Warga,
Dalam satu hari ini bumi Indonesia udah diguncang gempa kuat tiga kali:
- Pagi: M7,7 di NTT
- Sore: M6,4 di Sumatera Utara
- Malam ini: M6,2 di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (23:25 WIB)
Gempa Sulteng kedalaman 44 km dan tidak berpotensi tsunami.
Semoga warga di sekitar lokasi aman.
Sementara perhatian dan bantuan kita masih terfokus di NTT yang dampaknya paling berat.
Tetap waspada.
Saling jaga.
🥺
#SalingJagaWarga
[BIG MATCHDAY] 🏆
🥊 Wiwi FC vs Wowo FC
🥊 Polri vs TNI
🥊 KPK vs Kejagung
🏟️ Stadion: NKRI
👥 Penonton: Rakyat
Negara lain sibuk perang teknologi, negara kita perang penegak hukum, saling bongkar kebusukan, padahal mah mereka koruptor semua
Institusi penegak hukum melahirkan koruptor, wajar sih RUU Perampasan Aset gak bakalan jadi UU, karena penegak hukumnya terbukti maling semua
Kok mau-mau aja? Oh iya, karena terhimpit ekonomi dan buntu. Kok bisa terhimpit ekonomi dan buntu? Oh iya, karena penyelenggara negaranya gagal dalam mensejahterakan rakyatnya.
Kok bisa penyelenggara negaranya gagal dalam mensejahterakan rakyatnya? Oh iya, karena pejabat-pejabatnya banyak yang gak terdidik. Kok bisa pejabat-pejabatnya banyak yang gak terdidik? Oh iya, karena PENDIDIKAN GAK PERNAH MENJADI AGENDA PRIORITAS NEGARA. 🙂
Saya dapat info bhw ada 17 calon Dubes asing yg sudah tiba di Jakarta tapi sampai sekarang masih MENUNGGU waktu utk memberikan surat kepercayaan kpd Presiden. Dari mereka ada yg sudah menunggu 8 bulan. Ada juga Dubes dari negara ASEAN yg menunggu 6 bulan. Karenanya, mereka belum bisa bekerja secara resmi.
Ini memberikan kesan buruk bagi negara2 sahabat yg mengirim Duta Besarnya ke 🇮🇩, apalagi Dubes 🇮🇩 di luar negeri selalu dgn cepat menyerahkan surat kepercayaan kpd host country. Tanpa menyalahkan siapapun, Mohon masalah ini dapat segera dituntaskan Istana krn menyangkut reputasi diplomatik kita.
Prabowo Subianto is centralising power, marginalising opposition and spending beyond Indonesia’s means. He could undo 20 years of economic and political progress https://t.co/C7qIHwJ5KT
Padahal urutan idealnya tuh gini:
1. B.J. Habibie (Real MVP. Beresin negara awur-awuran dalam waktu sekejap, padahal cuma sebentar ngejabatnya. Bayangin kalo 5-10 tahun menjabat).
2. SBY (ekonomi bagus, kebebasan ekspresi bener kerasa, konflik di Aceh berhenti).
3. Gusdur (perekat bangsa yang terpecah-pecah, bersikap akomodatif pada berbagai golongan bangsa).
4. Sukarno (ekonomi awur-awuran, tapi minimal Indonesia dihormati dunia).
5. Megawati (bikin KPK, tapi netapin DOM di Aceh)
6. Soeharto (ekonomi bagus tapi gak bebas, rezim otoriter)
7. Jokowi (ekonomi awur-awuran, banyak buzzer buat membungkam, ngomong X yang terjadi Y)
8. Prabowo (ekonomi awur-awuran, ngomong suka asbun, tone deaf, banyak buzzee yg ingin membungkam)
Indonesian authorities used online disinformation campaigns to brand activists and journalists as "foreign agents" and silence dissent, sometimes leading to physical threats, Amnesty International said. https://t.co/sFoBm6AbMx
The most obvious departure from Indonesia’s recent norms has been its president’s lavish spending. Register for free to learn how two massive projects are risking the country’s stability https://t.co/57JVwCSSVy
Far too much in Indonesia depends on a thin-skinned former general with a sketchy human-rights record. Prabowo Subianto needs to hear some unpalatable truths https://t.co/8cvnt563TJ
Photo: Getty Images
Prabowo Subianto is centralising power, marginalising opposition and spending beyond Indonesia’s means. He could undo 20 years of economic and political progress https://t.co/f80KbNbU6l
BROOOOOO I HATE PRABOWO SO MUCH. KALAU KALIAN LIHAT ISI DARAH, DAGING, TULANG DAN DALAM DADAKU, MAKA ISINYA HATE PRABOWO DAN ANTEK ANTEKNYA. AKU AKAN SELAMANYA BENCI PRABOWO DAN JAJARANNYA YANG DZALIM ITU
Saya rangkum poin-poin penting dari tulisan @TheEconomist terkait Indonesia terbaru. Silakan renungkan sendiri:
The Economist menilai pemerintahan Prabowo Subianto terlalu boros secara fiskal dan makin otoriter secara politik.
Program makan gratis dan koperasi desa dianggap membebani anggaran di tengah penerimaan pajak melemah dan subsidi energi membengkak.
Defisit mendekati batas 3% PDB, dengan risiko penurunan rating utang, pelemahan rupiah, dan keluarnya modal asing.
Pencopotan Sri Mulyani Indrawati disebut sebagai tanda melemahnya disiplin fiskal.
Kekuasaan politik dan ekonomi dinilai makin tersentralisasi melalui Danantara, BUMN, dan pelemahan independensi Bank Indonesia.
Artikel juga menyoroti menguatnya peran militer dan melemahnya oposisi parlemen, memunculkan kekhawatiran kembalinya pola Orde Baru. The Economist menyebut gaya sentralisasi dan kontrol elite Prabowo lebih mirip Sukarno, tetapi kekhawatiran publik terhadap militerisme mengingatkan pada era Soeharto.
Meski begitu, The Economist mencatat Prabowo belum sepenuhnya represif dan masih menunjukkan beberapa sikap moderat.
Kesimpulan utamanya: Indonesia dinilai sedang bergerak menjauh dari semangat Reformasi, dengan risiko ekonomi dan demokrasi yang sama-sama meningkat.