๐Save the Date!๐
We invite you to our upcoming online Convergence Space for ACSC?APF 2025 on:
*โOrganizing Against Ecological Injustice: Where is the Community in Our Shared ASEAN Future?โ*
Registration: https://t.co/bPi9zsWTIz
@YLBHI
@MaryLawlorhrds paramedics are being threatened and intimidated by the police.
Police blockading ambulances to pass through! Please take a look at this matter @UNHumanRights
234 Civil society organizations are strongly reject the proposed amendments to Law No. 34/2004 on the Indonesian National Armed Forces (TNI Law), which pose a serious threat to democracy, civilian supremacy over the military, and human rights in Indonesia.
#TolakUUTNI #PeringatanDarurat
Following the fall of the New Order Regime in 1998, Indonesia brought about the Indonesian National Armed Forces (TNI) reform, aiming to end the military's dual function (dwifungsi)
(cont)
Pantau & Laporkan Brutalitas Aparat di Aksi #IndonesiaGelap
Aksi demi aksi menolak kebijakan yang merugikan rakyat, menghancurkan negara hukum dan demokrasi di Indonesia sering kali dihadapkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Tak jarang, massa aksi mendapatkan serangan fisik, peretasan, hingga penghalang-halangan bantuan hukum ketika ditangkap dan dibawa ke kantor polisi.
Dalam beberapa bulan kekuasaan Prabowo, berbagai kebijakan anti-rakyat kembali dilahirkan. Ini mulai dari pemangkasan APBN yang berdampak pada pelayanan publik, hilangnya pekerjaan dan akses pendidikan, hingga MBG dan Food Estate di Papua yang memobilisasi militer. Kebijakan ini tentu memantik kemarahan publik dan direspon dengan aksi massa di berbagai kota.
Guna mendokumentasikan aksi-aksi tersebut dan respon aparat keamanan menghadapinya, kami LBH-YLBHI mencoba untuk melakukan pemantauan kekerasan. Pemantuan ini dilakukan untuk mendorong advokasi reformasi sektor keamanan di Indonesia yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
4. To review the implementation of National Strategic Project (PSN), which already suffers hundred thousands of households in several areas in Indonesia
5. To pass pro-people bills including: RUU PPRT, RUU Masyarakat Adan, and RUU Perampasan Asset
100 days surrounded by questionable policy making, especially the budget efficiency mainly directed towards the free nutritious meal program. This impacted society at varying levels, such as civil servants in the education and health care sectors.
2. To immediately pay full disbursement of salaries and allowance for teachers and lecturers
3. To evaluate the effectiveness of Free Nutritious Meal Program (MBG)
What is happening in Indonesia? Why are people in different cities are protesting?
Here are a little thread to explain #IndonesiaGelap situation:
@YLBHI
#PanggilanDarurat
Mengajak rekan-rekan semua untuk menaikan tagar #DaruratKekerasanAparat dan #PanggilanDarurat pada hari ini di semua platform media sosial personal/lembaga/komunitas. Kita mulai dari pukul 10.00 sampai polisi memperbaiki diri.
Kekerasan aparat keamanan selalu berulang dan mereka tidak pernah berbebah. Kita perlu lebih banyak lagi bersuara untuk Indonesia yang lebih aman dan bebas kekerasan.
Hidup Rakyat!
The excessive use of force to Indonesian protesters by using tear gas, water canon, and physical attack by the Indonesia Police in Semarang and Makassar. This is police brutality! @UN@MaryLawlorhrds
#IndonesiaDaruratDemokrasi
Aksi di semarang mendapat respon yang sama, pengerahan kekuatan berlebih, penggunaan gas air mata dan kekerasan.
๐ก๐ก๐ก
Berikan akses bantuan hukum bagi massa aksi ๐๐ผ
Pendamping Hukum dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) telah sampai di POLDA Metro Jaya untuk menemui massa aksi.
Tetapi hingga pukul 22.45 WIB, Tim TAUD dihalangi untuk memberikan bantuan hukum.
Kami mendesak Kapolri @ListyoSigitP untuk memerintahkan anggotanya mengikuti aturan hukum yang berlaku.
YLBHI together with the civil society coalition urges the Chief of Indonesia National Police @ListyoSigitP
and his apparatus to stop the repressive and brutal actions of the police during the "Indonesia Democracy Emergency" demonstration.
Free our friends and allies too!
YLBHI bersama koalisi masyarakat sipil mendesak Kapolri @ListyoSigitP beserta jajarannya untuk menghentikan aksi represif dan brutal aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi "Indonesia Darurat Demokrasi".
Bebaskan juga teman kami!
#IndonesiaDaruratDemokrasi
Finally, we urge
@KomnasHAM, Kompolnas, KPAI, @OmbudsmanRI137, and @KomnasPerempuan
to immediately go down to monitor the situation and at the Police Offices under Polda Metro Jaya.
[URGENT RELEASE]
The Advocacy Team for Democracy (TAUD) received reports of complaints from those who were arrested, detained and subjected to violence by the police before, during and up until now while the demonstration against the Regional Election Bill is still ongoing
Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) menerima laporan pengaduan banyak massa aksi yang ditangkap, ditahan dan mendapatkan kekerasan dari Polisi pada saat sebelum, berlangsungnya dan sampai dengan sekarang saat aksi Demonstrasi Penolakan RUU Pilkada masih berlangsung.
Per jam 20.00 WIB teridentifikasi sebanyak 11 orang ditangkap di lapangan dan 9 orangnya telah menyampaikan pengaduan melalui hotline TAUD.
Hingga pukul 20.15 kami juga mencatat ada tiga orang yang mengalami luka- luka serius akibat brutalitas aparat. Satu mengalami patah hidung dan luka memar diwajah. Ada juga yg bocor kepala dan dijahit tujuh karena pentungan polisi.
Kami mendesak Mabes Polri memerintahkan Polda Metro Jaya dan Satuan Wilayah dan Kerja dibawahnya untuk memastikan akses bantuan hukum terbuka bagi massa aksi yang ditangkap dan ditahan dan bagi yang mengalami luka akibat kekerasan dan sekarang masih ditahan agar segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pengobatan intensif.
Kami juga mendesak aparat kepolisian yang bertugas di lapangan berhenti melakukan penangkapan dan semua bentuk penggunaan kekuatan berlebih kepada massa aksi.
Terakhir, kami mendesak @KomnasHAM , Kompolnas, KPAI, @OmbudsmanRI137 , dan @KomnasPerempuan untuk segera turun melakukan pemantauan dilapangan maupun di Kantor-Kantor Kepolisian dibawah Polda Metro Jaya.