Luis David Hutabarat, 32 tahun.
Kerjaannya nimbang sawit.
Selasa sore kemarin dia pulang naik motor dari kebun mertuanya.
Yang ditinggalin di rumah: istri, sama 4 anak.
Di jalan, dia dicegat 6 orang petugas keamanan PT Agrinas Palma Nusantara , perusahaan sawit BUMN. Motornya ditabrak gantian sampai jatuh.
Dia lari sekitar 100 meter, jatuh lagi, sembunyi di semak. Ketemu, dikeroyok.
Ditemukan tewas dengan memar di wajah dan leher.
TNI sendiri yang konfirmasi ke media: dua dari terduga pelaku, berinisial B dan BD, lagi bertugas BKO (Bawah Kendali Operasi) di perusahaan itu.
Satu prajurit aktif dari Kodim Iskandar Muda Aceh, satu lagi purnawirawan yang baru pensiun April kemarin.
Per kemarin, keduanya resmi jadi tersangka, bareng dua warga sipil.
Motifnya apa?
Dandim Labuhanbatu sendiri yang sampaikan ke pers: pelaku curiga korban mencuri buah sawit.
Dan sebelum hasil visum keluar, sebelum proses hukum jalan , pihak Agrinas sudah lebih dulu bicara ke media, menyebut korban yang sudah tewas itu sebagai pelaku pencurian.
Mati duluan, dituduh pencuri belakangan, tanpa pernah masuk ruang sidang.
Besoknya, ratusan warga membakar kantor dan mes perusahaan itu.
Bukan karena mereka tiba-tiba brutal.
Itu ledakan dari sesuatu yang sudah lama dirasakan: aparat negara dipakai menjaga kebun korporasi, bukan menjaga nyawa rakyat di sekitarnya.
Jadi pertanyaannya bukan cuma soal sawit siapa yang dicuri.
Pertanyaannya: kalau personel TNI resmi ditugaskan menjaga aset korporasi sawit, dan ujungnya seorang ayah dari 4 anak mati dikeroyok cuma karena DICURIGAI mencuri buah, bukan terbukti, cuma dicurigai ,
sistem macam apa yang lebih sigap melindungi tandan sawit ketimbang nyawa rakyatnya sendiri?
๐ธ๐ณ Kalidou Koulibaly was told by an American journalist:
๐ฃ๏ธ โI recommend you go to the nightclub called Paradise. All the players enjoy the atmosphere there.โ
Koulibaly's response:
๐ฃ๏ธ โSince I arrived here, I have only left my house for training sessions and the mosque. We are Muslims; this kind of thing is not part of our religion and our culture.โ
Respect. ๐๐ป
Detik-detik Roy dan Tifa dibawa ke RS polri Kramat jati untuk pemeriksaan kesehatan.
Inilah blunder terbesar rezim @prabowo yg akan tercatat dalam buku sejarah kelam bangsa ini.
Dimana 2 orang warga negara harus diperlakukan laksana terorisme ketika mereka mempertanyakan keabsahan riwayat pendidikan mantan pemimpinnya.
Kisah Haru Pengambilan Rapor di Ciamis:
- Terjadi di SMPN 3 Banjarsari, Ciamis, Sabtu (20/6)
- Adi Taufik Suhartono, siswa kelas IX D
- Ibu sudah meninggal, ayah 10 tahun tak pulang
- adi minta petugas Damkar jadi wali pengganti
- Petugas bernama Dikri Nur Dena Tama datang dampingi Adi
- Ia berperan jadi "orang tua" saat ambil rapor dan sungkeman
- tidak ada pungutan yang minta alias grtais
- walau cuma damkar adi tetap nangis
Islam pun gak membenarkan pedofilia dan perkosaan. Jangankan perkosaan, suka sama suka tp dilakukan di luar pernikahan pun dilarang.
Tp kaum lu generalisir kasus kiyai cabul ke kami. Giliran dibalikin tantrum njing
Datangi lokasi bersejarah Kebun Kurma Abdurrahman bin Auf di Madinah. Di sini terdapat sumur yang berusia sekitar 1.400 tahun yang diyakini tidak pernah kering. Intip selengkapnya di video ini ๐
๐: kumparanhaji2026 | newsupdate | update | news | svl | R064 | E169 | E053
@LambeSahamjja Saya sbg pribadi mengucapkan terima kasih kpd @pln_123 yg selama ini sudah memberikan pelayanan terbaik kpd masyarakat Indonesia. Mohon yg sudah baik utk tetap dipertahankan dan ditingkatkan dan yg belum baik, mohon kiranya dapat diperbaiki dan mohon dg ikhlas menerima kritik ya
PIUTANG PLN KE PEMERINTAH NAIK 156%.
ARTINYA PEMERINTAH NUNGGAK BAYAR KE PLN SEHINGGA PLN TIDAK PUNYA DUIT.
TIDAK PUNYA DUIT SEHINGGA TIDAK BISA BEKI BATUBARA
TIDAK BISA BELI BATUBARA, SUPLAI LISTRIK BERKURANG.
SIAP2 MENYALA BERGILIR
BUKAN PEMADAMAN BERGILIR
Dari foto laporan keuangan PLN yang beredar, ada satu angka yang langsung mencolok begitu kamu lihat.
Piutang dari Pemerintah tercatat Rp 110,738 triliun di periode terbaru, naik drastis dari sebelumnya Rp 43,290 triliun. Kenaikannya lebih dari 156% dalam satu periode.
Bukan naik tipis. Ini lonjakan yang sangat besar dan perlu dijelaskan.
PLN adalah perusahaan negara yang menjual listrik ke rakyat dengan tarif yang tidak selalu mencerminkan biaya produksi sebenarnya.
Untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, PLN menjual listrik jauh di bawah harga pokok produksinya.
Selisihnya ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi dan kompensasi.
Tapi pemerintah tidak selalu bayar langsung.
PLN dulu bayar dulu ke produsen energi, ke kontraktor, ke supplier batu bara dan gas, lalu nagih ke pemerintah belakangan. Tagihan yang belum dibayar pemerintah ini yang dicatat sebagai "piutang dari pemerintah" di neraca PLN.
Sederhana:
PLN sudah keluar uang, tapi pemerintah belum bayar.
KENAPA ANGKANYA BISA MELEDAK SEGITU?
Ada beberapa faktor yang menjelaskan lonjakan ini.
pertama adalah program diskon listrik 50% Januari-Februari 2025. Pemerintah mengumumkan diskon tarif listrik untuk seluruh pelanggan di bawah 2.200 VA selama dua bulan. Biayanya ditanggung negara tapi dibayar PLN dulu. Total tagihannya saja sudah Rp 13,61 triliun hanya dari program dua bulan itu.
kedua adalah mekanisme pembayaran yang lambat. Selama ini pemerintah membayar kompensasi ke PLN per tiga bulan atau bahkan per enam bulan sekali. Artinya PLN harus talang dulu berbulan-bulan sebelum uangnya balik. Semakin lama jeda bayar, semakin besar piutang yang menumpuk.
ketiga adalah subsidi dan kompensasi yang terus membengkak. Pada 2025, realisasi subsidi dan kompensasi listrik sudah menyentuh lebih dari Rp 210 triliun. Sementara tarif dasar listrik tidak naik karena alasan politik. Selisih antara biaya produksi dan tarif yang dibayar rakyat inilah yang jadi beban yang terus menumpuk.
DARI MANA PEMERINTAH BAYARNYA?
Sumber pembayarannya ada di APBN, tepatnya dari pos Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi. Pada 2024 saja, total subsidi dan kompensasi energi (BBM, gas, listrik, pupuk) mencapai Rp 434,3 triliun. Khusus listrik yang dikompensasi, salah satu contohnya adalah pelanggan 900 VA non-subsidi yang mendapat kompensasi Rp 400 per kWh, artinya dari harga seharusnya Rp 1.800 per kWh, mereka hanya bayar Rp 1.400 per kWh. Selisih Rp 400 itu ditanggung APBN, dan ada 50,6 juta pelanggan yang masuk kategori ini.
Masalahnya bukan soal ada atau tidak anggarannya.
Masalahnya adalah timing pencairannya.
Komisi XI DPR sempat melaporkan bahwa kompensasi kuartal I-2025 untuk PLN senilai Rp 27,6 triliun belum dibayarkan.
Bahkan ada tagihan 2024 yang dibebankan ke APBN 2025. Jadi tagihan lama belum lunas, tagihan baru sudah datang.
PLN yang punya piutang besar tapi belum cair ini berdampak ke kemampuan perusahaan membayar supplier dan produsen listrik swasta tepat waktu.
Kalau pembayaran ke IPP terlambat, ada risiko gangguan pasokan.
Dalam jangka panjang, ini juga mempengaruhi rating kredit PLN dan kemampuan pinjam untuk investasi infrastruktur.
Untuk kita sebagai pelanggan, selama tarif listrik tidak disesuaikan dengan harga pokok produksi, maka subsidi dan kompensasi akan terus menggelembung, piutang PLN ke pemerintah akan terus naik, dan beban APBN akan semakin berat.
Ada wacana perbaikan skema pembayaran menjadi bulanan agar piutang tidak menumpuk terlalu lama.
Tapi selama tidak ada reformasi tarif dan pembenahan kontrak IPP, akar masalahnya tetap ada.
Rakyat bayar murah.
PLN tombok dulu.
APBN yang bayar belakangan
Dan siklusnya terus berulang setiap tahun
APAKAH KEDEPANNYA BENERAN GELAP?
Hati hati kerancuan makanan atau minuman mas roy dr tifa
Bawa makanan dari luar,minta saudara terdekat bawain
Makanan dan minuman
๐๐๐
Jaga jaga.
Menyikapi info Roy dan Tifa ditangkap..Mungkin ini jalan Tuhan agar jokowi bisa dihadirkan dipersidangan dan menunjukan ijazah asli. Tidak ada alasan dan tdk bisa diwakilkan.
Mencari kebenaran dan keadilan itu tdk mudah, makanya ada lembaga peradilan..
sonyy baru aja mengaku sesuatu tentang kasus korupsi MBG :
- nanik sendiri di ketahui memiliki dapur SPPG MBG
- Nanik 3 kali ganti nama yayasan di titik SPPG miliknya sendiri
- Titik SPPG Nanik tersebar di Madiun, Tapos Bogor, dan Karang Asem
- Prosedurnya harus pakai surat resmi Nanik tidak pernah kirim surat
- Nanik cuma bilang ke Sony: "Pokoknya diganti!"
- Ini terungkap dari BAP Sony Sonjaya (tersangka kasus MBG) di Kejagung
padahal sebelumnya wakil BGN bilang pegawai BGN tidak boleh punya dapur SPPG
kalo sudah begini apakah akan di tindak atau omon omon?