Malang, Surabaya, Sukabumi, dan kota kota lain di seluruh Indonesia. Perjuangan bukan cuman di Jakarta. Kenapa kebanyakan TV Nasional dan Media Mainstream tidak meliput ini? Semangat dan hati hati untuk semua yang bersuara di seluruh Indonesia.
Menurut Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan berlaku bagi seluruh pihak baik pemerintah, DPR, maupun institusi peradilan lain.
"Langkah-langkah dari DPR yang ingin menyimpangi atau mengubah apa yang menjadi isi keputusan Mahkamah Konstitusi tentu saja tindakan yang inkonstitusional, bertentangan dengan konstitusi," jelas Titi dalam keterangan yang didapat Narasi pada Rabu (21/8/2024).
Titi menilai, apabila undang-undang tersebut disahkan, akan menimbulkan ketidakpuasan dan perlawanan publik yang dapat menimbulkan kerugian negara.
| Narasi Daily
Buat yang mau ikut ngurus negara dibanding ngurus selangkangan selebgram, ini ringkasan isunya:
1) PKS awalnya mau calonin Anies-Sohibul Iman, Jakarta "Aman". Elektabilitasnya paling tinggi. Problemnya: perlu threshold 20% biar bisa calonin gubernur. Jadi perlu cari partai koalisi biar cukup menuhinnya.
2) Partai koalisi awalnya rencananya sama kaya Pilpres Kemarin: PKB, PKS, dan Nasdem.
3) Koalisi Indonesia Maju (KIM) ngajakin PKB, PKS, dan Nasdem ke koalisi mereka. Kata berita:
a) NasDem dikasih ancaman kasus,
b) Cak Iminnya PKB diancam lengser via konflik PKB-PBNU,
c) PKS ditawari posisi, yang udah jelas adalah wakil gubernur.
4) PKS ngumumin calon mereka ganti jadi Ridwan Kamil - Suswono, dengan koalisi raksasa total 12 partai.
***
Berhenti dulu. Ada keributan lain
5) Di luar keributan partai, ada calon independen: Dharma Pongrekun - Kun Wardana. Mereka juga problematik:
a) Ngumpulin KTP-nya pakai data curian, bahkan sampai ada anaknya Anies diklaim dukung mereka,
b) Warga prottes, pencurian data-nya udah dilaporkan ke Polisi,
c) Polisi menghentikan kasus pencurian datanya, katanya ini wewenang Bawaslu karena urusan Pilkada,
d) Padahal pencurian data itu tindak pidana umum, mestinya Polisi dan Bawaslu dua-duanya bisa jalan.
6) KPU tetap menetapkan calon independen problematik ini.
***
Kembali ke lanjutan nomor 4:
7) Presiden reshuffle kabinet: Menkumham Yasonna (PDIP) dicopot. Ingat: PDI-P belum ngumumin calon mereka.
Mereka juga terganjal threshold 20%.
8) Mahkamah Konstitusi, membuat keputusan penting:
a) Membatalkan Perubahan Batas Usia calon kepala daerah yang kemarin ramai dari Mahkamah Agung.
b) Mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Gelora: Threshold dari 20% jadi 7.5%
9) Implikasinya:
a) Beberapa partai lain (misal PDI-P dan PSI) bisa calonin sendiri tanpa perlu cari teman,
b) Kaesang gak bisa nyalon di Pilkada.
10) Presiden langsung panggil Menkumham baru, ingat dia udah bukan orang PDI-P, tapi orang baru. Entah mau ngapain.
***
Yang krusial:
11) Hari ini DPR bakal rapat RUU Pilkada. Agendanya bikin pembahasan, kalau bisa sampai keputusan, hari ini juga.
a) Diduga untuk menganulir putusan MK dengan bikin UU,
b) Deadline pendaftaran calon kepala daerah tinggal 9 hari kalender/7 hari kerja lagi, udah mepet.
***
Ada keributan separah dan sekompleks ini dan kalian malah ngurusin selangkangan orang.
Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait penyebab dampak kenaikan beras di sejumlah pasar dalam negeri karena adanya perubahan iklim hingga sebagian negara lain juga mengalami hal serupa.
"Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tetapi juga negara lain mengalami hal yang sama," ungkap Presiden Jokowi kepada perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog Batangase, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (22/2/2024).
Simak berita selengkapnya di https://t.co/x9MPnwoYYb
#HardNews_Viral #NewsOne #NO01 #CariBeritaditvOne #PresidenJokowi #HargaBerasNaik #ElNino