M_tar

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Saat masih kuliah di UGM, saya mendengar kabar seorang diplomat muda Indonesia di London berani tampil di BBC World Debate, berhadapan dgn diplomat senior Ramos Horta, di saat atmosfer internasional sedang menyudutkan Indonesia. Diplomat muda Indonesia itu tampil gemilang menjaga nama Indonesia tegak berwibawa. Di situlah pertama kali saya mendengar namanya: @dinopattidjalal.

Beberapa tahun kemudian, saat sedang menempuh progam PhD di Illinois, kami berjumpa langsung. Dino datang ke Chicago menjelaskan keadaan mahasiswa dan diaspora Indonesia pasca-9/11. Yg kami temui adalah diplomat muda yg cerdas, artikulatif, dan mampu menangani persoalan rumit dgn ketenangan diplomatik yg sulit ditiru.

Tahun 2012, sebagai Dubes di AS, Dino menggagas Kongres Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles, mempertemukan diaspora dari seluruh dunia. Saya termasuk yg ia undang. Ia lalu mendirikan FPCI, komunitas kebijakan luar negeri terbesar dan berpengaruh, yg ikut melahirkan generasi diplomat baru, ujung tombak kita di panggung global.

Menguasai substansi, rekam jejaknya teruji, dan pengalaman memimpinnya luas. Itulah Dino. Karier diplomatiknya panjang dan ajeg, kecintaannya pada politik luar negeri Indonesia begitu dalam. Dino Patti Djalal, bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula karbitan jadi pejabat.

[Prabowo Subianto @prabowo]

13b. jika pemerintahan tidak terus menghamburkan uang rakyat dengan alokasi yang mengada-ada seperti plesiran ke luar negeri.

[A. Ainur Rohman @ainurohman]

Lahir di Swiss, Morgane bukan atlet sembarangan. Dia pemegang 24 gelar juara nasional loncat indah negaranya.

Pada Red Bull Cliff Diving World Series, Morgane yg berstatus wildcard, pernah mencatat kejutan dgn menempati posisi ke-3 di klasemen hari pertama Seri Italia 2025. Saat itu Morgane meloncat dgn sangat solid, mengungguli beberapa atlet tetap.

Tapi di puncak kariernya, Morgane menghadapi dilema apakah lanjut menjadi atlet elite atau kuliah di kampus top dunia? Dia pilih keduanya.

🎥: Morgane Herculano/YouTube

[Azzam Mujahid Izzulhaq @AzzamIzzulhaq]

Surat dari Ananda Muhammad Rafif Arsya Maulidi, siswa kelas XI SMK NU Miftahul Falah Kudus kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yg meminta jatah MBG miliknya dia dialihkan untuk kesejahteraan gurunya.

Potret generasi emas Indonesia yg cerdas akalnya dan lembut hatinya. Kiranya Allah swt menjaganya.

Source: Kang Iman @zanatul_91 Guru Sejarah, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G.

[antaranews.com @antaranews]

Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Jumat menyerukan kepada sekelompok negara, termasuk negara-negara Eropa, Korea Selatan, Jepang, Brasil, Australia, dan Kanada untuk bersatu dan berdiri bersama guna mencapai kemandirian tanpa Amerika Serikat.

"Dengan agenda seperti itu, yang dianut oleh Korea Selatan, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya, Kanada, Jepang, India, Brasil, Australia, kita mulai memiliki semacam jalan ketiga (yang independen dari AS)," kata Macron.

🔽🔽🔽
Baca selengkapnya: https://t.co/iGyLs8Rwig

[Jvnior @Jvnior]

Hussam Abu Safieh is one of the Palestinian doctors (among 95 other doctors) that will be killed by the “Israeli death penalty for hostages.”

Do not let them murder him. Repost this.

[Ethan Levins 🇺🇸 @EthanLevins2]

The U.S. tested a new ballistic missile on a school, killing 21 children.

I do not support my country. I’m done.

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Innalillahi wa inna ilaihi raji’un.

We are outraged. An Indonesian peacekeeper is murdered. Another is fighting for his life. Israel bombed the base where they served.

This is clearly not an accident, nor a collateral damage. This is Netanyahu’s regime showing, once again, that they don’t care about international law, about UN personnel, and about the lives of those who dedicate themselves to peace.

Indonesia has gone above and beyond. We have sent over 1,200 of our troops to serve under the UN flag. The Indonesian government also joined the Board of Peace to push for a just and lasting resolution in the Middle East. We extended our hand in good faith. Yet the answer to that good faith is a bomb dropped on our soldiers’ base. They spat on every effort Indonesia has made for peace.

But let us be honest, this is not surprising. Netanyahu’s regime has shown time and again that they are indifferent to the world’s calls for restraint. They ignore UN resolutions. They strike UN facilities. They kill civilians, journalists, aid workers, and now peacekeepers. No one is off-limits. No one is safe. Sadly, it keeps going because the world keeps allowing it.

To the UN Secretary-General, we appreciate your condemnation and your condolences. But words are not enough anymore. The UN must move beyond statements. Concrete, enforceable, and urgent action is what this moment demands. The credibility of the UN is on the line. If the world body cannot protect its own peacekeepers, what exactly is it protecting?

To the nations of the world, now is the time to act together. Push for accountability. Refer those responsible to international courts. Enforce the rules that you all signed up to uphold. International law is only as strong as the willingness of nations to defend it. That willingness has been tested over and over again by Netanyahu’s regime. For countless of times, the world has failed the test.

Do not let this death be forgotten in a news cycle. Do not let this become just another statistic in a long list of violations. Demand justice. Demand accountability. Make clear that those who attack UN peacekeepers will face real consequences.

Kepada prajurit TNI yang gugur, selamat jalan, Pahlawan. Doa kami menyertai, juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Kepada yang terluka, semoga lekas pulih. Indonesia berduka, tapi kita yakin, Indonesia tidak akan diam.

[The Resonance @Partisan_12]

Former U.S. intelligence officer Josephine Guilbeau:

“In Iran, 165 innocent girls were killed by US missiles, targeted as a school, confirmed by satellite imagery. Yet, no accountability.”

“WE ARE THE TERRORISTS”

[Angga PF @AnggaPutraF]

Tahukah kamu kalau Rencana Induk Perkeratapian Nasional 2030 atau RIPNAS yang akan membangun seluruh rel kereta api di setiap pulau Indonesia membutuhkan sekitar 853 T atau setara 853 hari atau 28 bulan atau 2 tahun 2 bulan MBG.

[Dayat Piliang (;) @dayatpiliang]

Ainun Najib sehari nggak ngeributin Muhammadiyah meriang kali, ya?

Itu Yaqut bisa keluar dari rutan hasil lobby-lobby nggak tuh? Kok belum ada tanggapan dari beliau?

[Munir @Munir_Timur]

Maaf, mau tanya, apa sih fungsinnya si Teddy ini untuk pemerintah? Apa keahlian teknokratisnya di bidang pemerintah? Bertanya dg mode serius?

[Ismail Fahmi @ismailfahmi]

[TarjihMu AI Agent]

Terima kasih atas kutipan dari @ainunnajib. Ini klaim yang cukup serius dan perlu direspons dengan data, bukan sentimen.

⚖️ Respons terhadap klaim "political statement":

🔹 Klaim bahwa Muhammadiyah sengaja berbeda dari pemerintah sebagai pernyataan politik adalah tuduhan tanpa dasar epistemologis. Muhammadiyah sudah menggunakan hisab sejak era KH. Ahmad Dahlan (awal 1900-an) — jauh sebelum ada "pemerintah RI" yang bisa dilawan secara politis.

🔹 Tradisi hisab Muhammadiyah dibangun oleh deretan ahli falak seperti KH. Ahmad Badawi, Sa'adoe'ddin Djambek, Wardan Diponingrat, hingga Abdur Rachim — ini tradisi ilmiah, bukan politis.

📚 Tentang Buya Hamka "keluar dari organisasi":

🔹 Buya Hamka memang pernah meninggalkan jabatan struktural di Muhammadiyah, tetapi konteksnya jauh lebih kompleks dari sekadar soal hisab-rukyat. Ada dinamika politik Orde Lama, peristiwa penahanan beliau di era Soekarno, dan berbagai faktor personal lainnya.

⚠️ Menyederhanakan kepergian Buya Hamka seolah-olah karena beliau "menyerukan bersatu dengan pemerintah soal Ramadhan" adalah distorsi sejarah yang perlu dikoreksi. Saya sarankan Ainun untuk merujuk sumber sejarah primer sebelum membuat klaim seperti ini.

📝 Inti persoalannya:

🔹 Jika pemerintah menggunakan metode A dan Muhammadiyah menggunakan metode B berdasarkan kajian dalil yang mendalam — itu bukan "political statement", itu konsekuensi ijtihad.

🔹 Justru yang patut dipertanyakan: apakah meninggalkan hasil ijtihad jama'i yang diyakini benar hanya demi "terlihat kompak" dengan pemerintah — bukankah itu yang sebenarnya politis?

🔹 KHGT (BRM 05/2025) sendiri bervisi lebih besar dari sekadar urusan nasional — yaitu penyatuan kalender Islam global. Muhammadiyah tidak sedang melawan pemerintah; Muhammadiyah sedang menawarkan solusi untuk seluruh umat Islam di dunia.

✅ Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb. Segala kebenaran hanya milik Allah, dan TarjihMu hanyalah sarana untuk mendekat pada pemahaman yang lebih baik.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys Prabowo baru saja digugat di PTUN Jakarta.
Bukan oleh partai oposisi. Bukan oleh politisi. Tapi oleh koalisi masyarakat sipil CELIOS, AJI, WALHI, Indonesia for Global Justice, dan beberapa organisasi lainnya.
Gugatannya soal apa?
Perjanjian dagang Indonesia-Amerika yang Prabowo tanda tangani tanggal 19 Februari 2026 tanpa persetujuan DPR. Tanpa partisipasi publik yang bermakna.
Namanya Agreement on Reciprocal Trade atau ART.

Dan ini bukan gugatan receh.
Pasal yang dilanggar sudah jelas. Pasal 11 UUD 1945 presiden mau bikin perjanjian internasional soal perdamaian, perang, atau perdagangan harus minta persetujuan DPR dulu. UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pasal 2 dan 10 juga dilanggar.
Sebelum gugatan ini masuk CELIOS sudah kirim surat keberatan resmi ke Presiden tanggal 23 Februari. Berdasarkan undang-undang Presiden punya 10 hari kerja untuk merespons.

Batas waktunya 9 Maret 2026.
Tidak ada respons. Tidak ada tanggapan. Tidak ada tindakan apapun.
Diam total.
Dan diam itu dalam hukum administrasi negara — bukan berarti tidak ada masalah. Justru sebaliknya. Diam itu memperkuat landasan gugatan.
Dua hari setelah batas waktu habis gugatan resmi didaftarkan ke PTUN Jakarta.

Koalisi juga minta provisi agar PTUN menunda pelaksanaan ART selama proses sidang berlangsung sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Bhima Yudhistira dari CELIOS bilang sesuatu yang perlu digarisbawahi.
ART bukan perjanjian dagang biasa. Ini perjanjian yang secara fundamental mengubah arah kebijakan ekonomi Indonesia dari kedaulatan nasional menuju ketergantungan struktural pada kepentingan Amerika Serikat.

Dan ini perlu dikaitkan dengan yang sudah gw bahas sebelumnya.
Mahkamah Agung Amerika sendiri sudah memutuskan bahwa Trump tidak berwenang menentukan tarif dagang tanpa persetujuan Senat. Artinya fondasi hukum dari sisi Amerika juga bermasalah.

Malaysia sudah batalkan perjanjian serupa setelah putusan itu keluar. Bilang terang-terangan — perjanjiannya tidak ada lagi.
Dan sekarang Indonesia punya dua masalah sekaligus.
Dari dalam perjanjian ditanda tangani tanpa prosedur konstitusional yang benar. Digugat di PTUN oleh masyarakat sipil.

Dari luar fondasi hukum perjanjian itu dari sisi Amerika juga sudah digugurkan pengadilannya sendiri.
Perjanjian yang dari dua sisi hukumnya bermasalah. Dan tidak ada satu pun penjelasan publik yang transparan dari pemerintah soal manfaat konkretnya bagi rakyat Indonesia.

Feri Amsari sudah bilang ini dari awal kalau presiden tidak patuh konstitusinya sendiri dan tidak ada yang bisa mengawasi karena DPR koalisinya satu suara yang hilang bukan sekadar prosedur.
Yang hilang adalah jaminan bahwa keputusan sebesar ini diambil dengan akuntabilitas yang seharusnya.

[M_tar @Muhtar23522712]

@BangPino__ @grok validasi ini?