Udah dibilangin. Nadiem, shadow org., & Chromebooknya itu gak ada apa2nya dibanding manuver2nya pejabat Kemhan. Ujug2 masuk barang aneh2 gak sesuai masukkan matra TNI. Juga kontrak2 yg gak jelas ujungnya. 🤣
Pernyataan ini terdengar heroik, “Pangkas 1.000 BUMN jadi 250, bayangkan rakyat yang gaji komisaris, perusahaannya tak untung.”
Tapi bisa jadi ironis. Karena di era kekuasaannya, komisaris BUMN justru penuh dengan titipan politik dari timnya sendiri.
Kalau benar mau dibenahi, bagaimana caranya?
Realitanya, BUMN menghadapi hambatan besar berupa patronase politik yang sudah sangat mengakar. Studi Transparency International (TI) Indonesia mengungkap fakta itu, kursi komisaris sering jadi tempat penampungan atau balas jasa.
Data per September 2025, dr 562 posisi komisaris di 119 BUMN. 60% di antaranya diisi oleh birokrat dan orang-orang dengan afiliasi politik langsung. Enam puluh persen. Bukan angka kecil lho.
Ini artinya, meski ada wacana memangkas jumlah BUMN dan mengganti komisaris dengan “orang rakyat”, struktur patronase politik masih sangat dominan.
Bagaimana mungkin efisiensi tercapai kalau meritokrasi kalah dengan kedekatan?
Soal hotel ini… ada cerita menarik.
Jadi, Indonesia menerima pampasan perang dari Jepang pada tahun 1958.
Tahu ga berapa? $223,08 juta. Kalau pakai nilai dolar sekarang, itu sekitar 2,7 miliar USD.
Kalau dirupiahkan, totalnya : 45-46 triliun!
Sukarno dan Hatta berbeda pandangan tentang penggunaan pampasan perang ini.
Hatta : Pakai saja buat pendidikan dan pertanian dan membangun industri dasar
Sukarno? Well pake aja buat bangun SIMBOL-SIMBOL negara modern.
Apa itu? Hotel Indonesia, Sarinah, Wisma Nusantara, juga Hotel Samudra ini.
Hotel Samudera pun dikasih aroma mistis, seperti adanya ruang khusus buat ketemu "Nyi Roro Kidul"
Akhirnya apa?
Yep, Indonesia kehilangan momentum untuk membangun pendidikan dan industri dasar..
Dan memilih membangun simbol-simbol ketimbang substansi.
Nggak. MBG sama Kopdes bukan yang bikin rupiah ambruk secara langsung. Tapi dua program ini turut bikin keuangan negara makin kepepet, dan itu berefek ke rupiah. Prosesnya gini: kalau pengeluaran negara jauh lebih gede dari pemasukannya, pemerintah harus ngutang lebih banyak lewat surat berharga. Investor asing yang pegang surat itu mulai ragu, karena makin gede defisitnya, makin mereka khawatir negara susah bayar utang. Makanya mereka jual, tukar ke dolar, cabut. Permintaan rupiah turun, dolar naik.
Mereka kan pantau terus berita kita, defisit APBN per April 2026 udah tembus Rp164,4 triliun, jauh lebih parah dibanding April tahun lalu yang cuma Rp4,3 triliun. Belum lagi dokumen APBN final 2026 tegas bahwa hampir sepertiga anggaran pendidikan, tepatnya Rp223,5 triliun dari total Rp769 triliun, digeser buat MBG.
Yang pasti bikin mereka tambah heran, tentang Kopdes. 80 ribu koperasi desa dikasih pinjaman dari bank BUMN buat modal usaha. Normalnya kan koperasi yang nyicil utang itu tiap bulan. Tapi di aturan terbaru, yang bayar cicilan pokok plus bunganya adalah negara, bukan koperasinya. Jadi koperasinya minjem, tapi yang nanggung utangnya APBN. Koperasinya rugi atau males pun, utangnya tetap kebayar. Beban itu nempel tiap bulan, dari 80 ribu koperasi sekaligus. Apa ga geleng-geleng kepala itu investor dan ekonom global.
Pemerintah udah gerak sih, hanya dinamikanya tetap belum meyakinkan (bahkan lucu). Purbaya udah bilang bakal motong anggaran MBG, ga sampe seminggu dibantah sama BGN. BI juga udah naikin suku bunga, rupiah tetap tembus 17.845. Tapi tetap gw apresiasi 2 upaya itu, khususnya MBG kalau bisa diturunkan lagi dananya, atau kalau tidak mau, fokus arahkan ke sekolah-sekolah di pelosok yang muridnya benar-benar membutuhkan.
Terus apa yang selanjutnya pemerintah harus lakukan?
Menurut keyakinan saya ada tiga hal.
Pertama soal defisit. Yang perlu dilakukan: tunda ekspansi Kopdes ke daerah yang belum siap, daripada maksa jalan tapi malah nambahin defisit baru. Yang lebih penting, buktiin ke pasar bahwa defisit nggak akan jebol 3% sampai akhir tahun. Investor nggak butuh janji, mereka butuh lihat konsistensinya.
Kedua soal cadangan devisa. Per April kata BI, cadangan devisa kita tinggal $146,2 miliar, turun dari $156,5 miliar di awal tahun. Artinya dalam 4 bulan BI udah habiskan $10 miliar buat jual dolar langsung di pasar supaya rupiah nggak makin nyungsep. Masih ada lumayan banyak sih, tapi kalau terus dikuras dengan laju segini, ruang geraknya makin sempit. Yang harusnya dilakukan bukan cuma jual dolar terus, tapi genjot dolar masuk: tarik investasi asing langsung. Dan ini butuh lebih dari sekadar Prabowo keliling dunia.
Kalau kita lihat, dalam 18 bulan Prabowo udah 49 kali keluar negeri, hampir setara 4 bulan penuh hari kerja, dan selalu pulang bawa "komitmen investasi" triliunan. Tapi investor terbesar Indonesia sampai sekarang tetap Singapura, Hong Kong, China, bukan negara-negara yang dikunjungi. Komitmen bukan realisasi. Yang bikin investor beneran masuk adalah kepastian hukum, kemudahan izin usaha, dan konsistensi kebijakan, bukan foto bareng pemimpin dunia.
Ketiga, dan ini yang paling kontroversial, tentang gimana caranya mendorong jumlah ekspor kita. Mulai 1 Juni 2026 eksportir CPO dan batu bara wajib simpen 100% devisa hasil ekspornya di bank BUMN selama 12 bulan. Ekspor komoditasnya juga mulai masuk masa transisi lewat BUMN baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Untuk saat ini eksportir masih boleh pakai mitra/sistem lama sih, tapi dokumentasinya sudah harus lewat DSI. Baru mulai 1 Januari 2027 nanti seluruh transaksi ekspor sepenuhnya diambil alih DSI, sebagai eksportir tunggal batu bara, sawit, dan ferro alloy.
Tujuannya mulia: supaya dolar dari ekspor nggak kabur ke luar dan kebocoran devisa lewat transfer pricing bisa ditekan. Tapi gw tetap khawatir melihat proses eksekusi dan kecepatannya. DSI dibentuk dalam 3 hari: akta notaris 18 Mei, SK Kemenkumham 19 Mei, diumumkan Presiden 20 Mei, tanpa satu pun rapat publik, tanpa DPR, tanpa asosiasi pengusaha. Lalu sekarang satu entitas ini pegang seluruh hak jual komoditas strategis Indonesia ke luar negeri, tanpa audit independen, tanpa mekanisme pengawasan yang jelas. Ironisnya, ini persis modus transfer pricing yang mau diberantas, tapi sekarang yang melakukannya adalah negara sendiri. Kalau badan ini tidak transparan, kita tidak nutup pintu korupsi, kita cuma mindahin lokasinya ke satu titik yang lebih susah diawasi.
Jadi balik ke pertanyaan awal tadi: emang kalau MBG dan Kopdes dihentikan rupiah bisa menguat? Jawaban singkatnya nggak, karena memang tidak sesimpel itu. Dan gw berharap pemerintah bisa notice tiga saran gw diatas. Karena selama defisit terus bengkak, cadangan devisa terus dikuras, dan kebijakan besar kayak DSI dibentuk dalam 3 hari tanpa kajian publik, pasar akan terus ragu. Yang akhirnya menghasilkan rupiah yang lemah, cerminan dari pemerintah yang juga kelihatan ragu-ragu...
🧒: "Pa, aku mau nikah ya abis lebaran haji. Udah mantep kayanya sama cewek yang sekarang"
🧓: "minta maaf dulu!"
🧒: "minta maaf buat apa?"
🧓: "minta maaf cepet!"
🧒: "iya Pa minta maaf buat apa dulu, kan harus jelas salahnya apa!"
🧓: "MINTA MAAF!"
🧒: "Iya Pa, aku tulus minta maaf"
🧓: "Ya udah kalo mo nikah, kamu udah lulus uji sebagai laki-laki. Minta maaf disemua situasi bahkan ketika kamu ga salah".
Jokes lawas Idul Adha:
*ngomong ke orang berbadan gemuk
“Ngumpet begoo, ntr dipotong lo..”
Semua orang tau ini becandaan doang. Tapi ternyata ada satu orang yg nganggep ini serius, dia takut dan akhirnya pergi ke Perancis. 😔
Semua harus dibuka.
Kita berterima kasih kepada pembuat film “pesta babi” karena dari film itulah kita tahun siapa saja oligarki yang mendapatkan tanah di Papua.
Yang penting dibuka juga adalah pejabat dan mantan pejabat yg memberikan tanah tersebut ke mereka.
#intinyadeh operasi militer terjadi di Kab. Puncak, Papua Tengah 14 Apr lalu.
Aliko Walia, anak laki2 usia 8 thn, tertembak peluru di dada kanan, akhirnya meninggal di RSUD Mulia setelah 36 hari dirawat.
Aliko ditembak bersama ibunya Wundilina Tabuni (40) yg tewas di tempat.
Mengatakan bahwa gaji guru dan ASN kecil karena kekayaan RI yang kabur ke LN adalah salah, cenderung asbun.
Gaji Guru kita kecil, karena setengah dari anggaran pendidikan digunakan untuk MBG.
Gaji ASN kecil, karena terlalu banyak pemborosan dan project tidak tepat sasaran yang berlangsung selama ini.
Ini hal sederhana dan banyak orang sudah tahu, pak.
@bardanslm "Satu orang bodoh tetaplah orang bodoh. Dua orang bodoh adalah dua orang bodoh. Sepuluh ribu orang bodoh adalah sebuah partai politik."
Franz Kafka