Omnibus Law, UU IKN, UU Minerba, RUU TNI bela-belain rapat sembunyi-sembunyi, jor-joran di hotel mahal pakai uang rakyat
RUU PPRT dan RUU Masyarakat Adat dibiarkan mangkrak belasan tahun buat disahkan
Kurang jelas gimana sih pemerintah mu cuma peduli sama komplotannya sendiri?
Melihat naskah akademik RUU TNI, terutama di bagian yang saya highlight, itu alasan saya menolak RUU TNI, Bang.
Itu berarti jumlah prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain bisa tak terbatas.
Itulah Dwifungsi ABRI!
https://t.co/fi7x1SnEt0
Apa yang berubah dan negara bergerak maju ke mana, Zar?
Rapat Revisi UU TNI digelar tertutup di hotel (katanya efisiensi), sampai malam, tidak transparan (ditanya wartawan pembahasannya apa tidak dijawab).
Ini sama aja kaya kemarin2.
https://t.co/b91s4MMbEU
"Gus, apa salahnya revisi UU TNI? Bukankah wajar?"
Ya, undang-undang memang wajar direvisi. Yang tidak wajar:
- Dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak transparan
- Di hotel mewah (saat masyarakat disuruh berhemat imbas efisiensi)
- Hidupkan dwifungsi yang cederai amanah reformasi
Leviathan sedang memperbanyak kaki, bahkan MA dan Kejaksaan pengen diisi, yg tentunya itu bukan untuk kebaikan penduduk RI. Jika kakinya sudah tumbuh seribu, tak ada pihak di negeri ini yang punya nyali dan mampu melawannya. Dan spt kisah lama, hanya momentum sejarah yang bs mengubahnya, yang itu butuh berpuluh-puluh tahun.
https://t.co/WszvadyzaK
Ada 41 RUU yang masuk prolegnas prioritas th 2025
RUU TNI ada didalamnya?
Tidak ada
Yg ajaib lagi
Komisi 1 yg prioritasnya seharusnya adalah RUU Penyiaran
Tapi yg dibahas justru RUU TNI
Prototipe dari omnibus law
Kepemimpinannya memang singkat. Tak sampai dua tahun. Namun di era kepemimpinan Gus Dur inilah pondasi demokrasi yang berlandaskan supremasi sipil dibentuk, sebagai upaya melaksanakan amanat reformasi 1998.
"Maksudnya bagaimana, Gus?"
Begini...