How does drug control fuel surveillance, and how can we build safety instead?
Join us for a participatory roundtable on algorithmic policing and avenues for advocacy, resistance and accountability.
22 July, 15:00 CEST
EN ⇄ PT
Register & share: https://t.co/719RbvRPIF
🎬NOBAR & DISKUSI PUBLIK
"Hari Bhayangkara: 80 Tahun Polri Gagal Reformasi"
80 tahun Polri berdiri. Tp reformasi kepolisian yg dijanjikan sejak 1998, msh jauh dr kata selesai.
Yuk ikut bersuara. Krn diam bkn pilihan saat institusi yg shrs-y mlindungi jstru smakin sulit diawasi
ICJR bersama Ahli Hukum Pidana Prof. Harkristuti Harkrisnowo menghadiri RDP dan RDPU dengan Dirjen Pemasyarakatan dan Komisi XIII DPR RI.
Agenda siang ini adalah pendalaman teknis atas masukkan terhadap tata kelola pemasyarakatan
Simak pembahasannya ⬇️
https://t.co/46RCbUU2gH
ICJR bersama sejumlah pakar hukum pidana menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XIII DPR RI untuk membahas transformasi dan tata kelola penyelenggaraan pemasyarakatan pasca implementasi KUHP dan KUHAP baru.
Simak RDPU di sini ⬇️
https://t.co/vduxelbBjO
[SEMINAR HUKUM]
Hadiri seminar hukum membahas efektivitas UU ITE menanggulangi tindak pidana di dunia digital pada:
📅2 Juli 2026
⏲️13.00 WIB - Selesai
📍Aula Jendral Soedirman Lt.2
Universitas Muhammadiyah Tangerang
Daftar di sini: https://t.co/RKZEz4OnV4
80 Tahun Polri, Gagal Reformasi
1 Juli 2026, menandai peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dan 28 tahun mandat reformasi Polri. Hari ini, Kepolisian justru menjauh dari mandat reformasi dan terus melestarikan kultur militeristik, impunitas, diskriminasi penegakan hukum…
[UNDANGAN MELIPUT KONFERENSI PERS HARI NARKOTIKA INTERNASIONAL 2026]
Menagih Janji Pembahasan Revisi UU Narkotika: Dari Penghukuman Menuju Kesehatan, HAM, dan Ilmu Pengetahuan
Hingga hari ini, revisi UU Narkotika yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029 masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Padahal, berbagai persoalan dalam kebijakan narkotika terus berlangsung, mulai dari kriminalisasi pengguna, praktik pelanggaran HAM dalam penegakan hukum, penggunaan hukuman mati, hingga belum terbukanya ruang yang memadai bagi kepentingan kesehatan dan penelitian ilmiah.
Dalam momentum Hari Narkotika Internasional 2026, Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN) mengajak publik dan rekan-rekan jurnalis/media untuk melihat kembali arah kebijakan narkotika Indonesia dan pentingnya mendorong revisi UU Narkotika yang lebih mengedepankan hak asasi manusia, kesehatan masyarakat, dan bukti ilmiah.
Konferensi Pers ini akan diadakan pada:
📅 Jumat, 26 Juni 2026
🕒 14.00 WIB – Selesai
📍Kantor LBHM, Jl. Tebet Timur Dalam VI E No. 3, RT 001 / RW 006, Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
Konferensi Pers ini juga akan disiarkan melalui Live Instagram LBHM. Besar harapan kami rekan-rekan jurnalis/media bisa hadir untuk meliput kegiatan ini. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih. Sampai bertemu nanti! ✊ ✊
#ReformasiKebijakanNarkotika #HariNarkotikaInternasional2026 #RevisiUUNarkotika
Saat ini, Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia sedang mengajukan uji materi terhadap UU APBN 2026 yang memasukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam komponen anggaran pendidikan.
Kami mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi melalui Amicus Curiae
Siapa saja yang diuntungkan dari revisi UU Polri?
Menjelang hari Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026 mendatang, publik justru dikejutkan dengan disahkannya revisi UU Polri oleh DPR RI pada 9 Juni 2026.
Tidak semua ketidaksetujuan terhadap kritik dapat diselesaikan dengan laporan pidana!
Pelaporan terhadap Tiyo Ardianto memperlihatkan kecenderungan yang mengkhawatirkan: penggunaan proses pidana untuk merespons ekspresi publik yang ditujukan pada kebijakan pemerintah.
Membiarkan proses pidana digunakan untuk merespons kritik berisiko menciptakan ketakutan untuk berpartisipasi dalam ruang publik.
Kebebasan berekspresi tidak hanya melindungi pendapat yang disukai pemerintah, tetapi juga pendapat yang keras, tajam, dan tidak nyaman didengar.
ICJR bersama sejumlah pakar hukum pidana menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XIII DPR RI untuk membahas transformasi dan tata kelola penyelenggaraan pemasyarakatan pasca implementasi KUHP dan KUHAP baru.
Simak RDPU di sini ⬇️
https://t.co/vduxelbBjO
Join ICJR at the 2nd Conference on Drug Research and Policy!
Our researchers and experts will discuss:
• Alternative non-punitive responses to drug use
• The limitations of the death penalty for drug offences
📅 June 3–4, 2026
🔗 https://t.co/tgi1EgdhJQ
[Dorong Pedoman Peliputan Isu Narkotika Berbasis HAM: JRKN Audiensi dengan Dewan Pers]
Pada 26 Mei 2026, Jaringan Koalisi Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN) yang dihadiri dari LBH Masyarakat, ICJR, PKNI, dan SPINN melakukan audiensi dengan Dewan Pers bersama sejumlah organisasi pers untuk mendorong penyusunan pedoman peliputan isu narkotika yang lebih berimbang dan berbasis HAM.
#ReformasiNarkotika #HAM #HarmReduction
Hukuman mati di Indonesia masih meningkat. Pada 2025, ICJR mencatat 312 kasus baru dengan 340 terdakwa dituntut dan/atau divonis pidana mati. Total 607 orang kini berada dalam deret tunggu eksekusi.
Di tengah transisi KUHP & KUHAP baru, ke mana arah kebijakan pidana mati kita?
Ikuti Diseminasi Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2025
🗓️ Kamis, 21 Mei 2026
⏰ 14.00–16.00 WIB
🔗DAFTAR SEGERA: https://t.co/p0eFOjZv0I
Dapat ditonton juga secara LIVE: https://t.co/qZFK4D3QJ5
Narahubung: 0821-2104-8720
#PidanaMati#DeathPenalty
Hukuman mati di Indonesia masih meningkat. Pada 2025, ICJR mencatat 312 kasus baru dengan 340 terdakwa dituntut dan/atau divonis pidana mati. Total 607 orang kini berada dalam deret tunggu eksekusi.
Di tengah transisi KUHP & KUHAP baru, ke mana arah kebijakan pidana mati kita?