Farah Nyna 🇸🇩

[Ebed @ebednoorjaman]

patut dicurigai permainannya:

pertama, stok batubara masih sangat melimpah, tapi stoknya sengaja diekspor ke luar negri.

kedua, hasil ekspor batubara mendatangkan banyak dollar ke dalam negri, akhirnya rupiah mulai menguat.

ketiga, pemerintah jadi pahlawan karena bisa mengatasi lemahnya rupiah.

kesimpulan, rakyat tetaplah jadi korban blackout, industri rumahan terganggu, dan ekonomi macet.

mafia tambang menang, yang kalah seluruh rakyat indonesia, dan embege akan masih jalan.

[Work Struggle @workstruggle]

GAPAPA BANGET MACET YA GUYS, INI BUKAN SALAH YANG DEMO.

SALAH YANG BUAT KEBIJAKAN SAMPE PENDEMO HARUS TURUN KE JALAN, MEWAKILI KITA SEMUA AGAR BISA HIDUP MERDEKA.

STAY SAFE ALL

[Farah Nyna 🇸🇩 @FtsNyna]

@Ilmadnr Soo lucky 🥹

[Korban Ceklist Satu ༊ ⋆𐙚 ˚ @AnKiiim_]

Habiburokhman Ke Dino Patti Djalal :"Jangan jadi si Paling KEMLU. Saya pikir gak ada ISTIMEWAnya juga Pak Dino"

Gila banget ini rezim, dikasih nasehat baik² bahkan dengan bahasa paling haluspun, kubu wowo serempak kesurupan..
Ini sekelas Pak Dino lho, gimana kalo rakyat, ya udah disiram air keras kalo gak diculik? 🙄

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Saya dapat info bhw ada 17 calon Dubes asing yg sudah tiba di Jakarta tapi sampai sekarang masih MENUNGGU waktu utk memberikan surat kepercayaan kpd Presiden. Dari mereka ada yg sudah menunggu 8 bulan. Ada juga Dubes dari negara ASEAN yg menunggu 6 bulan. Karenanya, mereka belum bisa bekerja secara resmi.

Ini memberikan kesan buruk bagi negara2 sahabat yg mengirim Duta Besarnya ke 🇮🇩, apalagi Dubes 🇮🇩 di luar negeri selalu dgn cepat menyerahkan surat kepercayaan kpd host country. Tanpa menyalahkan siapapun, Mohon masalah ini dapat segera dituntaskan Istana krn menyangkut reputasi diplomatik kita.

[Farah Nyna 🇸🇩 @FtsNyna]

Bismillah Juni..

[Farah Nyna 🇸🇩 @FtsNyna]

Seru juga ngupas nangka.

[Farah Nyna 🇸🇩 @FtsNyna]

Soo happy 2 hari ini bikin sop iga, kuah bakso dan kaldu tulang. Lumayan buat stok perkalduan beberapa kali masak 🥰

[The Economist @TheEconomist]

Far too much in Indonesia depends on a thin-skinned former general with a sketchy human-rights record. Prabowo Subianto needs to hear some unpalatable truths https://t.co/8cvnt563TJ

Photo: Getty Images

[txt keresahan WNI @KapudS640]

Saya sih nggak terlalu kaget soal isu sensitif istana yang lagi beredar. Yang justru bikin saya kaget adalah fakta bahwa ternyata Komdigi bisa secanggih itu.

Bisa gerak cepat. Bisa responsif. Bisa menekan platform besar. Bisa bikin akses media sekelas YouTube/Google ikut kena tindakan (walaupun masih bisa diakses lewat VPN h3h3). Bisa bikin pernyataan resmi (padahal target subyek pembahasan di video bukan Komdigi, tapi Komdigi rela nyebokin).

Bahkan bisa sigap ambil langkah hukum dan bisa bypass aturan MK soal pedoman UU ITE yang nggak bisa digugat oleh badan/instansi.
Berarti kemampuan teknisnya ada.

Dan kalau kemampuan itu memang ada, harusnya ruang digital kita bisa jauh lebih bersih dari sekarang.
Harusnya iklan penipuan nggak semudah itu lewat. Harusnya nomor pribadi masyarakat nggak seenaknya dipakai SMS promosi.

Harusnya data kita nggak gampang bocor lalu dipakai buat nawarin pinjaman, j*dol, investasi bodong, sampai lowongan kerja palsu. Harusnya platform-platform digital yang merugikan masyarakat juga bisa ditindak dengan kecepatan yang sama.

Karena ternyata masalahnya bukan karena negara ini nggak punya alat. Alatnya ada. Jalurnya ada. Kapasitasnya ada.

Cuma selama ini kita terlalu sering melihat teknologi negara bekerja cepat ketika yang terganggu adalah kekuasaan, bukan ketika yang dirugikan adalah masyarakat.
Karena ternyata tombolnya memang ada.

Cuma rakyat sering kebagian tulisan:
“mohon menunggu”.
Tapi yaa kita sama-sama paham lah ya, kenapa isu-isu krusial yang lain terkesan sulit diberantas.

Sekelas warung remang-remang saja mesti "koordinasi" dulu biar bisnisnya tetap jalan.
Paham kan ya..

cc:cakraadinegara

[Ibrahim Arief @ibamarief]

Bismillahirrahmanirrahim.

Hari ini, izinkan saya Ririe, mewakili Ibam dan anak-anak kami, menyampaikan Surat Terbuka kepada Pemimpin tertinggi negeri, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.

Dengan segala kerendahan hati, kami memohon perlindungan hukum dari ketidakadilan yang kami hadapi. Agar kebenaran tidak dikalahkan oleh hal-hal di luar fakta persidangan. Agar keadilan benar-benar ditegakkan sebagaimana mestinya.

Kami percaya, negara tidak boleh membiarkan warganya merasa sendirian dalam menghadapi ketidakadilan.

Semoga surat ini sampai dan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Demi keadilan berdiri setegak-tegaknya di negeri ini. Demi hilangnya rasa takut dari mereka-mereka yang dengan jujur dan tulus hendak membantu negara dengan keahlian mereka.

Terima kasih, Bapak Presiden @prabowo 🙏🏻

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri ini memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran.

Ada kebijakan yang tampak efisien dalam jangka pendek, tapi bila tidak hati-hati, justru membelokkan arah perjalanan bangsa dalam jangka panjang. Sambil menunggu informasi lengkapnya, izinkan berbagi tentang paradigma ilmu murni dan ilmu terapan ini.

Ilmu murni kerap dipandang jauh dari praktik. Seolah berdiri di menara gading, tidak menyentuh denyut kebutuhan industri. Padahal, di sanalah akar dari hampir seluruh inovasi yang kita gunakan hari ini berasal. Rumus-rumus yang tampak abstrak, teori-teori yang dulu dianggap “tidak berguna”, justru melahirkan teknologi yang kini kita anggap keniscayaan.

Kita menikmati internet, kecerdasan buatan, hingga kemajuan di bidang kesehatan, tapi tak selalu ingat bahwa fondasinya dibangun oleh para ilmuwan yang bekerja tanpa kepastian aplikasi. Mereka meneliti bukan berbasis permintaan pasar, tetapi karena keingintahuan memahami bagaimana dunia bekerja.

Kita perlu ingat bahwa relevansi tidak selalu bisa diukur dalam horizon waktu yang pendek. Apa yang hari ini tampak tidak terkait industri, bisa jadi esok hari menjadi tulang punggungnya.

Negara yang hanya menyiapkan tenaga siap pakai, tanpa melahirkan pemikir-pemikir dasar, berisiko terjebak sebagai pengguna belaka. Kita menjadi pasar, bukan pencipta. Kita mengimpor solusi, alih-alih menghasilkan jawaban dari dalam negeri dan membaginya kepada dunia.

Lebih jauh lagi, kebijakan publik yang kuat juga lahir dari pemahaman dasar yang kokoh. Mulai dari ilmu epidemiologi (berbasis matematika dan biologi dasar) yang berjasa besar saat pandemi, lalu ilmu lingkungan (ekologi dan geofisika) dalam menghadapi bencana perubahan iklim, hingga ekonomi teoretis dalam merancang kebijakan fiskal. Semua itu berakar pada ilmu-ilmu yang sering dianggap “tidak praktis”.

Menutup atau melemahkan ilmu murni berarti mengurangi kemampuan kita untuk memahami dunia secara mendalam. Tanpa pemahaman itu, keputusan kita mudah terjebak jadi dangkal.

Tentu, keterhubungan dengan industri itu penting. Bila suka apel bukan berarti benci jeruk. ;)

Perguruan tinggi jelas tidak boleh terlepas dari kebutuhan zaman. Namun, menjawab tantangan itu tidak harus dengan menutup ilmu murni. Yang diperlukan adalah menjembatani, bukan menggantikan. Menguatkan ekosistem, bukan menyederhanakan secara berlebihan.

Pada akhirnya, pendidikan tinggi bukanlah soal mencetak pekerja bagi industri, tetapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa.

Masa depan itu tidak pernah dibangun hanya dari apa yang terlihat berguna hari ini, pun membangun peradaban tak boleh direduksi jadi sekadar membangun industri.

Maka, barangkali yang perlu kita jaga adalah keseimbangan. Antara yang langsung terpakai dan yang menjadi fondasi. Antara keterampilan dan pemikiran. Antara kebutuhan hari ini dan visi hari esok.

Dengan menjaga keseimbangan itulah, kita dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang tak hanya mengikuti kemajuan dunia, tetapi juga menciptakannya.

[Angga Fauzan  @angga_fzn]

Kita pernah punya calon presiden yang mau memastikan setiap keluarga setidaknya punya 1 sarjana utk mengubah nasib keluarganya, memotong rantai kemiskinan.

Kita pernah punya calon presiden yang peduli sama daycare di kantor agar ayah ibu yang harus bekerja tidak perlu was-was soal anaknya.

Note: ini program 2 dari 3 calon presiden ya. Dan keduanya nampaknya berhasil sebagai sosok ayah dan suami yang baik untuk keluarganya, memberikan teladan bagi banyak orang yg fatherless, dan perempuan korban irresponsible husband.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita hari ini yang menurut gua adalah salah satu hal paling mengejutkan yang bisa terjadi dalam tata kelola keuangan negara.

Pemerintah sudah membuka 35.476 lowongan kerja untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih. Pendaftaran sudah dibuka sejak 15 April dan ditutup 24 April 2026 besok.

Tapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa orang yang bertanggung jawab atas kas negara mengaku tidak tahu dari mana uang untuk menggaji puluhan ribu pegawai itu akan datang.

Kata-katanya sangat eksplisit.
Koperasi saya enggak tahu.
Yang lain saya enggak paham.

Berhenti sebentar dan pahami itu.
35.000 orang lebih akan direkrut sebagai pegawai BUMN. Gajinya belum ditentukan secara detail Zulhas hanya bilang menyesuaikan tingkat kelulusan.

Sumber anggarannya tidak jelas Menkeu hanya tahu cicilan Rp40 triliun per tahun untuk koperasi tapi tidak tahu apakah itu sudah termasuk gaji pegawai atau belum.
Dan proses rekrutmen sudah berjalan penuh tanpa ada kejelasan fiskal yang konkret.

Ini bukan pertama kali pola seperti ini terjadi.
MBG diluncurkan 6 Januari 2025 sementara anggarannya masih diblokir dan belum bisa dicairkan. Mitra direkrut, dapur dibangun, makanan dikirim semua pakai uang sendiri dulu sambil menunggu reimbers yang entah kapan.
Baru belakangan sistem dibenahi.

Motor listrik Rp1,2 triliun untuk BGN muncul di anggaran tanpa penjelasan yang memadai tentang relevansinya dengan program makan bergizi.

Proyek IT Rp1,2 triliun yang klarifikasinya hanya narasi tanpa data yang bisa diverifikasi publik.

Dan sekarang 35.000 pegawai BUMN direkrut dengan sumber gaji yang bahkan Menkeu sendiri tidak tahu.

Polanya sangat konsisten dan sangat mengkhawatirkan.

Program diluncurkan dulu, rekrutmen dibuka dulu, pengumuman dibuat dulu sementara pertanyaan paling fundamental tentang dari mana uangnya dijawab dengan nanti saya pastikan.

Yang membuat ini lebih serius adalah konteksnya sekarang.

Tiga Dirjen di Kemenkeu baru saja dicopot bersamaan kemarin. Ada isu APBN yang hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan yang belum dikonfirmasi atau dibantah dengan data konkret.

Ruang fiskal sudah sangat tertekan dengan MBG yang menyedot hampir Rp1 triliun per hari, perang Iran yang membuat harga energi melonjak, dan penerimaan pajak yang tertekan.

Di tengah semua tekanan fiskal itu pemerintah membuka 35.000 lowongan baru tanpa kejelasan anggarannya.

Ada juga pertanyaan teknis yang sangat serius soal rekrutmen ini yang perlu dijawab.

Pertama — status pegawainya adalah karyawan BUMN.
Koperasi Desa adalah entitas yang secara hukum berbeda dari BUMN. Lalu mengapa rekrutmennya melalui Panselnas dan statusnya BUMN?
Ini adalah pertanyaan legal yang sangat mendasar.

Kedua — 30.000 dari 35.476 posisi berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.
Ini adalah perusahaan yang baru dibentuk.
Apakah PT ini sudah memiliki struktur corporate governance yang memadai untuk mengelola 30.000 pegawai sekaligus?

Ketiga — rekrutmen menutup usia maksimal 25 tahun. Artinya ini menyasar fresh graduate dan diploma baru lulus.
Dengan gaji yang belum jelas, ditempatkan di koperasi desa yang baru dibentuk, dengan status yang tidak jelas antara BUMN atau bukan ini adalah kondisi kerja yang sangat tidak ideal dan berpotensi mengorbankan puluhan ribu anak muda.

ketika Menteri Keuangan sendiri bilang tidak tahu sumber anggaran untuk program yang sudah berjalan dan sedang direkrut puluhan ribu pegawainya, itu bukan sekadar masalah komunikasi antar kementerian.
Itu adalah bukti bahwa program-program besar ini diluncurkan tanpa perencanaan fiskal yang matang dan terkoordinasi.

Dan yang paling menggelisahkan adalah ini sudah terjadi berulang kali dengan pola yang sama.
Luncurkan dulu, urus anggarannya belakangan.
Dan yang selalu menanggung konsekuensinya adalah uang pajak rakyat yang terus mengalir tanpa kepastian akan ke mana dan untuk apa tepatnya.

[feri amsari @feriamsari]

Buat UU IKN, pake uang negara tu. Dipaksa bangun, uang tmbh habis. Dulu bnyk pakar y kritik, dianggap nyinyir. Sekarang terbukti. Lalu smua pura2 lupa peringatan pakar. Uang semubazir itu jg terjadi dlm MBG & perjalanan luar negeri, kan? Trus ASNnya harus diam sj? Yaelah bro

[Farah Nyna 🇸🇩 @FtsNyna]

@danangsatriyono

[Farah Nyna 🇸🇩 @FtsNyna]

@danangsatriyono Bapak dan anak podo wae 🤣🤣

[Farah Nyna 🇸🇩 @FtsNyna]

@ifazulfa_ Terima kasih sudah bertahan sampai hari ini. Besok kita coba terus ya 🤗

[Farah Nyna 🇸🇩 @FtsNyna]

Ya Allah kedaden maneh. Nganyeli astaghfirullah..

[Farah Nyna 🇸🇩 @FtsNyna]

Wong kok raenek adab e. Nyumet dor kok dilebokne omah e wong. Subuh2 sisan. Bekas e raenek, ambune sek enek.

[MBG Jelek @menuembegejelek]

⚠️ Alerta! Alerta!!

Kubangan lumpur (SPPG) menormalisasi candaan pedofilia. Peringatan keras untuk semua tim kreatif kubangan lumpur untuk lebih bijak dalam memilih dan memilah ide konten.

Hal yang seperti inilah yang membikin kami semakin yakin bahwa perputaran uang di kubangan lumpur (SPPG) adalah fix uang haram! Sebab tak satu - dua kali saja kami menemukan perilaku menyimpang makhluk-makhluk penghuni kubangan lumpur.

Stop! Atau akan kami buat kalian menerima sanksi berat. 🫵🏻🙂