Saran ke APDESI PUSAT :
Saya tdk bisa menerima tawaran mediasi APDESI PUSAT atas laporan MASKOTA, karena :
1) saya berjuang bkn utk kepentingan pribadi saya, tapi utk hentikan kezaliman penggusuran oleh pengembang PSN PIK-2.
2) saya tidak biasa "bekerja" di ruang tertutup.
3) saya tdk tahu apa yg mau dimusyawarahkan dan apa posisi hukum APDESI dalam kasus laporan Maskota, karena laporan Maskota ke polisi dilakukan sendiri smtr yg dilaporkan tdk terkait dg dirinya.
4) terkait tuduhan berita bohong, faktanya :
a) APDESI secara terbuka terkait langsung dg pembebasan lahan untuk PIK-2 - lihat foto kantor pembebasan lahan dan lokasi proyek PIK-2 - jelas2 tertulis "didukung oleh Apdesi Kab. Tangerang".
Saya tdk bisa musyawarah dg pihak penggusur rakyat.
b) Kepala Desa adalah pjbt publik, shg boleh dikritik
c) transaksi jual beli tanah di PSN PIK-2, seperti umumnya, dipastikan melibatkan aparat desa.
5) masalah penggusuran di PSN PIK-2 bukan perjuangan saya pribadi - tapi sudah jadi perjuangan publik shg saya tdk punya kewenangan bermusyawarah dg siapapun.
Saran saya, dari pada ngurusin mediasi, lebih baik APDESI melakukan :
1) hentikan dukungan Apdesi kepada pengembang penbebasan lahan PIK-2, krn itu bentuk kolusi dan bisa mengarah ke korupsi.
2) minta dan sebarkan peta batasan PSB PIK-2 yg sebenarnya hanya 1.755 Ha tapi kenapa sampai Tanara ?
3) buka ke masyarakat izin lokasi PSN PIK-2
4) buat Tim penaksir harga dan minta konsultan penaksir harga utk membuat patokan harga minimum tanah rakyat yg mau menjual ke pengembang.
5) minta daftar dan besaran ganti rugi asset negara (jalan, sungai, irigasi, jalan, pantai dan laut)
Harli Siregar Kapuspenkum Kejagung, mulutnya kelu saat ditanya mengenai mengapa Mendag lain yg juga impor gula dan lebih besar impornya dalam kondisi yg sama surplus gula tapi tidak diproses seperti Tom Lembong
Keliatan banget kan kasus ini politisasi sampai belum ada buktinya
Kasus caleg pks yg gagal lalu putus saluran aer ;
Warga punya hak & bebas pilih caleg yg lain.
tinggal sekarang mau gak caleg pilihannya bikin sumur dan bayarin listriknya.
Kalo gak mau ya nikmati saja kegoblokan dan tidak tau dirimu itu
Rakyat jangan di takut-takuti dengan model preman-preman bayaran lah…
Inggris pun dulu pernah kirim preman bayaran milisi Gurkha, tapi dihantam habis sama arek Suroboyo sampai nangis-nangis..
Anak Betawi Tanah Abang, Kemayoran, Rawa Belong, Petojo juga dari dulu sudah biasa hadap-hadapan dengan preman dari luar jawa, jadi jangan lah adu rakyat dengan rakyat..
Hati-hati….
Dulu rakyat lawan Belanda, Jepang dan Gurkha modalnya cuma bambu karena besi susah, sekarang atasi kriminalitas klitih di Jogja aja repot banget karena begitu mudahnya anak remaja eneng-eneng celurit, badik dan parang..
Tengok sejarah deh, genetik rakyat ini punya bakat beringas juga kalau dipancing-pancing begitu, dan kalau sudah kejadian bisa lebih ganas dari preman bayaran..
Langkah Komisi Pemilihan Umum (@KPU_ID) yang menghentikan proses penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan mendapat kritik tajam. Tindakan penghentian rekapitulasi suara yang terhitung sejak Minggu, 18 Februari 2024 hingga Selasa, 20 Februari 2024 itu dinilai patut dicurigai semua pihak.
Hidup di zaman Madyan
Pemimpin yang tidak mau beriman,
Tidak mau melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan,
Enggan beribadah kepada Allah
Mereka curang dalam penghitungan.
Dan selalu membuat kerusakan di muka bumi.
(QS Ar Raf:88-93)
“SAYA TIDAK AKAN MENGHIANATI JUTAAN ORANG YANG MENGHARAPKAN PERUBAHAN” - Anies Baswedan
Disampaikan di Jakarta, tanggal 18 Feb 2024, pukul 18:35 WIB
Saya Indra Charismiadji menjadi saksi
🔴SARAN A1 :
Untuk Pendukung AMIN dan GAMA, sebaiknya tidak perlu turun ke jalan, cukup berjuang di Jalur Konstitusi, dgn Bukti2 Kecurangan dan Hasil Perhitungan Yg Valid dan mulai sering rajin undang2 Media Asing utk Melaporkan Perkembang2 yg Baru.
Maka Kecurangan Akan Tumbang.
Tenang Pak Anies kalau Hercules bikin ulah... Kami dari PEMUDA PANCASILA sudah siap menghadapi kubu Hercules dkk. tinggal menunggu instruksi dari KETUM PAK YAPTO.... Uraaa..✊🇮🇩