Di kelas anak aq, ada murid yg ultah Semua anak2 dpt nasi + kue ultah
Di kelas disuruh mkn kue ultah dan nasinya bareng2
Tapi anak aq gak mkn
🧕(Bu guru ) Nak , kenapa makanannya gak di mkn
🧒(Anak saya) Saya puasa Bu guru
🧕Puasa apa , ini kan hari Rabu
🧒Puasa 9 Muharram Bu guru
🧕 Alhamdulillah, Ywdh nnti di bawa pulang aja
👹(Ibunya si anak yg ulang tahun ) Kalo gak mau mkn skrg Ywdh sini makanannya , soalnya saya niatnya ngasih buat mkn rame2 di kelas
🧒Ya mama a, ini mknnya, maaf ya
👹dia puasa ,karena dirumah jrg ada makanannya Bu guru , makanya dipaksa puasa SM maknya, krna gak ada yg di makan
🧒Ada kok , tadi sahur saya makan telur goreng pake kecap
👹Telor 1 dimakan berlima ya
🧒Gak mama a , telur nya bnyk kok
👹Masak bnyk , Mak Lo punya uang dari mana
🧕mama a tolong jaga bicaranya , Semoga lancar sampai magrib ya nak puasanya , Bu guru bangga
🧒 Terimakasih Bu guru
Gak lama bel bunyi pulang sekolah Anak aq nyamperin aq ,mukanya kayak nahan mau nangis
aq tanya , kenapa bang
Si Abang Langsung nangis (anak AQ umur 7thn, kelas 1 sd ) Diceritain semuanya , Langsung nyess bgt
🤱Nanti buka puasa , bunda beliin ayam tepung ya. Kayak yg di mkn sm tmn2 Abang , Abang jangan nangis nanti puasanya batal
🧒 Makasih bunda ,EMG bunda punya uang ,kan semalam meja jualannya di tabrak SM motor
🤱Ada bang
Pas sampe rumah,ternyata Bu guru wa , Bu guru minta maaf (krna liat anak AQ udh nahan nangis ) dan ceritanya sama dengan yg di ceritain SM anak aq
Doain bundanya , biar sehat, biar bisa cukupkan kebutuhan ke 4 anak
Biar gak di pandang rendah SM org ya
cc:threaddesi.almiraalzahra
awokawok ngamuk dia, tiba-tiba bahas etika
virdian: "oke kita anggap bundaran HI bukan tempat demo. sama seperti dapur MBG & kopmer bukan tempatnya polisi dan juga tentara"
puas bgt liatnya kena skakmat terus 😂
🚨 DISGUSTING: Al Jazeera exposes a massive government failure in Indonesia.
A $15 BILLION free meal program for children and pregnant women has been completely marred by rampant corruption and horrifying incidents of mass food poisonings! The establishment is failing.
Fun Fact :
1. Dulu yg dapet THR itu cuma PNS, tapi semenjak pekerja demo Pekerja swasta juga dapet THR
2. Dulu juga jam kerja 16 jam ++ tapi semenjak demo jadi 8 jam.
Macet mu yg dirasa sekarang bisa terkonversi jadi bahagia dan sejahteramu di masa depan.
Kepala BGN:
MBG tidak bisa dibubarkan karena semua partai politik dan TNI-POLRI punya dapur SPPG.
Kesimpulan:
Secara tidak langsung, ini mau bilang bahwa program MBG ini ya buat kalangan mereka aja, bukan buat rakyat.
Betul?
“kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur sppg, kami mau melapor ke TNI, TNI punya dapur sppg, kami mau melapor ke DPR, DPR pun punya dapur sppg. jadi ini jalan terakhir kami untuk mengadu, kepada konstitusilah kami berharap”
—ucap seorang guru, pendidik anak bangsa. ironi.
🚨 ALERTA! ALERTA! ALERTA! 🚨
PERINGATAN SANGAT DARURAT!!!
MENUJU INDONESIA BANGKRUT
Halo, UI dan Indonesia! Ekonomi makin terpuruk. Rupiah ambruk, harga kebutuhan melambung, lapangan kerja hilang, utang negara membengkak, sementara rakyat makin menderita. Pemerintah terlalu sibuk memperkuat kekuasaan dan melindungi oligarki hingga lupa, atau memang tidak peduli, dengan penderitaan rakyat kecil. Sekarang saatnya bersuara!
#AksiMasa #DemoTolakKenaikanBBM #MENUJUINDONESIABANGKRUT #PeringatanDarurat
Hidup mahasiswa. Dukung penuh aksi teman-teman BEM UI dkk hari ini. Di tengah melonjaknya harga BBM dan kebutuhan pokok, suara mahasiswa adalah suara rakyat yang sedang kesulitan. Saatnya pemerintah stop mengelak dan fokus selamatkan ekonomi rakyat.
Aneh ga sih?
Tujuan MBG itu untuk anak-anak sekolah.
Tapi ketika Dapur MBG dihentikan bahkan kalaupun cuma sementara, yang marah bukan anak-anak sebagai penerima Makan Bergizi Gratis.
Yang marah malah yang punya Dapur.
Our president, leader of the Republic of Indonesia, watches the poor eat their meal.
He does the watching from a lavish setting, his own plate stacked with expensive food.
Poverty as an evening's entertainment.
Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.
Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.
Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.
Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.
Dan ini yang paling menggelikan:
Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.
Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:
Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?
Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.
50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.
Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.
Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.
Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.
Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.
Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.
Tapi bioskop.
Dan ini logika yang paling sederhana:
Dr. Tirta sudah bilang:
rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.
Ahok sudah bilang:
kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.
Mahfud MD sudah bilang:
demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.
Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.
Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.
Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.
Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan
Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.
Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.
Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.
Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.
Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.
Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.
Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.
Tapi yang diusulkan adalah bioskop.
DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.
Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:
kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?
Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?
Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?
Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.