Tamparan keras dr. Tan Shot Yen untuk BGN! Beliau menegaskan bahwa Kepala BGN tidak bisa membedakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Kalau cuma tak ada izin/sertifikat itu administratif, tapi saat hak rakyat atas pangan aman dilanggar hingga ribuan anak tumbang, ITU SUDAH RANAH PIDANA.
Dr. Tan juga membongkar borok SPPG yang demi berburu untung nekat beli bahan kasta KW/busuk, menumpuk tempe di samping toilet, hingga pengolahan ikan jorok yang memicu racun histamin dan bakteri neurotoksik (seperti Bacillus cereus) penyerang otak anak.
Mengorbankan hak biologis dan keselamatan otak anak sekolah demi bisnis katering vendor kroni adalah kejahatan serius.
Video : kompas tv
🚨 Kabar Buruk Tiap Hari Datang Dari MBG‼️
Jum'at, 11 September 2026 sekitar Pkl 10:40 WITA.
Sejumlah siswa SDN 1 Beber, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, NTB dilarikan ke fasilitas kesehatan karena mengalami keracunan usai menyantap menu proyek MBG.
STOP MBG PLEASE!
⚠️☠️EXPLICIT FOOTAGE☠️⚠️
Kami gagal paham dengan konten buatan kubangan lumpur (SPPG) Tanjungsari 01, Desa Awisurat, Kabupaten Sumedang ini.
Maksud kami, jika ingin menunjukkan proses pencucian ompreng, mengapa mereka juga dengan pedenya memamerkan food waste yang sebegitu banyaknya? Bayangken, satu ember penuh lauk, dan satu ember penuh nasi ☠️
Bukankah itu artinya kualitas menu yang mereka buat di hari itu sangat kureng, sehingga tidak diterima oleh para penerima manfaat dengan baik? Agaknya seluruh SPPG kini sudah tidak takut lagi dengan pelbagai isu miring dan kritik publik terhadap embege, menilik mereka dipertontonkan jelas oleh elit-elit BGN, bahwa pelbagai bencana sekalipun tak akan membuat mereka DITUTUP. Dana banper tetap cair, insentif tetap cair, praktik korup terus berjalan.
PENOLAKAN MBG HARUS SEREMPAK SUPAYA PROYEK UNFAEDAH DI STOP TOTAL!
Mobil pengantar MBG di Kayu Aro, Kerinci, kembali ke pos setelah ratusan siswa diduga menolak makanan.
Peristiwa terjadi di sekitar SMAN 7 Kerinci dan terekam dalam video yang beredar.
Penolakan diduga dipicu menu yang kurang bervariasi dan membuat siswa bosan.
Seorang guru menyebut makanan terpaksa dibawa kembali karena tidak diminati.
Mengklaim bahwa konstitusi secara spesifik mewajibkan negara menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah sebuah manipulasi logika yang menggelikan. Pasal 34 UUD 1945 memang mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin, tetapi tidak pernah sekalipun mendiktekan keharusan membagi-bagikan makan siang. Menjadikan konstitusi sebagai tameng pelindung hanyalah akal-akalan untuk menutupi kecacatan mendasar dari program tersebut.
Pengakuan Zulkifli Hasan atas kegagalan MBG—setelah dua tahun berjalan dan menghanguskan triliunan uang pajak rakyat—sama sekali bukan tindakan ksatria, melainkan deklarasi terbuka atas inkompetensi absolut. Membiarkan sebuah program bermasalah terus bergulir selama itu tanpa evaluasi tegas menunjukkan lumpuhnya fungsi pengawasan pemerintah. Lebih parah lagi, solusi yang ditawarkan sangat dangkal. Mengganti manajemen dengan sosok anak muda hanyalah gimmick kosmetik belaka. Apabila cetak biru kebijakannya sudah cacat sejak lahir, menaruh siapa pun di pucuk pimpinan tidak akan memperbaiki keadaan. Meminta tambahan toleransi waktu satu hingga dua bulan setelah membuang sia-sia waktu dua tahun adalah lelucon konyol dan bentuk nyata pelarian dari tanggung jawab.
Argumen bahwa MBG mampu memutus rantai kemiskinan dan gizi buruk sungguh mencerminkan cara pandang yang luar biasa kerdil. Penanganan kemiskinan menuntut perbaikan yang fundamental, seperti penguatan daya beli, penciptaan lapangan kerja riil, serta akses pendidikan dan kesehatan yang terpadu. Mengerdilkan solusi dari masalah sistemik menjadi sekadar program bagi-bagi makanan adalah sebuah penghinaan terhadap akal sehat publik.
Pada akhirnya, dalih usang bahwa "pelaksanaannya yang salah, bukan kebijakannya" hanyalah apologi murahan agar para elit pembuat keputusan bisa cuci tangan. Kebijakan yang mungkin terlihat indah di atas kertas namun mustahil dieksekusi dengan baik di lapangan adalah definisi mutlak dari kebijakan yang buruk. Terus-menerus memisahkan kegagalan desain dari realitas eksekusi sekadar membuktikan bahwa pembuat kebijakan sejak awal memang tidak berpijak pada dunia nyata.
Sekitar 100 ibu-ibu di Yogyakarta menggelar aksi protes sambil memukul panci. Mereka menuntut agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.
"Ribuan anak keracunan MBG, bahkan sampai berakibat fatal, bagaimana tidak tergerak hati saya?" kata salah satu peserta aksi, Etty.