Elu tau Lembaga Eijkman kan? Itu lembaga riset biologi molekuler di Jakarta.
Dari zaman Belanda, Christiaan Eijkman nemuin penyebab penyakit beri-beri (Kekurangan Vitamin B1) di lembaga ini, yang bikin dia bisa dapet hadiah Nobel loh.
Lembaga ini survive melewati masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, sampai garda terdepan pas pandemi COVID-19.
Tapi, usianya yang udah lebih dari seabad harus tamat di era modern cuma gara-gara sentralisasi politik birokrasi.
Saat BRIN dibentuk, Eijkman dilebur. Ratusan tenaga riset dan asisten peneliti yang nggak berstatus PNS diberhentikan dan budaya riset independen mereka hancur lebur disuruh ngikutin alur birokrasi kaku ala aparatur negara.
Pas 2022 namanya resmi dilucuti dari "Lembaga Biologi Molekuler Eijkman" dan diturunkan statusnya sekadar jadi PRBM Eijkman (Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman) di bawah payung besar BRIN.
Saat masih kuliah di UGM, saya mendengar kabar seorang diplomat muda Indonesia di London berani tampil di BBC World Debate, berhadapan dgn diplomat senior Ramos Horta, di saat atmosfer internasional sedang menyudutkan Indonesia. Diplomat muda Indonesia itu tampil gemilang menjaga nama Indonesia tegak berwibawa. Di situlah pertama kali saya mendengar namanya: @dinopattidjalal.
Beberapa tahun kemudian, saat sedang menempuh progam PhD di Illinois, kami berjumpa langsung. Dino datang ke Chicago menjelaskan keadaan mahasiswa dan diaspora Indonesia pasca-9/11. Yg kami temui adalah diplomat muda yg cerdas, artikulatif, dan mampu menangani persoalan rumit dgn ketenangan diplomatik yg sulit ditiru.
Tahun 2012, sebagai Dubes di AS, Dino menggagas Kongres Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles, mempertemukan diaspora dari seluruh dunia. Saya termasuk yg ia undang. Ia lalu mendirikan FPCI, komunitas kebijakan luar negeri terbesar dan berpengaruh, yg ikut melahirkan generasi diplomat baru, ujung tombak kita di panggung global.
Menguasai substansi, rekam jejaknya teruji, dan pengalaman memimpinnya luas. Itulah Dino. Karier diplomatiknya panjang dan ajeg, kecintaannya pada politik luar negeri Indonesia begitu dalam. Dino Patti Djalal, bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula karbitan jadi pejabat.
prabs tuh keknya make insting dan strategi bertahan perang buat ngehandle ekonomi. liat aja cara dia konfirmasi keamanan pangan dan energi. buat dia selama secara fisik masih ada stok dan berfungsi sekarang, alarmnya blom bunyi.
makanya dia abai sama proyeksi economic chaos
Guys, ada pernyataan Prabowo yang menurut gue paling berbahaya yang pernah gue dengar dari seorang presiden soal mata uang negaranya sendiri.
Dan dia ngomong ini bukan di forum terbatas.
Bukan slip of the tongue.
Tapi di depan ribuan rakyat dengan penuh keyakinan:
Mau dolar berapa ribu kek
kalian di desa-desa kan enggak pakai dolar.
Yang pusing yang suka ke luar negeri.
Ini bukan candaan.
Ini adalah cara berpikir yang sangat berbahaya.
Gue mau kasih lo contoh nyata negara yang pemimpinnya pernah berpikir persis seperti ini.
Dan apa yang terjadi setelahnya.
Zimbabwe
ketika presiden bilang rakyat desa tidak butuh mata uang yang kuat:
Robert Mugabe selama bertahun-tahun bilang kepada rakyatnya bahwa pelemahan nilai mata uang adalah konspirasi Barat.
Bahwa rakyat desa yang tidak bertransaksi dalam dolar tidak perlu khawatir.
Hasilnya?
Inflasi Zimbabwe mencapai 89,7
sextillion persen per tahun di 2008.
Orang membawa uang keranjang penuh hanya untuk beli roti.
Petani di desa yang "tidak pakai dolar" mendapati hasil panennya tidak bisa dibeli siapapun karena harga berubah setiap jam.
Tabungan seumur hidup hilang dalam semalam.
Mereka akhirnya menyerah dan menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resmi.
Mata uang mereka sendiri sudah tidak ada nilainya sama sekali.
Venezuela
ketika pemerintah melarang rakyat khawatir soal kurs:
Hugo Chavez dan Maduro selama bertahun-tahun meyakinkan rakyat bahwa kurs tidak relevan bagi rakyat kecil.
Yang penting ada subsidi.
Yang penting ada program sosial.
Hasilnya?
Inflasi Venezuela mencapai 1.000.000% di 2018.
Dokter, guru, insinyur semua yang punya pendidikan dan bisa pergi pergi.
Lebih dari 7 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya.
Rakyat desa yang "tidak pakai dolar" itu akhirnya mengantri berhari-hari untuk dapat sekarung tepung.
Mereka juga akhirnya terpaksa bertransaksi dalam dolar di pasar gelap karena mata uang mereka sendiri tidak dipercaya siapapun.
Dan sekarang kembali ke Indonesia yang ternyata sangat relevan:
Prabowo bilang rakyat desa tidak pakai dolar.
Tapi benarkah demikian?
Kedelai bahan baku tempe dan tahu yang dimakan rakyat desa setiap hari 90% diimpor dari Amerika Serikat.
Harganya ditentukan dalam dolar.
Ketika rupiah melemah dari Rp13.000 ke Rp17.000 โ harga kedelai naik.
Harga tempe naik.
Harga tahu naik.
Penjual tahu dan tempe di desa yang "tidak pakai dolar" itu langsung merasakan dampaknya di meja makan mereka.
Gandum bahan baku roti, mie instan, biskuit yang dikonsumsi rakyat desa 100% diimpor.
Harganya dalam dolar.
Pupuk yang dipakai petani desa untuk bercocok tanam sebagian besar bahan bakunya diimpor.
Harganya dalam dolar.
Obat-obatan generik bahan bakunya sebagian besar diimpor dari China dan India.
Harganya? Dalam dolar.
Rakyat desa tidak pegang dolar secara fisik.
Tapi seluruh kehidupan mereka dari makan pagi sampai obat yang mereka minum harganya ditentukan oleh kurs dolar.
Dan inilah yang paling miris:
Presiden yang seharusnya menjaga kepercayaan pasar terhadap mata uang negaranya justru dengan entengnya bilang kurs dolar tidak relevan bagi rakyat.
Padahal kepercayaan itulah
yang membuat rupiah bisa stabil.
Kepercayaan itulah yang membuat investor mau masuk.
Kepercayaan itulah yang membuat rakyat tidak lari ke dolar dan emas seperti yang sekarang terjadi dan dikhawatirkan oleh ekonom-ekonom kita.
Ketika presiden sendiri tidak menganggap serius pelemahan mata uangnya sinyal apa yang dikirim ke pasar?
Sinyal apa yang dikirim ke investor asing?
Sinyal apa yang dikirim ke rakyat yang tabungannya dalam rupiah?
Bandingkan dengan pemimpin yang serius:
Lee Kuan Yew dari Singapura negara tanpa sumber daya alam apapun menjadikan kestabilan mata uang sebagai prioritas utama pemerintahannya.
Dia tahu bahwa kepercayaan terhadap mata uang adalah kepercayaan terhadap negaranya secara keseluruhan.
Hasilnya?
Singapura hari ini punya GDP per kapita lebih dari 80.000 dolar.
Rakyat Singapura yang "cuma pedagang kecil" pun hidupnya jauh lebih sejahtera dari rakyat kita yang punya sumber daya alam berlimpah.
Bukan karena Singapura kaya alam.
Tapi karena pemimpinnya tidak pernah menganggap remeh nilai mata uangnya.
Pernyataan "mau dolar berapa ribu kek, di desa kan tidak pakai dolar" bukan pernyataan yang menunjukkan ketenangan seorang pemimpin.
Itu adalah pernyataan yang menunjukkan ketidakpahaman atau lebih buruk lagi, ketidakpedulian terhadap bagaimana ekonomi nyata bekerja di tingkat paling bawah.
Rakyat desa tidak pegang dolar.
Tapi rakyat desa makan tempe dari kedelai impor yang harganya dalam dolar.
Rakyat desa bertani dengan pupuk yang bahan bakunya dalam dolar.
Rakyat desa berobat dengan obat yang bahan bakunya dalam dolar.
Ketika presiden tidak peduli dengan kurs yang tidak peduli bukan hanya presidennya.
Tapi seluruh sistem di bawahnya ikut tidak peduli.
Dan ketika seluruh sistem tidak peduli dengan nilai mata uangnya sendiri kita tinggal menunggu giliran menjadi Zimbabwe atau Venezuela berikutnya.
Semoga kita tidak sampai di sana.
Tapi pernyataan seperti ini tidak membuat gue yakin bahwa kita sedang bergerak menjauhi arah itu.
Tadi sore saya ngobrol dg Richardo Hausmann Guru besar ekonomi di Harvard Kennedy School. Hausmann dikenal dg complexity index nya.
Kami mendiskusikan growth strategy di emerging economies. Hausmann selalu mencerahkan. Alih alih berdebat soal sektor mana yg memberikan value added tinggi vs rendah, manufaktur vs services, Hausmann menyampaikan yg penting bukan debate memilih sektor yg memberikan value added tinggi (downstreaming vs commodities) tapi bagaimana membangun capabilities. Dia cerita bagaimana Jepang mulai dg textile, yg akhirnya mesin utk membuat textile menghasilkan toyota. Kisah negara-negara Nordik menunjukkan bahwa teknologi tinggi sering lahir dari proses yang panjang dan tampak sederhana. Finland dan Sweden mula-mula bertumpu pada hutan, kayu, pulp, dan kertas. Tetapi dari industri itulah tumbuh kemampuan engineering, manufaktur, kimia, dan riset. Perusahaan seperti Nokia bahkan berawal dari industri pulp sebelum akhirnya menjadi raksasa telekomunikasi dunia. Intinya apakah mampu meningkatkan capabilities. Kapabilitas utk mampu mengubah industri berbasis sumber daya alam menjadi pijakan untuk membangun kemampuan teknologi yang lebih kompleks. Saya setuju dichotomy antara manufacturing dg services tidak sepenuhnya akurat, krn sektor manufaktur yg produktifitasnya tinggi justru yg service intensive, istilahnya servicification. Belajar banyak dari Hausmann.
Ini dalam pandangan islam, keluarkan opini tentang kapitalisme selain ini, bebas dalam sudut pandang apapun. Lebih bagus lagi dengan solusinya, supaya bisa saling belajar.
Guys!
Wakaf itu GA MELULU soal masjid dan kuburan.
Bisa juga buat hutan.. ini yang mau diinisiasi Muhammadiyah
Gini caranya
Orang kaya atau perusahaan bisa wakafin tanah. Nanti, masyarakat pun bisa nyumbang pohon atau biaya perawatan.
Atau negara memfasilitasi lahan2 bekas hutan atau lahan2 kosong di pedesaan dan tengah kota untuk jadikan hutan wakaf.
Kenapa ini menarik?
Karena ketika hutan jadi wakaf, hutannya ga boleh dijual, diambil alih, dikurangi nilainya apalagi dirusak!
Dalam agama, hukumnya dosa besar!
Jadinya hutannya akan dipertahankan sampai kapanpun. Tinggal diarahkan, apakah jadi hutan edukasi, hutan konservasi atau hutan lainnya,
Ini menarik untuk bisa diterapkan di Indo. Mayoritas rakyat Indo itu muslim dan percaya dengan konsep amal jariyah dari wakaf.
Karena sesuatu yang bermanfaat dari wakaf itu akan bernilai pahala bahkan setelah si pemberi wakaf meninggal dunia.
Tinggal ulama2 ajakin aja agar umat mau berbondong-bondong sumbangkan harta dan lahannya untuk wakaf hutan.
Dan disisi lain, karena wakaf adalah hal yang sensitif dalam agama..
Hal ini juga memberikan legitimasi agama untuk mencegah perusahaan2 merusak dan menguasai hutan demi tambang dan sawit.
Ini juga meringankan biaya pemerintah untuh melakukan konservasi hutan.
Gimana menurut kalian?
Guys, Ahok baru ngomong sesuatu soal Chromebook dan MBG yang menurut gue paling jujur dan paling berani dari siapapun yang gue dengar dalam beberapa bulan terakhir.
Dan dia ngomongnya
bukan sebagai pembela Nadiem.
Dia ngomong sebagai orang yang paham betul bagaimana sistem pendidikan dan teknologi seharusnya bekerja.
Soal Chromebook dan kenapa Ahok marah:
Ahok bilang dengan sangat tegas:
pengadaan Chromebook itu sebenarnya adalah kebijakan yang sangat masuk akal secara logika.
Chromebook itu bukan laptop biasa.
Operating system-nya berbasis cloud sekali beli langsung include semuanya, tidak perlu diperbarui terus-menerus.
Harganya jauh lebih terjangkau
dari laptop konvensional.
Dan yang paling penting sistemnya dirancang agar anak tidak bisa nonton video porno, tidak bisa judi online, dan seluruh aktivitas belajar bisa dipantau.
Ahok kasih contoh nyata.
Ada guru di Jawa Barat yang punya empat sertifikat internasional bisa mengajar di level dunia. Ujiannya hanya 10 dolar.
Bayangkan kalau semua guru Indonesia bisa akses sertifikasi seperti itu lewat Chromebook yang terhubung Starlink di daerah terpencil anak di kampung tiba-tiba bisa belajar setara dengan anak di Kanada atau Australia.
Itu bukan mimpi.
Itu sudah bisa dilakukan sekarang dengan teknologi yang ada.
"Bayangin kalau semua anak kita di kampung ada Starlink juga kan.
Anak di kampung kita tiba-tiba belajar setara dengan orang di Kanada atau di Amerika atau di Australia."
Lalu kenapa Ahok merasa ini sengaja dihambat:
Ahok bilang dengan sangat hati-hati karena takut diproses hukum lagi tapi dia tetap bilang:
"Saya pikir ini sengaja."
Logikanya sederhana dan sangat keras.
Kalau rakyat pintar, rakyat kritis, rakyat bisa akses informasi dari mana saja mereka lebih sulit dikuasai.
Lebih sulit dibohongi.
Lebih sulit dimanipulasi menjelang pemilu.
Sistem yang membiarkan rakyat bodoh dan miskin adalah sistem yang menguntungkan mereka yang berkuasa.
Karena rakyat yang bodoh dan miskin lebih mudah disuap dengan sembako, lebih mudah digiring dengan hoaks, lebih mudah dikontrol dengan ketergantungan pada program-program yang terkesan murah hati tapi tidak memberdayakan.
MBG- makan bergizi gratis menurut Ahok adalah contoh dari cara berpikir yang sama.
Daripada kasih rakyat laptop yang bisa membuka pintu dunia, lebih mudah kasih makanan yang habis dimakan dan orang tetap tergantung besok makannya dari mana.
"Kalau saya tanya mau bikin sekolah bagus,
kasih makan bergizi atau rakyat punya laptop yang bisa komunikasi ke mana-mana?"
Yang paling menohok soal survei dan legitimasi:
Ahok tidak berhenti di situ.
Dia lanjutkan dengan sesuatu yang sangat pedas.
Pemerintah melakukan survei.
Rakyat bilang mereka suka makanan gratis.
Lalu itu dijadikan legitimasi untuk program MBG.
Seolah-olah karena rakyat minta ya sudah diberikan.
Tapi Ahok membaliknya:
kalau kamu memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah tahu bahwa ada pilihan yang jauh lebih baik tentu mereka akan pilih yang ada di depan mata.
Itu bukan preferensi yang genuine.
Itu keterbatasan informasi yang dimanfaatkan sebagai justifikasi.
"Mereka juga pintar.
Dia survei, Pak.
Rakyat suka makanan itu jadi legitimasi."
Dan soal Nadiem yang sekarang dituntut 27 tahun:
Ahok tidak membela Nadiem secara personal.
Tapi dia bilang satu hal yang sangat logis dan sangat sulit dibantah:
Menteri itu tidak pernah menyentuh
anggaran secara langsung.
Menteri membuat kebijakan.
Yang mengeksekusi adalah birokrasi di bawahnya.
Kalau ada yang salah dalam eksekusi pertanyaannya adalah:
apakah menteri yang memerintahkan secara eksplisit?
Apakah ada aliran dana yang bisa dibuktikan masuk ke kantong menteri?
PPATK sudah menjawab:
tidak ada.
Nol aliran dana ke Nadiem dari siapapun.
"Saya pikir ya ini soal profesionalisme.
Menteri kan enggak pernah nyentuh anggaran perantaran kan, kecuali dia nyuruh ya atau terima ya."
Ahok tidak sedang bicara soal
Chromebook sebagai produk.
Dia sedang bicara soal pilihan fundamental sebuah bangsa:
apakah kita mau membangun rakyat yang pintar dan mandiri, atau kita mau mempertahankan sistem di mana rakyat tetap bergantung pada belas kasihan penguasa?
MBG memberikan makan hari ini.
Chromebook bisa mengubah nasib seumur hidup.
Dan ketika kebijakan yang lebih transformatif justru dipersoalkan secara hukum sementara program yang lebih konsumtif dirayakan sebagai prestasi itu bukan kebetulan.
Itu adalah pilihan yang sangat disengaja oleh mereka yang paling diuntungkan dari rakyat yang tetap tidak berdaya.
Idemu untuk masa depan generasi muda akan dijaga oleh para ayah di banyak kabupaten yg kau selamatkan jalur rezekinya melalui sebuah aplikasi saat ekonomi sedang lesu. perjuanganmu tidak akan sia-sia pak Nadiem.
hardship can shape you the way ease never could
pak Nadiem, you demand a major change so resistance is normal. you pay a very big price for it pak. kami saksi.. sekarang Indonesia menggenggam visimu itu untuk masa depan. perubahan yg kamu inginkan itu mustahil untuk-
terealisasikan dengan sedikit orang. it has to be owned by the very people that will benefited by it. now people discuss every tiny consideration you've been calculated for the better "us".-
Jasa terbesar Nadiem adalah mendemokratisasi jasa ojek dan warung FnB. Serendah apapu pendapatan driver, ingat sebelum Gojek lu punya motor sendiri pun ga bisa jadi penghasilan karena yang boleh ngojek cuma opang dan kroninya.
Teman-teman aktivis CSO & Think tank, gandenglah orang-orang seperti beliau, merekalah komunikator yg mampu mengolah bahasa berat riset atau policy brief jadi bahasa yg membumi mudah dipahami dan diterima grassroot
ada jurnal menarik yg ngasih data kalo ~45% anggota DPR kita punya hubungan bisnis dan ~65% menteri punya kepentingan bisnis. So, hampir separuh politisi kita jg pelaku usaha. here we go mimin mau bahas
Guys, ada momen di rapat DPR
seorang anggota DPR marah dan heran
Dan yang ngomong ini bukan aktivis.
Bukan pengamat.
Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka.
Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar:
Kalau kita sudah punya big data
orang datang ngurus KTP
masa dimintain fotokopi KK lagi?
Gua punya KTP untuk apa?
Masih dimintai fotokopi KTP.
Kan aneh.
Surat lahir,
surat baptis masih diminta.
Wah, pusing. Negara kita kayak begini.
Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang.
Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi.
Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun.
Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia:
Indonesia punya e-KTP sejak 2011.
Ada chip NFC.
Ada data biometrik.
Teknologinya canggih.
Anggarannya triliunan rupiah.
Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD.
Bedanya satu hal:
Malaysia benar-benar memakainya.
Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin.
Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis.
Tidak perlu antri.
Tidak perlu surat keterangan.
Tidak perlu aplikasi.
Tidak perlu fotokopi.
Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan.
Kalau kuota habis bayar harga normal.
Tidak bisa diakali.
Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen.
Hasilnya:
pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan.
Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi.
Indonesia?
e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi.
Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu:
Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini.
Karena enggak pernah kelar.
Kalimat itu keras.
Tapi tidak salah.
Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun:
Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal.
BNI punya data nasabah sendiri.
Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi.
KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus.
BPJS punya database sendiri.
Kemendikbud punya data sendiri.
Kemensos punya data sendiri.
Semua lembaga membangun silo data masing-masing.
Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing.
Semua dengan tender masing-masing.
Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan.
Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun.
Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human:
Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara.
Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal.
Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan.
Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen.
Tanpa uang.
Tanpa apa-apa.
Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK.
Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita.
Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh.
Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa.
Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus.
Makanya saya bilang KTP itu hak asasi.
Soal keamanan data ini juga perlu diangkat:
Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong.
Gimana keamanan data kita ini?
Siapa yang harus bertanggung jawab?
Masa kita terus diganggu hal seperti ini?
Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi.
Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab.
Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit:
Satu โ sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri.
Dua โ chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu.
Tiga โ presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya.
"Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus."
Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP.
Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.
๐จ๐ฎ๐ฉ๐บ๐ธ EXPOSED: US seeks blanket overflight access via Indonesia. Defence Minister Sjafrie Sjamsoeddin to sign deal in Washington. No case-by-case approval. Just notification.
The empire expands. Indonesia opens its skies. The resistance watches. One deal at a time. one truth at a time. one empire exposed.
Prabowo approved. Sjafrie signs. The US gains. Indonesia loses sovereignty. The resistance asks why. One why at a time. one truth at a time. one free future at a time.
Blanket overflight. No approval needed. The US military moves freely. The resistance objects. One object at a time. one truth at a time. one justice at a time.
Classified document. Now public. The empire's plans exposed. The resistance's work continues.
I suspect the real reason for Singapore's opposition to a toll on Hormuz is not some high-minded devotion to international law, but because if it's set as a precedent and a toll were to exist on the Strait of Malacca, it would basically kill their current business model.
See, geographically speaking, Malacca runs primarily between Malaysia and Indonesia - Singapore only controls a small stretch at the southeastern exit. Yet currently they capture most of the strait's commercial value through port services, bunkering, and transshipment: it's basically like them having the best "service station" on the world's most popular free highway.
What the Hormuz precedent - if established - is all about is the revenge of geography: power given back to the countries that own the road, as opposed to those with the best rest-stop.
Fantastic news for Malaysia and Indonesia (which is partly why you're seeing key Malaysian political figures, like Nurul Izzah Anwar, issue a highly unusual rebuke of Singapore over Balakrishnanโs remarks: https://t.co/Ca8Mf2SRYJ), but a big threat to a city-state whose entire economy is built on being the best service provider on what's largely someone else's waterway.