Guys, ini baru keluar dan gue rasa ini salah satu berita paling penting soal MBG yang perlu semua orang tahu.
BGN beli 21.000 motor listrik untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR.
Tanpa persetujuan Kemenkeu.
Dan kantornya distributor motor itu belum jadi.
Baca lagi.
Kantornya belum jadi.
Tapi motornya sudah ada di Indonesia.
Kronologi yang perlu lo tahu:
2025 Menkeu Purbaya sudah menolak pengadaan motor listrik ini.
Secara resmi.
Diblokir.
2026 BGN tetap beli.
21.000 unit.
Sudah masuk ke Indonesia.
Komisi IX DPR tidak pernah dikonsultasi.
Tidak pernah dapat laporan.
Tidak pernah diminta persetujuan.
Kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak, kata Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris.
Dan ini yang paling bikin gue speechless.
Charles bilang dia nonton video dari salah satu media dan yang dia lihat adalah:
kantor distributor motor listrik itu belum selesai dibangun.
Tapi di dalamnya sudah disiapkan satu SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang akan beroperasi di sana.
Terjemahannya:
motor sudah dibeli,
distributor sudah ditunjuk, l
okasi SPPG sudah disiapkan
semua sebelum kantornya selesai dibangun.
Something fishy, kata Charles.
Dan gue setuju.
Pertanyaan yang harus dijawab:
Satu siapa yang beli?
BGN beli 21.000 unit motor listrik.
Dari merek apa?
Importir mana?
Harganya berapa per unit?
Total anggarannya berapa?
Dua dari anggaran mana?
Kalau Kemenkeu sudah blokir di 2025 dari mana uangnya keluar di 2026?
Ada pos anggaran yang tidak terpantau?
Tiga siapa distributornya?
Kantornya belum jadi tapi sudah jadi distributor resmi pengadaan pemerintah itu bisa terjadi hanya kalau ada yang melindungi di belakang.
Empat kenapa motor listrik untuk program makan bergizi gratis?
SPPG adalah satuan dapur kepala dapurnya butuh motor untuk apa?
Untuk koordinasi antar lokasi?
Oke, mungkin.
Tapi 21.000 unit?
Tanpa laporan ke DPR?
Ini bukan soal motor listriknya.
Ini soal tata kelola yang berantakan dari program yang anggarannya Rp71 triliun per tahun.
Kalau pengadaan motor saja bisa bypass Kemenkeu, bypass DPR, masuk diam-diam, dan kantornya belum jadi apa lagi yang bisa bypass dengan cara yang sama?
Dan ini yang paling menyakitkan:
Program MBG lahir dari niat mulia memberi makan anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Itu niat yang tidak bisa diperdebatkan kebenarannya.
Tapi niat mulia yang dieksekusi dengan tata kelola yang kotor ujungnya bukan anak-anak yang kenyang. Ujungnya distributor motor yang belum punya kantor yang panen.
Dan yang rugi? Sama seperti biasa.
Rakyat yang bayar pajak.
Dan anak-anak yang harusnya dapat makan bergizi tapi anggaran programnya habis di jalan.
Senin 13 April 2026 BGN dipanggil Komisi IX DPR.
Dan gue harap DPR kali ini tidak cuma memanggil tapi benar-benar minta jawaban yang konkret dan transparan.
Karena kalau rapat Senin itu berakhir dengan jawaban normatif dan tidak ada yang dipecat atau diselidiki berarti kita semua tahu ceritanya akan ke mana.
Guys, Ahok baru blak-blakan soal kasus korupsi Pertamina yang dulu rame dan yang dia bilang bikin gue merinding.
Bukan lebay.
Tapi karena ini orang yang empat tahun duduk di dalam lihat langsung, catat semua, dan sekarang siap buka semuanya.
Ada tangan berkuasa yang ikut main.
Itu kalimat Ahok yang paling nancep dari semua yang dia bilang.
Bukan cuma soal Rifa Siahan atau Petral Niaga.
Bukan cuma soal pengoplosan BBM.
Ini lebih dalam dan lebih luas dari itu.
Ahok bukan Dirut.
Tapi dia lakukan lebih dari yang banyak Dirut lakukan.
Ini yang perlu dipahami dulu.
Sebagai Komisaris Utama, Ahok nggak bisa mecat direksi langsung.
Tapi dia bisa mengawasi, menegur, mencatat, dan mengancam lapor.
Dan itu persis yang dia lakukan setiap hari, selama empat tahun.
Semua rapat direkam.
Semua notulen disimpan. Setiap kali direksi ngeyel, Ahok maki langsung di rapat.
Termasuk ke Rifa Dirut Petral Niaga yang sekarang jadi tersangka.
Kalau jaksa mau panggil saya, saya senang banget. Semua rekaman, semua notulen, saya kasih semuanya.
Apa yang sebenernya terjadi di Pertamina?
Ahok kasih gambaran yang cukup detail.
Satu ada pengadaan aditif BBM yang mencurigakan. Tender dipisah antara transport dan aditif dengan cara yang nggak masuk akal.
Ada satu Dirut Petral Niaga sebelumnya yang dipecat diduga karena nggak mau tanda tangani pengadaan aditif ini.
Dan ada isu oknum BPK yang ikut terlibat sebagai backing.
Dua ada pengkondisian supaya impor minyak terus tinggi.
Caranya?
Klaim bahwa minyak produksi kilang dalam negeri nggak efisien, nggak ekonomis, nggak sesuai spek. Sehingga harus impor.
Terus.
Tiap tahun.
Tiga ada yang tarik cash dalam jumlah miliaran tanpa alasan yang jelas.
Kalau kamu pengusaha normal, ngapain tarik cash puluhan miliar?
Pasti buat bagi-bagi.
Dan ini yang paling bikin gue syok.
Ahok bilang dari sekitar 800.000 barel minyak mentah yang diimpor ada isu komisi 2 sampai 4 dolar per barel yang dibagi-bagi ke pihak-pihak tertentu.
Kalau hitungannya 2 dolar per barel saja dikali 800.000 barel itu 1,6 juta dolar per hari.
Tiap hari.
Setiap pengiriman.
Dan ini diduga sudah berjalan bertahun-tahun.
Kenapa Ahok nggak bisa berbuat lebih?
Ini yang jadi frustrasi terbesarnya.
Sebagai Komut, dia nggak punya wewenang untuk pecat direksi. Yang bisa pecat adalah Dirut Holding yang di atasnya lagi ada Menteri BUMN.
Jadi Ahok bisa maki, bisa ancam, bisa catat — tapi kalau direksi udah merasa Ahok nggak akan bisa pecat mereka, mereka ngeyel.
Dan itu persis yang terjadi begitu akses Ahok ke presiden mulai terputus.
Begitu 7-8 bulan presiden tidak terima saya, direksi mulai berani melawan.
Mereka tahu saya nggak bisa gantikan mereka.
Solusi yang Ahok dorong dari dulu dan masih belum dijalankan:
E-Katalog LKPP untuk pengadaan BBM dan minyak mentah.
Simpelnya semua pengadaan minyak masuk ke sistem katalog elektronik pemerintah yang transparan.
Harga ICP sudah ada, ditetapkan Menteri ESDM tiap bulan.
Siapa yang bisa suplai dengan harga nggak melebihi itu silakan masuk.
Nggak ada lagi tender yang bisa dimanipulasi.
Nggak ada lagi aditif dengan spek aneh.
Nggak ada lagi alasan impor karena minyak dalam negeri "nggak memenuhi spek.
Kalau pemerintah sekarang nggak mau terapkan e-katalog di LKPP untuk pengadaan migas saya berani jamin ini cuma ganti pemain.
Pemain baru makan uang yang sama.
Dan kalimat terakhir yang bikin gue diem:
Kalau rezim betul-betul mau bereskan negeri ini dari korupsi di Migas dan Pertamina saya berani jamin, dengan data yang saya punya, saya akan penjarakan kalian semua.
Njir semua berarti isi pertamina busuk semua ?
Dia bilang itu ke direksi-direksi yang dulu ngeyel.
Di dalam rapat.
Dan sekarang dia ulang di depan publik.
Ahok bukan orang yang nggak punya data. Dia punya rekaman.
Punya notulen.
Punya catatan empat tahun yang rapi.
Pertanyaannya tinggal satu apakah ada yang cukup berani untuk beneran buka semuanya sampai ke akarnya?
Atau ini cuma ganti pemain dengan naga baru yang main dengan cara yang sama?
Masa negara memperlakukan warganya seperti ini ?
Seorang kakek berusia sekitar 83 tahun di Desa Orahua, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, menjadi sorotan setelah didatangi sejumlah petugas dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kedatangan petugas tersebut memicu perhatian warga karena berujung pada penarikan meteran listrik milik pasangan lansia tersebut. Berdasarkan keterangan keluarga, sebelumnya pada Februari 2025 pasangan lansia itu sempat meminta bantuan kepada petugas agar meteran listrik mereka dapat masuk dalam kategori subsidi. Permohonan tersebut disebut telah disetujui, sehingga sejak saat itu penggunaan listrik di rumah mereka tergolong sangat hemat. Di dalam rumah hanya terdapat tiga lampu berdaya rendah dan satu rice cooker sebagai peralatan listrik utama. Token listrik terakhir diketahui diisi pada Desember 2025 dan masih bertahan cukup lama karena minimnya penggunaan listrik. Namun hal itu justru dipermasalahkan oleh petugas yang datang melalui layanan PLN 123. Petugas mempertanyakan mengapa token listrik tersebut tidak cepat habis dan jarang diisi, sehingga menimbulkan dugaan adanya masalah pada meteran. Warga yang berada di lokasi sempat mencoba menjelaskan bahwa pasangan lansia tersebut tidak mencuri arus listrik dan memang hidup sangat sederhana dengan penggunaan listrik yang minim. Meski begitu, petugas disebut tetap bersikeras dan menyampaikan bahwa jika tidak ingin menggunakan listrik negara, maka meteran akan ditarik. Pada akhirnya meteran listrik lama ditarik dan diganti dengan meteran baru. Meski demikian, pasangan lansia tersebut tetap diminta membayar biaya sebesar Rp600 ribu. Uang tersebut bahkan diambil dari bantuan sosial BLT yang sebelumnya mereka terima. Peristiwa ini pun memunculkan keprihatinan warga setempat karena dinilai memberatkan pasangan lansia yang hidup dalam keterbatasan. Hingga kini, warga berharap ada penjelasan resmi dari pihak Perusahaan Listrik Negara terkait prosedur dan aturan yang berlaku dalam kasus tersebut.
@pln_123
INNALILLAHI..... Telah dibunuh dengan keji bapak H. Ermanto Usman SETELAH tampil di podcast Bongkar NAMA-NAMA BESAR KASUS KORUPSI JICT (Jakarta International Container Terminal)
https://t.co/NtfH0YPz7A
Bantu kami mendesak media-media besar agar meliput kabar ini!
@CNNIndonesia@TirtoID@detikcom@kompascom@tempodotco@tribunnews@tvOneNews@officialinews_@Metro_TV@NarasiNewsroom@kumparan
Peristiwa berdarah yang menimpa saudara Arianto Tawakal (14) telah menambah daftar panjang kebiadaban punggawa polri. Jika tak segera diusut, maka bedebah bernama masias siahaya tak akan pernah menyesali perbuatannya dan melanjutkan hari-hari seperti biasanya. Arianto wajib mendapat keadilan, masias siahaya WAJIB MENDAPATKAN GANJARAN SETIMPAL!