@akbarfaizal68@singolodra1945@Kemenag_RI itu oknum kiai memang monyet,orang tua peras keringat banting tulang berharap anaknya mendapat pendidikan yg baik di pondok,Ndak tahunya kelakuhanya seperti binatang.
@nu_online tidak usah pada bingung,biarkan hukum berproses.kalau emang ada niat nyolong berarti salah.kalau tak ada niat berarti tak salah di mata pengeran.
@henrysubiakto setuju Ndak prof kalau kpk waktunya nongkrong di desa atau kecamatan untuk memastikan tak ada maling atau jual beli jabatan ataupun money politik saat pencalonan kepala desa.
@DivHumas_Polri ayo polri,segera ikut turun tangan membersihkan pemerintahan desa dari praktik2 korupsi maupun jual beli jabatan.deaa adalah pondasi negara.pemerintahan hrs bersih.polri hrs kawal pemerintah desa supaya bersih dari korupsi.
@msaid_didu@mohmahfudmd@JimlyAs@Yusrilihza_Mhd Indonesia harus di benahi mulai dari desa.pencegahan korupsi,jual beli jabatan hrs di hentikan.sawah yang di garap perangkat desa sebaiknya di ambil negara untuk swasembada pangan.biar rakyat yg merasakan,bukan segelintir orang.
@WagimanDeep212_ praktik jual beli jabatan di Pati harus di usut tuntas sampai ke akar akarnya.ini sudah sangat parah,bagaimana mau maju kalau pemerintahan di tingkat desa saja sudah pada memperjualkan jabatan??