🆂🅰🆃🅿🅰🅼 🅹🅺🆃

🅻̶🅸̶🅵̶🅴̶ ̶🅵̶🅾̶🆁̶ ̶🅻̶🅾̶🆅̶🅴̶,̶ & ̶🅵̶🅸̶🅶̶🅷̶🆃̶ ̶🆃̶🅷̶🅴̶ ̶🅰̶🅽̶🅰̶🆁̶🅲̶🅷̶🅸̶🆂̶🅼̶ ̶+ ̶🆁̶🅰̶🅲̶🅸̶🅰̶🅻̶🅸̶🆂̶🅼̶

[🆂🅰🆃🅿🅰🅼 🅹🅺🆃 @JakartaStar]

@AfifFuadS @islamidotco Dari tahun 1996 kita sudah diingatkan oleh @crcsugm

https://t.co/DNKlxnDqLr

[Pemerhati Hukum Emperan @SammiSoh]

Ibadah GPT Garu V Medan Amplas digeruduk warga muslim intoleran, 19 Juli 2026

Negara ini bkn negara Pancasila. Terlalu munafik utk memasang Pancasila dan UUD 45 sbg dasar negara ini

Diamnya Prabowo atas diskriminasi2 ini bukti ia bkn saja tdk ada nyali tapi tdk juga tdk ada ...

[𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾ @Naz_lira]

Coba, apa ini…?

Jika setiap tokoh yg bicara keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dikriminalisasi, dan rakyat tetap diam, lama2 tak akan ada lagi yg muncul & berbicara ttg keadilan & kebenaran.

Yg bisa melawan kedzaliman hanya rakyat, jng diam bae..!!

[ᶜⁱᶜᵃᵍ ᵈⁱ ᴰⁱⁿᵈⁱⁿᵍ @creeping5ilence]

Setelah diresmikan 5 bulan yang lalu dengan meriah oleh walikota dihadiri Wali Kota Batam, Amsakar Achmad hingga Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), September 2026 lalu.

Alhamdulillah akhirnya sekarang gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) tersebut tutup total 😖😫

[Edy Bayo Regar @regar_op0sisi]

Kerjanya cuma nakut nakutin anak anak.

Wapres unfaedah.

[Giri Kedaton @girikedaton_]

Yang menyebabkan kegaduhan itu bukan Mahasiswa atau masyarakat yang menuntut keadilan di tegakkan.

Yang bikin Gaduh dan menciptakan kegaduhan itu Pemerintah dan para BANGSAT penegak hukum.

Bukti sdh jls tapi tak ada penangkapan dan di tahan.

BANGSAT kalian @KejaksaanRI !!!!

[Abah @embah72]

Anak² terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara, tp fakta berkata lain.
Pejabat negara dan DPR korup justru dipelihara oleh negara.

[T0361M4N @toe_giman]

Ketika debay bangun terkaget², karena sejak lahir dia harus tanggung utang negara sebesar Rp 28 juta...

Saking kagetnya, bisa langsung berdiri🫣

[Kompas.com @kompascom]

Sejumlah warga Kwini 8, Jakarta Pusat, menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/7/2026). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan perbuatan melawan hukum oleh Kodam Jaya terkait penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 48 Tahun 2023.

~NJ

[𝐎𝐦𝐉_𝙹eռɢɢօtȶ @OmJ_J3Nggott]

Seperti diacuhkan , Apa ini sebagai tanda perpisahan...

Kehidupan Masyarakat di Sumatera semakin sulit karena BBM sudah Smakin Langka

Seminggu lebih stok BBM nyaris Kosong di daerah tapi pusat seolah acuh tanpa tindakan

[🇮🇩 🇮🇩MARQUEZ 🇮🇩🇮🇩 @MARQUEZ__93]

Mahasiswa Tuntut Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Di Tahan.
Mahasiswa Dan Rakyat Harus Bersatu Jika Negara Ini Tidak Ingin Hancur.

[Kompas.com @kompascom]

Di Depan DPR, MBG Watch "Bongkar" Daftar Dapur MBG Terbesar Dikelola Polri-TNI, Desak Dihentikan

~NJ

[Sυɳαɳ Sαɾƙҽɱ 𝙎𝙑𝘿 @TaliUdeng]

Ini bukan di NTT ato pelosok Papua ya gaaaaeeeeessss..
Ini tepat di bawah hidungnya Pakpres...

Klo ga dibenerin mreka kan ga bisa makan MBG to..

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

Sampe Istigfar beberapa kali,

Kok bisa seorang Presiden berkata seperti itu?
"Uang yang pasti dikorupsi :("
Dia aja ngk percaya sistem pemerintahan kah?

[Edy Bayo Regar @regar_op0sisi]

Mereka para pemilik negeri.

Mobil dinas baru Rafi Akhmad.

Toyota Century
Plat RI 36.

Mobil mewah serupa, juga jadi kendaraan kaisar Jepang.

[𝕸𝖔𝖓𝖎𝖈𝖆 ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ @NenkMonica]

Harus usaha warga dibantu agar mampu membayar pajak, bukan malah ditutup yg akan semakin sulit utk mendapatkan dana buat bayar pajak.

[fuji @fujikaize]

INI NEGARA JOIN BoP MALAH NANGKEPIN AKTIVIS PALESTINA 😭

bukan hanya ditangkap, aktivis Palestina ini diframing oleh POLRI sebagai buronan teroris hingga kemudian dideportasi ke Siprus.

Otoritas Ulama Palestina telah menyatakan keprihatinan atas penangkapan dan deportasinya Sheikh Abdul Karim Raed Muqdad dari Indonesia ke Siprus dalam waktu kurang dari 24 jam. Mereka mempertanyakan dasar hukum proses tersebut, menyoroti tidak adanya kesempatan yang memadai bagi Sheikh Abdul Karim untuk memperoleh bantuan hukum maupun mengajukan pembelaan di hadapan pengadilan.

Otoritas Ulama Palestina juga telah meminta Pemerintah Indonesia memberikan penjelasan resmi dan mendorong upaya diplomatik dengan Siprus guna mencegah kemungkinan ekstradisi lanjutan.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Kementerian Luar Negeri RI maupun Direktorat Jenderal Imigrasi terkait dasar hukum deportasi tersebut.

[txtdrimedia @txtdrimedia]

prabs menyadari kalau:
- gaji guru kurang
- lapangan kerja sedikit
- masih banyak kemiskinan ekstrim
- ada ketimpangan sosial

"tapi terus terang saja, saya sendiri tidak menduga bbrapa permasalahan itu di luar perkiraan"

pantes solusinya MBG & kopdes

[Bivitri Susanti @BivitriS]

“Saya diserang.” Ada cara berpikir yang sec. fundamental salah: dia menganggap ini soal diri dia pribadi sehingga dia harus bertahan.

Anda tidak diserang, tapi Anda sbg Lembaga Kepresidenan dikritik. Jgn bertahan, Anda harus mendengar, mengevaluasi dg terbuka dan memperbaiki.

[t°Jabar @tijabar]

Pernyataan resmi Xinyi Glass Holdings Limited yang mengaku tidak pernah menandatangani kontrak maupun memprakarsai proyek Rempang Eco-City dinilai menjadi titik balik untuk mengungkap fakta di balik narasi investasi besar-besaran yang dibangun pada era Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menilai pengakuan perusahaan asal Hong Kong, Xinyi, membuktikan lemahnya tata kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City yang dipromosikan pemerintah sebagai investasi Rp174 triliun.

Menurut Iskandar, Xinyi secara resmi menyatakan tidak pernah memprakarsai proyek Eco-City Batam, tidak pernah menandatangani perjanjian atau kontrak investasi dengan pemerintah Indonesia, serta tidak menunjuk pihak mana pun untuk mewakilinya. Pernyataan ini disampaikan Xinyi kepada Business & Human Rights Resource Centre (Februari 2025) dan diperkuat dalam ESG Report 2025 yang diterbitkan April 2026. Perusahaan hanya menerima penawaran awal dan memutuskan mundur karena mempertimbangkan dampak sosial serta lingkungan (termasuk kelestarian mangrove).

Iskandar menyoroti ironi bahwa pemerintah tetap mempromosikan Xinyi sebagai investor utama dan membangun narasi besar-besaran, padahal belum ada kontrak yang mengikat. Bahkan rencana pembangkit listrik yang dikaitkan dengan Xinyi juga dibantah perusahaan.

Ia juga mengkritik minimnya transparansi PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai mitra pengembang, serta hasil pemeriksaan Ombudsman RI yang menemukan maladministrasi, antara lain:
▪️ Status lahan yang belum clear and clean
▪️ Pengakuan Kampung Tua dan hak masyarakat adat
▪️ Penetapan PSN yang tergesa-gesa
▪️ Penanganan konflik yang memicu ketakutan warga

Kesimpulan Iskandar:
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mewarisi “pekerjaan rumah” yang berat. Sebaiknya tidak melanjutkan narasi investasi yang rapuh, melainkan fokus menyelesaikan fondasi hukum, menyelesaikan konflik sosial, memperbaiki tata kelola, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat agar proyek strategis nasional benar-benar berdiri di atas kepastian hukum dan keadilan. (https://t.co/srnARSDim5)