Penyataan “pakar saking pinternya jadi goblok” pada acara HUT PAN kemarin menuai reaksi yang keras dari banyak pihak, termasuk saya karena statement menurutku tidak pantas dilontarkan oleh seorang presiden. Dan entah kenapa, saya selalu merasa kesal ketika Prabowo berada di atas podium dan melakukan pidato. Kenapa? Karena saya selalu menerka, “kalimat apa lagi yang akan diucapkan oleh Prabowo, yang pada akhirnya akan membuat gaduh?” Namun, di sela sakit hati yang saya rasakan karena pernyataan itu, saya juga tertarik untuk menyelami karakteristik kepemimpinan Prabowo Subianto yang menurut saya sangat populis. Esai ini lumayan panjang karena lebih dari 1.700 kata, namun tulisan ini menurut saya cukup untuk memahami karakter Prabowo sehingga kita jadi lebih tahu dan paham dengan apa yang akan kita lakukan jika kakek itu melakukan hal yang sama lagi di lain waktu.
Populisme ala Prabowo Subianto
Mede & Schafer (2020) dalam Public Understanding of Science membedakan dua klaim yang direbut dari ilmuwan, yaitu kedaulatan memutuskan (decision-making sovereignty) dan kedaulatan berbicara benar (truth-speaking sovereignty). Kedua hal itu, merupakan konsep inti yang membentuk teori populisme terkait sains (science-related populism). Kedaulatan memutuskan dalam konteks sains merujuk pada hak dan otoritas penuh untuk menentukan arah kebijakan, agenda riset, penggunaan anggaran, serta regulasi ilmiah. Dalam perspektif populisme, kaum populis (sebut saja Prabowo Subianto) menilai bahwa para ilmuwan bekerja "di balik pintu tertutup" (ivory tower) tanpa adanya pengawasan publik, di mana mereka menuntut agar kedaulatan ini dikembalikan kepada rakyat. Menurut dia, masyarakat bawahlah yang seharusnya menentukan nilai maupun manfaat dari program pirotitas pemerintah, bukan pakar dan akademisi yang dibilang “sok tau” olehnya.
Sedangkan kedaulatan berbicara benar, merujuk pada hak eksklusif untuk mendefinisikan apa yang disebut sebagai "pengetahuan yang valid" atau mengklaim suatu kebenaran (truth claims) tentang “realita di lapangan”. Kaum populis menantang klaim kebenaran tersebut, karena mereka menganggap klaim superioritas ilmu pengetahuan sebagai bentuk arogansi elite akademik yang mengesampingkan pengalaman sehari-hari, kearifan lokal, intuisi (gut feelings), dan akal sehat (common sense) rakyat biasa. Dalam pandangan ini, klaim kebenaran dari seorang ahli tidak boleh dinilai lebih tinggi daripada pandangan atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat umum (yang menilai bahwa program MBG bermanfaat). Tantangan terhadap kedua kedaulatan ini sering kali memicu penolakan massal terhadap konsensus ilmiah, seperti dalam isu perubahan iklim, program vaksinasi, atau kebijakan kesehatan publik, di mana kebijakan para pakar dianggap mengabaikan suara dan hak-hak dasar masyarakat umum (misalnya narasi “demi kebaikan bersama”).
-Sebuah Esai-
mahasiswa emang ga bawa nuklir, tapi ntar petang banyak item2 bawa batu, molotov, pentungan.
dah biarin aja mereka kerja daripada makan gaji buta wkwkwk
Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan meminta waktu untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Teddy, permintaan itu disampaikan Selasa pagi. Prabowo dijadwalkan menerima Menlu Singapura pada Rabu sore (28/10).
“Oh iya, sejak kemarin pagi mendadak Menlu Singapura datang ke Indonesia dan mohon waktu sekali bertemu Pak Presiden, nanti sore akan diterima sebentar,” ujar Teddy saat menjawab pertanyaan wartawan.
Hanya saja Teddy belum menjelaskan secara agenda pertemuan tersebut. Ia meminta wartawan mengonfirmasi langsung kepada Menlu Arrmanatha Christiawan Nasir.
"Tapi tanya Pak Menlu saja pastinya yaa," kata Teddy.
📸: Dok. Antara.
Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.
📝: newsupdate | update | news | oneliner | updateme | R151 | E050 | E164
#bicarafaktalewatberita #kumparan
Nah ini salah satu akun yang bikin proxy war, tapi malah didukung oleh netter TOLOL Indo.
Indo-MY dan Indo-SG itu bentaran doang, ya mending gausah transit di sana lah waktu umroh. Buang2 waktu, buang2 duit.
MY dan SG tuh ibaratnya MOKONDO, dan kelen tau kan cowok MOKONDO kalo udah gabisa begoin ceweknya bakal playing victim? Nah kurleb analoginya kek gitu.
Akun malaydesh itu dah sering recokin Indo sejak bencana banjir bandang Aceh dan Sumatera akhir 2025, ujung-ujungnya ya ada narasi biar Aceh gabung ke MY.
Dih, najis cuih😩
Sebenernya simpel bang. Korporasi MY dan SG tuh yang lahan konsesinya terbakar paling luas dibanding lokal, nah NGO kek Greenpeace MY serta WALHI memuat laporan sekaligus pengusutan terhadap korporasi2 itu.
Karena gak mau ketauan boroknya, dibikinlah proxy war tapi yang aneh malah netter Indo masuk ke bubble proxy war mereka yang berkepentingan.
Disaat Kapolri yang baru udah tegas ada keterlibatan pihak asing, rencana investigasi lebih lanjut, mereka malah playing victim, hingga akhirnya ada tindakan untuk mengurasi ekspor gas alam ke SG.
Sebenernya karhutla ini mainan lama. Kita banyak yang gak tau kalo korporasi asing sering nyuruh warlok buat bakar lahan, bahkan dengan sepengetahuan "sesepuh desa" maupun pemda setempat.
Namun yang juga jadi masalah yaitu, karhutla tiap tahun ini selalu terjadi tanpa ada MITIGASI yang lebih serius.
Gue nulis gini tuh karna dulu pernah nulis esai soal karhutla, sumbernya ya dari data WALHI, Greenpeace Indonesia, Mongabay, dan laporan investigasi dari media lain.
Sebenernya simpel bang. Korporasi MY dan SG tuh yang lahan konsesinya terbakar paling luas dibanding lokal, nah NGO kek Greenpeace MY serta WALHI memuat laporan sekaligus pengusutan terhadap korporasi2 itu.
Karena gak mau ketauan boroknya, dibikinlah proxy war tapi yang aneh malah netter Indo masuk ke bubble proxy war mereka yang berkepentingan.
Disaat Kapolri yang baru udah tegas ada keterlibatan pihak asing, rencana investigasi lebih lanjut, mereka malah playing victim, hingga akhirnya ada tindakan untuk mengurasi ekspor gas alam ke SG.
Sebenernya karhutla ini mainan lama. Kita banyak yang gak tau kalo korporasi asing sering nyuruh warlok buat bakar lahan, bahkan dengan sepengetahuan "sesepuh desa" maupun pemda setempat.
Namun yang juga jadi masalah yaitu, karhutla tiap tahun ini selalu terjadi tanpa ada MITIGASI yang lebih serius.
Gue nulis gini tuh karna dulu pernah nulis esai soal karhutla, sumbernya ya dari data WALHI, Greenpeace Indonesia, Mongabay, dan laporan investigasi dari media lain.
Heran ini yang awalnya Malaysia dan Singapura bersuara soal karhutla, kenapa pihak kita balikinnya malah pake isu nasionalisme.
Narasinya malah jadi common enemy 'us against them' sampe mengimbau jemaah umrah buat ngga transit di Malaysia & Singapura.
Padahal simpel, tinggal benahi penanganannya dan tindak tegas pelanggar. Malah jadi kemana-mana.
@velvethnova Kebanyakan asbun wamenhaj gak dipikir lewat kajian. Tapi kalo untuk nambah tekanan ke SG-MY, why not? Gue ngomong rasionalis dibilang ultranasionalis. Freaky ass😂
Do u even understand how business frameworks work? Things like concessions, land-use terms, and the specific contents of an MoU? A South Korean company was once hit with civil penalties for clearing land illegally—it’s only a matter of time before the same happens here. Just stay quiet; if you’re ignorant, don’t make so much noise.