@prabowo@Gerindra@pertamina sukses menyengsarakan rakyat, Indonesia kembali ke jaman jahiliah
Pak @ferrykoto apa yg terjd pd BBM kita, apa negara ini sdh bangkrut.??
@menbrrr Gk bgt.!!
Krn misal itu tdk akan terjd. Jika msh dipimpin org gila, sdh gila gemulai lg, utk menuju rakyat makmur, adil, apalg sejahtera sdh tdk mgkn
Akhirnya terjadi yang saya khawatirkan. Ini bukan semata karena UKT naik, tapi karena pemerintahan Presiden @prabowo menganggap calon mahasiswa dari keluarga yang penghasilannya 2,5juta dari Provinsi dgn UMP Rp2,4juta, dianggap anak orang kaya yang mampu membiayai UKT nya secara mandiri, Sehingga tidak berhak mengakses KIPK.
Kebijakan edan !!!
Dikasih kuasa menjadi seenaknya, malah membuat kebijakan yang sudah baik, jadi buruk.
beredar surat tentang kegilaan cara kerja kopdes :
- Barang datang , dikordinasikan Babinsa, bukan pengurus Kopdes
- Barang dijual, oleh pegawai Agrinas yang ditempatkan di gerai
- Uang hasil jual, diambil PIC Agrinas setiap 2 hari, bukan ke pengurus
- UMKM lokal jualan, tapi bayarannya nunggu Agrinas, kapan tidak jelas dan tidak di kasih sampe hari ini
- Pengurus Kopdes, tidak dilibatkan sama sekali dalam rantai manapun
- Yang punya kontrol, Agrinas + Babinsa/Kodim
- Kopdes bukan milik desa nama desa dipinjam,
- tapi kendali penuh ada di Agrinas & militer.
- Pengurus hanya jadi pajangan
dr. Icha.
Dokter jaga IGD RS Leona, NTT.
Tanggal 13 Juni 2026: ditunjuk mukanya. Dibentak. Di depan pasien. Di tempat kerjanya.
Pelakunya bukan preman.
Pelakunya: anggota DPRD Kabupaten TTU.
Tanggal 26 Juni 2026: dr. Icha meninggal dunia.
@Stakof Cerut marut MBG krn presidennya dungu, ber-kali² dibohongi setingkat mentri tp dia hepy sj, itu artinya presiden memang tdk kerja, tdk paham keadaan yg sebenar, dibohongi ya manggut² aj, krn dia dungu
Kalau nanti tarif listrik sampai naik, jangan cuma marah ke PLN. Salah satu yang harus ikut disalahkan adalah MBG.
Kok bisa?
Mari saya jelaskan.
Masalah listrik hari ini salah satunya berawal dari pasokan batu bara ke PLN yang tidak lancar. Padahal batu bara itu bahan bakar utama banyak pembangkit listrik kita.
Kenapa bisa terjadi?
Karena ada yang namanya DMO (Domestic Market Obligation)
Sederhananya, perusahaan batu bara diwajibkan menjual sebagian produksinya untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk ke PLN.
Masalahnya, harga batu bara untuk PLN dipatok lebih rendah dibanding harga pasar ekspor.
Jadi secara bisnis, pengusaha batu bara lebih "tergoda" menjual ke luar negeri karena marginnya lebih besar.
Kalau pemerintah mau bikin pasokan PLN aman, harga batu bara DMO harus dibuat lebih kompetitif.
Tapi konsekuensinya biaya produksi listrik PLN naik.
Nah, dari sini pilihannya cuma dua:
tarif listrik dinaikkan, atau subsidi/kompensasi listrik ditambah.
Saat ini, subsidi listrik sekitar Rp90–100 triliun per tahun.
Jika ditambah kompensasi untuk menahan tarif, beban listrik di APBN bisa tembus Rp245,58 triliun.
Masalahnya, ruang fiskal negara sudah keburu disedot program jumbo seperti MBG.
Jadi ketika subsidi listrik butuh tambahan, pemerintah akan bilang APBN terbatas.
Ujung-ujungnya?
rakyat lagi yang diminta untuk mengerti:
bayar listrik lebih mahal,
atau terima pemadaman bergilir.
Dan semua ini tidak akan terjadi kalau ratusan triliun APBN tidak dikunci untuk MBG.
Sabtu, 20 Juni 2026. Coba kita potret satu hari ini aja.
Pagi-siang: Dirut PLN sujud minta maaf ke rakyat se-Jawa karena listrik byar-pet berhari-hari.
Siang-sore: Ketua DPP PDI-P nyindir Golkar, suruh fokus ngurusin pemadaman listrik ketimbang sibuk komentarin posisi partai lain.
Yang nyindir gak nyebut nama, tapi semua orang tau siapa kader Golkar yang pegang portofolio listrik di kabinet.
Malam: di Papua Barat, Wapres Gibran pidato di depan ribuan orang, bilang "pembangunan sudah tidak lagi Jawa Sentris, tapi Indonesia Sentris."
Coba renungin urutannya. Di hari yang sama Jawa,pulau paling padat, paling banyak pabrik, paling banyak rumah tangga di negeri ini,lagi gelap gulita gantian per wilayah, narasi yang keluar dari istana malah "kita udah gak Jawa-sentris lagi."
Pas Jawa lagi paling butuh kabar soal kapan listrik nyala normal, yang sampe ke publik justru pidato soal pembangunan di pulau lain.
Pertanyaannya simpel: kalau "Indonesia Sentris" itu beneran jadi prinsip, kenapa krisis paling nyata yang lagi dialamin puluhan juta orang di Jawa hari itu juga, malah gak masuk obrolan?
sonyy baru aja mengaku sesuatu tentang kasus korupsi MBG :
- nanik sendiri di ketahui memiliki dapur SPPG MBG
- Nanik 3 kali ganti nama yayasan di titik SPPG miliknya sendiri
- Titik SPPG Nanik tersebar di Madiun, Tapos Bogor, dan Karang Asem
- Prosedurnya harus pakai surat resmi Nanik tidak pernah kirim surat
- Nanik cuma bilang ke Sony: "Pokoknya diganti!"
- Ini terungkap dari BAP Sony Sonjaya (tersangka kasus MBG) di Kejagung
padahal sebelumnya wakil BGN bilang pegawai BGN tidak boleh punya dapur SPPG
kalo sudah begini apakah akan di tindak atau omon omon?
Terima kasih utk atensi terhadap hal ini. Ini kejadian Rabu 17 Juni 2026. Tim Dishub dari Sudinhub Jaktim melakukan operasi penertiban bersama terhadap parkir liar. Salah satu yang kena adalah Bapak driver ojol ini, selain beberapa kendaraan R4 dan R2. Operasi dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur. Karena kendaraan sdh di dalam truk maka si Bapak diajak ke kantor Sudin Perhubungan Jaktim untuk mendapatkan edukasi dan penjelasan.
Setelah memahami dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan parkir sembarangan, saat itu juga kendaraan dikembalikan. Demikian semoga menjadi momentum Jakarta lebih tertib dan kondusif. Terima kasih🙏🏻😇
Gila! Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru seumur jagung, tapi baunya sudah ke mana-mana. Sekarang muncul dugaan proyek CCTV fiktif senilai Rp300 MILIAR! Di saat guru-guru menjerit karena anggarannya dipotong demi MBG, dana ratusan miliar malah menguap jadi proyek hantu?
Video : tv one
APBN DIDUGA UNTUK KEPENTINGAN HASHIM
TVRI bayar Rp1,3 triliun dari APBN untuk hak siar Piala Dunia 2026, tapi masyarakat yang mau streaming lancar justru disuruh bayar lagi lewat paket BOLA GEMBIRA di Maxstream dan Folaplay. Ironis sekali wak.
Streaming sering error, putus-putus, buffering parah kali wak, bahkan login aja kadang susah tapi tidak ada kompensasi yang jelas bagi pelanggan yang sudah bayar. Siaran gratis di TVRI memang ada wak, tapi kualitas dan akses digitalnya jauh dari harapan wak, kadang lagi di jalan,atau dikantor mau nonton pun susah.
Yang Lebih parahnya lagi wak, penunjukan mitra OTT ini dilakukan tanpa tender terbuka, langsung ditunjuk sebagai MITRA STRATEGIS, mitra strategis kepala hashim iya, bayangkan wak Transparansi kontrak juga minim kali wak,ntah berapa sebenarnya nilai sublisensi yang dibayarkan Maxstream dan Folaplay ke TVRI? Jangan² hanya Rp1 miliar atau malah jauh di bawah itu wak? Kita sebagai rakyay tidak pernah diberi angka pasti, kan bangek. Uang pajak kita gak jelas dibuatnya.
Bayangkan wak TVRI bukan hanya menyiarkan, tapi juga aktif mempromosikan Folaplay yang kemudian bundling dengan IRA proyek yang berada di ekosistem Hashim. Uang negara dipakai untuk hak siar, lalu digunakan untk promosi folaplay dan keuntungannya mengalir ke platform swasta yang terkait kelompok tertentu itu wak.
Kalau ini dilakukan SCTV atau stasiun swasta lain, tidak masalah awak, sebagai pecinta bola sudah biasa bayar untuk nonton. Tapi ini pakai uang APBN, uang rakyat. Ketika gagal tayang lancar, tidak ada pertanggungjawaban yang tegas, kompensasi pun tak de, kan bangke.
Ini bukan Bola Gembira wak. Ini lebih cocok seperti Bola KKN, Kolusi, Korupsi, Nepotisme yang baunya sangat kuat kali akh, Tapi tak ada yang berani menyentuh karna terkait dengan PM.
Andai Uang Rp1,3 triliun itu, kalau digunakan untuk membangun jembatan, jalan, atau infrastruktur dasar di daerah, dampaknya jauh lebih nyata dan bermanfaat bagi rakyat. Bukan sekadar hiburan yang teknologinya saja masih error dan bobrok.
Ingat wak tvri itu milik negara Folaplay dan iran punya swasta, jangan sampai uang negara di pakai untuk memperkaya segelintir orang, jika kita diam wak, maka pola² yang sama akan terus di lakukan oleh penguasa serakah ini.
SEKARANG SAATNYA TVRI MEMBUKA SEMUA DATA MEREKA.JIKA TIDAK BERANI BERARTI BENAR TVRI TELAH ALAT UNTUK MEMPERKAYA HASHIM.
Lama2 jijik saya dgn orang2 yg merasa mewakili pak Prabowo ini. Apalagi dalam Pilpres lalu bukan yg mendukung.
Penghinaan itu delik aduan absolut, mana bisa kowe mewakili orang yg dihina.
Kader Gerindra bukan, tapi merasa lebih Gerindra dari Gerindra.