Jeritan dari Bumi Melayu: Bupati Siak Afni Zulkifli Protes Keras Pemangkasan DBH oleh Pusat
Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, S.A.P., https://t.co/8O1j6rKoB1., melayangkan protes keras terhadap kebijakan pemerintah pusat yang kembali memangkas alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) untuk Kabupaten Siak.
Pemangkasan tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat Siak, terutama di tengah upaya pemerintah daerah mempertahankan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur.
Kekecewaan itu disampaikan Bupati Afni dalam Rapat Paripurna DPRD Siak setelah menerima surat resmi dari Kementerian Keuangan tertanggal 29 September 2026.
Pemkab Siak mencatat, setelah alokasi DBH dipangkas hingga 50 persen dalam APBN 2026, porsi DBH Migas untuk Siak pada tahun mendatang kembali merosot tajam hingga 72,73 persen.
Alokasi yang sebelumnya mencapai Rp132 miliar kini diperkirakan hanya tersisa sekitar Rp36 miliar hingga Rp56 miliar.
Padahal, Siak merupakan salah satu daerah penghasil komoditas sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi, kelapa sawit, serta akasia.
Bupati Afni juga menyoroti persoalan kurang bayar DBH dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai hampir Rp500 miliar sejak 2023.
Menurutnya, kewajiban pemerintah pusat untuk mencicil pembayaran kurang bayar tersebut tanpa bunga tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengompensasi atau memangkas porsi DBH reguler yang menjadi hak daerah.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Afni bersama DPRD Siak sepakat segera mengirimkan surat resmi kepada pemerintah pusat sekaligus meminta ruang audiensi langsung dengan Kementerian Keuangan.
"Ini adalah suara setengah juta rakyat Siak yang mempertanyakan mengapa kekayaan alam di bawah kaki mereka tidak kembali untuk kesejahteraan daerah. Kami memohon ruang dialog dan transparansi rumus perhitungan agar keadilan bagi daerah penghasil tetap terjaga," tegas Afni.
Selamat malam rekan-rekan sekalian,
UU Pengaturan Reforma Agraria telah disahkan menjadi Undang-undang pada Rapat Paripurna, 22 September 2026. YLBHI menyayangkan pengesahan kebijakan yang sangat kilat dan menutup kesempatan rakyat untuk berpartisipasi. Selain itu, kami juga menyoroti terkait adanya permasalahan terkait peran, fungsi dan struktur BRAN, terkait objek tanah reforma agraria, dari segi penyelesaian konflik dan terakhir tentang pasal pidana yang dikhawatirkan akan melanggengkan kriminalisasi.
Berikut respon lengkap YLBHI atas pengesahan UU Pengaturan Reforma Agraria yang dapat disimak pada tautan berikut: https://t.co/6C9xBEei2t
Salam,
Pengurus YLBHI
Gue bikin web gratis buat cek abu vulkanik dari gunung yang lagi siaga di Indonesia. Tinggal buka, gak perlu install apa-apa. Yang bisa lu cek: gunung mana aja yang statusnya siaga sekarang, abunya lagi ke arah mana.
🚨 FOR YOUR INFORMATION 🚨
Mas Tri Purnomo Aji – membuat website untuk memantau langsung real time status gunung dan sebaran abu vulkaniknya! 😮
Beneran useful banget! Karena kalian bisa cek perkiraannyaa sampai 18 jam ke depan! ⏳️
webnya gratis buat cek abu vulkanik dari gunung yang lagi siaga di Indonesia.
Tinggal buka, gak perlu install apa-apa.
Yang bisa dicek: gunung mana aja yang statusnya siaga sekarang, abunya lagi ke arah mana, dan yang paling penting, kota tempat mu tinggal bakal kelewatan abu apa engga, dari sekarang sampe 18 jam ke depan‼️
Datanya diambil langsung dari lembaga resmi yang tugasnya emang mantau abu vulkanik buat keselamatan penerbangan dunia, bukan dari grup WA atau kabar burung.
Sumber yang sama yang dipake maskapai buat nentuin rute pesawat.
Cara pakenya gampang: buka web-nya, pilih gunung yang siaga, ketik nama kota mu (atau tinggal izinin lokasi HP). Langsung keliatan hasilnya, aman atau kena, plus jaraknya berapa km.
Websitenya:
https://t.co/wlqvTeJTpx
Website kedua yang dibuat beliau adalah:
https://t.co/LZLbiv9ErB
buat ngecek intensitas gas SO2 yang ada di wilayah kalian! 😮✨️
BIG W FOR WNI‼️
Respect and credit ofc for Mas Tri 🙏🏻✨️
*shared with permission 🤞🏻
YLBHI mengecam dengan tegas putusan banding Pengadilan Militer II Jakarta dalam kasus percobaan pembunuhan terhadap Andrie Yunus yang menganulir hukuman pemecatan dan meringankan hukuman penjara para pelaku.
Pengadilan militer terbukti gagal menghadirkan keadilan dengan meringankan hukuman dan mengungkap aktor intelektual serta seluruh aktor lapangan lainnya yang mana berdasarkan penemuan Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) setidaknya berjumlah 16 orang, bukan hanya 4 orang.
"Kami mendesak kepada Presiden, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial untuk segera mereview semua proses ini. Ini sangat menyakiti rasa keadilan bagi Andrie Yunus dan pegiat demokrasi, serta meruntuhkan rasa kepercayaan dan keadilan masyarakat terhadap dunia peradilan," ucap Muhamad Isnur, Ketua Umum YLBHI.
Selengkapnya dapat disaksikan melalui https://t.co/fyP0vQAYch
Kekuatan matematika di Singapura lahir dari ruang kelas usia dini yang tidak mendewakan kecepatan berhitung, melainkan menghormati proses pemahaman konsep. Ketika konsep dasar dipahami secara radikal, masalah serumit apa pun akan tunduk pada logika yang teratur.
Ya ..Logika yang teratur.
Mengapa harus nobar untuk menyaksikan film Pesta Babi?
Paling minimal tidak ada buzzer. Dan kita bisa saling berdiskusi, bertemu, dan mengenal.
Jadi jika ada pihak lain yang mengunggah film Pesta Babi di YouTube, TikTok, Facebook, dan lainnya, tolong beri tahu kami ya. Dan kita report bareng-bareng.
Terima kasih atas dukungan kawan-kawan semua.
#PapuaBukanTanahKosong
#PestaBabi
Sering banget denger kasus dobel sertifikat tanah semacam ini.
Jadi ceritanya Bu Sri Marwini beli tanah bangunan secara cash, udah konsultasi ke 2 notaris berbeda dan BPN Solo untuk memastikan tanah bangunan ga bermasalah, setelah dipastikan clear, Bu Sri melanjutkan transaksi dan tanah bangunan berhasil dibalik nama atas nama Belio.
Selang beberapa bulan setelah ditempati, datangnya Bu Suwarti yang mengaku sebagai pemilik sah rumah dan bawa sertifikat. Pihak Bu Suwarti minta uang 500juta biar kasus ini ga dilanjutkan ke pengadilan, Bu Sri menolak karena proses jual beli yang mereka lakukan udah sesuai prosedur hukum.
Setelah 13 taun bolak balik pengadilan dan habis uang miliaran, Bu Sri dinyatakan kalah, SHM yang dia pegang dibatalkan dan dipaksa mengosongkan rumah dalam waktu 2x24 jam.
Bayangkan, jarak selamat hanya tinggal beberapa langkah, tapi tertahan oleh tembok tebal bernama BPJS Beda Domisili. Di mana rasa empati? Di mana sumpah profesi?
Seorang mahasiswa, masa depan bangsa, harus pulang dalam peti jenazah karena sistem yang kaku dan tidak punya hati. Hancur hati ini melihat birokrasi lebih didahulukan daripada denyut nadi.
karena saya tak bisa bikin e-card natal dan tahun baru, jadi saya tulis saja refleksi ini. semoga membantu kita -saya dan anda- tetap optimis dan dengan kepala tegak menghadapi 2026 -tahun yang menuntut kita makin waspada, tanpa kehilangan harapan akan masa depan yg lebih baik.