nigel

Penantang Eksistensi Dunia Maya.
#viscaelbarça

[nigel @Nigelyuda]

"Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali" (Al-Baqarah 2:156)

[Reza Sudrajat @penduduk_lokal_]

Tanggal 1 Juli 2026 (besok) InsyaAllah adalah hari terakhir kami bersidang di MK.

Sebelum Indonesia bangkrut & profesi guru punah. Kita menangkan gugatan ini ya. Dan sebelum proyek korup (MBG) ini makin merusak Indonesia diberbagai aspek ✊

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

JAWA-BALI TERANCAM REAL KEGELAPAN !!!

BUKAN KARENA BATUBARA INDONESIA SUDAH HABIS,
BUKAN KARENA SEMUA BATUBARA DI EKSPOR
TAPI KARNA TIDAK LAIN DAN TIDAK BUKAN,

KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG AMBURADUL
- RKAB DIPOTONG 60% (VOLUME BATUBARA TURUN JAUH)
- HARGA DMO YANG HAMPIR 50% DIBAWAH HARGA PASAR
- KEBIJAKAN YANG BERUBAH-UBAH

LALU, DARI CERITA INI ADA PERTANYAAN JUGA
APAKAH INI SERANGAN PARA KONGLO BATUBARA?

PLTU Pacitan, salah satu tulang punggung kelistrikan Jawa-Bali, dilaporkan hanya memiliki stok batubara untuk dua hari operasi. Bukan cuma Pacitan.

Sejumlah PLTU besar di sistem Jamali (Jawa-Madura-Bali) sudah masuk lampu merah, termasuk Paiton, Rembang, Indramayu, Tanjung Awar-Awar, Cilacap, hingga Celukan Bawang.
Standar aman PLN itu 26 hari operasi (HOP). Kenyataannya, banyak PLTU hanya punya stok 11-12 hari,
bahkan ada yang tinggal 2 hari.

Pertanyaannya: Kenapa bisa sampai separah ini?

Pertama, DMO harga murah diabaikan produsen.
Batubara untuk PLTU dijual dengan harga DMO hanya USD 70 per ton. Sementara untuk pabrik semen, harganya USD 90 per ton. Untuk smelter dan ekspor, harga pasar jauh lebih tinggi.
Jelas, produsen lebih pilih jual ke luar negeri atau ke industri lain ketimbang pasok PLTU.
Akibatnya, pembangkit listrik jadi "pelanggan prioritas terakhir" para produsen.

Kedua, RKAB batubara dipangkas drastis. Di awal 2026, pemerintah memotong kuota produksi batubara nasional dari 790 juta ton (realisasi 2025) menjadi hanya 600 juta ton, alias dipangkas hampir 24%. Beberapa perusahaan tambang bahkan kena potong 40% hingga 70% dari kuota yang mereka ajukan. Alasannya stabilisasi harga global dan efisiensi SDA.
Volume batubara yang tersedia untuk pasokan dalam negeri ikut menyusut.

Ketiga, persetujuan RKAB lambat dan berlarut-larut. Di awal tahun 2026, banyak perusahaan tambang belum mengantongi persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM. Artinya mereka tidak bisa produksi penuh.
Pasokan batubara ke PLTU pun ikut tersendat.

Keempat, royalti batubara dinaikkan progresif. Sejak April 2025, berlaku PP No. 18/2025 yang menaikkan royalti batubara secara progresif berdasarkan harga acuan (HBA). Jika HBA di bawah USD 70 per ton, royalti 15%. Jika HBA mencapai USD 180 per ton ke atas, royalti bisa sampai 28%. Bagi produsen kecil dan menengah, beban ini sangat berat, sehingga banyak yang memilih kurangi produksi atau alihkan pasokan ke sektor yang lebih menguntungkan.

Kelima, ekspor batubara kini wajib lewat Danantara.
Pemerintah menetapkan bahwa mulai Juni 2026, semua ekspor batubara harus disalurkan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sistem satu pintu ini masih dalam transisi dan memunculkan ketidakpastian bagi eksportir. Di tengah masa peralihan ini, rantai distribusi batubara domestik ikut terganggu.

Ada narasi yang beredar, krisis stok batubara ini sengaja diciptakan untuk menekan pemerintah agar mencabut atau melunak soal kebijakan DMO, RKAB, royalti, dan DSI.
Logikanya, jika listrik padam, pemerintah panik, dan akhirnya produsen batubara bisa "negosiasi ulang" syarat yang lebih menguntungkan mereka.

Kalau dilihat, nama-nama besar di balik tambang batubara Indonesia memang bukan orang sembarangan. Grup Bakrie (BUMI), Grup Indika (INDY), Grup Barito (PTRO), hingga pemain PKP2B lama lainnya punya pengaruh politik dan ekonomi yang sangat besar.
Ketika RKAB dipangkas hingga 70%, wajar jika ada tekanan balik.

Tapi apakah ini benar-benar "serangan terkoordinasi"?
Belum ada bukti eksplisit.
Yang jelas, kombinasi kebijakan yang menghantam semua sisi produksi dibatasi, royalti dinaikkan, ekspor diatur ulang membuat produsen enggan prioritaskan pasokan dalam negeri yang harganya paling murah.

Lampu listrik yang redup di Jawa-Bali bukan sekadar soal stok batubara. Ini cerminan dari tarik-menarik kepentingan antara negara, konglomerat tambang, dan kebutuhan rakyat akan energi yang murah dan andal.

Kebijakan dengan implementasinya kacau dan rantai pasok tidak dijaga, rakyatlah yang paling merasakan

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, lu pada tau nggak nih?
Lagi beredar cerita yang bilang sebenarnya batu bara buat pembangkit listrik itu ada. Yang jadi sorotan justru kondisi keuangan PLN.

Katanya kalau lihat laporan keuangan PLN, tagihan pemerintah yang belum dibayar naik dari sekitar Rp43 triliun menjadi lebih dari Rp110 triliun. Dalam waktu singkat nilainya naik lebih dari dua kali lipat.

Makanya banyak yang mulai bertanya-tanya.

Indonesia termasuk salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia.

Batu baranya ada.
Pembangkitnya ada.
Kebutuhan listrik juga terus ada.

Tapi kenapa isu pasokan listrik dan batu bara masih terus muncul?

Yang bikin netizen makin penasaran, kenaikan tagihan yang belum dibayar itu nilainya sampai puluhan triliun rupiah.

Rp110 triliun itu bukan angka kecil.
Buat gambaran, nilainya setara dengan puluhan rumah sakit besar, ribuan sekolah, atau gaji jutaan pekerja selama berbulan-bulan.

Pantes aja banyak yang bertanya-tanya sebenarnya ada apa di balik semua ini.

[Dosen Pembimbing @Dospemz]

Kalau nanti tarif listrik sampai naik, jangan cuma marah ke PLN. Salah satu yang harus ikut disalahkan adalah MBG.
Kok bisa?

Mari saya jelaskan.

Masalah listrik hari ini salah satunya berawal dari pasokan batu bara ke PLN yang tidak lancar. Padahal batu bara itu bahan bakar utama banyak pembangkit listrik kita.

Kenapa bisa terjadi?
Karena ada yang namanya DMO (Domestic Market Obligation)
Sederhananya, perusahaan batu bara diwajibkan menjual sebagian produksinya untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk ke PLN.

Masalahnya, harga batu bara untuk PLN dipatok lebih rendah dibanding harga pasar ekspor.
Jadi secara bisnis, pengusaha batu bara lebih "tergoda" menjual ke luar negeri karena marginnya lebih besar.

Kalau pemerintah mau bikin pasokan PLN aman, harga batu bara DMO harus dibuat lebih kompetitif.
Tapi konsekuensinya biaya produksi listrik PLN naik.

Nah, dari sini pilihannya cuma dua:
tarif listrik dinaikkan, atau subsidi/kompensasi listrik ditambah.

Saat ini, subsidi listrik sekitar Rp90–100 triliun per tahun.
Jika ditambah kompensasi untuk menahan tarif, beban listrik di APBN bisa tembus Rp245,58 triliun.

Masalahnya, ruang fiskal negara sudah keburu disedot program jumbo seperti MBG.
Jadi ketika subsidi listrik butuh tambahan, pemerintah akan bilang APBN terbatas.

Ujung-ujungnya?
rakyat lagi yang diminta untuk mengerti:
bayar listrik lebih mahal,
atau terima pemadaman bergilir.

Dan semua ini tidak akan terjadi kalau ratusan triliun APBN tidak dikunci untuk MBG.

[Dimar @dimarsasongko98]

Dalam 60 hari terakhir:

Aktivis HAM disiram air keras → pelakunya bebas sebelum motor lo lunas

Kacab Bank BUMN diculik dan dibunuh → salah satu pelakunya cuma 1 tahun, masih aktif berseragam

4 Brimob ditikam sampai operasi → diselesaikan dengan "damai" dan mutasi

Oknum TNI aktif ditangkap bawa 29 kg sabu → pengedar, bukan pemakai

Bocah SD 12 tahun dicabuli → pelakunya kabur 36 hari dari pemeriksaan internal sendiri

Ini bukan rangkuman berita kriminal biasa.

Ini laporan kinerja sebuah sistem.

[Rumail Abbas @Stakof]

Bertanya dengan nada lembut~

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

ada permintaan dari pengusaha MBG kepada prabowo:
- Tolak keras penutupan dapur MBG saat libur sekolah
- Dapur dibangun pakai uang pribadi mitra, bukan APBN banyak masih nyicil utang bank, belum balik modal
- Total investasi mitra ditaksir Rp80-120 triliun
- Kalau dapur tutup, balita dan ibu hamil (1000 hari pertama) ikut tidak terlayani
- Insentif mau dihapus saat libur dianggap melanggar kontrak
- relawan kehilangan penghasilan harian
- banyak relawan yang sudah ambil cicilan
- Sindir 200 dapur yang dibangun pakai dana APBN lewat BUMN malah mangkrak
- Soal pengadaan motor/mobil viral mitra tegaskan tidak dilibatkan sama sekali
- BGN dianggap ambil keputusan sepihak tanpa diskusi dengan mitra
- Minta Presiden Prabowo turun tangan tinjau ulang kebijakan BGN


[Dimar @dimarsasongko98]

MBG. Kopdes Merah Putih. Alutsista.

Tiga proyek itu habiskan 19% APBN , menurut analisis editorial Tempo, Juni 2026.

Hasilnya: PHK Januari–Mei 2026 tembus 23.470 orang (data resmi Kemnaker).

Uang negara dibakar buat proyek yang nggak langsung gerakkan ekonomi rakyat.

Sementara yang kena PHK bukan pejabat.

Siapa yang sebenernya diprioritaskan?

[Txt dari Saham @txtpersahaman]

Kronologi Fatal Tata Kelola Energi: Dari Obsesi Pajak Sampai Jawa Terancam Blackout (Thread)

Mari kita bedah kronologi bagaimana kebijakan ugal-ugalan yang bikin eksportir terbesar ke 1 dunia dan produsen batu bara ke-3 terbesar di dunia ini malah kena krisis energi listrik

[swan. @Swanketigaaa]

Poster2 tuntutan Aliansi Perempuan Indonesia dalam aksi Tuntut Prabowo Turunkan Harga, ciptakan lapangan kerja, dan hentikan MBG di Jakarta pada Kamis, 18 Juni 2026.

[tempo.co @tempodotco]

Qodari: MBG Kontrak Politik Prabowo, Tak Bisa Dihentikan

[tempo.co @tempodotco]

Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G menyatakan, pelaksanaan proyek makan bergizi gratis (MBG) telah memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan karier maupun kesejahteraan guru di setiap golongan.

[Nadya DM @Nadyamulyadi]

SIAPAKAH EMAK-EMAK PIRANG ITUUUU???!!🔥✊🏻

[jakartalk @Jakartalk]

🚨SERUAN AKSI ESOK HARI

BEM FH Trisakti mengajak seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat untuk turut hadir‼️

Indonesia Gawat Darurat Rakyat Bersatu Menggugat

Hari / Tanggal : Jumat, 19 Mei 2026
Waktu : 13.30 - Menang
Titik Kumpul : Tugu Luar 12 Mei
Titik Aksi : Gedung DPR

[Dimar @dimarsasongko98]

Tiyo Ardianto, eks Ketua BEM UGM, kritik MBG, lalu terima ancaman penculikan, dikuntit orang tak dikenal, keluarganya diancam.

Sekarang dilaporkan ke polisi atas tuduhan hina presiden.

Yang melaporkan: Firdaus Oiwobo (gelarnya ga usah ditulis, pusing)

Orang yang sama yang:
a.naik ke atas meja di persidangan PN Jakarta Utara
b. dibekukan status advokatnya oleh Mahkamah Agung
c. dipecat dari Kongres Advokat Indonesia

Dengan lambang organisasi menampilkan granat, pisau, dan senapan.

Nama organisasinya: PEMBASMI.

Mahasiswa yang kritik kebijakan publik, dilaporkan hina presiden , oleh pengacara yang pernah dibekukan MA karena naik ke meja hakim.

Siapa sebetulnya yang perlu ditertibkan di sini?

[txtdaripodcast @txtruangpodcast]

gw suka banget sama konten mereka dari jaman masih dibawah brand.

kontennya kocak kocak dan tak lupa diselipin satir politik.

dan tadi mereka juga ikutan demo.
respect banget sama Hecticholic🙌🙌

[BANDUNG FESS | Kirim menfess cek 📌 @BaseBDG]

"Di Bandung ga ada demo?"
Jawabannya ada

11/06/2026, Bandung
Di depan Gedung DPRD Jawa Barat

Ga banyak yg share tapi bisa dilihat di media lokal, hatur nuhun euy

🎥 Radar Bandung

[𝐝𝐲࣪ ִֶָ☾. 📮 @itszweedy]

“Sometimes the worst part isn’t the country’s condition, but being treated like the people are too dumb to notice”

#MenujuIndonesiaBangkrut #Demo

[Si Juki @JukiHoki]

Gokil yak kalau gak nyari gak lewat nih berita2 demo

[Dimar @dimarsasongko98]

Ekonom Universitas Indonesia Teuku Riefky ditanya di Kompas TV: apa rekomendasi utama untuk Presiden Prabowo?

Jawabannya tiga kata pertama: acknowledge the problem.

Bangun sense of crisis.

Karena menurut dia, itulah yang paling dikhawatirkan investor dari Indonesia saat ini , pemerintah tidak terlihat menganggap masalah ini serius.

Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand , semua negara tetangga merespons tekanan ekonomi global dengan lebih dulu mengakui ada masalah. Baru membangun optimisme.

Indonesia?
Presidennya pernah menyepelekan pelemahan rupiah di depan publik.

Menterinya bilang "fundamentalnya aman."

Jubir energinya bilang kenaikan Pertamax sudah "dihitung secara bijak."

Hasilnya: capital outflow yang deras dan konsisten selama berbulan-bulan.

IHSG yang baru naik karena , kata ekonom UI sendiri ,"obat sementara": buyback saham Himbara dan kenaikan suku bunga darurat BI.
Bukan karena fundamental yang membaik.

Bukan oposisi yang bilang ini.
Bukan aktivis jalanan.
Ini ekonom dari universitas negeri terbaik Indonesia, bicara di televisi nasional, 9 Juni 2026.

Kalau para ahlinya sudah bicara sekeras ini, siapa yang sedang didengar di Istana?