
Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan.
Yang ada adalah telepon.
Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu.
Tidak perlu SK.
Tidak perlu aturan resmi.
Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan.
Apa yang dilakukan Teddy?
Persis sama.
Menelepon pemilik media.
Mengamuk.
Meminta pemred diganti.
Tanpa surat resmi.
Tanpa proses hukum.
Cukup satu telepon.
Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain:
Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo.
Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda.
Lebih profesional.
Lebih terukur.
Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif,
bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana.
Bukan mengontrol berita palsu.
Bukan melawan disinformasi.
Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang.
Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli:
Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab.
Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan.
Tidak ada klarifikasi.
Tidak ada bantahan.
Hanya diam.
Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan.
Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar.
Dan sistem seperti itu pernah kita kenal.
Namanya Orde Baru.
Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana.
⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.