#PajakMencekik#TolakKenaikanPPN
Salam Warga Sipil!
Tak sampai dua bulan lamanya, kita akan menginjak tahun 2025. Tahun yang sepertinya diharapkan lebih baik dari tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya. Tahun yang menjadi latar waktu usia tiga bulan masa pemerintahan baru.
Namun nampaknya beban ekonomi yang dipikul masyarakat kembali bertambah. Sudah menganggur dan diberi upah murah, pemerintah lewat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) per 1 Januari 2025. Dari yang tadinya 11% menjadi 12%.
Kenaikan PPN tersebut secara langsung akan membebani masyarakat, karena menyasar barang-barang kebutuhan pokok. Kalau keputusan menaikan PPN itu dibiarkan bergulir, mulai harga sabun mandi sampai Bahan Bakar Minyak (BBM) akan ikut naik. Otomatis daya beli masyarakat akan terganggu dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Untuk itu sudah selayaknya kita menuntut pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan PPN seperti yang tertera dalam UU HPP. Kita semua dapat ikut menuntut melalui petisi yang tertera pada tautan di bawah ini.
Tautan petisi:
https://t.co/If61JGKtZI
#BarengWarga, Saling Jaga, Sampai Menang!
Upaya mencapai net-zero, atau nol emisi bersih, akan semakin sulit tanpa langkah besar untuk melindungi hutan dan menghentikan pembakaran hutan demi energi. Say No to #BigBadBiomass
Jika keadaan ini terus berlanjut, riset yang sudah dipaparkan di atas bisa terjadi di Indonesia: hutan dan lahan akan kehilangan kemampuan menyerap karbon, akibat ambisi para penguasa.
https://t.co/KDsAExQsiB
Bukannya mengatasi krisis iklim, memakai biomassa sebagai sumber energi berarti menutup mata pada kenyataan bahwa hutan-hutan ini penting untuk menyerap karbon dan menjaga keseimbangan iklim kita.
Alih-alih menyelesaikan masalah, biomassa justru menjadi bagian dari masalah yang lebih besar. 😥 #FalseSolutions
https://t.co/DsGFvIv14j
Ironisnya, ada 1 juta hektare hutan yang berpotensi dibabat, demi klaim sebagai "sumber energi listrik bersih".
Deforestasi juga akan memperparah emisi gas rumah kaca, terutama dari hutan, menambah hingga 26,48 juta ton emisi karbon per tahun.
Laporan Trend Asia menunjukkan energi dari biomassa yang sedang digadang-gadang oleh Pemerintah Indonesia lewat co-firing di 52 PLTU, justru butuh lahan hingga 2,33 juta hektare lahan—setara 35 kali luas daratan DKI Jakarta--untuk Hutan Tanaman Energi.
https://t.co/AzD4aSN7sE
Semua kerusakan ini akan terus terjadi, mengikuti ambisi energi hijau yang dibangga-banggakan Prabowo, yang ingin jadi “Raja Energi Hijau Dunia”. Generasi ke depan, tidak akan lagi mengenal hutan dan bersiap menghadapi krisis iklim yang parah, demi ambisi Prabowo.
Operasi biomassa di Gorontalo juga terkait dengan intensitas banjir yang meningkat di daerah itu. Pelet kayu mereka berasal dari daerah yang seharusnya melindungi air dan rentan bencana. Jadi, bukan hanya hutan, tapi juga masyarakat yang terkena dampaknya.
Parahnya lagi, di Gorontalo, PT Biomassa Jaya Abadi telah mengekspor pelet kayu ke Korea Selatan dan Jepang sejak 2021. Pelet kayunya berasal dari deforestasi lebih dari 1.100 hektar hutan alam di sana. Ironis, biomassa yang katanya hijau malah jadi dalang deforestasi.
Di Kalimantan Barat, ada lebih dari 56 ribu hektar hutan alam yang dialokasikan untuk perkebunan kayu energi biomassa. Ini mengancam tidak hanya masyarakat adat Dayak, tapi juga keragaman hayati, termasuk populasi orangutan yang sudah terancam punah.
Ini bukan hanya soal karbon. Masyarakat adat Mentawai telah hidup dari Hutan selama bergenerasi-generasi. Kehilangan hutan berarti kehilangan sumber penghidupan mereka.
Di Mentawai pemerintah berencana membangun pembangkit listrik biomassa melalui PT Biomass Andalan Energy (BAE). Sumber energi dipasok dari kayu. Dengan 90% dari lahan PT BAE masih hutan primer, dipastikan kayu yang dibakar untuk energi akan berasal dari hutan.
Contoh nyata terjadi di Mentawai, Kalimantan Barat, & Gorontalo, di mana ambisi Prabowo sebagai "Raja Energi Hijau" memicu deforestasi besar-besaran. Salah satunya dengan menggunakan biomassa, yg diklaim sebagai solusi hijau, padahal justru memperburuk deforestasi & memperpanjang ketergantungan pada batubara. #BigBadBiomass
Misalnya, hutan-hutan besar yang biasanya menjadi penyerap karbon utama seperti Amazon dan hutan hujan tropis di Asia Tenggara, kini mengalami penurunan tajam dalam kapasitas mereka untuk menyerap karbon akibat kekeringan, kebakaran, dan deforestasi. Bahkan, beberapa wilayah hutan kini malah menjadi sumber emisi karbon.
Di tahun tersebut, para ilmuwan menemukan bahwa alam hampir tidak mampu lagi menyerap karbon yang dilepaskan dari aktivitas manusia, seperti deforestasi, penggunaan bahan bakar fosil, dan ekspansi pertanian skala besar.
Sistem penyerapan karbon alami, yang dikenal sebagai carbon sinks (penyerap karbon), seperti hutan dan lautan, selama ini memainkan peran penting dalam menyerap sekitar separuh dari total emisi CO2 global. Namun, perubahan iklim yang cepat telah merusak keseimbangan ini.