Gus

Views are my own

[Gus @Pranawaffle]

Absolute masterclass from both sides. Kane emang gila, tapi Mpasi lebih gila lagi.

[BilBils @bilbiils_]

Penutup dari pak @zanatul_91
"Ketika MBG Dibela ,Keracunan Dianggap Biasa, mempertontokan keserakahan dan membiarkan negeri ini dalam Mala Petaka"

"Saya Bersaksi siapapun yang merampok anggaran Pendidikan Di Dunia hidupnya dipenjara dan di Akhirat dia Masuk Neraka" -

Dan kami sbg rakyat jg ikut menjadi saksi, bagaimana pemerintah menyakiti dan mencederai pendidikan di negeri tercinta ini 😭

Mari kita terus suarakan Perjuangan ini!!!

[txtdrimedia @txtdrimedia]

Pak guru Iman, Kepala Advokasi Guru, tahan tangis di MK saat nyampein dampak buruk MBG pada guru & bandingkan gaji guru dgn petugas SPPG

"setelah ada MBG, terjadi PHK massal terhadap guru honorer & PPPK"

"di Langkat ada guru honorer di gaji 500rb/bulan, di Sumedang 50rb" 🥹

[CSIS Indonesia @CSISIndonesia]

Within 48 hours of the June 10 nonsubsidized fuel price hike, demonstrations broke out at five locations across Indonesia. The wave began in Kendari, spread to Bandung, and peaked in Jakarta on June 12 with the "Toward a Bankrupt Indonesia" protest. The Kendari origin mattered: it showed that economic pressure is a lived reality felt first in regions with the thinnest margins, not an agenda manufactured by elite campuses.

The author argues the Jakarta response revealed a creeping militarization that arrives through administrative mechanisms rather than open proclamation, operating in three layers. First, the most visible: 500 soldiers stood at the front of the cordon, framed officially as "assistance to the police." Second, the subtler one: a June 11 Defense Ministry letter mobilized roughly 500 Reserve Component members, despite Article 63(1) of Law No. 23/2019 permitting such mobilization only under an explicit defense threat. Third, the quietest: spatial restriction through legal ambiguity, with police citing a governor regulation that contains no actual prohibition on protesting at the Hotel Indonesia traffic circle.

This convergence contradicts recent reform efforts. The KPRP had recommended body cameras, graduated use-of-force protocols, and independent monitors, all absent on June 12. The revised Police Law, passed in a five-day sprint, instead widened the overlap between policing and civilian governance through a new Article 28A. The danger, the author warns, is accumulation: each repetition normalizes the next and lowers the threshold for what follows.

📣 "Today, 500 soldiers are accepted as standard assistance; tomorrow, their presence will no longer be questioned."

📚Read the insight from D. Nicky Fahrizal, Researcher of the Department of Politics and Social Change CSIS in https://t.co/zJ0jnEU5fS

[Papan (Necromancer Bare Metal) Berjalan @papanberjalan]

udah di bilangin bikin repo git untuk semua perpres/uu/permen/perda etc etc biar ketauan siapa yg nulis per pasal nya perkata per kalimat dan yg mengesahkan (merge) dan bisa searchable dan ai friendly

ayo org Hukum Belajar git, kalo ga belajar ya kayak gini, pemerintah jadi tulang ngibul dan warganya gampang dikibulin

[Kangkung @pedas__manis]

Jika dibandingkan waktu demo tahun lalu. Kita semua bisa cek CCTV, sampe ada ojol dilindes kendaraan taktikal pun langsung keliatan dari CCTV. Semua media berlomba2 menayangkan Breaking News Live.

Tahun sekarang? Cuma Kompas TV yang berani menayangkan aksi demo. Sedangkan media lain bungkam, udah dibeli oleh rezim. CCTV pun dimatiin.

Para pendemo dihalangi dan gak sampe ke titik orasi. Rakyat dibungkam bahkan sebelum sempat bicara. Ini bener2 ngeri sih.

Gimana? Udah berasa hawa orbanya?

[Gus @Pranawaffle]

Godspeed untuk semua 🙏

[Prasdianto @kamentrader]

Diblokir karena masih pake cara pikir aksi 66 dan 98. Sewa bis dan rame2 jalan pake jakun.

Aksi jalan sendiri2 kumpul di lokasi pake transum. Koordinasi dari bbrp hari sebelumnya. Unit2 kecil 3-6 org jalan bareng naik MRT, TJ dll.

Lepas tu Jakun, biang kerok ditandain silop.

[Trystanto @Trystanto2]

After insulting Indonesian protesters who yearn for a better life in the midst of mismanagement by the government, you have the absolute audacity to say that you respect Indonesians making sovereign choices

I guess orientalism never truly dies

[UN Special Procedures @UN_SPExperts]

#Indonesia: UN experts condemn military trial in acid attack case targeting human rights defender Andrie Yunus - call for public trial under the civilian justice system. “Military trial risks perpetuating impunity and fragmented accountability.” https://t.co/PkUrbwScII

[Faiz @faizbaagil]

Penjelasan Teddy ini malah memperlihatkan jika pemerintahan ini tidak paham tentang etika, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan negara (good governance). Selain merusak asas akuntabilitas dan transparansi, juga mengaburkan batas fasilitas negara dan pribadi.

[Francisca Christy Rosana @chichafrancisca]

Gimana sih maksudnya perjalanan dinas pakai uang pribadi? Bukankah secara akuntabilitas perlu dipertanyakan, dari sumber dananya?

[Guntur Iqbal Kelana Suryadi @gunturiksuryadi]

[Program Kerja Prioritas Nasional: Apa yang (Memang) Prioritas?]

Berbeda dengan tahun lalu, tahun ini ada daftar prioritas Pemerintah yang jauh lebih jelas. Terdapat 60 program dalam 8 klaster, di tambah 4 program fondasional yang akan diprioritaskan Pemerintah di tahun 2027.

[Jorgiana Au. @jorgianaaa]

inilah kenapa kasus andrie sewajibnya dibawa ke peradilan umum sipil.

karena kalo di peradilan militer, malah bakal jadi rapat evaluasi kerja.

[LBH JAKARTA @LBH_Jakarta]

Usut Tuntas 16+ Pelaku, bukan hanya 4

Berdasarkan temuan investigasi TAUD, fakta-fakta terungkap: dari rute yang terencana, OTK yang terindikasi, hingga pola pergerakan yang sistematis dan terlatih.

[fahri salam @fahrisalam]

untuk konteks terbaru:

[Imre Nagi @imrenagi]

Kasus ibam ini emang aneh. Yg terima gratifikasi cuma jadi saksi. Kejaksaan ini mikir kita2 bego apa gimana sih? Institusi bobrok!

[JATOSINT @Jatosint]

On the same day 🤦‍♂️: Head of Indonesian Maritime Security Agency/Coast Guard @HumasBakamlaRI said he supports the finance minister’s idea to impose a levy on vessels transiting the Malacca Strait, citing Suez and Panama Canals as examples. He also said he already had a concept to implement the levy system.

https://t.co/iJygRxJrxr

[Kenzie Ryvantya @kenzie_sr]

Cuan masuk ke Malaysia dan Singapura sebagai sesama “tuan” Selat Malaka karena mereka punya infrastruktur pelabuhan dan logistik world-class, didukung kepastian hukum yang konsisten buat pelaku usaha, termasuk pelayaran internasional.

Bukan karena punya mindset tukang palak.

[tempo.co @tempodotco]

JUST IN: 3.823 guru honorer di Jawa Barat belum digaji selama dua bulan