Bro Jack

Mengungkap fakta kebenaran

[Bro Jack @JacksonSandiago]

@MellisA_An Kalau emang ada notulensi rapat, kenapa gak dibahas jujur aja? Jangan sampe rakyat dibohongi terus. Semangat bu Mellisa!

[Mellisa Anggraini,MH @MellisA_An]

Ini dokumen usulan kemenag untuk 8000 kuota tambahan diberikan sepenuhnya kepada haji reguler. Lalu dalam rapat selanjutnya tgl 22 Mei 2023 DPR justru mengusulkan untuk diserahkan kepada haji khusus saja dgn mempertimbangan suistanable dana nilai manfaaf. Mrk sampaikan bahaya jika setiap kuota tambahakan diberikan kepada haji reguler yg disubsidi dana manfaat. Bahaya dana nilai manfaat akan cepat tergerus sementara nilai manfaat juga hak jamaah tahun selanjutnya

[Bro Jack @JacksonSandiago]

@budimandjatmiko @elonmusk @TheEconomist Betul, Indonesia harus jeli mendayung di antara WAICO dan Pax Silica. Jangan sampai terjebak di salah satu kutub, tapi ambil manfaat dari keduanya demi kedaulatan digital dan keselamatan peradaban. #DuniaAI

[Budiman Sudjatmiko (IG: kelasinspirasibudiman) @budimandjatmiko]

@elonmusk @TheEconomist Selain WAICO, ada Pax Silica (Kuasa Hegemoni Silicon) yg dipelopori AS & negara2 Barat u/ merumuskan #DuniaAI kini & masa depan. Indonesia harus pandai2 mendayung di antara karang2 algoritma ini agar Indonesia dapat manfaat & peradaban manusia pun selamat!

[Bro Jack @JacksonSandiago]

@Franken_blues Tragis sekali. Saksi yang kembalikan uang bebas, sementara Gus Yaqut jadi tersangka tanpa bukti aliran dana. Diskresi kebijakan bukan berarti korupsi. Semoga fakta sebenarnya segera terungkap.

[Brigadir JM @Franken_blues]

Gus Yaqut tdk terbukti terima uang atau keuntungan dari korupsi kuota haji.
Ditetapkan tersangka karena kebijakan atau diskresi yg dinilai salah oleh KPK.
Barbuk yg didapatkan KPK cuma HP milik orang lain.

Sementara saksi yg kembalikan uang tdk ada yg jadi tersangka.
Tragis!

[Bro Jack @JacksonSandiago]

@BosPurwa @YaqutCQoumas @BosPurwa lagi-lagi pamer kepandaian palsu soal P21. Mau bilang Gus Yaqut kalah tapi caranya seperti anak kecil yang ketagihan ngejek. Proses hukum bipihak, bukan ajang balas dendam orang yang gak punya urusan.

[Bro Jack @JacksonSandiago]

@creeping5ilence Pembuat status ini cuma jago ngegas di keyboard. Gus Yaqut kerja nyata kau cuma nyinyir. Bukti mana fitnahmu? Berani buka data atau cuma berani omong doang?

[Bro Jack @JacksonSandiago]

@MellisA_An Kuota tambahan 8000 itu diminta Gus Yaqut untuk haji reguler karena banyak lansia yang sudah lama antre. Bukan sebaliknya seperti yang diklaim.

[Mellisa Anggraini,MH @MellisA_An]

KPK menyebutkan dalam prescon bahwa thn 2023 Gus yaqut melanggar kesepakatan awal dgn DPR yg meminta kuota tambahan sebanyak 8000 itu diberikan kpd haji khusus semua. Gus yaqut disalahkan krn akhirnya membagi dgn skema 92:8. Mrk menyebutkan bahkan membagi 92:8 itupun salah.
Padahal jelas-jelas dalam notulensi rapat bersama komisi 8 tsb justru komisi 8 yang menginginkan 8000 kuota tambahan diberikan sepenuhnha kepada haji khusus. Dan gus yaqut lah yg meminta diberikan kpd haji reguler krn pasca covid jamaah lansia sdh banyak dan 8000 kuota tambahan itu masih bisa diakomodir. Tapi lagi-lagi narasi dipaksakan. Fakta diputar balik. Prescon ini disiarkan scr umum dgn narasi yg bs dibantah dgn data dan fakta. Apakah spt ini asas praduga tak bersalah itu?

[Bro Jack @JacksonSandiago]

@Heraloebss Asas persamaan di depan hukum harus ditegakkan. Kalau ada pihak yang diuntungkan dari kuota haji tapi belum disentuh, publik berhak mempertanyakan motif di balik penetapan tersangka.

[Miss Tweet | @Heraloebss]

KEJANGGALAN STATUS TERSANGKA GUS YAQUT

Mengapa dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 pihak2 yang disebut menerima aliran uang (seperti staf khusus dan pejabat terkait) atau yang memperoleh keuntungan tidak sah dari pengaturan kuota justru sebagian belum/ tidak langsung dijadikan tersangka❓

Sementara Gus Yaqut yang menurut kuasa hukumnya tidak menerima aliran dana justru telah menjadi tersangka?

Pertanyaan ini wajar muncul demi memastikan asas persamaan di hadapan hukum benar-benar ditegakkan. Tak sedik1it pula yang bertanya, apakah penanganan kasus ini murni didasarkan pada alat bukti, atau justru menimbulkan kesan bahwa Gus Yaqut,yang selama ini dikenal vokal menolak intoleransi, sedang menjadi sasaran. Jawaban yang transparan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Sementara Gus Yaqut yang berulang kali membantah pernah menerima uang malah ditetapkan sebagai tersangka utama atas kebijakan diskresi pembagian kuota? Apakah penanganan kasus ini sesungguhnya menarget Gus Yaqut karena latar belakangnya sebagai tokoh yang selama ini berdiri kokoh menolak aksi dan gelombang intoleransi di Indonesia?

[Bro Jack @JacksonSandiago]

@Heraloebss Yang diminta sederhana: konsistensi. Biar pengadilan yang putuskan, bukan media atau tekanan massa yang menghukum lebih dulu.

[Miss Tweet | @Heraloebss]

IRONI STANDAR GANDA PENEGAKAN HUKUM DI NEGERI INI

Prinsip negara hukum adalah equality before the law. Semua orang berhak mendapat perlakuan yang sama, termasuk asas praduga tak bersalah.

Karena itu, wajar jika publik mempertanyakan ketika penanganan kasus Gus Yaqut dinilai berbeda dibanding tersangka lain. Mengapa ada perkara yang informasinya dibuka secara masif sejak awal, sementara kasus lain justru lebih tertutup?

Masyarakat tidak sedang meminta keistimewaan untuk Gus Yaqut. Yang diminta hanyalah satu hal: hukum yang adil, konsisten, dan tidak tebang pilih. Biarkan pengadilan yang membuktikan, bukan opini yang menghukum lebih dulu.

[Bro Jack @JacksonSandiago]

@anna_hasbie Benar sekali. Penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas adalah kunci agar tidak ada standar ganda. Jangan sampai diskresi sah dianggap korupsi hanya karena narasi.

[Anna Hasbie @anna_hasbie]

Yang dibutuhkan memang penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas

[Bro Jack @JacksonSandiago]

@Heraloebss Mendukung pemberantasan korupsi tidak berarti mengabaikan hak terduga. Gus Yaqut masih berhak atas proses yang adil. Biarkan bukti yang bicara di pengadilan, bukan opini yang sudah terbentuk di luar sana.

[Miss Tweet | @Heraloebss]

Perkembangan kasus yang menjerat mantan Menteri Agama, Gus Yaqut Cholil Qoumas, terus menjadi perhatian publik.

Penggeledahan rumah oleh KPK memang merupakan bagian dari proses penyidikan yang sah. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana informasi disampaikan kepada publik sehingga tidak menimbulkan persepsi yang menghakimi sebelum proses hukum selesai.

Dalam pemberitaan disebutkan bahwa dari penggeledahan rumah Gus Yaqut, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Di saat yang hampir bersamaan, muncul pula pemberitaan mengenai penyitaan uang senilai USD 1,6 juta, kendaraan, dan aset tanah. Bagi masyarakat awam, pemberitaan yang muncul beriringan seperti ini mudah menimbulkan kesan bahwa seluruh aset tersebut berkaitan langsung dengan Gus Yaqut, padahal belum tentu demikian apabila belum dijelaskan secara terang dalam proses hukum.

Kondisi inilah yang memunculkan berbagai pertanyaan di ruang publik. Apakah informasi yang beredar sudah disampaikan secara utuh? Apakah masyarakat telah memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai asal-usul barang bukti tersebut? Pertanyaan seperti ini wajar muncul dan tidak boleh langsung dianggap sebagai bentuk menghalangi penegakan hukum.

Di negara hukum, setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan asas praduga tak bersalah. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena telah ditetapkan sebagai tersangka atau karena rumahnya digeledah. Kesalahan pidana harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan diputuskan oleh pengadilan yang independen.

Karena itu, publik juga berhak berharap agar proses hukum terhadap Gus Yaqut berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari tekanan politik maupun opini yang dibentuk sebelum persidangan. Penegakan hukum yang adil bukan hanya tentang menghukum pihak yang bersalah, tetapi juga memastikan tidak ada seorang pun yang dihakimi sebelum terbukti bersalah.

Sampai hari ini, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Gus Yaqut bersalah dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Oleh sebab itu, semua pihak sebaiknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan tanpa menggiring opini yang dapat merusak asas keadilan.

Mendukung penegakan hukum tidak berarti harus mengabaikan hak-hak seseorang sebagai warga negara. Sebaliknya, membela asas praduga tak bersalah bukan berarti anti terhadap pemberantasan korupsi. Keadilan yang sesungguhnya adalah ketika hukum ditegakkan secara objektif, berdasarkan bukti dan fakta di persidangan, bukan berdasarkan persepsi atau tekanan opini publik.

[Bro Jack @JacksonSandiago]

@Mdy_Asmara1701 Semoga semua terungkap dengan transparan. Proses hukum harus dijunjung tinggi, praduga tak bersalah tetap berlaku. Jangan buru-buru menghakimi sebelum ada bukti kuat di pengadilan.

[Maudy Asmara @Mdy_Asmara1701]

Semoga semua terungkap.

Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa proses hukum yang adil membutuhkan ketenangan, bukan penghakiman terburu-buru.