Kebijakan wajib halal adalah bentuk kehadiran dan perlindungan nyata negara terhadap mayoritas masyarakat Indonesia. Jaga Kedaulatan Bangsa #WajibHalalOktoberDidukung
Di minggu ke-12 bersidang, dukungan dari para kiai makin bertambah. Mereka yg di grassroot memahami persoalan secara utuh, jadi tak terpengaruh dengan framing di media.
Yang bikin mereka heran, kenapa negara mau mengerahkan instrumennya untuk memfitnah seorang warga negara? Praktik lawfare macam ini hanya akan melahirkan distrust di masyarakat. Yang untung hanya segelintir manusia; mereka yang naik pangkat, naik jabatan sekeluarga, serta yg dapat modal utk melanggengkan kekuasaan mereka
Ternyata, menurut KPK, pengakuan "orang kepercayaan" tidak cukup menjadi bukti.
Tetapi kok pengakuan staf honorer dan eselon 4 Kemenag yang mengaku gak kenal, gak pernah bertemu, dan tidak pernah berkomunikasi langsung dengan GY, malah dijadikan dasar penahanan?
Dari mana sumber dananya Presiden Prabowo memastikan anggaran pendidikan gratis akan ditopang oleh pengembalian aset negara dari hasil korupsi wujudkan Wajib Belajar 15 Tahun bersama #PendidikanGratisPrabowo
Mengherankan! Karena penyidik KPK sejak awal tau orang-orang yang jelas-jelas mengambil dana percepatan haji, orang2 yg memanfaatkan kebijakan yang diambil demi pelayanan dan keselamatan jemaah haji! Namun mereka justru tidak dijadikan tersangka HINGGA detik ini, kemarin hakim bertanya kepada saksi "apa saksi tidak malu bertindak seperti ini". Pertanyaan ini semestinya untuk Penyidik "apa mereka tidak malu bertindak spt ini!!". Mereka justru seakan menunggangi saksi para pengentit uang ini demi mentersangkakan Gus Yaqut didalam BAP nya. Namun fakta akan kebenaran telah terungkap di Persidangan. Smoga Hakim mengambil keputusan adil dan memutus mata rantai kesewenang2an dan kezoliman ini.
Amin🙏🏻
Konpers ini dilakukan tgl 26 Sept 2025. Artinya, Gus Yaqut baru dua kali dipanggil, tapi konstruksi dakwaannya sudah utuh karena Pak PLT Asep ini konpers hampir setiap hari tahun lalu.
Bandingkan dengan kasus2 lain di mana Pak Irjen Pol Asep ini selalu memakai teori bubur panas dan meminta publik menunggu proses penyidikan 🤪
Penegakan hukum apanyaaa?
Faktanya memang ada perbedaan perlakuan yg menyolok terhadap Gus Yaqut vs Nusron. Yg satu tanpa bukti apapun bisa jadi tersangka dan dipenjara, yg satunya sudah ada bukti pun digeledah ruangannya pun tidak.
Nusron, Yaqut dan Hukum Yg Memilah dan Memilih
https://t.co/km01Vz4StS
Saat pertama kali Gus Yaqut sidang, kedatangannya disambut shalawat asygil. Sontak netizen membully, bukan hanya menyasar GY pribadi, tapi juga NU.
Yang tidak diketahui para pembully, dan buzzer pesanan, adalah kami sedari awal tahu bahwa ini fitnah. Kami yakin, tak ada niat jahat dalam pembagian kuota. Apalagi sekadar niat memperkaya diri.
Di persidangan terbukti, 5 saksi kunci KPK menyatakan tak ada perintah atau permintaan dari Gus Yaqut sama sekali
https://t.co/AEAd9JL96P
Saat tidak ada serupiahpun aliran uang kepada Gus Yaqut, KPK sampaikan bahwa aliran uang kasus kuota haji sampai hingga pucuk pimpinan "ya kalau diKementerian pucuknya adalah Menteri"
Jutaan kali Gus Yaqut di framing sdh pasti bersalah krn keputusan membagi kuota tambahan yg berulang kali disampaikan oleh DPR sendiri bahwa itu adalah kebijakan Menteri berdasarkan UU Haji Pasal 9.
Sikap tidak mengintervensi proses hukum menjadi pernyataan Istana terkait penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN #PrabowoSikatKoruptor
Pertanyaan bagus. Saya jadi teringat cerita Pak Taufiqurrahman Ruki di podcast Johan Budi soal "kasus pesanan". Artinya, menarget orangnya, lalu pidananya dicari2. Biasanya didahului dengan Pansus DPR 😃.
Mirip ya dengan kasus Gus Yaqut?
Ternyata, setahun terakhir sudah lebih dari 30 OTT dilakukan KPK. Jadi, 98% kasus di KPK itu OTT. Kebanyakan, mereka menjaring level bawah dulu, baru pimpinan. "Teori bubur panas," kata Brigjen Pol Asep Guntur, bekas Direktur Penyidikan KPK.
Tampaknya, cuma kasus Gus Yaqut yang bukan OTT dalam kurun ini. Uniknya, yang ditahan duluan adalah GY sebagai pucuk pimpinan. Padahal, di persidangan terungkap aliran dana berputar di level bawah. Aset 100 miliar yg disita pun ternyata milik mereka. Anehnya, mereka gak mendapat konsekuensi apa pun dr KPK. Pencekalan saja tidak.
Apa yg mendasari diskrepansi prosedur hukum oleh KPK ya?
Kalau terbukti ada pelanggaran dalam pengelolaan lahan maka Cabut Izin Korporasi dapat menjadi bagian dari sanksi sesuai ketentuan yang berlaku #TegasSanksiKarhutla
Mengubah kerentanan global menjadi peluang bersama menjadi salah satu gagasan yang dibawa Indonesia melalui #PrabowoDiKTTBRICS dengan Peran Aktif Indonesia
Bonus bagi peraih medali emas tentu jadi motivasi, tapi penghargaan jangka panjang juga penting lewat Percepatan Karier Atlet Berprestasi #MerahPutihDiAsianGames
Gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik perlu diperhatikan, sehingga Imbauan Darurat Presiden penting menjadi acuan masyarakat sebelum melakukan perjalanan. #PemerintahTanggapBencana
Pak Iwan, nelayan yang sudah melaut selama 26 tahun, mengakui ada perbedaan yang sangat luar biasa setelah adanya Kampung Nelayan Merah Putih di Ciwaru. Nyata manfaatnya! 🐟✨
#NelayanNaikKelas