Beda pendapat itu biasa. Setuju atau enggak itu ga penting. Yang lebih penting itu apa argumen dan landasan berpikir sehingga kesimpulan demikian.
Di kolom opini kompas lagi seru adu pendapat tentang Wealth Tax
Tim Kontra: Tim Pro:
Abstract submission deadline for the 2026 WAPOR Asia Pacific Annual Conference has been extended to 5 June 2026. Join us in Jakarta on 27 to 29 July 2026. Submit now: https://t.co/DNTu8D7Fei
#WAPOR2026#CallForPapers
As a political scientist, I often return to the very definition of "what is political?" Dr. Mark Warren's 1999 article in the Journal of Theoretical Politics offers a simple definition (the intersection of power and conflict) I find super powerful.
https://t.co/8zamcHClhK
Aku baru baca ini,
Hasil survey dari Policy Research Center (Porec)
Judulnya "Siapa yang diuntungkan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG)"
Silahkan kita baca hasil penelitiannya, yang sebenernya hasilnya tidak mengagetkan namun melegitimasi dan mengkonfimasi asumsi kita.
Seperempat abad lalu, ilmu2 sosial Indonesia dibahas bersinambungan di ruang publik. Bukan sebatas akademik. Seakan2 ia penting bagi kepentingan bersama.
Kini? Masyarakat tidak lagi peduli? Atau ilmuwan sosial disibukkan oleh indeks scopus? Atau jadi selebriti di televisi?
Politik Luar Negeri dan Revolusi Indonesia โ D. N. Aidit
Format: EPUB (0.57 MB)
Bab: 35 bab & subbab
Total kata: 18.108 kata
Estimasi baca: 91 menit
Kategori: Ilmu Politik, Ilmu Sosial, Sejarah
Dapat dibaca dan diunduh gratis di: https://t.co/ncGZzaf68t
dalam sistem parlementer, seperti yang kita anut pada 1960an, anggota parlemen dipilih rakyat secara langsung. ia dapat mandat dari rakyat. sampai situ sistem parlementer demokratis. kepala pemerintahan kepanjangan tangan dari parlemen, dan karena itu bertanggung jawab pada parlemen sebagai wakil rakyat. mempersolkan apakah kepala pemerintahan yang dipilih parlemen merupakan pemilihan demokratis adalah pertanyaan tidak relevan. bukan isu demokrasi. rakyat memilih anggota parlemen demokratis, sementara apakah parlemen memilih kepala pemerintahan demokratis? tidak. seperti presiden yang dipilih rakyat langsung lalu memilih mentrinya, apakah pilihan presiden itu demokratis? tidak, tapi diskresi presiden yang dibenarkan menurut uud/uu. demikian juga parlemen dalam memilih kepala pemerintahan. itu diskreasi parlemen, yang dibenarkan dalam parlementarisme.
pemikiran ini berlaku untuk melihat hubungan antara dprd dan kepala daerah yang dipilih dprd. anggota dprd dipilih secara demokratis (langsung okeh rakyat sebsgai pemilok kedaultan), tapi kepala daerah dipilih oleh dprd buka isu demokrasi, tapi diskresi dprd. karena itu tidak bisa dikatakan pemilihan kepala daerah oleh dprd adalah pemilihan demokratis. kl concernnya dengan demokratis atau tidak demokratis maka kepala daerah tidak boleh dipilih dprd. demokratis yang dimsksud dalam pasal 18/4 uud 1945 tak bisa dipisahkan dengan pasal 22E bahwa hakekat pemilihan umum adalah langsung oleh yang punya kedaulatan, yakni rakyat.
Mens Rea-nya Pandji jauh lebih mengedukasi dari pada seluruh program sosialisasi, edukasi, pendidikan politik yang pernah dikerjakan parpol, Kesbangpol, KPU, kampus, kkkk.