BAGAIMANA LANJUTAN KASUS KORUPSI REKTOR UGM DAN SUAMINYA..???
1. tahun 2018;
2. Tergugat:
Abdul Nasir atau Jang Keun Wong (suami) dr Ova Emilia;
3. Ganti rugi 29 milyar lebih
Sudah diduga, bahwa blackout dan pemadaman yg terjadi di Sumatera dan Jawa itu akibat korupsi pasokan batu bara utk PLN. Mana kemarin yg bilang salah kabel dan cuaca?! Mana juga buzzer2 yg menyerang ketika kita komplain akan blackout tsb, kalian lah antek2 koruptor sesungguhnya!
Dengan hormat, saya sungguh heran kenapa Pemerintah 🇮🇩 tidak memenuhi undangan Iran utk mengirim delegasi resmi ke pemakaman almarhum Ayatollah Khamenei yg terbunuh dlm serangan militer ilegal.
Yg saya dengar, berbagai upaya gigih Iran utk mengundang Pemerintah 🇮🇩 tidak mendapat tanggapan. (Mereka kan juga punya harga diri - tidak mungkin mengemis-emis kehadiran kita.) Akhirnya, yg hadir hanya Dubes RI di Teheran - yg dianggap oleh Teheran sbg sikap menyepelekan undangan ini, bahkan dianggap sbg tamparan. Sementara Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Kazakhtan, Mesir, Pakistan, Rusia, Tiongkok, India, Malaysia, Bangladesh dll (lihat daftar dibawah) sama sekali tidak ragu mengirim delegasi resmi pada tingkat Menteri, bahkan Pakistan pada tingkat Presiden. 🇮🇩 sbg negara berpenduduk muslim terbesar di dunia satu-satunya yg ABSEN mengirim delegasi. Bahkan Malaysia nampak lebih bebas aktif dari Indonesia.
Apakah ini berarti polugri "bebas aktif" kita mulai LUNTUR krn 🇮🇩 takut/sungkan thdp Amerika ? Has “FEAR” become a factor in Indonesian foreign policy ? Ataukah kekhilafan ini lebih mencerminkan MANAJEMEN sistem politik luar negeri yang penuh masalah - sebagaimana biasanya, surat undangan macet di berbagai meja dan tidak ada yg berani mengambil keputusan. Paling tidak 🇮🇩 bisa mengirim Wamenlu urusan dunia Islam Anis Matta - tapi beliau justru keliling Asia Tengah utk kunjungan yg sifatnya rutin.
Kita seakan melupakan bhw Iran adalah sahabat lama Indonesia, hubungan selalu terjaga dgn hangat dan saling menghormati, dan tidak pernah ada konflik antara kedua negara. Kehadiran delegasi resmi 🇮🇩 dlm acara penghormatan terakhir Ayatollah Khamenei (yg sayangnya tidak terjadi) seharusnya menjadi momen pembuktian diplomasi bebas aktif Indonesia, momen persahabatan RI-Iran sekaligus sinyal tegas dari Jakarta bhw adalah aksi pembunuhan Ayatollah Khamenei adalah aksi ilegal yg melanggar hukum dan norma internasional.
Jangan sampai kita selalu lantang bicara bebas aktif, tapi begitu diminta menentukan sikap dlm situasi yg sensitif, kita bersembunyi.
Please remember : bebas aktif adalah #diplomasiberprinsip, bukan #diplomasisungkan
Boleh dikutip.
JAWA-BALI TERANCAM REAL KEGELAPAN !!!
BUKAN KARENA BATUBARA INDONESIA SUDAH HABIS,
BUKAN KARENA SEMUA BATUBARA DI EKSPOR
TAPI KARNA TIDAK LAIN DAN TIDAK BUKAN,
KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG AMBURADUL
- RKAB DIPOTONG 60% (VOLUME BATUBARA TURUN JAUH)
- HARGA DMO YANG HAMPIR 50% DIBAWAH HARGA PASAR
- KEBIJAKAN YANG BERUBAH-UBAH
LALU, DARI CERITA INI ADA PERTANYAAN JUGA
APAKAH INI SERANGAN PARA KONGLO BATUBARA?
PLTU Pacitan, salah satu tulang punggung kelistrikan Jawa-Bali, dilaporkan hanya memiliki stok batubara untuk dua hari operasi. Bukan cuma Pacitan.
Sejumlah PLTU besar di sistem Jamali (Jawa-Madura-Bali) sudah masuk lampu merah, termasuk Paiton, Rembang, Indramayu, Tanjung Awar-Awar, Cilacap, hingga Celukan Bawang.
Standar aman PLN itu 26 hari operasi (HOP). Kenyataannya, banyak PLTU hanya punya stok 11-12 hari,
bahkan ada yang tinggal 2 hari.
Pertanyaannya: Kenapa bisa sampai separah ini?
Pertama, DMO harga murah diabaikan produsen.
Batubara untuk PLTU dijual dengan harga DMO hanya USD 70 per ton. Sementara untuk pabrik semen, harganya USD 90 per ton. Untuk smelter dan ekspor, harga pasar jauh lebih tinggi.
Jelas, produsen lebih pilih jual ke luar negeri atau ke industri lain ketimbang pasok PLTU.
Akibatnya, pembangkit listrik jadi "pelanggan prioritas terakhir" para produsen.
Kedua, RKAB batubara dipangkas drastis. Di awal 2026, pemerintah memotong kuota produksi batubara nasional dari 790 juta ton (realisasi 2025) menjadi hanya 600 juta ton, alias dipangkas hampir 24%. Beberapa perusahaan tambang bahkan kena potong 40% hingga 70% dari kuota yang mereka ajukan. Alasannya stabilisasi harga global dan efisiensi SDA.
Volume batubara yang tersedia untuk pasokan dalam negeri ikut menyusut.
Ketiga, persetujuan RKAB lambat dan berlarut-larut. Di awal tahun 2026, banyak perusahaan tambang belum mengantongi persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM. Artinya mereka tidak bisa produksi penuh.
Pasokan batubara ke PLTU pun ikut tersendat.
Keempat, royalti batubara dinaikkan progresif. Sejak April 2025, berlaku PP No. 18/2025 yang menaikkan royalti batubara secara progresif berdasarkan harga acuan (HBA). Jika HBA di bawah USD 70 per ton, royalti 15%. Jika HBA mencapai USD 180 per ton ke atas, royalti bisa sampai 28%. Bagi produsen kecil dan menengah, beban ini sangat berat, sehingga banyak yang memilih kurangi produksi atau alihkan pasokan ke sektor yang lebih menguntungkan.
Kelima, ekspor batubara kini wajib lewat Danantara.
Pemerintah menetapkan bahwa mulai Juni 2026, semua ekspor batubara harus disalurkan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sistem satu pintu ini masih dalam transisi dan memunculkan ketidakpastian bagi eksportir. Di tengah masa peralihan ini, rantai distribusi batubara domestik ikut terganggu.
Ada narasi yang beredar, krisis stok batubara ini sengaja diciptakan untuk menekan pemerintah agar mencabut atau melunak soal kebijakan DMO, RKAB, royalti, dan DSI.
Logikanya, jika listrik padam, pemerintah panik, dan akhirnya produsen batubara bisa "negosiasi ulang" syarat yang lebih menguntungkan mereka.
Kalau dilihat, nama-nama besar di balik tambang batubara Indonesia memang bukan orang sembarangan. Grup Bakrie (BUMI), Grup Indika (INDY), Grup Barito (PTRO), hingga pemain PKP2B lama lainnya punya pengaruh politik dan ekonomi yang sangat besar.
Ketika RKAB dipangkas hingga 70%, wajar jika ada tekanan balik.
Tapi apakah ini benar-benar "serangan terkoordinasi"?
Belum ada bukti eksplisit.
Yang jelas, kombinasi kebijakan yang menghantam semua sisi produksi dibatasi, royalti dinaikkan, ekspor diatur ulang membuat produsen enggan prioritaskan pasokan dalam negeri yang harganya paling murah.
Lampu listrik yang redup di Jawa-Bali bukan sekadar soal stok batubara. Ini cerminan dari tarik-menarik kepentingan antara negara, konglomerat tambang, dan kebutuhan rakyat akan energi yang murah dan andal.
Kebijakan dengan implementasinya kacau dan rantai pasok tidak dijaga, rakyatlah yang paling merasakan
BEM Bersatu bilang gerakan mahasiswa "ditunggangi" karena aktivisnya naik mobil yang diduga atas nama adik seseorang, yang jadi besan orang lain, yang pernah jadi timses Ganjar.
Empat lapis "diduga."
Nol bukti langsung. Tapi cukup buat vonis.
Oke, kita pakai standar yang sama ya.
BEM Bersatu secara eksplisit mendukung keberlanjutan MBG dalam pernyataan sikapnya sendiri.
MBG adalah program unggulan Prabowo.
Prabowo adalah presiden yang sedang berkuasa.
Satu lapis. Langsung. Bukan dugaan , ini kutipan verbatim dari konpers mereka sendiri.
Kalau rantai empat lapis dugaan cukup buat nyebut seseorang "ditunggangi PDIP" ,
maka dukungan langsung ke program presiden incumbent lebih dari cukup buat nyebut kalian "ditunggangi Istana."
Silakan bantah pakai standar lo sendiri.
😁
orang gerindra : anak sekolah naik perahu ke sekolah buat makan MBG, kalian orang kota tidak tahu yang di rasakan orang desa
mahasiswa UI : lah bukannya bangun jmabatan dulu, kok ngasih makan MBG
Harga BBM Indonesia walaupun naik, masih SANGAT MURAH dibandingkan negara-negara ini.
Australia : Rp21.000
Kanada : Rp22.000
Jepang : Rp20.000
Singapura : Rp36.000
Jerman : Rp33.000
Belanda : Rp35.000
Italia : Rp32.000
Spanyol : Rp30.000
Indonesia : Rp14.000
Harga BBM di Indonesia masih relatif terjangkau. Ini berkat sinergi & komitmen pemerintah dalam memastikan BBM yang murah, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat
Begitulah kata buzerp.....
Tapi yang tidak di ungkap adalah gaji rakyat disana, nih awak luruskan biar gak makin prabodoh
Gaji rata-rata penduduk
1. Australia : Rp45 juta/bulan
2.143 liter/bulan
2. Kanada : Rp40 juta/bulan
1.818 liter/bulan
3. Jepang : Rp32 juta/bulan
1.600 liter/bulan
4. Singapura : Rp75 juta/bulan
2.083 liter/bulan
5. Jerman : Rp55 juta/bulan
1.666 liter/bulan
6. Belanda : Rp60 juta/bulan
1.714 liter/bulan
7. Italia : Rp35 juta/bulan
1.093 liter/bulan
8. Spanyol : Rp30 juta/bulan
1.000 liter/bulan
9. Indonesia : Rp3,1 juta/bulan
221 liter/bulan
10. Gaji honor nakes dan guru: 250k/bulan
17,8 liter /bulan
Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.
Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.
Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.
Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.
APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.
Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.
Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.
Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.
Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:
Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.
Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.
Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.
Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.
Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:
Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.
Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.
Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.
Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.
Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?
Rp93 triliun per tahun.
Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.
Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.
Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:
Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.
Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.
Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.
Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.
Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:
Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.
Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.
Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.
Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.
Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.
Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.
Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:
Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.
Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.
Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.
Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.
Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.
50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.
Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.
Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.
Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.
⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.
Guys, ini baru keluar dan gue rasa ini salah satu berita paling penting soal MBG yang perlu semua orang tahu.
BGN beli 21.000 motor listrik untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR.
Tanpa persetujuan Kemenkeu.
Dan kantornya distributor motor itu belum jadi.
Baca lagi.
Kantornya belum jadi.
Tapi motornya sudah ada di Indonesia.
Kronologi yang perlu lo tahu:
2025 Menkeu Purbaya sudah menolak pengadaan motor listrik ini.
Secara resmi.
Diblokir.
2026 BGN tetap beli.
21.000 unit.
Sudah masuk ke Indonesia.
Komisi IX DPR tidak pernah dikonsultasi.
Tidak pernah dapat laporan.
Tidak pernah diminta persetujuan.
Kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak, kata Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris.
Dan ini yang paling bikin gue speechless.
Charles bilang dia nonton video dari salah satu media dan yang dia lihat adalah:
kantor distributor motor listrik itu belum selesai dibangun.
Tapi di dalamnya sudah disiapkan satu SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang akan beroperasi di sana.
Terjemahannya:
motor sudah dibeli,
distributor sudah ditunjuk, l
okasi SPPG sudah disiapkan
semua sebelum kantornya selesai dibangun.
Something fishy, kata Charles.
Dan gue setuju.
Pertanyaan yang harus dijawab:
Satu siapa yang beli?
BGN beli 21.000 unit motor listrik.
Dari merek apa?
Importir mana?
Harganya berapa per unit?
Total anggarannya berapa?
Dua dari anggaran mana?
Kalau Kemenkeu sudah blokir di 2025 dari mana uangnya keluar di 2026?
Ada pos anggaran yang tidak terpantau?
Tiga siapa distributornya?
Kantornya belum jadi tapi sudah jadi distributor resmi pengadaan pemerintah itu bisa terjadi hanya kalau ada yang melindungi di belakang.
Empat kenapa motor listrik untuk program makan bergizi gratis?
SPPG adalah satuan dapur kepala dapurnya butuh motor untuk apa?
Untuk koordinasi antar lokasi?
Oke, mungkin.
Tapi 21.000 unit?
Tanpa laporan ke DPR?
Ini bukan soal motor listriknya.
Ini soal tata kelola yang berantakan dari program yang anggarannya Rp71 triliun per tahun.
Kalau pengadaan motor saja bisa bypass Kemenkeu, bypass DPR, masuk diam-diam, dan kantornya belum jadi apa lagi yang bisa bypass dengan cara yang sama?
Dan ini yang paling menyakitkan:
Program MBG lahir dari niat mulia memberi makan anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Itu niat yang tidak bisa diperdebatkan kebenarannya.
Tapi niat mulia yang dieksekusi dengan tata kelola yang kotor ujungnya bukan anak-anak yang kenyang. Ujungnya distributor motor yang belum punya kantor yang panen.
Dan yang rugi? Sama seperti biasa.
Rakyat yang bayar pajak.
Dan anak-anak yang harusnya dapat makan bergizi tapi anggaran programnya habis di jalan.
Senin 13 April 2026 BGN dipanggil Komisi IX DPR.
Dan gue harap DPR kali ini tidak cuma memanggil tapi benar-benar minta jawaban yang konkret dan transparan.
Karena kalau rapat Senin itu berakhir dengan jawaban normatif dan tidak ada yang dipecat atau diselidiki berarti kita semua tahu ceritanya akan ke mana.
@HJSutrisno@menuembegejelek@DKIJakarta@tamanhutandki Saya lahir di Tebet, dulu masih lahan kosong milik pemerintah, tp lama² ada yg bangun rmh semi permanen, semakin lama semakin banyak dan susah diusir, akhirnya menjamur jd rmh permanen..😋